Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Asas persamaan dan kesetaraan (taswiyah) merupakan salah satu asas yang harus diterapkan dalam akad ju’alah pada transaksi saham di Pasar Modal Syariah Indonesia. Dimana, para pihak yang melakukan akad harus mempunyai kedudukan yang sama/setara untuk menentukan hak dan kewajiban secara seimbang. Asas ini penting untuk diterapkan dalam setiap tahapan akad, baik pada tahap pra kontraktual, kontraktual maupun pasca kontraktual. Sehingga, daya kerja asas kesetaraan dapat diuji dari faktor perbuatan para pihak, isi dari akad dan pelaksanaan akad. Metode penelitian yuridis empiris digunakan untuk meneliti akad ju’alah dalam transaksi saham syariah melalui aplikasi IPOT dari Indo Premier. Kemudian, akad ju’alah pada Indo Premier tersebut dianalisis berdasarkan ketentuan tentang penerapan asas kesetaraan dan akad ju’alah dalam hukum Islam. Hasil penelitian menunjukan bahwa Indo Premier pempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan Nasabahnya, untuk menentukan hak dan kewajiban dalam akad serta menentukan imbalan ju’alah dalam pelaksanaan akad tersebut. Dengan demikian, akad ju’alah pada Indo Premier belum sepenuhnya menerapkan asas kesetaraan dan bertentangan dengan ketentuan akad ju’alah dalam hukum Islam, dimana imbalan ju’alah ditentukan oleh Nasabah.

---

The principle of equality and equality (taswiyah) is one of the principles that must be applied in the ju'alah in stock transactions in the Indonesian Islamic Capital Market. Where, the parties who make the contract must have the same/equal position to determine the rights and obligations in a balanced way. This principle is important to be applied in every stage of the contract, both at the pre-contractual, contractual and post-contractual stages. Thus, the working power of the principle of equality can be tested from the factors of the actions of the parties, the content of the contract and the implementation of the contract. The empirical juridical research method is used to examine ju'alah in sharia stock transactions through the IPOT application from Indo Premier. Then, ju'alah at Indo Premier is analyzed based on the provisions regarding the application of the principle of equality and ju'alah in Islamic law. The results show that Indo Premier has a higher position than its customers, to determine the rights and obligations in the contract and determine ju'alah in the implementation of the contract. Thus, ju'alah at Indo Premier has not fully implemented the principle of equality and is contrary to the provisions of the ju'alah in Islamic law, where the ju'alah is determined by the Customer."

"Penelitian ini bertujuan menjelaskan penerapan akad musyarakah dalam pembiayaan modal kerja pada PT Bank ABC. Penelitian juga menganalisis kesesuaian penerapannya berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia, yaitu Fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 dan PSAK 106. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi dalam memperoleh data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pembiayaan musyarakah di PT. Bank ABC masih terdapat beberapa ketidaksesuaian dengan Fatwa DSN namun penerapan perlakuan akuntansinya sudah baik walaupun masih terdapat ketidaksesuaian. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi pengetahuan baru bagi semua pihak dan dapat menjadi bahan evaluasi bagi PT Bank ABC serta regulator dalam menilai tingkat kepatuhan penerapan akad musyarakah.

---

This study aims to explain implementation on musharaka working capital financing at PT Bank ABC. This study also analyzes its compliance with regulation applicable in Indonesia, i.e., Decree of DSN-MUI No.08/DSNMUI/ IV/2000 and Financial Accounting Standard 106. This study uses case study approach by gathering data from interview and documentation.

Results of this study indicate that there are some discrepancies occur between implementation of musharaka financing with the Decree of DSN-MUI. However, the accounting standard has been implemented well. This research is hoped to provide new knowledge for all parties and could be material for the evaluation for PT Bank ABC and regulators in assessing the level of compliance of musharaka contract implementation."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian dari kegiatan usaha dan kondisi keuangan PT. XYZ, Tbk. (Persero) atas aktivitas penetapan efek berupa saham syariah yang direalisasikan oleh PT. XYZ, Tbk setelah proses penawaran umum terhadap prinsip – prinsip yang berlaku di pasar modal syariah Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitan hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder,diantaranya peraturan perundang – undangan, dan buku. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan yang menjawab permasalahan, yaitu bahwa terdapat beberapa kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan yang bersinggungan dengan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan prinsip – prinsip syariah. Dalam hal ini, Peraturan BAPEPAM – LK Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah serta Fatwa DSN – MUI No. 40/ DSN-MUI/X/2013 memiliki peranan penting dalam mengakomodir kegiatan pasar modal syariah khususnya dalam menyeleksi efek yang masuk, akan tetapi keselarasan antara kedua peraturan tersebut nampaknya masih belum tercapai sehingga menjadi sangat samar untuk dilakukan penilaian terhadap saham yang seperti apakah yang layak untuk masuk ke dalam bursa syariah dan kegiatan usaha apakah yang tidak sesuai dengan prinsip syariah."

"

Pertumbuhan jumlah investor di pasar modal syariah di Indonesia terus meningkat dari tahun 2015 sampai 2019, khususnya investor di saham syariah. Membuat keputusan investasi didasari oleh keadaan setiap investor, baik rasional maupun irasional aspek. Investor syariah dihadapkan terhadap rasionalitas dan moralitas ketika melakukan investasi pada saham syariah. Penelitian ini bertujuan mencari faktor-faktor yang memengaruhi investment decision investor saham syariah di Indonesia. Penelitian menggunakan kuesioner online dari google formulir untuk pengumpulan data, sehingga didapatkan 108 responden yang mengisi kuesioner. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Partial Least Square (PLS)-SEM dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS versi 3.2.8. Hasil dari penelitian ini menunjukan faktor financial literacy, personal value, dan risk aversion memiliki pengaruh positif terhadap investment decision. Sedangkan information asymmetry tidak memiliki pengaruh terhadap investment decision. Hasil lain yang didapatkan dari penelitian ini adalah financial literacy, personal value, information asymmetry tidak memiliki pengaruh terhadap risk aversion.

 

 

 

---

The development of the number of investor in Islamic Capital Market in Indonesia has increased from 2015 to 2019, especially investors on Islamic stock. Investment decision making is based on the condition of every investor, both rational and irrational aspect. Islamic investor faced with rationality and morality when investing in Islamic stock. This research aims to look for factors that influence investment decisions Islamic stock investors in Indonesia. This research using online questionnaire from Google. The analysis used in this research is Partial Least Square (PLS) SEM with tools SmartPLS version 3.2.8. The results of this research show the factor financial literacy, personal values, and risk aversion influence on investment decision, whereas information asymmetry has no influence on investment decision. Other results from this research are financial literacy, information asymmetry and personal value has no influence on risk aversion.

 

"

"Penelitian ini bertujuan menjelaskan penerapan akuntansi pada PT DPLK ABC dalam melakukan investasi dana pensiun. Dalam melakukan transaksi tersebut PT DPLK ABC menggunakan akad wakalah bil ujrah, dan akad mudharabah. Penelitian ini akan membandingkan fatwa DSN MUI tentang mudharabah dan akad waklah bil ujrah dengan akad yang dilakukan oleh PT DPLK ABC. Tidak hanya itu penelitian ini juga membandingkan prosedur akuntansi yang dilakukan oleh PT DPLK ABC dengan PSAK 18 tentang akuntansi dana pensiun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagaian besar akad yang dilakukan oleh PT DPLK ABC sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI tentang mudharabah dan akad wakalah bil ujrah, meskipun ada beberapa hal yang tidak dilakukan oleh PT DPLK ABC. Tidak hanya itu hasil dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa penerapan akuntansi yang dilakukan oleh PT DPLK ABC sebagian besar sudah sesuai dengan PSAK 18 tentang akuntansi dan manfaat pelaporan program purnakarya.

---

This study aims to clarify the application of accounting at the PT Pension Fund ABC in investing pension funds. In such transactions using the PT Pension Fund ABC wakalah bil ujrah contract, and mudaraba contract. This study will compare the MUI fatwa DSN and mudaraba contract with waklah bil ujrah contract by PT Pension Fund ABC. Not only that this study also compared the accounting procedures performed by PT Pension Fund ABC of accounting under SFAS 18 pension funds.

Results of this study showed that most of the contract made by the PT Pension Fund in accordance with the ABC already DSN MUI fatwa on mudaraba and wakalah bil ujrah contract, although there are some things that are not done by the PT Pension Fund ABC. Not only that the results of this study also showed that the application of accounting conducted by PT Pension Fund ABC largely in accordance with SFAS No. 18 regarding accounting and reporting benefits Retirement program."

"Penggabungan Usaha PT Bank BRISyariah Tbk (BRIS) dengan PT Bank Syariah Mandiri (BSM) dan PT Bank BNI Syariah (BNIS) dapat dikategorikan sebagai aksi backdoor listing BSM dengan mekanisme penggabungan terbalik (reverse merger), dengan kondisi seluruh bank yang melakukan transaksi merupakan pihak terafiliasi. Penelitian ini memfokuskan analisis terhadap Pertama, tidak dilakukannya RUPS Independen BRIS dalam pengambilan keputusan penggabungan usaha; dan Kedua, pemenuhan hak menilai harga saham (appraisal right) oleh BRIS. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal serta bertipologi deskripsis analitis. Dari hasil penelitian diketahui seharusnya RUPS dalam rangka menyetujui Penggabungan Usaha BRIS dilaksanakan dengan tata cara RUPS Independen (kecuali terdapat penetapan Kementerian BUMN bahwa penggabungan adalah dalam rangka restrukturisasi -yang tidak di temukan dalam penjelasan RUPS-). BRIS juga sudah melaksanakan penyelesaian hak menilai harga saham (appraisal right) terhadap pemegang saham yang tidak setuju dengan penggabungan, namun jika dibandingkan dengan pelaksanaan hak yang sama pada aksi korporasi PT Indosat Tbk, PT Telkom (Persero) Tbk, dan PT Bank OCBC NISP Tbk, ditemukan perbedaan dalam penggunaan referensi/dasar harga pembelian, periode pembelian kembali saham, tempo pembayaran, dan Pihak yang melakukan pembelian kembali. Oleh sebab itu perbedaan perlakuan yang diterapkan Perusahaan Terbuka, meski tidak bertentangan dengan aturan terkait, namun dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pemegang saham minoritas.

---

The merger of BRIS with BSM and BNIS can be categorized as a backdoor listing action of BSM with a reverse merger mechanism, and all affiliated parties. This study focuses on the absence of the BRIS Independent GMS in making business merger decisions; and the fulfillment of the appraisal right by BRIS. This study uses doctrinal research methods. From the results of the research, it is known that the GMS to approve the BRIS Merger shall be Independent GMS. BRIS has also carried out the settlement of the appraisal right for shareholders who do not agree with the merger, but when compared to the exercise of the same rights in the corporate action of PT Indosat Tbk, PT Telkom (Persero) Tbk, and PT Bank OCBC NISP Tbk, there are differences in the use of reference/basis for the purchase price, share repurchase period, payment tempo, etc. and the Party that makes the repurchase. Therefore, the difference in treatment applied by Public Companies, although not contrary to related rules, can cause injustice to minority shareholders."

"ABSTRACTSkripsi ini menganalisis pengaruh market timing khusus terhadap struktur modal perusahaan yang tercatat pada Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dengan menggunakan factor market timing yaitu EFWAMTB dan EWAMTB, rata-rata perubahan permintaan yield, rasio market to book, profitabilitas, tangibilitas, size dan risk terhadap leverage baik book leverage maupun market leverage. Data variabel-variabel tersebut disusun menjadi data panel dan dilakukan analisis menggunakan metode OLS. Hasil penelitian ini menunjukkan proksi market timing memiliki hubungan negatif terhadap perubahan leverage sementara perubahan permintaan yield berhubungan posistif terhadap perubahan leverage. Hasil penelitian ini konsisten dengan apa yang telah diteliti oleh Baker dan Wurgler pada tahun 2002 yang mengukur proksi market timing dengan struktur modal pada waktu sebelum IPO, saat IPO dan setelah IPO.

---

ABSTRACTThis undergraduate thesis analyzes the influence of specific market timing on the companys capital structure recorded in the Indonesian Sharia Stock Index (ISSI) using a market timing factor EFWAMTB and EWAMTB, average yield demand changes, market to book ratio, profitability, tangibility, size and risk to leverage both book leverage and market leverage. The data of these variables are arranged into panel data and analyzed using the OLS method. The results of this study indicate that the market timing proxy has a negative relationship to leverage changes while changes in yield demand are positively related to changes in leverage. The results of this study are consistent with what was examined by Baker and Wurgler in 2002 who measured the proxy of market timing with the capital structure at the time before the IPO, during the IPO and after the IPO."

"Skripsi ini membahas mengenai backdoor listing di mata hukum Indonesia, dan bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang saham minoritas di pasar modal dalam haldilakukannya backdoor listing terhadap emiten dan juga mengkaji lebih mendalam terkait aksi korporasi yang dapat dikategorikan sebagai tindakan backdoor listing, menganalisis terkaitkemungkinan pelanggaran prinsip good corporate governance atas proses backdoor listing suatu perusahaan. Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam praktik backdoorlisting di Indonesia dapat terlihat dalam beberapa bentuk, seperti Penerapan Prinsip Keterbukaanoleh Perusahaan Terbuka, penerapan pre-emptive right, dilarangnya benturan kepentingan pada pemegang saham mayoritas, penerapan prinsip Good Corporate Governance oleh perusahaan jika hendak melakukan praktik backdoor listing. Akan tetapi, di Indonesia secara regulasi jelas memberi ruang untuk tidak memenuhi penarapan prinsip- prinsip tersebut, terutama penarapanprinsip Good Corporate Governance. Hal ini dikarenakan berdasarkan regulasi yang ada tidak terdapat sanksi tegas apabila prinsip- prinsip tersebut tidak diterapkan. Situasi ini juga akanberdampak pada pemenuhan perlindungan hukum kepada investor khususnya pemegang saham minoritas. Dengan demikian, dalam pelaksanaan praktik backdoor listing di Indonesia menimbulkan tidak adanya kepastian hukum bagi perlindungan hak- hak pemegang saham minoritas.

---

This thesis discusses about backdoor listing in Indonesian Law, and its law protection to minority

shareholders on capital market if there’s a backdoor listing towards issuer, and also examines more

deeply related corporate actions that can be categorized as backdoor listing actions, analyzing the

possibility of violations of the principle of good corporate governance in the process of backdoor

listings. Law protection for minority shareholders in backdoor listing practices in Indonesia can be seen in several forms, such as the application of the principle of transparancy by a public company, the application of pre-emptive rights, the prohibition of conflicts of interest in the majority shareholder, the application of the principles of Good Corporate Governance by the company if it wants to do backdoor listing practices. However, in Indonesia, regulations clearly

provide room for not complying with the application of these principles, especially the application

of the principles of Good Corporate Governance. This is because based on existing regulations there are no strict sanctions if these principles are not applied. This situation will also have an impact on the fulfillment of law protection for investors, especially minority shareholders. Thus,

in the implementation of backdoor listing practices in Indonesia, there is no legal certainty for the

protection of the rights of minority shareholders."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh peristiwa re-balancing indeks terhadap perubahan kepemilikan investor institusi di pasar sekunder dan likuiditas saham yang selanjutnya dapat mempengaruhi kinerja saham kategori masuk dan keluar indeks. Pada penelitian ini menggunakan sampel 164 kejadian dimana terdapat 82 kejadian saham masuk dan 82 kejadian saham keluar konstituen indeks LQ45 pada periode 2010-2019 dengan total 4.920 observasi. Teknik pengolahan data menggunakan metode regresi data panel. Pada pengujian pengaruh re-balancing indeks LQ45 terhadap variabel bebas penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif terhadap kepemilikan investor institusi. Sedangkan peristiwa re-balancing indeks LQ45 menyebabkan penurunan likuiditas pada saham kategori masuk konstituen indeks dan sebaliknya terjadi peningkatan likuiditas pada saham kategori keluar konstituen indeks LQ45. Perubahan jumlah kepemilikan saham oleh investor institusi di pasar sekunder tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja saham. Sedangkan likuiditas saham memiliki pengaruh signifikan pada saham kategori masuk dalam indeks. Untuk saham kategori keluar dari indeks tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Keseluruhan hasil penelitian ini mendukung re-balancing indeks LQ45 menjadi salah satu informasi yang digunakan oleh investor di pasar modal Indonesia. Dimana pada saham yang masuk dalam konstituen, re-balancing menjadi informasi positif bagi investor, sedangkan keluarnya saham dari konstituen tidak ditemukan bukti kuat menjadi informasi negatif bagi investor.

---

This study aims to study the effect of the index rebalancing event on changes in institution investor ownership in secondary market and liquidity which can further affect the stock performance of the stock which added dan deleted fron index constituent. In this study used a sample of 164 events in which there were 82 incidents of shares added and 82 incidents of shares deleted from the LQ45 index constituents in the period 2010-2019 with a total of 4,920 observations. Data processing techniques using panel data regression method. In testing the effect of rebalancing the LQ45 index to the independent variables of the study showed a positive effect on investor institution ownership. While the LQ45 rebalancing index event causes a decrease in liquidity in the category of stocks added the index constituents and conversely an increase in liquidity in the stocks category deleted of the LQ45 index constituents. Changes in the number of shares owned by institution investor in the secondary market are not significant to stock performance. While stock liquidity has a significant effect on the stock category added into the index. For the stock category deleted of the index does not have a significant effect. The summary of the results of this study supports the rebalancing of the LQ45 index is one of the information used by investors in the Indonesian capital market. Where the shares added in the constituents, index rebalancing event to be a positive information for investors, while the deleted of shares from the constituents were not found strong evidence to be negative information for investors."