Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This book analyses the topical and contentious issue of the human rights impacts associated with carbon projects, especially in developing countries. It outlines a human rights-based approach to carbon finance as a functional framework for mainstreaming human rights into the design, approval, finance and implementation of carbon projects. It also describes the nature and scope of carbon projects, the available legal options for their financing and the key human rights issues at stake in their planning and execution. Written in a user-friendly style, the proposal for a rights-based due diligence framework through which human rights issues can be anticipated and addressed makes this book relevant to all stakeholders in carbon, energy, and environmental investments and projects."

"The backdrop to this research is the existence of dissatisfaction that has become pervasive among many local governments, producers of oil and gas in Indonesia, towards unjust oil and gas Revenue Sharing Fund (DBH) between central and local governments. To that end, the main objective of this research is to formulate a Revenue Sharing Fund of oil and gas production that is just for all parties by using a Rights-Based Approach (RBA). To provide the basis for the formula, the study uses qualitative method and the data collection techniques are in-depth interviews, FGD, and document analysis (desk study). The findings recommend two scenarios. The first scenario posits indigenous communities under two possibilities, i.e. either conferring share ownership in oil and gas business or the right to lease land in areas where oil and gas production occurs. The second scenario is to calculate oil and gas revenue sharing fund on the basis of governmental tier in a just and proportional manner, starting from the provincial, district, sub-district, village, and kampong levels, particularly for native and indigenous communities who are producers and non-producers of oil and gas. Studi ini dilatarbelakangi adanya ketidakpuasan banyak pemerintah daerah di Indonesia yang menjadi penghasil minyak dan gas (migas) terhadap pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) migas yang tidak adil antara pusat dan daerah. Berdasarkan hal tersebut, tujuan utama dari kajian ini adalah untuk merumuskan formula DBH Migas yang adil bagi semua pihak dengan menggunakan Pendekatan Berbasis Hak. Untuk merumuskan formula tersebut, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan datanya adalah wawancara mendalam, FGD dan pengumpulan data sekunder. Penelitian ini menghasilkan dua scenario sebagai rekomendasi. Skenario pertama menempatkan penduduk asli atau masyarakat adat di bawah dua kemungkinan yakni ikut menjadi pemilik saham bisnis migas atau hanya menyewakan tanah yang di dalamnya mengandung migas. Skenario kedua adalah menghitung perolehan DBH sesuai level pemerintahan secara proporsional mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, distrik, kampung dan masyarakat adat baik yang menjadi penghasil maupun bukan penghasil migas."

"Penerapan konsep good corporate governance berbasis hak asasi manusia dalam korporasi merupakan suatu cara untuk mencegah terjadinya kepailitan dan efek Domino pada saat korporasi bangkrut. Konsep good corporate governance dan hak asasi manusia dalam korporasi merupakan hubungan yang saling berkaitan dan berkesinambungan. Penerapan good corporate governance dan hak asasi manusia dapat memberikan dampak yang positif bagi entitas bisnis korporasi dan pembangunan berkelanjutan termasuk upaya pencegahan dan pemulihan pelanggaran hak asasi manusia pada sektor bisnis.Tanpa adanya penerapan good corporate governance dan hak asasi manusia dalam korporasi mengakibatkan tidak adanya pertanggungjawaban korporasi terhadap atas seluruh tindakan-tindakan dan perbuatan pelanggaran hukum serta upaya mempailitkan sebuah korporasi merupakan satu-satunya jalan untuk menghindari pertanggungjawaban tersebut. Dengan demikian diperlukan model atau skema kepailitan yang bertanggung jawab guna mencegah dan sebagai upaya mitigasi terjadinya korporasi dalam kebangkrutan atau pailit dan dampak domino yang terjadi apabila korporasi pailit disertai dengan kasus senyatanya yang ada di Indonesia.

---

The application of the concept of good corporate governance based on human rights in corporations is a way to prevent bankruptcy and the Domino effect when corporations go bankrupt. The concept of good corporate governance and human rights in corporations is an interrelated and continuous relationship. The implementation of good corporate governance and human rights can have a positive impact on corporate business entities and sustainable development, including efforts to prevent and remedy human rights violations in the business sector. Without the implementation of good corporate governance and human rights in the corporation, it results in the absence of corporate responsibility for all acts and acts of violation of the law and attempts to bankrupt a corporation are the only way to avoid this responsibility. Thus a responsible bankruptcy model or scheme is needed to prevent and as an effort to mitigate the occurrence of corporations in bankruptcy or bankruptcy and the domino impact that occurs when a corporation goes bankrupt is accompanied by actual cases in Indonesia."