Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Krisis energi menjadikan pemicu untuk dimanfaatkannya energi panas bumi. Sebagai salah satu wilayah dengan potensi panas bumi yang melimpah, Provinsi Lampung merupakan salah satu wilayah panas bumi potensial. Hanya saja, nilai keekonomian yang tinggi serta tingginya risiko dalam pemanfaatan tidak langsung panas bumi menjadikan rendahnya minat investor untuk melakukan investasi di Provinsi Lampung. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan jenis data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah prinsip kepastian hukum diperlukan demi kepentingan masyarakat akan energi terbarukan dengan melindungi kepentingan investor untuk mendapatkan total risiko finansial yang akan ditanggung; mengatasi besarnya modal awal untuk berinvestasi di bidang panas bumi; mengatasi risiko keteknikan yang tinggi dan aspek keselamatan sampai hak untuk mendapatkan kepastian data yang memuat aglomerasi pengukuran aliran panas yang memungkinkan untuk dilakukan karakterisasi sistem panas bumi yang optimal di Indonesia; melindungi kepentingan untuk menerima kepastian data panas bumi yang disajikan dalam proses tender yang memiliki dasar perkiraan yang jelas baik terhadap total sumber energi yang dapat dieksploitasi sampai data yang mencukupi mengenai spesifikasi teknologi.

---

Energy crisis is one of the main cause of the geothermal utilization. As one of the province with abundant geothermal potential, Lampung province is one of the potential geothermal areas. However, the investors are mostly less interested because of the high economic cost and the high risk of geothermal utilization in Lampung Province. This research uses normative juridical research method with secondary data (library research). The result of this research are regarding the importance of legal certainty, for the renewabale energy needs for the community and the interest of the investors to calculate the financial risk; overcame the large initial capital to invest in geothermal; to overcome the high engineering risks and safety aspects; to obtain data certainty that contains agglomeration of heat flow measurements of the optimal characterization in Indonesia’s geothermal system; to receive the geothermal data certainty in tender process which has a clear basis to estimate both the total energy reserouces that can be exploited, and data regarding technology specification.

"

"Proses peralihan kewenangan izin pemanfaatan panas bumi secara tidak langsungberdasarkan regulasi Panas Bumi di Indonesia dimulai pada saat diterbitkannya Undang- Undang Nomor 21 tahun 2014 tentang Panas Bumi, didalam undang undang tersebut kewenangan perizinan pengusahaan paans bumi dibagi menjadi 2 (dua) yaitu kewenangan perizinan pemanfaatakan paans bumi secara langsung diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai dengan lokasi wilayahnya sedangkan untuk pemanfaatan pengusahaan panas bumi secara tidak langsung kewenangannya dialihkan yang semula dari Pemerintah daerah menjadi ke Pemerintah Pusat. Proses pengalihan kewenangan perizinan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atas dasar bahwa Undang-Undang Nomor 27 tahun 2003 tentang Panas Bumi tidak berjalan dengan efektif, karena beberapa daerah tidak nampak adanya keseriusan dalam mewujudkan pembangunan energy panas bumi yang merupaka energy yang ramah lingkungan dapat di perbaharui dan untuk kedepannya dapat dijadikan alternative sebagai pengganti energy fosil.

---

The process of transferring the authority of the geothermal utilization permit indirectly

based on the Geothermal regulation in Indonesia began at the time the issuance of Law

Number 21 of 2014 concerning geothermal energy, in this law the authority to permit the

use of geothermal energy is divided into 2 (two), namely the authority to permit the use

of cash. The land is directly transferred to the regional government in accordance with

the location of the area, while for the utilization of geothermal exploitation, the authority

is transferred indirectly from the regional government to the central government. The

process of transferring licensing authority from the regional government to the central

government is based on the fact that Law Number 27 of 2003 concerning geothermal does

not run effectively, because some regions do not appear serious in realizing the

development of geothermal energy which is environmentally friendly energy that can be

renewed and in the future, it can be used as an alternative as a substitute for fossil energy."

"Dalam rangka mencapai target pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) serta mempertimbangkan potensi panas bumi sebagai salah satu sumber daya EBT yang melimpah di Indonesia dan tersebar dari pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Maluku. Pemerintah Indonesia menargetkan penambahan kapasitas terpasang PLTP sebesar 3,3 GW hingga tahun 2030 bauran atau mencakup 16% dari total tambahan kapasitas terpasang dari bauran EBT sebesar 20,9 GW. Pengembangan energi panas bumi secara umum lebih berisiko dibandingkan dengan pengembangan jenis-jenis EBT lainnya (diantaranya pengembangan energi surya, angin dan air. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaruh strategi pengambilan keputusan stakeholder terhadap kinerja investasi di proyek panas bumi PLN dengan pengelompokkan data berdasarkan studi literatur kemudian dilakukan pengidentifikasian faktor indikator kebijakan yang digunakan stakeholder yang mempengaruhi investasi proyek sebagai proyek eksplorasi panas bumi dengan data diperoleh dengan menggunakan kuesioner, penentuan responden dibagi ke dalam 3 tahapan pengumpulan data dengan sumber primer yang berupa survei kuesioner. Didalam penelitian ini juga dilakukan pengidentifikasi tingkat kematangan terhadap hubungan antara kebijakan stakeholder terhadap kinerja investasi di proyek panas bumi saat ini di indonesia untuk masukan dalam menentukan strategi perusahaan. Strategi yang dihasilkan dari analisisa ini diharapkan dapat membantu perusahaan penghasil listrik dari panas bumi untuk meningkatkan kinerja terhadap proyek panas bumi untuk meningkatkan investasi berkelanjutan dapat memberikan manfaat lebih dan bisa diimplementasikan.

---

In order to achieve the target of developing New and Renewable Energy (EBT) and considering the potential of geothermal as one of the abundant EBT resources in Indonesia and spread from the islands of Sumatra, Java, Nusa Tenggara, Sulawesi and Maluku. The Indonesian government is targeting an additional installed capacity of geothermal power plant of 3.3 GW until 2030 mix or covering 16% of the total additional installed capacity of the EBT mix of 20.9 GW. Geothermal energy development is generally riskier than the development of other types of renewable energy (including solar, wind and water energy development). The purpose of this study is to analyze the effect of stakeholder decision-making strategies on investment performance in PLN geothermal projects by classifying data based on literature studies and then identifying policy indicator factors used by stakeholders that affect project investment as geothermal exploration projects with data obtained using questionnaires, determining respondents divided into 3 stages of data collection with primary sources in the form of questionnaire surveys. This research also identifies the level of maturity of the relationship between stakeholder policies and investment performance in current geothermal projects in Indonesia for input in determining company strategy. The strategies resulting from this analysis are expected to help geothermal electricity producing companies to improve the performance of geothermal projects to increase sustainable investment can provide more benefits and can be implemented."

"Panas bumi sangat penting bagi pengembangan sistem energi berkelanjutan di Indonesia. Negara ini memiliki keistimewaan berupa potensi cadangan panas bumi setara dengan 29 Gigawatt-listrik. Namun, memanen potensi sebesar itu bukanlah sesuatu yang mudah, karena proyek panas bumi bersifat padat modal, kompleks, dan peka terhadap ketidakpastian dan risiko—akibatnya, proyek panas bumi menjadi investasi yang kurang menarik. Selain itu, karena ketidakpastian yang mendalam, keputusan-keputusan sulit seringkali harus dibuat berkenaan dengan kelanjutan proyek panas bumi karena alasan keuangan. Langkah-langkah tata kelola tambahan, seperti pembiayaan berkelanjutan, diperlukan untuk memastikan kelangsungan proyek dalam jangka panjang. Dalam rangka berkontribusi mengatasi masalah tersebut, penelitian ini bertujuan mengembangkan sebuah model pembiayaan berkelanjutan bagi proyek panas bumi di Indonesia. Dalam penelitian ini, pembiayaan berkelanjutan diartikan sebagai skema pembiayaan yang atraktif dan robust—mampu memberikan kinerja finansial jangka panjang yang memuaskan secara konsisten pada berbagai skenario perubahan yang disebabkan oleh ketidakpastian dan risiko. Untuk keperluan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan Analisis Kebijakan dan Analisis Keuangan yang dikombinasikan dengan metode Exploratory Modelling and Analysis (EMA). Secara khusus, penelitian ini menerapkan Exploratory System Dynamics Modelling and Analysis (ESDMA) sebagai paduan pemodelan Sistem Dinamis (System Dynamics) dan EMA, serta memperkenalkan penggunaan Exploratory Financial Modelling and Analysis (EFMA) sebagai kombinasi pemodelan finansial dengan Discounted Cash Flow (DCF) dan EMA. ESDMA digunakan untuk menganalisis kompleksitas proyek panas bumi dan mengeksplorasi alternatif kebijakan pembiayaan yang efektif dan kokoh atau robust di bawah kondisi ketidakpastian mendalam; sedangkan EFMA diterapkan untuk menganalisis kinerja keuangan proyek dan mengeksplorasi skema pembiayaan yang menarik dan kokoh atau robust di bawah kondisi ketidakpastian mendalam. Selanjutnya, luaran dari simulasi ESDMA dan EFMA diselaraskan untuk menghasilkan rumusan model pembiayaan berkelanjutan beserta alternatif strategi penerapannya untuk proyek panas bumi di Indonesia. Sebagai hasil penelitian, model pembiayaan yang diusulkan merupakan kombinasi feed-in tariff (FIT) dengan program derisking pemboran sumur eksplorasi. Kedua program ini harus berdampingan agar tingkat keekonomian tetap atraktif dan robust. Selain itu diperlukan mekanisme kordinasi kelembagaan yang tersentralisasi agar model ini dapat diimplementasikan.

---

Geothermal is vital for sustainable energy systems development in Indonesia. The country is privileged with estimated geothermal reserves equivalent to 29 Gigawatt- electric. However, harvesting such massive potential is precarious since geothermal projects are capital intensive, complex, and sensitive to uncertainty and risk—thus, the projects become a less attractive investment. Moreover, due to deep uncertainties, difficult decisions often have to be made regarding geothermal projects (dis)continuation for financial reasons. Additional governance measures, such as sustainable financing, are required to ensure the viability of the projects in the long run. As a contribution to address the concern above, this study aims to develop a sustainable financing model for geothermal projects in Indonesia. Herein, a sustainable financing model is defined as an alternative financing scheme that is attractive and robust—able to provide a consistently satisfying long-term financial performance in various scenarios of change due to uncertainty and risk. For this purpose, the study combines Policy Analysis and Financial Analysis approaches with Exploratory Modelling and Analysis (EMA). More specifically, the study employs Exploratory System Dynamics Modelling and Analysis (ESDMA) as a combination of System Dynamics modelling and EMA; and introduces the use of Exploratory Financial Modelling and Analysis (EFMA) as an integration of financial modelling with Discounted Cash Flow (DCF) and EMA. ESDMA is used to analyze the complexity of geothermal projects and to explore robust financing policies under deep uncertainty; while EFMA is used to analyze the project's financial performance and to explore attractive and robust financing schemes under deep uncertainty. Aligning the results from ESDMA and EFMA, a sustainable financing model for geothermal projects and its alternative implementation strategies are formulated. As a result, the proposed financing model is a combination of Feed In Tariff (FIT) with an exploration well drilling program that eliminates risk. These two programs must coexist so that the economic level remains attractive and robust. In addition, a centralized institutional coordination mechanism is needed so that this model can be implemented."

"Penelitian ini berfokus pada analisis dari konstruksi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi di Wilayah Kerja Panas Bumi WKP Tulehu. Salah satu sumur yang telah diuji di WKP Tulehu memproduksi fluida panas bumi dengan karakteristik low-medium enthalpy 130-165oC, low wellhead pressure 300-700 kPa, dan low mass flow rate 16,67-25 kg/s, dimana karakteristik tersebut sangat sesuai untuk diutilisasi dengan tipe binary power plant. Pembangkit listrik binary secara umum terdiri atas dua tipe Organic Rankine Cycle,yang menggunakan hidrokarbon sebagai fluida kerja, dan Kalina Cycle System, yang menggunakan campuran ammonia-air sebagai fluida kerja. Penelitian ini akan berfokus pada optimasi multiobjektif terhadap tipe pembangkit listrik binary yang paling sesuai dengan kondisi fluida panas bumi tersebut. Objektif yang akan dimasukkan dalam optimasi ini adalah Exergy Destruction dan Purchased Equipment Cost. Hasil optimasi tersebut kemudian akan digunakan sebagai basis untuk kalkulasi estimasi biaya proyek pembangkit listrik yang dicanangkan. Dengan begitu akan diperoleh tipe pembangkit listrik binary yang paling sesuai untuk digunakan di WKP tersebut. Simulasi dan optimasi dilakukan dengan menggunakan Matlab dan Engineering Equation Solver EES .

---

This study focuses on simulation and optimization of the binary cycle power plant on Tulehu Geothermal Field. One of the tested well in the field produces geothermal fluid with characteristics such as low to medium temperature 130 165oC, low wellhead pressure 3-7 bar, and low mass flow rate 16,67 ndash 25 kg s, in which those characteristics are suitable for binary cycle power plant. Binary power plant can be categorized into two types, Organic Rankine Cycle, which uses hydrocarbon as its working fluid, and Rankine Cycle System, which uses ammonia water mixture as its working fluid. The study will mainly focuses on the optimization of the types of binary power plant with multiobjectives. Those objectives which will be included are Exergy Destruction and Purchased Equipment Cost. The results then will be used as basis for the estimation of the power plant project total cost. By using those method we will be able to find out the solution to which one of the types that have the best output for possible later use on the geothermal field. The simulation and optimization will be conducted by using Matlab and Engineering Equation Software EES."

"Alue Calong merupakan daerah di Provinsi Nangroe Aceh Kabupaten Pidie yang memiliki area potensi geotermal disekitar zona Sesar Sumatera. Potensi geotermal di Alue Calong dibuktikan dengan ditemukanya manifestasi mata air panas di sepanjang struktur regional yang membentang dari barat laut hingga tenggara akibat dari patahan yang disebabkan oleh Sesar Sumatera. Struktur regional dan struktur lainnya yang ada di wilayah penelitian berpotensi sebagai zona permeabel. Eksplorasi keberadaan struktur sebelumnya pernah dilakukan oleh PSDMBP pada tahun 2019 menggunakan metode gravitasi dengan menganalisis secara kualitatif peta anomali Bouguer lengkap, anomali regional, anomali residual, dan anomali first horizontal derivative. Oleh sebab itu, diperlukan analisis lebih detail terkait dengan keberadaan struktur, bukan hanya secara kualitatif tetapi juga analisis secara kuantitatif. Pada penelitian ini akan mengintegrasikan data primer berupa data gravitasi satelit dari GGMplus dan data sekunder berupa data geologi, data geokimia, dan data tahanan jenis semu audio magnetotellurik dari PSDMBP untuk mengidentifikasi distribusi struktur sesar. Pengolahan data gravitasi satelit dilakukan untuk mendapatkan hasil analisis kualitatif dari peta anomali Bouguer lengkap, peta anomali regional, peta anomali residual, dan peta FHD-SVD serta analisis kuantitatif dari hasil analisis grafik nilai maksimum dan minimum FHD-SVD. Hasil analisis struktur dari data gravitasi satelit kemudian diintegrasikan dengan data geologi, geokimia, dan tahanan jenis semu untuk dibuat pemeringkatan struktur dengan metode analisis fault ranking. Semakin tinggi score yang diperoleh maka semakin banyak bukti keberadaan struktur tersebut berdasarkan data geosains yang digunakan. Hasilnya dari 9 struktur yang dianalisis, struktur regional atau F-1 memperoleh score 4 karena teridentifikasi oleh data gravitasi satelit, geologi, geokimia, dan tahanan jenis semu sehingga disimpulkan F-1 merupakan struktur paling berpotensi sebagai zona permeabel. Struktur F-2 memperoleh score 3, struktur F-4, F-5, F-6, F-7, dan F-8 memperoleh score 2. F-3 dan F-9 memperoleh Score 1 atau disimpulkan bahwa struktur F-3 dan F-9 merupakan struktur yang paling tidak berpotensi karena hanya teridentifikasi oleh data geologi.

---

Alue Calong is an area in Nangroe Aceh Province, Pidie district, which has a geothermal potential area around the Sumatran Fault Zone. The geothermal potential in Alue Calong is proven by the discovery of hot spring manifestations along the regional structure that stretches from the northwest to the southeast as a result of faults caused by the Sumatran Fault. Regional structures and other structures in the research area have the potential to become permeable zones. The exploration for the existence of structures was previously carried out by PSDMBP in 2019 using the gravity method by qualitatively analyzing the complete Bouguer anomaly map, regional anomalies, residual anomalies, and first horizontal derivative anomalies. Therefore, a more detailed analysis is needed related to the existence of structures, not only qualitatively but also quantitatively. This research will integrate primary data in the form of satellite gravity data from GGMplus and secondary data in the form of geological data, geochemical data, and audio magnetotelluric apparent resistivity data from PSDMBP to identify the distribution of fault structures. Satellite gravity data processing is carried out to obtain qualitative analysis results from the complete Bouguer anomaly map, regional anomaly map, residual anomaly map, and FHD-SVD maps as well as quantitative analysis from the results of the graphical analysis of the maximum and minimum FHD-SVD values. The results of structural analysis from satellite gravity data are then integrated with geological, geochemical, and apparent resistivity data to rank structures using the fault ranking analysis method. The higher the score obtained, the more evidence of the existence of the structure based on the geoscience data used. As a result of the 9 structures analyzed, the regional structure or F-1 received a score of 4 because it was identified by satellite gravity data, geology, geochemistry, and apparent resistivity, so it was concluded that F-1 was the structure with the most potential as a permeable zone. Structure F-2 gets a score of 3, structure F-4, F-5, F-6, F-7, and F-8 gets a score of 2. F-3 and F-9 get a score of 1 or it can be concluded that structure F-3 and F-9 is the least potential structure because it is only identified by geological data."

"Indonesia memiliki sumber daya dan potensi panas bumi terbesar kedua di dunia dengan total kapasitas sekitar 29.000 MW 40 potensi panas bumi dunia . Total kapasitas terpasang Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi adalah sebesar 1.643,5 MW dan menempati peringkat ketiga terbesar di dunia hingga akhir tahun 2016. Namun, Indonesia belum memanfaatkan potensi sumber daya panas bumi secara optimal jika dibandingkan dengan besarnya potensi yang dimiliki.Potensi panas bumi yang besar belum dimanfaatkan secara maksimal karena terdapat hambatan terutama terkait dengan investasi awal, risiko sumber daya panas bumi, dan pendanaan proyek. Pihak pengembang memasukkan seluruh risiko awal proyek sebagai biaya investasi sehingga menyebabkan harga pembelian tenaga listrik PLTP menjadi tinggi dan negosiasi dengan PT PLN Persero menjadi berlarut-larut. Dalam tesis ini disusun tiga skema berbeda yang diaplikasikan secara internasional dalam pengembangan PLTP yang melibatkan BUMN dan IPP. Untuk pengembangan PLTP oleh BUMN Model 1 diperoleh harga pembelian tenaga listrik PLTP berkisar 6,33 sen USD/kWh 110 MW s.d. 14,15 sen USD/kWh 10 MW , pengembangan PLTP oleh BUMN IPP Model 2 diperoleh harga pembelian tenaga listrik PLTP berkisar 6,99 sen USD/kWh 110 MW s.d. 15,63 sen USD/kWh 10 MW, pengembangan PLTP oleh IPP Model 3 diperoleh harga pembelian tenaga listrik PLTP berkisar 7,92 sen USD/kWh 110 MW s.d. 17,7 sen USD/kWh 10 MW , dan pengembangan PLTP oleh IPP dengan bantuan grant Model 3 Grant diperoleh harga pembelian tenaga listrik PLTP berkisar 7,05 sen USD/kWh 110 MW s.d. 15,76 sen USD/kWh 10 MW. Pengembangan PLTP di Jawa Bali, Sumbar, Sumsel, Jambi, Bengkulu, Lampung, Sulselrabar hanya layak dikembangkan oleh pihak BUMN Model 1 melalui proses negosiasi B to B dengan PT PLN Persero dan untuk sistem-sistem kecil dapat dikembangkan oleh pihak IPP dengan bantuan grant dari Pemerintah mengingat kapasitas PLTP yang dapat dikembangkan hanya kelas kapasitas kecil 10 MW dan 20 MW yang kurang ekonomis secara unit cost dibandingkan dengan kelas kapasitas medium dan besar 55 MW dan 110 MW.

---

It is said that Indonesia has the world 2nd biggest class geothermal energy resources and its potential is about 29,000 MW which corresponds to about 40 of all potential of the world. The current total capacity of geothermal power generation in Indonesia is 1,438.5 MW and occupies the 3rd position in the world ranking as of 2015. However, Indonesia has not exploited the geothermal resource potential enough yet, when its huge potential is considered.The large potential of geothermal have not been maximally utilized because of the obstacles associated primarily with initial investment, geothermal resource risks, and project funding. The developer calculates all the initial risks of the project as an investment cost causing the purchase price of geothermal power to be high and become protracted negotiation with PT PLN Persero.

In this thesis, there are three different schemes that are applied internationally in the development of geothermal power plant involving BUMN and IPP. For the development by SOE Model 1 obtained the purchase price of 6.33 cents USD kWh 110 MW up to 14.15 cents USD kWh 10 MW , the development by SOE IPP Model 2 obtained the purchase price of 6.99 cents USD kWh 110 MW up to 15.63 cents USD kWh 10 MW , by IPP Model 3 obtained the purchase price 7.92 cents USD kWh 110 MW up to 17.7 cents USD kWh 10 MW , and the development by IPP with grant assistance Model 3 Grant obtained the purchase price of 7.05 cents USD kWh 110 MW up to 15.76 cents USD kWh 10 MW.

The development of geothermal power plant in Java Bali, West Sumatera, South Sumatera, Jambi, Bengkuliu, Lampung, Sulselrabar is only feasible to be developed by SoE Model 1 through B to B negotiation with PT PLN Persero and for small systems can be developed by IPP with grant assistance from the Government, consider geothermal power plant capacity that can be developed only small capacity classes 10 MW and 20 MW which is less cost effective in terms of unit cost compared to medium and large capacity classes 55 MW and 110 MW ."

"Dalam pemenuhan kebutuhan listrik pada saat ini terjadi pergeseran pemanfaatan penggunaan energi fosil ke energi air karena energi fosil sudah tidak memadai ketersediannya. Penggunaan air sebagai energi baru terbarukan tersebut sebagaimana Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang mengutamakan pada Pembangkit Listrik Tenaga Hidro dinilai butuh investasi yang relatif lebih rendah dan stabil produksi listriknya dibandingkan dengan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) ataupun Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB). Dalam penyediaan air tersebut memerlukan biaya konservasi dan biaya pengelolaan air lainnya. Sehingga pokok bahasan yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai permasalahan dan dampak dari pengenaan biaya air meliputi Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Alam (BJPSDA) dan Pajak Air Permukaan (PAP) terhadap konservasi sumber daya air. Penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal yang eksplanatoris dengan menggunakan studi dokumen. Hasil penelitian adalah pengenaan biaya air selain melalui BJPSDA terdapat PAP yang hingga kini belum dikenai earmarking. Keduanya diatur dalam regulasi yang berbeda tapi dikenakan pada objek yang sama yaitu air. Berdasarkan analisis, perlu dievaluasi bagaimana pelaksanaan pengenaan biaya tersebut telah mampu memenuhi hak- hak masyarakat atas air dan dapat menjaga keberlanjutan ketersediaan air melalui konservasi sumber daya air. Oleh karena itu perlu dipertimbangan kembali mengenai pengenaan pungutan ganda kepada penerima manfaat air permukaan dengan mengganti pengelola BJPSDA ke pihak yang lebih berkepentingan atas hasil konservasi air dan menerapkan konsep earmarking PAP.

---

In meeting electricity needs, there is currently a shift in the use of fossil energy to water energy because fossil energy is no longer available. The use of water as a new renewable energy, as stated in the Electricity Supply Business Plan (RUPTL), which prioritizes Hydroelectric Power Plants, is considered to require lower investment and stable electricity production compared to Solar Power Plants (PLTS) or Wind Power Plants. (PLTB). Providing this water requires conservation costs and other water management costs. So the main topic studied in this research is the problems and impacts of the imposition of water fees including Natural Resource Management Services Fees (BJPSDA) and Surface Water Tax (PAP) on water resource conservation. The research used is explanatory doctrinal research using document studies. The results of the research are that apart from the BJPSDA, there is a PAP which has not been subject to earmarking. Both are regulated in different regulations but are imposed on the same object, namely water. Based on the analysis, it is necessary to evaluate how the implementation of the fee has been able to fulfil the community's rights to water and can maintain the sustainability of water availability through water resource conservation. Therefore, it is necessary to reconsider the imposition of double levies on surface water beneficiaries by changing the BJPSDA manager to a party who has a greater interest in water conservation results and applying the LAP earmarking concept."

"Indonesia saat ini memiliki potensi panas bumi mencapai 29.038MW yang tersebar di 276 lokasi. Namun ironisnya, dengan potensi sebesar itu, hanya sekitar 4% potensi yang sudah dimanfaatkan. Saat ini Indonesia menempati posisi 3 (tiga) pengembangan PLTP di seluruh dunia dibawah Amerika Serikat dan Filipina. Hal yang perlu diperhatikan adalah walau potensi panas bumi Indonesia sangat besar, pengembangan PLTP menemui beberapa kendala. Dari sisi pentarifan, harga dasar listrik masih rendah serta resiko investor terutama kegagalan ketika eksplorasi cukup besar sehingga kurang mendorong berinvestasi. Sehingga diperlukan analisa terhadap skema bisnis pengembangan panas bumi di Indonesia, serta faktor-faktor pendukungnya. Tesis ini menganalisa skema bisnis pengembangan panas bumi di Indonesia serta penentuan harga listrik panas bumi di Indonesia dalam kaitan penerapan mekanisme risk sharing sebagaimana yang diterapkan oleh Filipina dan Selandia Baru dalam pengembangan panas bumi. Teknik yang digunakan adalah teknik Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) sebagai analisa secara kuantitatif guna mengukur kelebihan, kekurangan, peluang serta ancaman dari masing-masing strategi alternatif terhadap skema bisnis pengembangan panas bumi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 3 (tiga) strategi alternatif yang dirumuskan berdasarkan Matriks SWOT, maka strategi alternatif - 3 yang dipilih untuk diterapkan di Indonesia dengan nilai Sum Total Attractive Score (STAS) dari faktor-faktor internal utama sebesar 3,69 dan faktor-faktor eksternal utama sebesar 3,86, yaitu mempersempit kesenjangan harga listrik panas bumi dengan melakukan mitigasi resiko serta menekan tingkat resiko proyek dimana pelaksanaan tender dilakukan setelah eksplorasi, dengan demikian pengembang dapat menentukan teknologi, skema peralatan, dan biaya investasi dengan lebih akurat (Site Specific). Dalam strategi alternatif - 3, proses tender dilakukan oleh PLN atau BUMN yang ditugaskan secara khusus (Badan Pelaksana Panas Bumi) sehingga mitigasi resiko eskplorasi tergabung dalam satu badan yang diharapkan dapat menurunkan harga listrik panas bumi serta mendukung iklim investasi panas bumi di Indonesia.

---

Indonesia currently has geothermal potential reaches 29.038MW spread over 276 locations. But ironically, with the potential for it, only about 4% of the potential that has been utilized. Indonesia currently occupies the position of 3 (three) the development of geothermal power plants around the world under the United States and the Philippines. The thing to note is that despite Indonesia's geothermal potential is enormous, the development of geothermal power plants to meet some constraints. Of the tariff, the price of electricity is low and investors' risk of failure, especially when exploring large enough to invest less encouraging. So that the required analysis of the business scheme of geothermal development in Indonesia, as well as supporting factors.

This Tesis analyze the business scheme of geothermal development in Indonesia as well as the determination of the electricity price of geothermal in Indonesia in relation to the application of risk sharing mechanism as implemented by the Philippines and New Zealand in the development of geothermal energy. The technique used is the technique of Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) as a quantitative analysis to measure the strengths, weaknesses, opportunities and threats of each alternative strategy to the business schemes of geothermal development in Indonesia.

The results showed that of 3 (three) alternative strategies are formulated based on the SWOT matrix, then the alternative strategy - 3 selected to be implemented in Indonesia with Total Attractive Score (TAS) of the major internal factors of 3.69 and external factors main of 3.86, which is narrowing the price gap of the geothermal power to mitigate risks and push the level of project risk which the tender after the implementation of exploration, so the developer can define the technology, equipment schemes, and investment costs with more accurate (Site Specific). In the alternative strategy - 3, the tender process conducted by PLN or BUMN which specifically assigned (Badan Pelaksana Panas Bumi) so that exploration risk mitigation incorporated in the same agency that is expected to lower the price of geothermal power and geothermal energy to support the investment climate in Indonesia."

"Akibat adanya pandemi Covid-19, permintaan energi mengalami penurunan, hal ini berlaku kepada permintaan minyak, batu bara, dan gas, tetapi tidak untuk energi baru terbarukan. Geothermal merupakan salah satu energi terbarukan yang memiliki potensi besar di Indonesia, yaitu sebesar 29.000 MW. Namun, pemanfaatannya di Indonesia masih kurang, yaitu hanya sekitar 7% dari total potensi yang dimiliki. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal, yaitu biaya investasi yang tinggi disertai risiko yang tinggi juga. Oleh karena itu, dibutuhkan analisis risiko investasi untuk mengetahui kelayakan investasi Pembangkit Listrik Tenaga panas Bumi (PLTP) di Indonesia. Pada penelitian ini terdapat empat skema model bisnis yang penggunaanya terbagi menjadi Wilayah Indonesia satu dan Wilayah Indonesia dua. Berdasarkan perhitungan keekonomian yang melihat nilai NPV, IRR, PI, dan PBP terlihat bahwa hanya skema 2, skema 3, dan skema 4 yang layak digunakan dalam pengembangan listrik geothermal di Indonesia. Hasil perhitungan keekonomian didukung oleh hasil analisis risiko yang menggunakan metode Monte Carlo, terlihat bahwa penggunaan skema 2, skema 3, dan skema 4 memiliki nilai derajat keyakinan terhadap nilai NPV, IRR, PI, dan waktu PBP >50% sehingga skema-skema tersebut layak untuk dilakukan. Berdasarkan analisis sensitivitas terlihat bahwa harga jual listrik dan kapasitas pembangkit merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam penelitian ini.

---

Due to Covid-19, energy demand has decreased, this applies to oil, coal and gas, but not for renewable energy. Geothermal is renewable energy that has potential in Indonesia, around 29,000 MW. However, the utilization still lacking, only about 7% of total potential. This is caused by several things, high investment costs accompanied by high risks. Therefore, investment risk analysis is needed to determine the feasibility of investing in Geothermal Power Plants in Indonesia. In this study, there are four business model schemes whose divided into Indonesian Region one and Indonesian Region two. Based on economic calculations that calculate NPV, IRR, PI, and PBP, it can be seen that only scheme 2, scheme 3, and scheme 4 are suitable for development of geothermal electricity in Indonesia. The results of the economic calculation are supported by risk analysis using the Monte Carlo method, it appears that scheme 2, scheme 3, and scheme 4 has a degree of certainty of the NPV, IRR, PI, and PBP greater than 50%. Based on the sensitivity analysis, it can be seen that the selling price of electricity and generating capacity are the most influential factors in this study."