Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam menjalankan wewenang dan jabatannya notaris mmiliki dasar peraturan sebagai pedoman, salah satunya adalah Kode Etik Notaris yang berkaitan dengan etika dan moral notaris dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Pengaturan mengenai larangan bagi notaris untuk melakukan kegiatan promosi dan publikasi diri diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris. penggunaan media sosial salah satunya instagram, berbagai kegiatan komunikasi dan interaksi hingga kegiatan promosi dapat dilakukan dan dijangkau oleh kalangan masyarakat luas. Dalam pelaksanaanya, ditemukan notaris yang mempergunakan media sosial instagram dengan mencantumkan kata “notaris” pada username akun, pemuatan informasi terkait dengan alamat kantor, nomor telepon, hingga wilayah jabatan. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai batasan penggunaan media sosial instagram oleh notaris terkait dengan penerapan Kode Etik Notaris; dan mengenai pengawasan dan penegakan Kode Etik Notaris terhadap notaris yang melakukan promosi dan publikasi diri di media sosial instagram. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris. Hasil analisis adalah batasan penggunaan media sosial instagram oleh notaris dapat dipergunakan sepanjang dalam penggunaannya tidak menyebutkan kedudukan sebagai seorang notaris serta memuat unggahan yang berunsur menonjolkan diri secara individual yang bertujuan untuk menarik masyarakat untuk memilihnya. Pengawasan dan penegakan yang dilakukan terhadap notaris yang melakukan promosi dan publikasi diri dilakukan dalam bentuk himbauan agar dapat menghilangkan informasi terkait dengan unsur yang menunjukan diri sebagai seorang notaris. Adapun saran yang dapat diberikan yaitu, Organisasi Ikatan Notaris Indonesia perlu membentuk suatu aturan pelaksana yang mengatur secara detail terkait dengan larangan promosi dan publikasi diri dalam media sosial salah satunya intsagram dengan menyesuaikan perkembangan teknologi yang ada agar tetap relevan dan penegakannya dapat dilaksanakan secara tegas.

---

In carrying out his authority and position, a notary has basic regulations as a guideline, one of which is the Notary Code of Ethics relating to the ethics and morals of a notary in carrying out his duties and obligations. The regulation regarding the prohibition for notaries to carry out promotional activities and self-publishing is regulated in Article 4 paragraph (3) of the Notary Code of Ethics. the use of social media, one of which is Instagram, various communication and interaction activities to promotional activities can be carried out and reached by the wider community. In its implementation, it was found that a notary used social media Instagram by including the word "notary" in the account username, loading information related to the office address, telephone number, and area of ​​office. The problems raised in this study are the limitations on the use of social media Instagram by notaries related to the application of the Notary Code of Ethics; and regarding the supervision and enforcement of the Notary Code of Ethics against notaries who promote and self-publish on Instagram social media. To answer these problems, a normative juridical legal research method is used with an explanatory research type. The result of the analysis is that the limitations on the use of social media Instagram by a notary can be used as long as its use does not mention the position as a notary and contains uploads that feature individual self-aggrandizements aimed at attracting the public to vote for it. Supervision and enforcement carried out on notaries who carry out promotions and self-publishing are carried out in the form of an appeal in order to eliminate information related to elements that show themselves as a notary. As for suggestions that can be given, namely, the Indonesian Notary Association Organization needs to form an implementing regulation that regulates in detail related to the prohibition of promotion and self-publishing on social media, one of which is Instagram by adjusting existing technological developments so that they remain relevant and their enforcement can be carried out firmly."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana penafsiran makna kata “Publikasi” dan ‘Promosi Diri” oleh para Influencer yang juga menjabat sebagai seorang Notaris (Notaris Influencer) berdasarkan Pasal 4 Nomor 3 Kode Etik Notaris serta bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah di media sosial terkhususnya Instagram dan TikTok. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. “Publikasi” dan “Promosi Diri” adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh seorang Notaris untuk memperkenalkan diri sebagai seorang Notaris. Dalam media sosial, dikenal konsep self-promotion atau tindakan untuk memperkenalkan diri sebagai pribadi yang ingin dikenal dalam media sosial. Oleh karena itu, seharusnya tidak dibolehkan adanya Notaris influencer karena termasuk sebagai tindakan memperkenalkan diri sebagai seorang Notaris. Dalam media sosial, ditemukan dua jenis Notaris influencer yaitu: 1) seseorang yang ahli di bidang kenotariatan/hukum dan 2) seseorang yang memiliki kegiatan lain dalam media sosial. Kedua jenis influencer ini tidak boleh memperkenalkan diri sebagai seorang Notaris dan segala konten yang diunggah tidak boleh membahas mengenai profesinya sebagai seorang Notaris. Hingga saat ini, belum ada pengawasan secara langsung oleh Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan Notaris dalam media sosial terkait para Notaris influencer. Seharusnya dilakukan pengawasan secara aktif dalam media sosial sehingga kegiatan “Publikasi” dan “Promosi Diri” secara tidak langsung oleh para Notaris influencer dapat dihilangkan.

---

This article analyzes how the meaning of the words "Publication" and 'Self Promotion" are interpreted by Influencers who also serve as Notaries (hence Notary Influencers) based on Article 4 Number 3 of the Notary Code of Ethics and how supervision is carried out by the Regional Supervisory Council (Majelis Pengawas Daerah) and the Regional Honorary Council (Dewan Kehormatan Daerah) in social media, especially Instagram and TikTok. This article was prepared using normative juridical research methods. "Publication" and "Self Promotion" are all activities carried out by a Notary to introduce themselves as a Notary. In social media, there is the concept of self-promotion or the action of introducing oneself as a person who wants to be known on social media. Therefore, influencer Notaries should not be allowed because it is an act of introducing oneself as a Notary. In social media, two types of Notary influencers are found, namely: 1) someone who is an expert in the field of notary/law and 2) someone who has other activities on social media. These two types of influencers may not introduce themselves as notaries and all uploaded content must not discuss their profession as a notary. Until now, there has been no direct supervision by the Regional Supervisory Council and the Notary Honorary Council on social media regarding influencer Notaries. Active monitoring should be carried out on social media so that indirect "Publication" and "Self Promotion" activities by influencer Notaries can be eliminated."

"Notaris dalam menjalankan Jabatannya tidak lepas dari pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris. hal ini juga termasuk dalam hal pemberian sanksi bagi Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris dan/atau Undang-Undang Jabatan Notaris, sehingga dalam tesis ini juga meninjau beberapa putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta mengenai pemberian sanksi dalam bentuk sanksi teguran. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini yaitu bagaimana efektifitas putusan Majelis Pengawas Notaris yang berupa sanksi teguran terhadap Notaris yang melakukan suatu pelanggaran dan bagaimanakah pengawasan terhadap Notaris dalam menjalankan sanksi yang diterimanya berdasarkan hasil putusan Majelis Pengawas Notaris. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mengacu pada norma-norma hukum dengan studi kepustakaan dengan cara meneliti serta menganalisa bahan-bahan pustaka dibidang hukum. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa sanksi teguran yang dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Notaris, baik lisan maupun tertulis, dianggap kurang efektif, karena sanksi teguran tidak memberikan dampak langsung serta dianggap tidak memberikan efek jera bagi Notaris, dan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris terhadap Notaris dalam menjalankan sanksi yang diterimanya tersebut dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota/Kabupaten yang diberikan wewenang berdasarkan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Provinsi.

---

The notary in running the Department is not separated from the supervision of the Notary Supervisory Council. it is also included in the case of penalties for a Notary who violates the Notarized Code of Conduct and / or the Law of Notary Public, so this thesis also reviews some of the decision of the Supervisory Council of the Notary Public of DKI Jakarta regarding sanctions in the form of reprimand sanctions.

The issue raised in this thesis is how effective the decision of the Notary Superintendent Assembly in the form of sanction of reprimand against notary who violated and how to supervise Notary in carrying out sanctions received based on decision of Notary Supervisory Council. This paper uses normative juridical research method that refers to legal norms with literature study by examining and analyzing library materials in the field of law.

The conclusion in this study is that the sanctions sanctions imposed by the Notary Supervisory Council, both oral and written, are considered less effective, since reprimand sanctions have no immediate impact and are considered to have no deterrent effect on the Notary, and the oversight by the Notary Registrar of the The notary in carrying out the sanction it received was carried out by the Notary Assembly of the City / County Notaries given authority based on the Decision of the Regional Supervisory Council of the provincial Regional authorities in charge of the decision."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai keterbatasan Notaris dalam melakukan publikasi di media internet, ditengah era teknologi yang berkembang dengan pesat dewasa ini. Sementara kebutuhan masyarakat akan informasi juga meningkat seiring perkembangan teknologi dan memerlukan sumber informasi yang dapat diandalkan dan memiliki keahlian dibidang hukum. Larangan yang terlalu ketat bagi profesi Notaris sebagai salah satu yang memiliki keahlian dan kedudukan di bidang hukum, terdapat di dalam Kode Etik Notaris Pasal 4 butir 3, sedangkan kalau kita lihat dalam Undang Undang No.30 tahun 2004 Tentang jabatan Notaris larangan mengenai promosi dan publikasi bagi profesi notaris, tidak terdapat larangan mengenai hal ini. Pembahasan juga membandingkan dengan profesi hukum lain di Indonesia yaitu profesi Advokat. Juga menggunakan perbandingan dengan Negara lain penganut sistem Common Law seperti Negara Irlandia, penganut sistem Civil Law seperti Negara Estonia, dan juga penganut sistem Pluratistik atau campuran sistem common law dan civil law seperti Negara Quebec.

---

ABSTRACT

This Thesis describe about restriction for notary to do publication act on Internet among technology era now adays. On the other side people need used to use Internet for searching the information needed. They need to search the information from a reliable source in this case is about law, and Notary is one of the profesion among them that have the skill. The Restriction to do so is on Notary Code Of Ethics chapter 4 number 3, while on the other side Undang Undang No.3 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris is not mention about publication act restriction for notary it self. It also stated the difference between Advocat Code Of Ethics and Notary Code Of Ethics, and Notary Code Of Ethics from Ireland (Common Law System), Estonia (Civil Law System) and Quebec (Pluralistic System, mixed between common and civil law)."

"Visual marketing merupakan hal yang esensial bagi tiap 'brand', tiap brand memerlukan strategi yang tepat untuk menerapkan visual marketing karena visual marketing merupakan komponen utama yang diperlukan oleh 'brand 'untuk meningkatkan penjualannya. Kopi Kenangan dalam akun media sosial Instagramnya tentunya melakukan strategi visual marketing, untuk konsep yang digunakan salah satunya adalah konsep 'gaze cueing'. Makalah jurnal ini melakukan penelitian terkait strategi visual marketing, 'gaze cueing 'dengan akun Instagram Kopi Kenangan sebagai studi kasusnya. Dalam mendukung penulisan ini, penulis menjadikan akun Instagram Kopi Kenangan sebagai sumber utama untuk menemukan data dan artikel jurnal terdahulu sebagai acuan terkait kosep dan strategi visual marketing. Makalah jurnal ini juga menemukan hasil bahwa konsep 'gaze cueing 'dapat dibuktikan kebenarannya, akan tetapi perbedaan data yang dihasilkan antara "'post' dengan 'gaze cueing"' dan "'post 'tanpa 'gaze cueing' tidak signifikan.

---

Visual marketing is essential for every brand, each brand needs the right strategy for implementing visual marketing because visual marketing is a major component needed by brands to increase sales. Kopi Kenangan in its Instagram social media account certainly carries out a visual marketing strategy, for the concept used, one of the concept is the concept of gaze cueing. This journal paper conducts research related to visual marketing strategies, gaze cueing with the Kopi Kenangan Instagram account as a case study. In supporting this writing, the author makes the Kopi Kenangan Instagram account the main source for finding data and previous journal articles as a reference regarding visual marketing concepts and strategies. This journal paper also found that the gaze cueing concept could be proven, but the difference in the resulting data between post with gaze cueing and post without gaze cueing was not significant."

"Visual marketing merupakan hal yang esensial bagi tiap brand, tiap brand memerlukan strategi yang tepat untuk menerapkan visual marketing karena visual marketing merupakan komponen utama yang diperlukan oleh brand untuk meningkatkan penjualannya. Kopi Kenangan dalam akun media sosial Instagramnya tentunya melakukan strategi visual marketing, untuk konsep yang digunakan salah satunya adalah konsep gaze cueing. Makalah jurnal ini melakukan penelitian terkait strategi visual marketing, gaze cueing dengan akun Instagram Kopi Kenangan sebagai studi kasusnya. Dalam mendukung penulisan ini, penulis menjadikan akun Instagram Kopi Kenangan sebagai sumber utama untuk menemukan data dan artikel jurnal terdahulu sebagai acuan terkait kosep dan strategi visual marketing. Makalah jurnal ini juga menemukan hasil bahwa konsep gaze cueing dapat dibuktikan kebenarannya, akan tetapi perbedaan data yang dihasilkan antara „post dengan gaze cueing‟ dan „post tanpa gaze cueing‟ tidak signifikan

---

Visual marketing is essential for every brand, each brand needs the right strategy for implementing visual marketing because visual marketing is a major component needed by brands to increase sales. Kopi Kenangan in its Instagram social media account certainly carries out a visual marketing strategy, for the concept used, one of the concept is the concept of gaze cueing. This journal paper conducts research related to visual marketing strategies, gaze cueing with the Kopi Kenangan Instagram account as a case study. In supporting this writing, the author makes the Kopi Kenangan Instagram account the main source for finding data and previous journal articles as a reference regarding visual marketing concepts and strategies. This journal paper also found that the gaze cueing concept could be proven, but the difference in the resulting data between “post with gaze cueing” and “post without gaze cueing” was not significant"

"Tesis ini merupakan sebuah studi komparatif terhadap pengaturan Jabatan dan Kode Etik Notaris di Indonesia dan Jepang. Keduanya merupakan Lantijnse Notariat yang terhimpun dalam International Union of Latin Notaries (UINL). Dalam menjalankan tugasnya, Notaris berpedoman pada Undang-Undang Jabatan dan Kode Etik Notaris. Melalui pendekatan komparatif, tesis ini membandingkan aturan hukum tentang Jabatan Notaris yang berlaku di Indonesia dan Jepang, serta membandingkan pengaturan Kode Etik Notaris yang dikeluarkan oleh UINL sebagai perhimpunan Notaris Internasional, Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) sebagai organisasi Notaris Indonesia, dan Japan National Notary Association (JNNA) sebagai Organisasi Notaris Jepang.

---

This thesis draws up a comparison study between the regulation and Ethics Code of Notaries in Indonesia and Japan. Both are recognized as Latijnse Notariat and listed as the members of International Union of Latin Notaries (UINL). Notary in their work complies with the Notary Law and Notary Ethics Code. By using comparative approach, this thesis compares the regulation concerning Notary in Indonesia and Japan, also compares the Ethics Codes which are drown up by UINL as the International Notary Union, Ikatan Notaris Indoneisa (I.N.I) as the Notary organization in Indonesia, and Japan National Notary Association (JNNA) as the Notary organization in Japan."

"Tesis ini membahas tentang etika pemasangan papan nama notaris ditinjau dari kode etik Ikatan Notaris Indonesia. Permasalahan yang di bahas dalam tesis ini adalah etika pemasangan papan nama Notaris yang seharusnya dilakukan di Indonesia dan praktik pengawasan dan penindakan terhadap pemasangan papan nama Notaris yang melanggar etika. Notaris yang bekerja profesional harus mematuhi etika profesi yang dituangkan dalam Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Notaris memiliki larangan yang diatur dalam Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia. Dalam tesis ini, Notaris melanggar kode etik notaris yaitu mengenai pemasangan papan nama yang tidak sesuai dengan aturan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis dan dianalisa dengan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah beberapa Notaris yang melanggar papan nama . Papan nama yang tidak sesuai dengan aturan Kode Etik Notaris yang berhak menegakan pelanggaran kode etik adalah Dewan Kehormatan yaitu terdiri dari Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah, Dewan Kehormatan Pusat. Notaris yang melanggar kode etik akan dikenakan sanksi sesuai dengan yang sudah ditentukan berdasarnya beratnya pelanggaran. Diketahui bahwa peraturan mengenai papan nama masih kurang lengkap dan jelas dan peran Dewan Kehormatan yang mengutamakan pelaporan dari pihak yang merasa dirugikan oleh itu.

---

This thesis mainly discuss the notary name placement on a signboard reviewed from the notary code of ethics by Ikatan Notaris Indonesia. Problem that included in this thesis is that the notary code of ethics in regards to name placement on a signboard that should ve been done in Indonesia and the practice of supervision and prosecution upon the placement of notary name placement on a signboard that violating ethics. Notary that work professionally must obey the ethics of profession that stated in the Notary Position Act and Notary Code of Ethics. Notary has a regulated prohibition stipulated in the notary code of ethics. In this thesis, notary violate the notary code of ethics namely as to name placement on a signboard that are not in accordance to the rule. This research was normative juridicial research with descriptice analytical research and this research are analyzed using qualitative method. The results of this research is a few of notary that violating the signboard. Signboard that is not in accordance with the rules of notary code of ethics are entitled to be enforced upon violating code of ethics by honorary council consisting of district honorary council, regional honorary council, central honorary council. Notary that violate the code of ethics, will be sanctioned according to what has been determined based on the severity of the violation. It is known thay rules regarding the name placement on a signboard is still incomplete and unclear and the role of honorary council that prioritize reports from the parties whove being harmed by it."

"Media baru membawa berbagai fungsi baru. Internet telah menarik perhatian masyarakat karena perannya dalam membangun dan menjaga ikatan sosial antara individu seperti melalui Instagram dan Facebook. media sosial seperti YouTube, Flickr, dan blog juga berfungsi sebagai outlet untuk mengekspresikan diri. Dari perkembangan media ini lahirlah istilah baru, seperti selebgram yang muncul sebagai perkembangan dari media sosial instagram, istilah selebgram ditujukan pada user atau pemilik akun instagram, yang memiliki ribuan hingga jutaan followers. Dalam setiap postingannya baik foto ataupun video, para selebgram biasanya benar-benar melakukan dengan totalitas yang luar biasa untuk mendapatkan banyak ldquo;love';, komentar ataupun followers. Tanpa disadari telah memasuki ranah kekerasan simbolik baik dari selebgram yang ,melakukan postingan maupun dari follower yang memberikan komentar. Jurnal ini menggunakan konsep kekerasan simbolik dari Pierre Bourdieu yang berdasarkan konsep habitus, capital dan arena dalam menganalisis kekerasan halus di dalam postingan dan komentar dalam akun selebgram, dengan, menggunakan metode semiotika sosial dari Theo van Leeuwen. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah mengidentifikasi habitus pelaku baik selebgram sebagai engunggah maupun followers sebagai pemberi komentar, pemanfaatan kapital dan strategi pemanfaatan kapital dalam arena media sosial, bentuk-bentuk kekerasan simbolik yang dihadapi selebgram sebagai korban dan strategi bahasa yang digunakannya dalam mempertahankan dirinya dalam arena media sosial instagram.

---

New media bring new functions. Internet has attracted the attention of the public because of its role in developing and maintaining social relationships Between individuals such as through Instagram and Facebook. Social media like YouTube, Flickr, and blogs also serve as an outlet for self expression. The development of the new media, brought some new terms such as selebgram that came up from social media instagram, The term of selebgram is aimed at users or the owners of instagram account, who have thousands or millions of followers. In every single post either photo or video, selebgram usually do everything with so much efforts and totality to get 'love', 'comment' and followers. Without realizing it has entered the field of symbolic violence both from the selebgram and the commentator.

This journal uses the concept of symbolic violence from Pierre Bourdieu which is based on the concept of habitus, capital and field in analyzing the smooth violence on instagram posts and comments on selebgram account, with ,Using social semiotics methods from Theo van Leeuwen. The purpose of this study is to identify the habitus of selebgram as an actor and also followers as commentator, Capital utilization and capital utilization strategy in the social media field, symbolic violence forms and Symbolic violence forms and the language strategies that used the field of social media instagram."

"ABSTRAKPersekutuan Perdata Notaris adalah perjanjian kerjasama para Notarisdalam menjalankan jabatan masing-masing sebagai Notaris denganmemasukkan semua keperluan untuk mendirikan dan mengurus sertabergabung dalam satu kantor bersama Notaris. Penelitian ini adalahpenelitian deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kegunaanPersekutuan Perdata Notaris bagi para Notaris baik Notaris yang sudahlama menjabat maupun bagi Notaris baru/pemula sehingga dapatmembantu pengembangan kemampuan dan keahlian seorang Notaris.Persekutuan Perdata Notaris merupakan bentuk yang tepat untuk paraNotaris sehingga mereka mendapat keuntungan di antara mereka

---

ABSTRACTNotary Civil Partnership is a cooperation agreement to running their position as anotary to establish and manage and merge together in one notary's office. Thisresearch is descriptive research. The aim of this research was to determine thefunction of the Notary Civil Partnership for notary who had long served Notaryand for new or beginner so they can help the developed their skills and expertiseas a notary. Maatschap notary is the right form for the notary so that they getmany advantage of them"