Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Untuk membuat suatu akta, selain harus mematuhi syarat formal pembuatan akta sebagaimana yang diatur oleh UUJN, Notaris juga harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai subtansi akta tersebut agar akta tersebut terjaga keabsahannya. Selain untuk membuat akta pendirian CV, peran Notaris juga diperlukan untuk membuat akta perubahan CV apabila terdapat perubahanperubahan yang ingin dilakukan terhadap anggaran dasar atau akta pendiriannya. Misalnya dalam hal pengangkatan dan pemberhentian pengurus yang mana harus dilakukan dengan merubah anggaran dasar berupa perubahan kesepakatan siapa yang yang diangkat sebagai pengurus. Hal ini merupakan urusan internal CV yang pengaturannya dapat ditetumkan dalam anggaran dasar CV yang bersangkutan atau di dalam KUHPerdata. Permasalahan terkait dengan pengangkatan dan pemberhetian pengurus pada CV ini ditemukan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2604 K/Pdt/2019. Permasalahan terjadi karena salah satu persero hadir dalam penandatanganan akta tersebut dengan kuasa lisan. Penelitian ini mengangkat permasalahan antara lain mengenai keabsahan akta perubahan CV dengan kuasa lisan oleh salah satu persero dan tanggung jawab Notaris yang membuat akta perubahan CV tanpa dihadiri dan ditandatangani oleh salah satu persero. Penelitian ini dianalisis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan analisis kualitatif. Dari hasil penelitian, kuasa lisan yang terdapat dalam akta perubahan CV. Putra Jaya adalah tidak sah karena tidak memenuhi unsur kesepakatan. Hal ini menyebabkan Tergugat I tidak berwenang mewakili Penggugat untuk menandatangani dan hadir dalam akta, sehingga akta perubahan CV. Putra Jaya dinyatakan cacat hukum. Tanggung jawab Notaris akan hal ini adalah menghapus akta perubahan CV tersebut karena tidak memenuhi syarat sebagai akta otentik.

---

To make a deed, in addition to having comply with the formal requirements for making a deed as regulated by UUJN, Notary must also pay attention to the provisions of the laws and regulations governing the substance of the deed so thaht the validity of the deed is maintained. In addition to making a deed of establishment of a CV, the role of Notary is also required to make a deed of amandement to the CV if there are changes to be made to the articles of association or deed establishment. For example, in terms of the appointment and dismissal of the management, which must be done by changing the articles of association in the form of changing the agreement on who is appointed as the administrator. This is an internal matter of the CV whose arrangements can be stated in the articles of association of the relevant CV or in the Civil Code. Problems related to the appointment and dismissal of the management on this CV were found in the Supreme Court Decision Number 2604 K/Pdt/2019. The problem occurred because one of the companies was present at the signing of the deed with an oral power of attorney. This research raises issues, among others, regarding the validity of the CV amendment deed with an oral authorization by one of the companies and the responsibility of the Notary who makes the CV change deed without being attended and signed by one of thecompany. This study was analyzed using normative juridical research methods and qualitative analysis. From the research results, oral power of attorney contained in the deed of amandement to CV. Putra Jaya is invalid because it does not meet the elementof the agreement. This caused defendant I to not be authorized to represent the Plaintiff to sign and be present in the deed, so that the deed of amandement to CV. Putra Jaya was declared legally disabled. The responsibility of the Notary in this matter is to delete the deed of amandement to the CV because it does not meet the requirements as an aunthenthic deed"

"Komponen dalam kerjasama yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum salah satunya adalah pemberian kuasa, dalam pemberian kuasa ini dilaksanakan melalui proses hukum yang dapat melibatkan peran Notaris untuk membuat akta kuasa secara autentik. Dalam hal ini, Penulis mengangkat dua permasalahan yaitu: kesatu, bagaimana tanggung jawab Notaris yang membuat akta kuasa? Kedua, bagaimanan dampak Akta Pencabutan Kuasa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 22/Pdt.G/2015/PN Bna? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, jenis data yang digunakan, Penulis menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan.Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa selama Notaris menjalankan tugas dan jabatannya sesuai dengan prosedur, maka dalam hal ini Notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya karena Notaris bukan pihak dalam Akta tersebut. Tetapi pencabutan kuasa ini harus dilakukan oleh para pihak atau melalui pengadilan. Sedangkan, jika dalam kuasa tersebut belum ada pemenuhan prestasi, maka pada prinsipnya kuasa tersebut dapat dicabut. Dampak dari pembuatan Akta Pencabutan Kuasa yang dibuat oleh Pemberi Kuasa tanpa persetujuan Penerima Kuasa, dalam hal sudah ada prestasi yang dilakukan oleh Penerima Kuasa, maka merupakan perbuatan melawan hukum. Sehingga, Pemberi Kuasa dapat dimintakan tanggung jawab berupa ganti rugi.

---

The component in cooperation that has the potential to cause legal problems one of them is the granting of Authority, in the granting of this Authority is carried out through legal process that may involve the role of notary to create a deed of Authorization systemically. In this case, the Author raises two issues, namely, first, how the responsibility of the notary in creating the law construction of Authorization Deed, second, how the effect of the revocation of the Authorization Deed based on the Verdict of Banda Aceh District Court Number 22/Pdt.G/2015/PN.Bna. The type of this research method is normative juridical research method, the Author uses the type of secondary data which is obtained from literature study.The results of this study convey that during this notary can not be asked a responsibility because notary is not a party on the deed. but the revocation of the Authorization Deed must be done by the parties or through the District court. Whereas, if on that Authorization Deed has no obligation compliance yet, so in the principle, the Authorization Deed can be revoked. The effect of the revocation of the Authorization Deed which is made by the grantor without the consent of the proxy in the event of an obligation compliance which has been performed by the proxy, so that case means unlawful action. Therefore the grantor may be liable for a compensation."

"

Tesis ini membahas tentang kasus penolakan pengangkatan pelaksana wasiat menyebabkan wasiat menjadi terhambat pelaksanaannya. Permasalahannya adalah terdapat dua dokumen yang disiapkan agar langsung ditandatangani oleh para ahli waris. Kedua dokumen tersebut tidak dibacakan serta dijelaskan terlebih dahulu kepada para ahli waris, sehingga hanya 9 dari 15 ahli waris yang menandatanganinya. Kedua dokumen tersebut yakni Akta Pernyataan Bersama dan Akta Kesepakatan Bersama yang berisi mengenai pengangkatan pelaksana wasiat baru. Penulis mempertanyakan bagaimana kedudukan kedua dokumen tersebut serta tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya. Metode penelitian yang digunakan berbentuk yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Penulis menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi pustaka. Data hasil penelitian dianalisis secara kualitatif lalu dijabarkan dalam bentuk deskriptif analitis. Kedudukan kedua akta yang ditolak para ahli waris merupakan akta partij atau akta pihak yang mempunyai kekuatan pembuktian seperti akta di bawah tangan karena tidak dibacakan oleh notaris di hadapan para pihak dan para saksi. Tanggung jawab notaris terhadap kedua akta yang tidak dibacakan, tidak diberikan atau diperlihatkan isinya, berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris yakni notaris dapat diberi sanksi yang ditentukan oleh Majelis Pengawas Notaris. Notaris juga dapat diminta pertanggungjawaban secara perdata apabila isi akta tersebut menimbulkan kerugian terhadap pembagian warisan.

---

This thesis discusses the case of rejection of the appointment of executor of a will which causes the will to be hampered by its implementation. The problem is that there are two documents prepared to be signed directly by the beneficiary. Both documents were not read out and explained in advance to the beneficiaries, so only 9 of the 15 heirs signed. Both documents are the Deed of Joint Statement and Collective Agreements concerning the appointment of executors of the new will. The author questioned how the position of the both documents and the notary’s responsibility for the deed made. The research method used is normative juridical with descriptive analytical research typology. The author uses secondary data collected through literature. The research data is analyzed qualititatively and then described in descriptive analytical form. The position of the two deeds rejected by the beneficiary is the type of partij deed or deed of the party that has power of proof such as the deed under the hand because it is not read by the notary before the parties and witnesses. The notary’s responsibility for the two deeds that are not read out, not given or shown in their contents, based on Undang-Undang Jabatan Notaris and Kode Etik Notaris, namely the notary may be sanctioned by Majelis Pengawas Notaris. Notary can also be asked for civil liability if the contents of the deed cause a loss to the distribution of inheritance.

 

Key words:

Executor of Testament, Position of Deed, Responsibility of Notary

 

"

"Menurut hukum positif kita jual beli harus dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan hanya jual beli dengan akta yang dibuat oleh PPAT saja yang dapat dipakai untuk pendaftaran di Kantor Pertanahan Seksi Pendaftaran Tanah (pasal 19 PP Nomor 10/1961 jo PP No 24/1997). Dalam praktek sebelum dilakukan jual beli tanah penjual dan pembeli membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dihadapan Notaris. PPJB adalah perjanjian bantuan yang berfungsi sebagai perjanjian pendahuluan yang bentuknya bebas. PPJB tanah lahir sebagai akibat terhambatnya atau terdapatnya beberapa persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang yang berkaitan dengan jual beli hak atas tanah yang akhirnya agak menghambat penyelesaian transaksi dalam jual beli hak atas tanah. Persyaratan tersebut ada yang lahir dari peraturan perundang- undangan yang ada dan ada pula yang timbul sebagai kesepakatan para pihak yang akan melakukan jual beli hak atas tanah. Didalam PPJB biasanya penjual memberikan kuasa kepada pembeli, untuk pemberian kuasa disini hanya meliputi tindakan pengurusan saja, sehingga artinya disini tidak dibenarkan pemberian kuasa yang mengakibatkan pemegang kuasa dapat menjalankan segala tindakan pemilikan dan tindakan pengurusan. Kuasa tersebut bisanya digunakan apabila penjual tidak dapat hadir dalam penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) sehingga pembeli bertindak pula sebagai penjual untuk menandatangani AJB tersebut. Dalam pemberian kuasa ini banyak ditemui penjual memberi kuasa yang tidk dapat dicabut kembali atau biasa disebut kuasa mutlak. Pemberian kuasa mutlak tersebut dalam prakteknya menimbulkan masalah sengketa tanah.

---

According to the sale and purchase of our positive law must be carried out in the presence of a Land Deed Official and only with the purchase made by Land Deed Official that can be used for registration in the Land Registry section of the Land Office (Article 19 Law No. 10/1961 and PP 24/1997). In practice prior to the sale and purchase of land sellers and buyers make the Sale and Purchase Agreement before Notary. Sale and Purchase Agreement is an agreement that serves as a preliminary agreements that in the free shape. Sale and Purchase Agreement born as a result of inhibition or the presence of certain requirements set by the laws relating to the sale and purchase of land rights are ultimately somewhat inhibit the settlement of transactions in the sale and purchase of land rights. These requirements exist born of legislation that exist and some are arising as agreed by the parties that will make buying and selling land rights. In Sale and Purchase Agreement usually authorizes the seller to the buyer, to the provision of power here only covers acts of management course, so that means here is not justified authorization may result in the holder of the power to run all actions and acts of management ownership. Authorization is usually used if the seller can not be present at the signing of the Sale and Purchase Agreements so that the buyer acts as well as the seller to sign the Sale and Purchase Agreements. In granting this authority authorizes many sellers found that none were revocable or so-called absolute power. Giving the absolute power to cause problems in practice land disputes."

"Penelitian ini membahas mengenai kedudukan akta kuasa menjual pada pengikatan jual beli yang belum lunas sebagai dasar pembuatan akta jual beli hak atas tanah serta tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan akta kuasa menjual. Bentuk penelitian yang digunakan merupakan penelitian doktrinal dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Alat pengumpulan data yang dipergunakan ialah studi dokumen dengan penggunaan metode analisis data yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan kedudukan akta kuasa menjual pada pengikatan jual beli yang belum lunas tidak sejalan dengan fungsi kuasa jual sebagaimana mestinya yang dicantumkan dalam perjanjian pengikatan jual beli sebagai kepastian hukum terhadap pembeli yang sudah membayar lunas. Sementara itu, bentuk pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan akta kuasa menjual pada pengikatan jual beli yang belum lunas dan telah beralih hak atas tanahnya kepada pihak lain terdiri dari pertanggungjawaban administratif yang merujuk pada UUJN serta pertanggungjawaban secara perdata yang merujuk pada KUH Perdata. Penelitian ini menyarankan sangat dibutuhkan adanya peraturan khusus yang mengatur mengenai kuasa menjual dalam perjanjian pengikatan jual beli untuk menentukan batasan benar atau tidaknya pembuatan kuasa menjual khususnya dalam pengikatan jual beli yang belum lunas serta Notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat alat bukti autentik berupa akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, semestinya harus dilandaskan pada tindakan yang saksama dan menjaga kepentingan para pihak dalam pembuatan akta sebagaimana kewajiban Notaris pada Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN.

---

This research discusses the position of a power of attorney deed in sales and purchase agreements that have not been paid in full as the basis for making a sale and purchase deed of land rights as well as the Notary's responsibility for making the power of attorney deed. The form of research used is doctrinal research with an explanatory research typology. The data collection tool used is document study using qualitative juridical data analysis methods. The results of this research conclude that the position of the power of attorney deed in sales and purchase agreements that have not been paid in full is not in line with the function of the power of sale as stated in the sale and purchase agreement as legal certainty for buyers who have paid in full. Meanwhile, the form of responsibility of a Notary in making a power of attorney deed for a sale and purchase agreement which has not been paid off and whose land rights have been transferred to another party consists of administrative responsibility which refers to the UUJN and civil responsibility which refers to the Civil Code. This research suggests that there is a great need for special regulations governing the power of attorney in sales and purchase agreements to determine its validity, especially in sales and purchase agreements that have not yet been paid off, as well as a Notary as an official authorized to produce authentic evidence in the form of a deed that has the strength of perfect proof must be based on careful actions and safeguarding the interests of the parties in making the deed as per the Notary's obligations in Article 16 paragraph (1) letter a UUJN."

"Notaris sebagai Pejabat yang berwenang untuk membuat akta autentik tentu harus teliti terhadap dokumen-dokumen pendukung yang akan dipergunakan. Akta autentik memiliki kekuatan bukti yang lengkap atau sempurna dan memiliki kekuatan mengikat, serta telah mencukupi batas minimal alat bukti yang sah tanpa lagi diperlukan alat bukti lain dalam suatu sengketa hukum perdata. Masalah timbul ketika Notaris membuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang didasari dengan kuasa menjual yang tidak dilegalisasi oleh Notaris. Akta tersebut dapat mengalami degradasi, dalam arti posisinya lebih rendah dalam kekuatan sebagai alat bukti, dari kekuatan bukti sempurna menjadi pembuktian seperti akta di bawah tangan yang menyebabkan kebatalan atau ketidak absahannya akta tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, bersifat deksriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Keabsahan akta pengikatan jual beli dengan memakai surat kuasa menjual dibawah tangan adalah tetap sah tetapi kedudukan akta tersebut menjadi akta dibawah tangan yang artinya akta itu mengalami degradasi akta yang posisinya rentan untuk dibatalkan dan tidak kuat secara hukum. Tanggung jawab Notaris dalam hal ketidak cermatan, kelalaian dan kesalahan dalam menerapkan aturan hukum karena diri Notaris sendiri maka sepanjang dapat dibuktikan bahwa perbuatannya menimbulkan kerugian, Notaris dikenakan sanksi administratif.

---

Notary as the official who is authorized to make an authentic deed must be careful of the supporting documents that will be used. An authentic deed has complete evidence strength and has binding power, and has sufficient minimum legal evidence without any further evidence needed in a civil law dispute. Problems arise when a Notary Public makes a Deed of Agreement on Sale and Purchase which is based on a power of attorney that is not legalized by a Notary. The deed can be degraded, in the sense that it is lower in strength as a means of evidence, from the strength of perfect evidence to proof like a deed under the hand that causes the invalidity or invalidity of the deed. This study uses normative juridical research methods, analytical descriptive nature with a qualitative approach. The validity of the binding purchase agreement using a power of attorney to sell under the hand is still valid, but the position of the deed becomes a deed under the hand, which means that the deed position is vulnerable to be canceled and is not legally strong. The Notarys responsibility in terms of inaccuracy, neglect and error in applying the rule of law because of the Notary himself so long as it can be proven that his actions cause harm, the Notary is subject to administrative sanctions."

"Akta jaminan fidusia yang tidak dibuat oleh pemilik asli dari objek akan berimplikasi pada keabsahan akta tersebut. Untuk itu penelitan ini membahas perihal permasalahan yang menyangkut keabsahan akta jaminan fidusia yang tidak memperoleh persetujuan dari pemilik sebenarnya dan tidak menguasai objeknya berdasarkan pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Indonesia No. 975K/PDT/2020. Penelitan hukum doktrinal ini, menganalisis objek hukum dalam konsep peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Objek hukum yang diteliti tersebut dikumpukan melalui studi dokumen dalam bentuk bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yang diteliti untuk memberikan jawaban atas permasalahan penelitian. Bagaimana keabsahan akta jaminan fidusia yang tidak dibuat oleh pemilik asli dan tanggung jawab notaris atas akta jaminan fidusia yang dibuat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat dijelaskan sebagai berikut: Akta jaminan fidusia yang tidak berdasarkan ijin pemilik asli dan objeknya tidak dikuasai menjadi batal dan notaris dapat membatalkan akta jaminan fidusia yang telah dibuat.

---

A fiduciary security deed that is not made by the original owner of the object will have implications for the validity of the deed. For this reason, this research discusses the problems concerning the validity of a fiduciary security deed that does not obtain the consent of the actual owner and does not control the object based on the consideration of the Indonesian Supreme Court Decision No. 975K/PDT/2020. This doctrinal legal research analyzes legal objects in the concept of legislation and court decisions. The legal objects studied were collected through document studies in the form of primary and secondary legal materials, which were researched to provide answers to research problems. How is the validity of the fiduciary security deed that is not made by the original owner and the notary's responsibility for the fiduciary security deed made. Based on the results of the research conducted, it can be explained as follows: A fiduciary security deed that is not based on the original owner's permission and the object is not controlled becomes void and the notary can cancel the fiduciary security deed that has been made."

"Tesis ini membahas tentang bagaimana peran dan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta partij dan bagaimana tanggung jawab Notaris dalam hal terdapat perubahan dalam akta partij, yaitu analisis putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Riau Nomor 02/PTS/MJ/PWN.PROV.RIAU/XI/2012 jo. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 906/PID.B/2014/PN.PBR jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1003 K/PID/2015. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam membuat akta partij, Notaris hanya mengkonstantir kepentingan para penghadap yang datang kepadanya, tanpa ada kewenangan untuk melakukan pengubahan dengan inisiatifnya sendiri. Apabila Notaris hendak melakukan perubahan terhadap isi akta, maka Notaris harus mengikuti prosedur yang terdapat pada ketentuan Undang-undang tentang Jabatan Notaris. Notaris yang tidak mengikuti prosedur tersebut dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu bertentangan dengan kewajibannya. Selanjutnya putusan Majelis Pemeriksa Notaris Provinsi Riau yang menjatuhkan teguran lisan kepada Notaris X tidak tepat jika didasarkan pada pelanggaran atas Pasal 48 ayat 1 Undang-undang tentang Jabatan Notaris karena undang-undang tidak menyatakan bahwa atas pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi administratif. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang melepaskan Notaris X dari segala tuntutan hukum juga tidak tepat karena perbuatan Notaris X memiliki sifat melawan hukum dan telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 264 ayat 1 KUHP. Putusan Mahkamah Agung yang menjatuhkan pidana penjara 1 satu tahun pada Notaris X telah tepat karena memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan alasan utama bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum. Notaris harus mengubah di depan kedua pihak sesuai persetujuan keduanya, atau sebagaimana prosedur yang seharusnya.

---

This thesis discusses on how is the role and liability of Notary in the revision of partij deed and how is the liability of Notary in the revision of partij deed by analysing the Notary rsquo s Assembly Supervisor of Riau Province Decision Number 02 PTS MJ PWN.PROV.RIAU XI 2012 jo. District Court of Pekanbaru Decision Number 906 Pid.B 2014 PN.Pbr jo. Supreme Court of Indonesia Number 1003 K PID 2015. This research is conducted by literature approaches. The result of the thesis shows that in revising the content of partij deed, Notary should only write down the will of both parties who come to him. Whether there should be any revision of the content in the deed, Notary should obey the rules which contained in Law of Notary. If the Notary doesn rsquo t obey those rules, the tort should occured. Furthermore, the Notary rsquo s Assembly Supervisor or Riau Province decision which sentenced verbal warning to Notary X was not appropriate as it used Article 48 1 as the legal base for the decision while the stated article does not subject to any administrative sanction. The District Court of Pekanbaru decision which acquit Notary X from any legal claim also improper as Notary X had commited the act which fulfil the element of unlawful and fulfil all the elements of Article 264 1 KUHP. The Supreme Court of Indonesia decision which pronounce sentence to one year imprisonment to Notary X was appropriate which the main premiss was that judex facti had applied the law improperly. Notary had to revise the content of the deed with the presence of and agreed by the parties or as legally ordered."

"Perjanjian sewa menyewa atas tanah pada umumnya dibuat secara tertulis yang mencakup keinginan dan kepentingan para pihak. Namun, dalam kasus perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644/K/Pdt/2022, perjanjian sewa menyewa atas tanah dilakukan secara lisan dan dijadikan dasar pembuatan Akta sewa menyewa. Kedua bentuk perjanjian tersebut diajukan sebagai alat bukti di pengadilan, meskipun memiliki kekuatan pembuktian yang berbeda. Dengan putusan pengadilan yang menyatakan Akta sewa menyewa atas tanah batal demi hukum akibat adanya perbuatan melawan hukum, sedangkan perjanjian sewa menyewa atas tanah secara lisan sah menurut hukum, maka muncul pertanyaan tentang kekuatan pembuktian dari suatu Akta notaris yang seharusnya merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dibandingkan dengan perjanjian secara lisan. Permasalahan hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah kekuatan pembuktian perjanjian sewa menyewa atas tanah secara lisan dan Akta sewa menyewa atas tanah terkait Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644/K/Pdt/2022, serta tanggung jawab notaris dalam pembuatan Akta sewa menyewa yang mengandung perbuatan melawan hukum terkait Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644/K/Pdt/2022. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal. Hasil analisis menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian perjanjian sewa menyewa atas tanah secara lisan perlu dibuktikan dengan alat bukti lainnya, sehingga memiliki kekuatan yang lebih lemah dibandingkan dengan kekuatan pembuktian dari Akta sewa menyewa. Untuk Akta sewa menyewa yang dinyatakan batal demi hukum oleh hakim akibat adanya perbuatan melawan hukum dalam pembuatan Akta, maka Notaris dapat melakukan tanggung jawab secara perdata dan administratif.

---

Land lease agreements are generally made in writing which includes the wishes and interests of the parties. However, in the case of Supreme Court Decision No. 1644/K/Pdt/2022, the land lease agreement was made orally and used as the basis for making a lease deed. Both forms of agreement were submitted as evidence in court, although they have different evidentiary powers. With the court's decision stating that the land lease deed is null and void due to unlawful acts, while the oral land lease agreement is valid according to the law, the question arises about the evidentiary power of a notarial deed which should be an evidence tool that has perfect evidentiary power compared to an oral agreement. The legal issues to be discussed in this research are the evidentiary power of oral land lease agreements and land lease deeds related to Supreme Court Decision Number 1644/K/Pdt/2022, as well as the responsibility of notaries in making lease deeds containing unlawful acts related to Supreme Court Decision Number 1644/K/Pdt/2022. This research uses doctrinal research methods. The results of the analysis show that the strength of proof of an oral land lease agreement needs to be proven by other evidence, so that it has weaker strength than the strength of proof."

"Notaris dalam kewenangannya untuk membuat suatu akta pernyataan keputusan rapat, wajib secara saksama meneliti kesesuaian baik keterangan maupun dokumen-dokumen yang digunakan sebagai dasar pembuatan akta dengan ketentuan perundang-undangan, agar akta tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak, notaris maupun pihak ketiga. Seperti dalam kasus yang diteliti pada tesis ini, di mana akta pernyataan keputusan rapat pembina yayasan yang dibuat notaris dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum oleh putusan pengadilan, karena undangan rapat pembina tersebut dinyatakan tidak sesuai dengan mata acara yang dibahas, dan tidak berwenangnya rapat pembina tersebut untuk memberhentikan ketua pembina dari jabatannya. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini meliputi keabsahan pelaksanaan rapat pembina yayasan yang undangannya tidak sesuai dengan mata acara rapat, dan akibat hukum terhadap akta pernyataan keputusan rapat yang dibuat berdasarkan rapat pembina tersebut. Metode penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif dengan tipe eksplanatoris. Hasil penelitian tesis ini menyimpulkan bahwa undangan rapat telah sesuai dengan mata acara rapat dan pelaksanaan rapat pembina yayasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka hasil keputusan rapat tersebut adalah sah, sehingga seharusnya tidak menimbulkan akibat hukum yaitu batal demi hukum terhadap akta notaris yang dibuat berdasarkan rapat tersebut. Saran dalam tesis ini yaitu notaris sebelum membuatkan akta pernyataan keputusan rapat, seharusnya dapat memberikan penyuluhan hukum dan secara saksama memastikan dengan para pihak terkait isi keputusan agar tidak terjadi perbedaan kehendak yang dapat berujung pada masalah hukum yang dapat terjadi dikemudian hari yang akan berdampak pada para pihak maupun nama baik notaris itu sendiri.

---

A notary under the authority to make a deed of meeting decision, is obliged to examine whether the information and documents used as the basis for making the deed is already in accordance with the provisions of the law, so that the deed will not cause issues to the parties, the notary itself as well as the third parties. As in the case studied in this thesis, the deed of the decision of foundation trustees meeting made by the notary is declared invalid and has no legal force by a court decision, because the invitation to the meeting of trustees is declared not in accordance with the discussed agenda, and the meeting of trustees has no authority to dismiss the chairman of the trustees from the position. The issues discussed in this thesis are regarding the validity of the foundation trustees meeting which the invitation is not in accordance with the agenda of the meeting, and the legal consequences of the deed of meeting decisions made based on the trustees meeting. The research method used in this thesis is normative juridical with explanatory research type. The result of this research concludes that the meeting invitation is in accordance with the meeting agenda and the foundation trustees meeting held were in accordance with the statutory provisions, which leading to a result of the meeting's decision is valid, so it should not cause legal consequences against the notary deed made based on the meeting. The suggestion in this thesis is that a Notary should be able to provide legal counselling and carefully ensure with the parties related to the content of the decision, before making a deed of meeting decision, so that there are no differences of will that can lead to legal problems that can occur in the future which will have an impact on the parties and the reputation of the Notary itself."