Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu istilah yang santer terdengar dalam bisnis berbasis platform digital yaitu sharing economy telah membawa cara baru bagi orang-orang untuk memperoleh barang atau jasa yang mereka butuhkan. Tidak sedikit bisnis platform yang suskes karena menerapkan sharing economy hingga mampu memberi kontribusi yang cukup signifikan pada pertumbuhan ekonomi negara. Sayangnya, di balik kesuksesan tersebut banyak kontroversi mengenai investor owned platform dan sharing economy yang mereka terapkan. Meskipun belum ada batasan yang jelas mengenai konsep sharing economy, beberapa tindakan investor owned platform yang cenderung eksploitatif, monopolistik, dan ekstrativis, sudah jauh dari konsep sharing economy secara garis besar dan mengarah kepada platform capitalism. Studi ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa platform co-op—sebagai bagian dari gerakan platform cooperativism yang mengkritik penerapan sharing economy yang ekstraktif oleh investor owned platform—dapat menunjukkan konsep sharing economy dengan lebih baik. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan desk study untuk mengumpulkan data dan informasi melalui pemeriksaan dan analisis menggunakan data sekunder yang berasal dari buku, jurnal, artikel di internet serta website resmi lembaga-lembaga penelitian dan platform terkait. Berpedoman pada 5 kriteria oleh Rachel Botsman untuk mengidentifikasi apakah sebuah perusahaan benar-benar didorong oleh sharing economy, platform co-op dapat membuktikan kelebihannya dari investor owned platform dengan memenuhi 4 kriteria. Hal ini dapat menjadi pertimbangan bagi siapa saja dalam memilih model bisnis berbasis platform digital dengan sistem yang lebih adil, demokratis, dan transparan tanpa perlu merasakan implikasi negatif dari sistem platform capitalism.

---

One term widely heard in digital platform-based businesses, namely sharing economy, has brought new ways for people to obtain the goods or services they need. Many business platforms are successful due to the implementation of the sharing economy, which allows them to contribute significantly to the country’s economic growth. Unfortunately, there is much controversy behind this success regarding the investor-owned platform and the sharing economy these platforms implement. Although there are still no clear boundaries regarding the concept of sharing economy, several actions of investor-owned platforms, which tend to be exploitative, monopolistic, and extractivist, are far from the board concept of the sharing economy and lead to platform capitalism. This study aims to explain that platform co-op—as a part of the platform cooperativism that criticizes the implementation of extractivist sharing economy by investor-owned platforms—can better show the concept of sharing economy. This study uses a qualitative method with the desk study approach, by collecting data and information through examination and analysis using secondary data derived form books, journals, articles on the internet, and websites of research institutions and related platforms. Based on the five criteria by Rachel Botsman to identify whether the sharing economy truly drives a company, platform co-op can prove their advanteges over investor owned platforms by meeting four criteria. This can be a consideration for anyone in choosing a digital platform-based business model with a fairer, democratic, and transparent system without the need to feel the negative implications of the platform capitalism system."

"Beberapa tahun ini di Indonesia semakin banyak perusahaan yang menganut sistem sharing economy atau juga dapat disebut dengan peer to peer economy. Prinsip tersebut juga digunakan oleh industri akomodasi. Terdapat empat perusahaan yang menawarkan peer to peer accommodation yang sedang bersaing di pasar Indonesia yaitu Airy, AirBnb, Reddoorz, dan OYO. Dengan ketatnya persaingan antara perusahaan-perusahaan ini, penyedia jasa harus mengerti faktor faktor apakah yang dapat meningkatkan consumer repurchase intention. Dengan menggunakan teori Mean-end Chain dan prospect theory, peneliti meneliti pengaruh perceived value dan perceived risk terhadap repurchase intention dengan variabel antacedent yaitu perceived authenticity, electronic word-of-mouth, dan price sensitivity. Didalam penelitian ini, berhasil didapat responden sebanyak 144 responden dan dianilisis dengan menggunakan pemodelan Covariance Based-Structural Equation Modeling (CB-SEM). Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa perceived value dapat mendorong repurchase intention, sedangkan perceived risk ditemukan tidak berpengaruh signifikan terhadap repurchase intention. Perceived authenticity dan electronic word-of-mouth ditemukan dapat meningkatkan perceived value dan menurunkan perceived risk. Sedangkan price sensitivity diemukan tidak berpengaruh signifikan terhadap perceive value dan perceived risk.Studi ini melihat repurchase intention dari sudut pandang dua teori yaitu prospect theory dan means-end chain theory yang berbeda dari studi-studi sebelumnya yang dilakukan di Indonesia

---

In recent years, in Indonesia more and more companies have adopted a sharing economy system, or can also be called a peer to peer economy. This principle is also used by the accommodation industry. There are four companies that offer peer to peer accommodation that are competing in the Indonesian market, namely Airy, AirBnb, Reddoorz, and OYO. With intense competition between these companies, service providers must understand what factors can increase consumer repurchase intention. By using the Mean-end Chain theory and prospect theory, the researcher examines the effect of perceived value and perceived risk on repurchase intention with antacedent variables, namely perceived authenticity, electronic word-of-mouth, and price sensitivity. In this study, 144 respondents were obtained and analyzed by using Covariance Based Structural Equation Modeling (CB-SEM) modeling.

The results of this study found that perceived value can encourage repurchase intention, whereas perceived risk was found to have no significant effect on repurchase intention. Perceived authenticity and electronic word-of-mouth were found to increase perceived value and decrease perceived risk. While price sensitivity was found not to have a significant effect on perceive value and perceived risk. The study looked at repurchase intention from the perspective of two theories, namely prospect theory and means-end chain theory which differed from previous studies conducted in Indonesia."

"Atribusi kegagalan merupakan salah satu bentuk evaluasi penting yang dilakukan pelanggan pasca kegagalan layanan serta memainkan peran yang signifikan dalam pembentukan emosi dan perilaku pelanggan. Independensi Mitra dan platform pada layanan SE menjadikan atribusi sumber penyebab kegagalan, menjadi signifikan perannya dalam pembentukan emosi dan perilaku keluhan pelanggan pasca kegagalan layanan berbasis sharing economy, selain atribusi keterkendalian dan severity of failure. Dimana ditemukan toleransi dan emosi positif yang berperan dalam bias positif evaluasi kegagalan layanan. Hingga kini belum banyak ditemukan penelitian yang mengulas kegagalan layanan pada layanan berbasis sharing economy, terutama terkait pembentukan emosi dan intensi perilaku pengajuan keluhan berbentuk negative word of mouth. Maka dengan menggunakan kerangka service dominant logic, teori cognitive appraisal dan teori atribusi, penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh interaksi atribusi sumber penyebab dan keterkendalian serta severity of failure terhadap pembentukan empati sebagai emosi positif dan intensi pelanggan untuk memberikan rating buruk serta membentuk negative word of mouth. Penelitian ini juga akan menguji efektifitas empat alternatif upaya pemulihan layanan dalam menekan intensi pembentukan NWOM privat melalui mediasi persepsi keadilan dan kepuasan pasca co-recovery. Penelitian ini akan menggunakan metode eksperimen dengan mahasiswa sebagai partisipan.

---

The independence of Partners and Platforms within sharing economy escalates the significance of attribution of failure in shaping emotions and complain behaviors of customers post failure in sharing economy-based services, apart severity of failure. Furthermore, tolerance and positive emotions have been identified as influential in creating a positive bias in evaluations of service failures. To date, there has not been much research discussing service failure in sharing economy-based services, especially concerning the formation of emotions and the intention of engaging in negative word-of-mouth. Therefore, using the service dominant logic framework, cognitive appraisal theory, and attribution theory, this research aims to examine the influence of the interaction between attribution of the source of failure and controllability as well as severity of failure on the formation of empathy as a positive emotion and customers' intention to provide poor ratings and engage in negative word-of-mouth. This research will also elaborate the effectiveness of four alternative service recovery efforts in suppressing the intention to form NWOM privately through the mediation of perceptions of justice and post co-recovery satisfaction. The study will use an experimental method with students as participants."

"Pengembalian biaya operasi dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi merupakan hak Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang disepakati sebagai salah satu persyaratan dalam kontrak bagi hasil production sharing contract . Permasalahan yang akhir-akhir ini berkembang dalam pengembalian biaya operasi kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi adalah terkait penggelembungan biaya yang diklaim oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama KKKS . Pelanggaran ini diperkuat dengan adanya temuan penggelembungan biaya remunerasi Tenaga Kerja Asing dalam cost recovery berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 52/AUDITAMAVII/PDTT/12/2015 atas Perhitungan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Tahun 2014 Wilayah Kerja Rokan pada SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama KKKS PT Chevron Pacific Indonesia. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tujuan mengkaji permasalahan pembebanan biaya remunerasi Tenaga Kerja Asing dalam cost recovery berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010, Pedoman Tata Kerja Nomor 018/PTK/X/2008, Peraturan Menteri Keuangan Nomor No. 258/PMK.011/2011, dan Global Expatriate Policy Kontraktor Kontrak Kerja Sama KKKS .

---

Operating cost recovery in Oil and Gas Upstream Business Activities is a stipulated Contractor rsquo s right as one of the requirements in production sharing contract. Recently, the operating cost recovery issues in Oil and Gas Upstream Business Activities is related to the distension of cost recovery claimed by the Contractor. The violation of operating cost recovery is enhanced by the distention of the imposition of foreign employee rsquo s remuneration based on the Audit Report of Indonesian Supreme Audit Institution Number 52 AUDITAMAVII PDTT 12 2015 of production sharing calculation year 2014 in Contract Area Rokan between Special Task Force for Upstream Oil and Gas Business Activities SKK Migas and Contractor PT Chevron Pacific Indonesia. In process of writing this thesis, writer is using legal research method to analyse the issues based on the Government of Indonesia Regulation Number 79 Year 2010, Work Procedure Manual of SKK Migas Number 018 PTK X 2008, Ministry of Finance of Republic of Indonesia Regulation Number 258 PMK.011 2011, and Contractor Global Expatriate Policy."

"Kerjasama pengusahaan migas dimulai tahun 1870 dengan pemberian Konsesi. Setelah merdeka, konsesi diubah dengan bentuk lain, yaitu "Perjanjian karya",, yang dituangkan dalam UU No.44 Prp. tahun 1960. Selanjutnya pada tahun 1966 landasan kerjasama itu diubah kembali dengan bentuk. "kontrak Produktion Sharing", yang dikukuhkan dalam UU No.8 tahun 1971 tentang "PERTAMINA". Dalam pelaksanaan KPS, hasil produksi migas mengalami pasang dan surut. Pada tahun 1978 saat harga minyak melonjak dan negara teluk bergejolak, bidang usaha migas meningkat. Tetapi thn 80-an, saat harga minyak turun drastis dan negara teluk mulai aman, pengusahaan migas menurun. Ulntuk lebih meningkatkan pengusahaan tersebut, maka pemerintah memberikan insentif untuk menarik minat kontraktor. Namun sebenarnya pemberian insentif ini merupakan dilema, karena di satu pihak akan menarik minat kontraktor. Akan tetapi pada dasarnya secara kualitatif menurunkan pendapatan Negara. Di lain pihak bila tidak diberi insentif, maka kurang dapat menarik minat kontraktor asing untuk mengusahakan migas di Indonesia, terutama untuk KTI dan Frontier area."

"Tesis ini membahas penerapan asas kebebasan berkontrak dan asas personalitas pada tahap pra kontrak dalam kontrak bioremediasi. Pemulihan kondisi lingkungan hidup adalah salah satu kewajiban PT CPI sebagai kontraktor dalam PSC berdasarkan Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dalam hal ini menggunakan metode bioremediasi. PT GPI adalah operator proyek bioremediasi yang terpilih melalui proses tender sesuai ketentuan pemerintah, dimana pembayaran atas biaya pelaksanaan bioremediasi ditalangi terlebih dahulu oleh PT CPI, yang termasuk dalam cost recovery. Pembentukan dan pelaksanaan kontrak bioremediasi merupakan wujud dari asas kebebasan berkontrak dan asas personalitas antara para pihak yang berkontrak, dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan migas. Namun, Kejaksaan Agung Republik Indonesia melakukan intervensi dan membawa kasus bioremediasi ini ke dalam ranah pidana, dengan menyatakan PT GPI tidak melaksanakan kegiatan bioremediasi dan pembayaran atas proyek bioremediasi yang telah dilakukan oleh PT CPI kepada PT GPI telah mengakibatkan merugikan keuangan negara. Hal inilah yang diangkat sebagai pokok permasalahan oleh penulis, yakni untuk mengkaji keberlakuaan penerapan asas kebebasan berkontrak dan asas personalitas dalam pelaksanaan PSC pada proyek bioremediasi PT CPI. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah dengan menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach), di mana pendekatan konseptual dilakukan dengan mengacu pada aturan hukum yang ada. Berdasarkan hasil analisis, kegiatan bioremediasi dibentuk berlandaskan hubungan keperdataan, yang isinya hanya mengikat para pihak dalam kontrak berdasarkan ketentuan Pasal 1340 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sehingga jika terdapat perselisihan berdasarkan kontrak ditempuh sesuai aturan keperdataan.

---

This thesis discussed the application of the doctrines of freedom and privity of contract in the pre-contractual phase on bioremediation contract. The use of bioremediation method is conducted as one of PT CPI’s obligations to restore environmental damage and projects’ costs are recovered by cost recovery mechanism under the PSC as regulated by The Oil and Natural Gas Law No.22 Year 2001. In the implementation of bioremediation, CPI is assisted by PT GPI as the selected contractor through tender process in accordance with procedures set by the government. Bioremediation contract is made and performed by contracting party as the application of the doctrines of freedom and privity of contract by also referring to the oil and gas laws and regulations. However, the Attorney General Office of the Republic of Indonesia has forcibly made such bioremediation issue to be examined in criminal court proceedings, with stating that the cost recovery budget used to pay a fictitious bioremediation project has caused state financial losses. Thus, this thesis questions the recognition of principles of freedom and privity of contract related to PSC performance in bioremediation project of PT CPI. It is a conseptual approach, with statute. This thesis analysis indicates that as the bioremediation project is based on civil relations basis therefore such contract binds only the parties to the contract as stipulated in Article 1340 of the Indonesian Civil Code, so that any dispute under the PSC scheme should be settled under civil law"

"Industri perminyakan merupakan suatu bisnis yang penuh risiko teknik, operasional, politik maupun ekonomi- Risiko ekonomi biasanya terutama disebabkan oleh perkembangan harga minyak dan kebijakan negara yang bersangkutan dalam menentukan keuntungan yang wajar (reasonable return) bagi perusahaan minyak Kontraktor Production Sharing (KPS) melalui kebijakan fiskal maupun non fiskal.Dalam mengembangkan industri migas secara optimal, Pemerintah ingin memberikan insentif-insentif yang menarik agar para investor kontraktor producing sharing tertarik menanamkan investasinya di Indonesia dalam bidang migas. Namun demikian Pemerintah c.q. Direktorat Jenderal Pajak memiliki sikap yang dapat dikatakan kontradiktif. Pokok permasalahannya, pada satu sisi pemerintah menginginkan adanya peningkatan aktivitas di bidang industri minyak dan gas bumi dengan memberikan kemudahan-kemudahan kepada Kontraktor Production Sharing dalam bentuk insentif/pembagian keuntungan yang lebih menarik, agar penerimaan negara dan hasil minyak bertambah dan aktivitas eksplorasi dan eksploitasi tumbuh terutama untuk Indonesia bagian timur, tetapi di lain pihak, saat ini pemerintah c.q. Direktorat Jenderal Pajak sedang melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak dan memperluas subjek dan objek pajak, dalam hal ini Kontraktor Producing Sharing menjadi suatu target dan berpotensi didalam penerimaan pajak. Dampak dari perluasan dan intensifikasi pajak ini secara langsung dapat menaikan biaya operasi yang pada akhirnya akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor minyak dan gas bumi dan akhirnya akan berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi lainnya, seperti energi, penggerak mekanisme industri, teknologi, komunikasi, transportasi dan juga rumah tangga, yang pada gilirannya akan berpengaruh terhadap investasi jangka panjang.Dilatarbelakangi permasalahan tersebut, Penulis melakukan berbagai pengujian untuk mencari suatu solusi agar para Kontraktor Producing Sharing mendapatkan suatu kepastian hukum dalam melaksanakan aktivitasnya.Pengujian dilakukan Penulis terutama dengan menggunakan metodologi observasi langsung dan studi pustaka. Dari pengujian yang dilakukan, Penulis menyimpulkan bahwa ada perbedaan persepsi antar badan Pemerintah dalam mengimplentasikan peraturan-peraturan yang terkait dengan perpajakan Kontraktor Producing Sharing. Agar tidak terjadi perbedaan persepsi, Penulis menyarankan agar Undang-undang migas direvisi dan disinkronisasi dengan undang-undang di bidang perpajakan."

"Tesis ini membahas pemanfaatan grup Whatsapp sebagai media berbagi pengetahuan di kalangan pustakawan Bidang Pengolahan Bahan Pustaka Perpustakaan Nasional RI. Tujuan penelitian adalah untuk memahami proses berbagi pengetahuan oleh pustakawan di instansi tersebut melalui media grup Whatsapp serta pemanfaatan budaya siber yang mendukung proses berbagi pengetahuan. Pendekatan kualitatif dengan metode etnografi virtual digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan proses berbagi pengetahuan melalui media ini belum sepenuhnya dilakukan oleh pustakawan dan pegawai, serta pembentukan budaya berbagi pengetahuan dibangun berdasarkan relasi antar pimpinan dan pustakawan. Teks dan emoticon sebagai elemen budaya siber dalam media ini memiliki peran dalam penyampaian pengetahuan.

---

This thesis studied the use Whatsapp group as a medium to share knowledge among librarians Bidang Pengolahan Bahan Pustaka Perpustakaan Nasional RI. The research objective was to understand the process of knowledge sharing by the librarian through Whatsapp group media and cyber culture that supports its process. A qualitative approach with virtual ethnographic methods used in this study.

The results showed the process of sharing knowledge through the media has not been fully carried out by librarians, as well as the establishment of knowledgesharing culture is built on the relationship between leaders and librarians. Texts and emoticons as elements of cyber culture in these media have a role in the transfer of knowledge."

"Untuk mengatasi alokasi biaya atas penggunaan fasilitas Santan dibuatlah JOA yauitu Santan Terminal Joint Operating Agreement dengan makasud untuk mengatur tentang penggunaan asset dan fasilitas di Santan Terminal. Terlepas dari metode apa saja yang digunakan, yang terpenting adalah bahwa metode alokasi biaya ini harus dapat dirasakan adil bagi semua pihak, transparan, dapat diaudit dan memberikan manfaat baik berupa peningkatan fungsi control serta efisiensi biaya atas pelaksanaannya."