Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menganalisis kedudukan bank tanah sebagai pemegang hak pengelolaan tanah ditinjau dari hak menguasai negara dan hak bangsa Indonesia serta  prospek bank tanah di Indonesia dibandingkan dengan negara  Belanda dan Perancis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui studi dokumen untuk mendapatkan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep bank tanah dalam pengelolaan aset tanah negara diharapkan dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Landasan hukum penerapan konsep bank tanah dapat ditemukan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD RI 1945 dan UUPA, yakni hak menguasai negara dan hak bangsa Indonesia. Penyelenggaraan Bank Tanah harus dilakukan secara independen dengan tetap mengacu pada hukum positif dan kebijakan pertanahan di Indonesia. Bank Tanah di Indonesia tidak boleh dilaksanakan oleh pihak swasta dan harus berasaskan keterbukaan, akuntabilitas dan non-profit oriented. Prospek Bank Tanah yang menguasai tanah hak pengelolaan harus selaras dengan politik pertanahan dalam konstitusi dan UUPA. Contoh Praktik di Belanda dan Perancis  bertujuan untuk pembangunan perumahan dan membantu para petani dengan cara jual beli tanah, sewa menyewa, dan konsolidasi tanah dapat menjadi prospek Bank Tanah di Indonesia. Saran dalam penerapan Bank Tanah ke depannya Pemerintah sekiranya dapat membuat prioritas utama diantara dua pilihan yaitu dalam rangka mewujudkan tujuan konstitusi  dan harus mempelajari pelaksanaan  Bank Tanah seperti yang telah dilakukan oleh negara Belanda dan Perancis.

---

This study analyzes the position of the land bank as the holder of land management rights in terms of state control rights and the rights of the Indonesian nation as well as the prospects of land banks in Indonesia compared to the Netherlands and France. This research uses normative juridical research methods through document studies to obtain secondary data. The results of this study indicate that the concept of a land bank in managing state land assets is expected to create social justice for all Indonesian people. The legal basis for the application of the land bank concept can be found in Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the UUPA, namely the right to control the state and the rights of the Indonesian people. The operation of the Land Bank must be carried out independently by still referring to positive law and land policies in Indonesia. Land Banks in Indonesia should not be implemented by the private sector and must be based on openness, accountability and non-profit oriented. The prospect of a Land Bank controlling land with management rights must be in line with land politics in the constitution and the Agrarian Law. Practice examples in the Netherlands and France are aimed at helping farmers by buying and selling land, leasing, and consolidating land, which can be a prospect for Land Banks in Indonesia. Suggestions for implementing the Land Bank in the future, if the Government can make the main priority between two options, namely in order to realize the constitutional objectives and must study the implementation of the Land Bank as has been done by the Netherlands and France."

"Munculnya pelbagai problematika pertanahan terkait persediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum mendorong pemerintah untuk mencari alternatif solusi kebijakan pertanahan yang terpadu yaitu Bank Tanah. Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, maka tujuan penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah konsep Bank Tanah dan bagaimanakah penerapan konsep Bank Tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum ditinjau dari konsep hukum pertanahan di Indonesia. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan data sekunder yang dilengkapi wawancara dengan narasumber sebagai data pendukungnya. Sebagai hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa konsep Bank Tanah merupakan solusi mengatasi masalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum apabila ditinjau dari konsep hukum pertanahan di Indonesia. Bank Tanah merupakan kegiatan pemerintah untuk menyediakan tanah yang dialokasikan penggunaannya di masa mendatang, tergantung tujuan pengambilalihan tanahnya. Kewenangan pemerintah dalam Bank Tanah muncul dari konsep Hak Menguasai Negara yang dibatasi oleh fungsi sosial tanah. Menurut konsep hukum pertanahan di Indonesia, Bank Tanah merupakan bagian kebijakan dalam pembaruan agraria, bagian dari aspek penataan ruang, kebijakan penanganan tanah terlantar, serta sebagai kerja sama antar sektor pembangunan dalam rangka pengadaan tanah. Guna dapat menerapkan Bank Tanah di Indonesia, negara perlu menyesuaikan aspek kelembagaan, tujuan, kewenangan dan pembiayaan ke dalam konsepsi Bank Tanah Umum Publik.

---

The emergence of various land-related problems based on needs of land supply for development for public purposes encourages the government to look for alternative solutions that integrated land policy which is the Land Bank. Based on problem identifications, the purpose of this thesis is to determine how Land Bank concept is applicated in general and used as land acquisition techniques for public purposes judging from land law concept in Indonesia. This thesis uses the method of normative-legal research method with secondary data sources include interviews with informants as supporting data. This research concluded that the concept of the Land Bank is a solution to overcome land acquisition issues for public purposes judging from the concept of land law in Indonesia. Land Bank is a government activity to provide the allocated land to use in the future, depending on the purpose of land acquisition. Government?s authority in Land Bank concept is based on the state control concept bordered by the social function of land. According to land law concept in Indonesia, the Land Bank is part of the agrarian reform policy, part of state spatial planning, part of abandoned-land management policies, as well as part of cooperation between sectors of development in order to perform land acquisition for public purposes. In order to implement the Land Bank concept in Indonesia, the state needs to adjust to the institutional aspects, objectives, authorities and funding into the conception of General Public Land Bank."

"Tanah memiliki nilai ekonomi yang senantiasa meningkat disebabkan oleh faktor permintaan atas tanah dari masyarakat semakin tinggi sedangkan ketersediaan akan tanah tetap. Oleh karena itu, ketika terdapat harga tanah yang relatif murah jika dibandingkan dengan harga tanah yang ada di kawasan sekitarnya, hal tersebut akan banyak menarik calon pembeli. Salah satu cara untuk mendapatkan tanah adalah dengan membeli melalui lelang, dimana objek yang dilelang haruslah sesuai dengan deskripsi objek yang akan dibeli oleh pembeli lelang. Namun ada kalanya pembeli lelang tidak memperhatikan secara mendetail objek yang dibelinya, karena yang dipikirkannya hanyalah bagaimana cara memiliki objek tersebut. Persoalan yang terjadi adalah ketika lelang cessie ini dikatakan dapat membeli tanah dan bangunan dengan harga yang murah, padahal yang sebenarnya dibeli oleh pembeli adalah hak tagih. Dengan pembelian hak tagih tersebut, maka jaminan yang ada didalamnya akan ikut beralih tetapi pembeli hanya sebagai pemegang jaminan. Dalam tesis ini akan membahas mengenai status kepemilikan dari objek lelang yang dibeli melalui lelang cessie dan Pejabat Lelang yang berwenang untuk melaksanakannya. Adapun metode penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif dengan studi kepustakaan dan didukung dengan wawancara kepada narasumber atau informan yang kompeten dalam bidangnya. Hasil dari penelitian ini adalah status kepemilikan dari objek lelang cessie ini, pembeli merupakan pemilik dari hak tagih dan sebagai pemegang dari jaminan tanah dan bangunan yang dibebankan Hak Tanggungan, dan lelang cessie ini termasuk jenis lelang noneksekusi sukarela karena pengalihan hak tagih tidak bersifat eksekutorial dimana kewenangannya dapat diberikan kepada Pejabat Lelang Kelas II.

---

Land as an asset has significant economic value that increases overtime due to its higher demand than supply. Therefore, when a land is being sold at a lower price than the market prices, it will attract many potential buyers. One of the ways to acquire land as an asset is through auction. However there are times when the auction buyers puts their attention in the wrong place, focusing on how to acquire the land instead of paying attention to the real object itself. Problems arise when cessie auction is labeled as an auction where the buyer can purchase the land as an asset at a lower price. Where in fact the actual object bought by the buyer is only the claim rights. With the purchase of the claim rights, the collateral as written on the agreement will be shifted to the buyer, however buyers are only the collateral holders with no right to own the asset. This thesis will discuss the ownership status of the auctioned object that has been purchased through cessie auction and the auctioneer. The research method used are normative juridical with literature study and supported by interviews with relevant individuals in the field. The result of this research shows that the buyer only owns the claim rights and the holder of land collateral that bears mortgage. Thus this cessie auction is classified as voluntary auction because the claim rights transfer is not considered as executorial where the authorization can be given to the class II auctioneer."

"Pemilikan hak atas tanah di Indonesia memandatkan kepada pemiliknya untuk memiliki tanah secara yuridis dan menguasainya secara fisik. Akan tetapi, pada faktanya pemilikan hak atas tanah dan penguasaan secara fisik dapat dilakukan oleh 2 (dua) subjek yang berbeda. Penguasa fisik dalam hal ini memanfaatkan dan menikmati tanah, padahal ia bukanlah pemilik hak atas tanah. Secara normatif, Indonesia tidak mengenal pemisahan pemilikan hak atas tanah secara yuridis dan penguasaan secara fisik. Hal ini berbeda dengan di Inggris yang mengakui pemilikan secara yuridis dan secara fisik tersebut. Inggris menerapkan konsep trust yang membuat pemilikan tanah dapat dipisah, yaitu pemilikan secara hukum (legal right) yang dipegang oleh trustee dan pemilikan manfaat (equitable right) yang dipegang oleh beneficial owner. Hak penguasaan secara fisik oleh beneficial owner ini tidak didaftarkan, namun tetap dilindungi oleh hukum dan equity apabila tanah yang dihuni hendak dijual atau dialihkan. Selain itu, pembeli tanah yang hendak membeli tanah yang di atasnya terdapat beneficial owner pun juga terlindungi melalui konsep overreaching. Skripsi ini membahas 2 (dua) hal, yaitu: (1) pengaturan beneficial owner dalam konteks pertanahan di Indonesia; dan (2) fisibilitas penerapan overreaching untuk melindungi kepentingan pembeli tanah dan penguasa fisik tanah. Penelitian terhadap 2 (dua) masalah tersebut dianalisis menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum. Indonesia pada hakikatnya tidak mengenal konsep beneficial owner dalam konteks pertanahan. Akan tetapi, nuansanya dapat dilihat dari beberapa pengaturan hak terhadap tanah. Terakhir, konsep overreaching dari Inggris dapat diterapkan di Indonesia mengingat diaturnya pranata serupa trust dalam KUHPerdata dan dianutnya asas pemisahan horizontal (horizontale scheiding beginsel). Perlu adanya penyesuaian apabila konsep overreaching ini diadopsi ke dalam hukum Indonesia sehingga esensi dan semangat perlindungan overreaching dapat tercipta

---

Land ownership in Indonesia mandates the owner to own the land juridically and possess it physically. However, in fact the ownership of land rights and physical possession can be vested in 2 (two) different subjects. The subject who is vested the physical right utilizes, benefits, and enjoys the land, notwithstanding s/he is not the legal owner of the land. By law, Indonesia does not recognize the separation of the land ownership which is different in the UK that is recognized the land ownership legally and physically. The UK applies the concept of trust that makes land ownership separateable, i.e. legal rights held by trustees and equitable rights held by beneficial owners. The right of physical possession by the beneficial owner is not registered but is still protected by law and equity if the land occupied is to be sold or transferred. In addition, land buyers who want to buy land on which there is a beneficial owner are also protected through the concept of overreaching. This thesis discusses 2 (two) things, namely: (1) beneficial owner arrangements in the context of land in Indonesia; and (2) the feasibility overreaching to protect the interests of land buyers and physical landlords. Research on these 2 (two) problems was analyzed using normative juridical methods with a comparative legal approach. Indonesia basically does not recognize the concept of beneficial owner in the context of land. However, the nuances can be seen from several arrangements for land rights, considering that Indonesia adheres to the principle of horizontal separation (horizontale scheiding beginsel). Lastly, the concept of overreaching from the UK can be applied in Indonesia taking into account the regulation of trust-like is stipulated in the Civil Code. An adjustment is needed if the concept of overreaching is adopted into Indonesian law so that the essence and spirit of overreaching protection can be created."

"Reklamasi tanah sebagai salah satu cara untuk mengadakan tanah menjadi isu panas akhir-akhir ini di Indonesia, terutama Jakarta, mengingat adanya rencana reklamasi Teluk Jakarta yang terdiri dari 17 pulau di pesisir utara Jakarta. Untuk melihat legitimasi hukum dari praktik ini, Skripsi ini akan meninjau peraturan perundang-undangan terkait reklamasi, mulai dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 hingga Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2014. Analisa yang dilakukan dalam Skripsi ini terhadap reklamasi Teluk Jakarta akan mencakup isu hukum tanah, perizinan, dan juga lingkungan hidup yang memiliki kaitan erat dengan hukum pertanahan, sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 15 Undang-Undang Pokok Agraria. Isu hukum tanah akan mencakup status tanah yang timbul akibat reklamasi dan juga cara developer dapat memperoleh tanah tersebut. Isu perizinan mencakup variasi izin yang diperlukan dan juga kewenangan penerbitan izin dalam reklamasi Teluk Jakarta. Terakhir, isu lingkungan hidup akan menilai dampak negatif dari reklamasi dan dibandingkan dengan dampak positifnya, sesuai pengaturan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007. Kemudian, Skripsi ini juga akan melakukan perbandingan proyek reklamasi Teluk Jakarta beserta pengaturan reklamasi di Indonesia dengan praktik-praktik reklamasi di Negara lain yang telah melaksanakan reklamasi, seperti Singapura, Jepang, dan Korea.

---

Land reclamation as a way in obtaining land become a major issue nowadays in Indonesia, especially Jakarta, noting the recent reclamation plan of Teluk Jakarta consisting of 17 islands on the coast of North Jakarta. In order to assess the legitimacy of the project, this Undergraduate Thesis will observe the regulations regarding reclamation, starting from Law No. 27 Year 2007 to Ministry of Seas and Fisheries Regulation No. 28 Year 2014. The analysis of this Undergraduate Thesis will consists of land law issues, permit, and environmental issues, which are inextricably related to land law issues as mentioned in Article 15 of Indonesian Land Law. The land law issue will cover the land status that is created by virtue of reclamation and the method on how developers could obtain them. The permit issue will cover the types of permit required and the respective entitled institutions that could issue them. Finally, the environment issue will compare the negative and positive impacts the reclamation will generate, by virtue of Article 34 of Law No. 27 Year 2007. Furthermore, this Undergraduate Thesis will also compare different international reclamation projects in other countries including their respective regulation, such as Singapore, Japan, and Korea, with the Teluk Jakarta reclamation in Indonesia."

"Seiring dengan berkembangnya pembangunan di wilayah perkotaan yang menunjukkan bahwa pemanfaaatan tanah tidak hanya terbatas pada bidang tanah yang dikuasai, akan tetapi pemanfaatannya berkembang pada ruang bawah tanah, ruang atas tanah dan ruang perairan. Pemda DKI sendiri telah mengambil kebijakan untuk menggunakan ruang bawah tanah dalam rangka membangun sistem transportasi umum masal berupa kereta api bawah tanah (subway) yang rencananya akan dibangun mulai dari Blok M sampai Kota dan nantinya akan di kenal dengan nama Mass Rapid Transit (?MRT?) yang akan dibangun,dioperasikan,dikelola dan dirawat oleh BUMN berbentuk Perseroan yang saat ini telah didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provisnsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 3 Tahun 2008 dan dikenal dengan nama PT.Mass Rapid Transit Jakarta .Sampai saat ini belum diterbitkan suatu Peraturan yang mengatur mengenai Hak Guna Ruang diatas maupun dibawah tanah, walaupun BPN saat ini sedang mempersiapkan Rancangan Undangundang Pertanahaan yang akan mengatur tentang kedua lembaga tersebut namun persiapannya masih dalam tahap dini.Selain hal-hal yang telah disebutkan diatas, terdapat permasalahan lain yang juga tak kalah pentingnya dalam pemanfaatan Hak Guna Ruang Bawah Tanah dan Hak Guna Ruang di Atas Tanah adalah mengenai pembiayaan. Untuk mewujudkan potensi pembiayaan pembangunan dan menjamin penyaluran sehingga menjadi sumber pembiayaan yang riil, sebagian besar dananya diperoleh melalui kegiatan perkreditan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Peneliti akan menekankan penelitian pada penggunaan norma hukum tertulis yang terkait dan relevan dengan permasalahan, dengan didukung oleh wawancara kepada narasumber dan informan yang dimaksudkan untuk mengungkapkan fakta empiris yang berkaitan dengan penelitian ini.

---

With growing development in the urban areas which indicate that land use is not limited to areas of land that was occupied, but today growing in the basement, ground and space over the air or water.Pemda DKI himself has taken a policy for use of underground space in order to build mass public transport system in the form of an underground railway (subway) and the production was built starting from Blok M to the city and would later be known as the Mass Rapid Transit ("MRT") and will be built, operated, managed and maintained by the State-owned Company in the form of a Limited Liabilty Company and has been established on the basis of ?Peraturan Daerah Provisnsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta No. 3 / 2008? and is known by the name of PT.Mass Rapid Transit Jakarta.Until today, the Government has not been published a rule that governing the rights To the space above and below ground, although the BPN is currently preparing a legislation that will set the institution about that issues but their preparation is still in early stages.In addition to the things we mentioned above, there are other issues that also is not less important in the utilization Rights of basement and the space above the ground is about financing. This research is the normative juridical research. Researchers will emphasize research on the use of legal norms of written related and relevant to the issue, with supported by interviews to tutor and informant who intended to reveal the empirical facts pertaining to this research."

"Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif yang disusun untuk menganalisis penggunaan konsep nominee agreement dalam kepemilikan tanah maupun saham oleh Warga Negara Asing di Indonesia. Dimana di dalam kepemilikan tanah, Pasal 21 ayat (1) jo Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria menyebutkan bahwa selain Warga Negara Indonesia dilarang memiliki suatu Hak Milik dengan apapun caranya. Sedang dalam kepemilikan saham, terdapat batasan Warga Negara Asing untuk menguasai saham dan kegiatan usaha yang tertutup bagi penanam modal asing. Batasan ini memicu adanya praktik konsep nominee agreement di Indonesia sebagai bentuk penyelundupan hukum, dimana Warga Negara Asing sebagai beneficiary meminjam nama Warga Negara Indonesia sebagai nominee untuk memperoleh hak atas tanah/saham. Sehingga hasil penelitian ini adalah terdapatnya permasalahan hukum karena konsep nominee agreement dilarang dalam sistem hukum di Indonesia. Beberapa putusan pengadilan pun menyatakan nominee agreement batal demi hukum karena perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat objektif sahnya suatu perjanjian.

---

This research is qualitative with a descriptive design, to analyze the application of nominee agreement concept in stock and land ownership by foreigners in Indonesia. In land ownership, Article 21 paragraph (1) in conjunction with Article 26 paragraph (2) of the Basic Agrarian Law, besides Indonesian citizens are prohibited from owning a Freehold with any way. In stocks ownership, there are limitations for foreigner to possess stocks and business activities which are prohibited to foreign investors. Until finally these limits triggers the practice of the concept of nominee agreement in Indonesia as a form of smuggling law, whereby foreigner as beneficiary, borrow the name of an Indonesian citizen as a nominee to acquire land rights/shares. The result of this research is there are some new problems because of the concept of nominee agreement is prohibited in the legal system of Indonesia. Several court decisions also stated nominee agreement is null and void because the agreement does not qualify objective validity of an agreement."

"

Skripsi ini membahas tentang bagaimana pengaturanhukum positif terhadap eutanasia di Indonesia. Indonesia sampai saat ini belum memiliki pengaturan khusus dan instrumen hukum mengenai eutanasia, tetapi karena eutanasia berhubungan dengan nyawa maka dianggap perlu dicari pasal yang cocok dan Pasal 344 KUHP dinilai memiliki unsur-unsur yang sesuai. Dalam kenyataannya, dari awal KUHP dibuat sampai saat ini belum ada kasus terkait Pasal 344 KUHP di muka pengadilan, tetapi saat ini justru terdapat beberapa permohonan ke pengadilan atas eutanasia dan supaya Pasal 344 KUHP diperbolehkan terhadap dirinya. Dalam perumusan Pasal 344 KUHP dinilai terdapat kekurangan, yaitu unsur ‘atas permintaan sendiri dengan sungguh-sungguh’ karena sulit untuk dibuktikan mengingat korban yang meminta sudah meninggal dunia. dengan demikian, dalam rangka ius constituendumhukum pidana, rumusan Pasal 344 KUHP tersebut perlu dirumuskan kembali.

---

This thesis discusses about the regulation of euthanasia under Indonesia’s criminal law. Indonesia does not have any specific regulation about euthanasia, but since euthanasia is related to someone’s life, therefore, a suitable article is need to be sought and Article 344 of the Criminal Code is the closest one to the definition of euthanasia. Until now, Article 344 of the Criminal Code has never been used in court, but is currently being petitioned by some cases in civil court to legalize the action of euthanasia. The element ‘at the earnest request of the victim's heart’ within Article 344 of the Criminal code assessed to be difficult to prove because the victim who have initiated the murder have passed away. Thus, within the framework of ius constituendum, article 344 of the Criminal Code needs to be reformulated.

"

"ABSTRAKpajak yang reguleren kurang diperhatikan. Padahal apabila kedua fungsi pajak tersebutdilaksanakan secara sinkron (selaras), maka tidak saja pemerintah mendapat dana yangdiharapkan tetapi tujuan Iain dan pengenaan pajak, misalnya dalam bidang pertananan dapattercapai.Dalam fungsinya yang budgeter, pungutan pajak tanah (PBB) sebagaimana diatur daIam Undang Undang Nomor 12 tahun 1986 dengan Sistem Informasi Obyek Pajaknya telahberhasil. Hal tersebut dapat diketahui dengan adanya kenaikan reailisasi penerimaan sebesar23.8% per tahun dalam Repelita IV.Untuk menentukan besar kecilnya pajak tanah yang terhutang, data dan Badan Pertanahan Nasional sangat membantu karena informasi yang diperoleh Iebin akurat, namunmengingat obyek tanah terdaftar balum mencapai kurang Iebih 20 % dari seluruh tanah yangada di Indonesia yang seharusnya terdaftar, maka PBB untuk kepentingan pengenaanpajaknya telah menetapkan suatu sistem yang dirancang khusus untuk pendataan, penilaian,penetapan dan pemungutan pajak.Untuk pemerataan pendapatan maka sebaiknya bea balik nama atas tanah dan/ataubangunan perlu dihidupkan kembali termasuk pengalihan hak atas harta warisan serta hibahyang berdasarkan Undang Undang Pajak Penghasilan telah dibebaskan pengenaannya,sehingga diharapkan penumpukan kekayaan yang berlebihan dapat dicegah. Demikian pula pajak yang dikenakan atas kenaikan nilai tanah (capital gain) sebagaimana diatur dafam PP. Nomar 48/1994 perlu disempumakan, sehingga selain berguna bagi penerimaan negara hal tersebut akan berguna bagi ketertiban administrasi pertananan, perpajakan serta diharapkan dapat mencegah usaha manpulasi dan spekulasi tanah.Suatu koordinasi yang baik antara instansi terkait yaitu Direktur Jenderal Pajak, dan Pertanahan Nasionai (BPN), Pemerintah Daerah dan Dinas Pekerjaan Umum sangat dibutunkan seningga tidak terdapat tumpang tindih dalam pengaturan dan penerapan serta efisiensi untuk dilaksanakan.

---

AbstractThis dissertation analyzes the problem oi land taxation as an instrument of synchronizing land based tax policies and land policies in indonesia.

---

ABSTRACTConsidering the research of this dissertation provides that the law of the land and building tax as a property tax in indonesia, has just used to generate revenue for State?s Budget, but as a tool of redistribution of income and controlling the use of land to be uiilitized more optimally has not been implemented yet.A historicall research of the development of land based tax policies in indonesia as well as comparison with another countries gives the possibility for the government of indonesia to form new policies in land taxation, so that the land policies which is political will of the govemment may be attained, that is the reorganization of land reform in indonesia which has the goal of utilitizing land in accordance with its potential, besides limiting the ownership or occupation ofexcess land for speculation purposes. Based on the state?s souvereignity over land as enacted in article 33, paragraph 3 of the UUD 1945 juncto Article 2 UUPA (Basic Agrarian Law) and several guidance from GBHN and REPELITA (Five Years Development Planning) constitute the right of the govemment to organize the land use as well as levying taxes on land.Meanwhile the government tries to increase the revenue of State's Budget from tax sector, because the govemment could not depend on oil and LNG anymore, due to that oil and LNG are non-renewable resources and the unpredictable influence ot fluctuation of the said prices from other countries.Considering that, the capital demand for development is growing rapidly every year, the budgetaire function of tax is more occured, comparing with the other function ot tax, that is a regulate function. if the two functions of taxation are implemented synchronize, the government will receive the revenue from land taxation as well as the goal of the land policy can also be achieved.The budgetaire function of land and building tax (PBB) as enacted in Law No. 12/1986 with the information management system of tax object (Sistem lntormasi Objek Pajaic - SlSMlOP) has been succeeded, the effort can been seen by the increasing revenue with the persentage of 23,8% during REPELITA lV.To determine the taxable value of land, the data collected from the Agrarian Oltice (BPN) will have the positive impact because the information from the land registration are more accurate, but in meantime the registered land is still 20% of supposed aggregate land in indonesia, so PBB for the purpose of levying the tax has stipulated a system especially designed for data collecting, evaluation assesrnent and tax collection.To achieve a better redistribution of income the transfer tax of regristration of ownership of land and building as well as over inheritance and gilt, which that later matter are exempted from the levying tax according to income Tax in indonesia.lt has mention above that the tax levied on increased land value as regulated in the govemtment regulation Number 48/1994 need to be revised, so that besides the tax used for governments budget, it is also useful for the law and order in land administration and preventing from land speculation and manipulation.An inter-institutional coordination mechanism should be esttablished among related institutions e.g; Directorate General ot Tax, The Agrarian Ottice (BPM), The Departement of Public Works and the Local Govemment, so it is expected that there will be no overlapping between them and efficiency will be realized."

"Hasanah Card merupakan salah satu produk pembiayaan Bank Syariah Indonesia yang berbentuk kartu. Model pembiayaannya hampir sama dengan sistem kartu kredit pada bank Konvensional, namun yang membedakan adalah dalam menjalankan produk tersebut Bank Syariah Indonesia menggunakan Prinsip syariah. Dalam menjalankan produk Hasanah Card, Bank Syariah Indonesia berpedoman pada Fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card. Nasabah pengguna Hasanah Card memiliki kewajiban untuk membayar biaya atau fee atas layanan yang telah diberikan oleh bank. Biaya tersebut didasarkan pada jenis kartu yang dimiliki oleh nasabah. Dalam hukum Islam diatur mengenai pemberian upah atas pekerjaan yang telah dilakukan atau yang disebut dengan ujrah. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemberian fee pada produk Hasanah Card Bank Syariah Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Pada penelitian ini juga bersifat deskriptif analitis dan preskriptif serta didukung dengan jenis data sekunder. Pada pelaksanaannya terdapat beberapa jenis biaya yang harus dibayarkan oleh nasabah Hasanah Card antara lain monthly membership fee, annual membership fee, dan cash advance fee. Semua informasi terkait biaya tersebut dibagikan pada awal kesepakatan antara nasabah dengan bank. Mengenai kesesuaian biaya tersebut dengan didasarkan pada Hukum Islam maka dapat disimpulkan bahwasanya pemberian fee pada Hasanah Card sudah sepenuhnya sesuai. Akan tetapi perlu perubahan pada form pengajuan hasanah Card, sebab perlu dicantumkan informasi terkait fungsi dari masing-masing fee.

---

Hasanah Card is a financing product of Bank Syariah Indonesia in the form of a card. the financing model is almost the same as the credit card system at conventional banks. However, the difference is that in carrying out these products, Bank Syariah Indonesia uses sharia principles. In carrying out the Hasanah Card product, Bank Syariah Indonesia is guided by the DSN Fatwa No. 54/DSN-MUI/X/2006 Concerning Sharia Cards. Hasanah Card user customers must pay fees for services provided by the Bank. The fee is based on the type of card owned by the customer. So the purpose of this study is to find out how Islamic law redemptions giving fees on Hasanah Card products of Indonesian Sharia Banks. This research is juridical-normative research using qualitative analysis methods. This research is also descriptive and prescriptive analytics and is supported by secondary data types. In practice, several types of fees must be made by Hasanah Card customers, including monthly membership fees, annual membership fees, and down payment fees. All information related to these costs is shared at the beginning of the agreement between the customer and the bank. Regarding the suitability of these costs based on Islamic law, it can be concluded that the fee for the Hasanah Card is not fully appropriate. However, it is necessary to change the Hasanah Card application form, because it is necessary to include information regarding the function of each fee."