Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"E-commerce merupakan suatu contoh dari kemajuan teknologi informasi di mana transaksi bisnis tidak dilakukan secara konvensional. PPN akan dikenakan jika terdapat penyerahan dan boleh tidak terjadi pembayaran tetapi setiap penyerahan akan dikenakan PPN. Muncul kekeliruan terkait pengenaan PPN PMSE ini atas pembayaran atau penyerahan karena dalam transaksi sistem elektronik ini konsumen melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum adanya penyerahan BKP karena pada prinsipnya berdasarkan Pasal 4 UU PPN, PPN dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak. Oleh karena itu penulis membahas pengaturan mengenai PPN PMSE dan pengawasan DJP terkait pengenaan PPN PMSE. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan mengenai PPN PMSE dan pengawasan DJP terkait pengenaan PPN PMSE dan dilakukan dengan metode yuridis normatif. Pemberlakuan PMK No 60/PMK.03/2022 tersebut tidak selaras dengan ketentuan Pasal 23A UUD 1945 di mana pada pasal 23A menyebutkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Peraturan PerUUan. Oleh karena itu diperlukan perubahan Undang-Undang PPN karena perkembangan ekonomi saat ini yang sangat dinamis. Peran pengawasan DJP dalam menghimpun PPN dari PMSE adalah untuk memastikan bahwa proses pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN PMSE telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan menerapkan prinsip keadilan dan harus lebih ditingkatkan.

---

E-commerce is an example of advances in information technology where business transactions are not carried out conventionally. VAT will be charged if there is a delivery and there may be no payment but every submission will be subject to VAT. Therefore, the author discusses the regulation regarding TTES VAT and DGT supervision regarding the imposition of TTES VAT. This writing aims to analyze the regulation regarding PMSE VAT and DGT supervision regarding the imposition of TTES VAT and is carried out using a normative juridical method. The enactment of PMK No. 60/PMK.03/2022 is not in line with the provisions of Article 23A of the 1945 Constitution where states that taxes and other levies that are coercive for state purposes are regulated by a law. Therefore, it is necessary to amend the VAT Law because of the current very dynamic economic development. The role of DGT's supervision in collecting VAT from TTES is to ensure that the process of collecting, depositing, and reporting TTES VAT is in accordance with applicable regulations by applying the principle of justice and must be further improved.depositing, and reporting TTES VAT is in accordance with applicable regulations by applying the principle of justice and must improved."

"Skripsi ini membahas hak kebebasan berekspresi pengguna sistem elektronik di internet setelah berlakunya PM Kominfo 5/2020. Landasan penelitian ini ialah pemutusan akses terhadap beberapa situs dan aplikasi PSE Lingkup Privat oleh Kemenkominfo, kondisi kebebasan menggunakan internet di Indonesia yang bebas setengah, dan pembatasan hak kebebasan berekspresi di internet yang marak dilakukan, baik oleh pemerintah ataupun individu. Perlindungan atas hak kebebasan berekspresi pengguna sistem elektronik di internet merupakan amanat UUD NRI 1945, kemudian dijelaskan lebih lanjut di dalam UU HAM dan UU Kemerdekaan Berpendapat. Tidak hanya di skala nasional, hak kebebasan berekspresi pengguna sistem elektronik di internet juga dilindungi oleh instrumen HAM internasional, baik yang sudah diratifikasi oleh Indonesia seperti ICCPR maupun yang berbentuk rekomendasi dari para pakar hukum. Meski hak ini sudah diatur secara tegas, pasal – pasal di PM Kominfo 5/2020 terkait moderasi dan pemutusan akses terhadap informasi dan dokumen elektronik yang tidak memiliki standar jelas dan subjektif berpotensi melanggar hak kebebasan berekspesi pengguna sistem elektronik di internet. Dengan demikian, rumusan masalah yang diangkat di dalam penelitian ini ialah lingkup pengaturan dan konsep hak kebebasan berekspresi pengguna sistem elektronik di internet menurut instrumen hukum secara internasional serta nasional, dan implikasi hak kebebasan berekspresi pengguna sistem elektronik di internet setelah berlakunya PM Kominfo 5/2020. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Penelitian ini menemukan bahwa PM Kominfo 5/2020 melanggar hak kebebasan berekspresi pengguna sistem elektronik di internet.

---

This thesis discusses the right to freedom of expression of electronic system users on the internet after the enactment of PM Kominfo 5/2020. The research's basis is access termination to several Electronic System Providers in the Private Sector by the Ministry of Communication and Informatics, freedom to use the internet in Indonesia, and restrictions on the right to freedom of expression on the internet which are widely practiced, both by the government and individuals. Protection of the right to freedom of expression for users of electronic systems on the internet is a mandate of the 1945 Constitution, which is further explained in the Human Rights and the Freedom of Opinion Law. Not only on a national scale, the rights to freedom of expression of electronic systems users on the internet are also protected by international human rights instruments that Indonesia has ratified, such as the ICCPR and recommendations from legal experts. Albeit this right has been strictly regulated, articles in PM Kominfo 5/2020 regarding moderation and terminating access to electronic information and/or documents that do not have clear and subjective standards potentially violate the right to freedom of expression of electronic systems users on the internet. Thus, the problem raised in this study is the regulation and the concept of the right to freedom of expression of electronic systems users on the internet according to international as well as national legal instruments and the implications of it after the enactment of PM Kominfo 5/2020. This research is qualitative, using a descriptive method. This research found that PM Kominfo 5/2020 violated the right to freedom of expression of electronic system users on the internet."

"Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) di Indonesia sudah seharusnya dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam rangka memperkecil kehilangan potensi penerimaan negara dan juga untuk menciptakan netralitas antara kegiatan perdagangan konvensional dan perdagangan PMSE atau yang lebih dikenal dengan e-commerce. Sejauh ini Pemerintah telah mengeluarkan beberapa regulasi PPN atas kegiatan PMSE, khususnya terkait PMSE atas jasa oleh pelaku di luar negeri. Pemerintah terlihat fokus terhadap pemungutan PPN kepada pedangang PMSE luar negeri. Peraturan PPN atas PMSE di dalam negeri yang telah dicabut tidak diterbitkan kembali dengan alasan peraturan PPN yang berlaku umum daapt diterapkan dalam PMSE. Hal ini tidak menciptakan netralitas antara pengusaha konvensional dengan e-commerce dalam negeri. Tujuan dari artikel ini adalah untuk menganalisis bagaimana perlakuan pemajakan atas kegiatan e-commerce khususnya untuk PPN ditinjau dari netralitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan paradigma postpositivist. Hasil penelitian ini pemenuhan netralitas dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu antara kegiatan PMSE dengan pedagang konvensional dalam negeri dan antara kegiatan PMSE dalam negeri dengan PMSE luar negeri. Dikarenakan belum adanya implementasi atas pemungutan PPN PMSE platform e-commerce dalam negeri menyebabkan adanya perlakuan yang berbeda antara pedagang konvensional dengan e-commerce dalam negeri. Sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa tujuan dari netralitas belum tercapai meskipun telah ada upaya dari pemerintah untuk mencapai netralitas.

---

Taxes on e-commerce activities in Indonesia should be levied to minimize the potential loss of state revenue and create equality between conventional trading activities and e-commerce. So far, the government has issued several regulations regarding the taxation of PMSE activities, especially on the VAT aspect. With these regulations, the government seems to be too focused on collecting taxes for foreign PMSE traders, so it does not create a level playing field between conventional entrepreneurs and domestic e-commerce. So far, the government has issued several regulations regarding the taxation of PMSE activities, especially on the VAT aspect. The purpose this article is to analyze how the VAT treatment of e-commerce activities is viewed neutrality principle. This study uses a quantitative approach with postpositivist paradigm. Based on the results of this study, the fulfillment of neutrality can be seen from two perspectives, namely, between PMSE activities and conventional domestic traders and between domestic PMSE activities and foreign PMSE. Due to the absence of implementation of the PMSE VAT collection on domestic e-commerce platforms, there is a different treatment between conventional traders and domestic e-commerce. So based on this it can be said that the goal of neutrality has not been achieved even though there have been efforts from the government to achieve neutrality."

"Perkembangan digital membuat aktivitas ekonomi masyarakat semakin mudah. Lalu lintas perdagangan barang dan jasa semakin cepat dan tak hanya berbentuk fisik, melainkan juga berupa produk digital. Indonesia berupaya memajaki barang dan/atau jasa digital luar negeri dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020. Sama halnya dengan Vietnam yang berupaya memajaki produk digital luar negeri dengan menerbitkan Decree No. 126/2020/ND-CP. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi kebijakan PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) di Indonesia pasca diterbitkannya PMK No. 48 Tahun 2020 ditinjau dari asas ease of administration dan membandingkannya dengan kebijakan PPN digital luar negeri milik negara Vietnam. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif-post positivisme dengan operasionalisasi konsep dan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan PPN PMSE atas barang dan/atau jasa digital luar negeri Indonesia telah memenuhi asas ease of administration dari sisi asas kepastian, asas efisensi, asas kemudahan dan kenyamanan, serta asas kesederhanaan walaupun masih banyak ketentuan mengenai sanksi dan penggalian potensi yang dapat diperbaiki. Bila dibandingkan dengan Vietnam, sistem pemungutan PPN PMSE atas barang dan/atau jasa digital luar negeri Indonesia memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Sistem pemungutan PPN PMSE Indonesia telah dirancang secara sederhana dan mudah bagi fiskus dan Pemungut PPN PMSE, sementara sistem pemungutan PPN digital luar negeri Vietnam lebih kompleks namun tegas dalam pelaksanaannya.

---

Digital developments make people's economic activities easier. The traffic of trade in goods and services is getting faster and not only in physical form but also in digital products. Indonesia seeks to tax foreign digital goods and services by issuing Minister of Finance Regulation Number 48/PMK.03/2020. Likewise, Vietnam taxes foreign digital products by issuing Decree No. 126/2020/ND-CP. This research was conducted to analyze the VAT policy on Trading Through Electronic Systems (PMSE) in Indonesia after the issuance of PMK No. 48 of 2020 is viewed from the ease of administration principle and compares it with Vietnam's foreign digital VAT policy. The research was conducted using a quantitative-post-positivism approach, operationalizing concepts and data collection techniques through library research and field studies. This study indicates that Indonesia's PMSE VAT policy on foreign digital goods and services has fulfilled the ease of administration principle in terms of certainty, efficiency, the convenience of payment, and simplicity. However, there are still many provisions regarding sanctions and potential exploration that can be improved. Compared to Vietnam, the PMSE VAT collection system for foreign digital goods and services in Indonesia has advantages and disadvantages. Indonesia's PMSE VAT collection system has been designed to be simple and easy for tax authorities and PMSE VAT Collectors. In contrast, Vietnam's foreign digital VAT collection system is more complex but firm in its implementation."

"ABSTRAKFasilitas blending mogas berfungsi untuk mencampur komponen High Octane Mogas Component HOMC dan Naphtha sehingga menghasilkan produk dalam bentuk gasoline 88 atau lebih dikenal premium. Analisa kelayakan investasi dilakukan dengan metode Net Present Value NPV yang dilakukan dalam dua cara yaitu secara konvensional dan fuzzy.Penelitian ini menggunakan software MATLAB R2016a untuk melakukan perhitungan Fuzzy NPV berbasis Distribusi Triangular. Rentang nilai yang digunakan untuk variabel yang difuzzikan adalah rendah L , medium M , dan tinggi H .Hasil perhitungan dengan pendekatan fuzzy menunjukkan nilai yang berbeda dibandingkan dengan pendekatan konvensional. Hasil perhitungan NPV menggunakan metode konvensional menghasilkan nilai 10.6995 juta USD, sedangkan berbasis Fuzzy Distribusi Triangular menghasilkan 8.8129 juta USD. Adanya perbedaan tersebut dikarenakan variasi input terhadap tingkat suku bunga, pendapatan, dan total biaya blending.

---

ABSTRACTThe blending mogas facility serves to mix High Octane Mogas Component HOMC and Naphtha components to produce gasoline 88 or known premium. Investment feasibility analysis is done by Net Present Value NPV method which is done in two ways, conventionally and fuzzy.This research uses MATLAB R2016a software to perform Fuzzy NPV calculation based on Triangular Distribution. The range of values used for the dif fered variables is low L , medium M , and high H .The results of calculations with the fuzzy approach show different values compared with the conventional approach. The NPV calculation results using conventional methods is 10.6995 million USD, while Fuzzy based Triangular Distribution is 8.8129 million USD. The difference is due because there are input variation to the interest rate, revenue, and total cost of blending. "

"Proyek PLTU Tanjung Balai Karimun 2x7 MW merupakan salah satu proyek dalam program 10000 MW yang dicanangkan pemerintah. Pada tahap konstruksi ditemukan permasalahan pembangunan sistem pendingin PLTU tersebut yang menggunakan tipe once through-Intake channel disebabkan kondisi dasar laut yang dangkal dan relatif panjang, sehingga dibutuhkan biaya relatif besar. Studi ini bertujuan untuk mencari solusi yang paling optimal untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan mempertimbangkan aspek biaya, kemudahan konstruksi, kemudahan operasi dan pemeriharaan, dan kemudahan perijinan. Analisis dilakukan terhadap 5 alternatif desain yaitu once through – intake channel, once through – intake piping, once through – offshore pumphouse, closedloop sea water cooling tower, dan closed-loop fresh water cooling tower. Hasil studi menunjukkan bahwa alternatif yang paling optimal adalah merubah desain pendinginan menjadi closed-loop menggunakan sea water cooling tower.

---

Tanjung Balai Karimun 2 x 7 MW PLTU project is one of the projects in the 10,000 MW program launched by the Government. At the construction stage, problems were found in building the PLTU cooling system which uses the once through-intake channel type due to the shallow and relatively long seabed conditions, so it required relatively large costs. This study aims to find the most optimal solution to solve this problem by considering aspects of cost, ease of construction, ease of operation and maintenance, and ease of licensing. Analysis was carried out on 5 design alternatives, namely single-through inlet pipe, single-through inlet pipe, single-through offshore pump house, closed-loop seawater cooling tower, and closed-loop freshwater cooling tower.The study results show that the most optimal alternatif is to change the cooling design to closed-loop using a sea water cooling tower."

"ABSTRAKMulti Criteria Decission Analisys (MCDA) semakin sering digunakansebagai alat bantu untuk mengevaluasi alternatif dalam mencapai tujuanorganisasi. Saat ini proses pengambilan keputusan menjadi lebih kompleks karenaadanya beragan kebutuhan dalam organisasi dan semakin banyaknya alternatifsolusi dengan keunggulan dan kekurangan yang beragam. Metode MCDA dapatmembantu pengambil keputusan untuk menyeleksi dan membuat urutan alternatifterbaik melalui proses yang sederhana dan sesuai dengan tujuan organisasi .ELECTRE (ELimination and Choice Expressing REality) adalah salahsatu dari metode MCDA yang mampu memilah dan mengurutkan alternatifterbaik di antara banyak alternatif dengan aspek subyektifitas yang minimdibandingkan dengan metode lainnya.Sebuah model seleksi dengan metode ELECTRE selanjutnyadikembangkan untuk memilah dan mengurutkan sistem telekomunikasi yangdigunakan di industri hulu migas lepas pantai. Industri ini memiliki kompleksitastinggi dalam penentuan sistem telekomunikasinya, sehingga diperlukan prosedurseleksi yang sistematis untuk memperoleh sistem yang paling optimum.Hasil seleksi menggunakan Model ELECTRE telah menunjukkan bahwasistem telekomunikasi yang terpilih adalah sistem yang paling efisien (biayaterendah dan kualitas tertinggi) di antara alternatif lainnya.

---

ABSTRACTMulti-Criteria Decision Analysis (MCDA) has become extensively used asa tool for evaluating alternatives to achieve organization objective. Today, makingdecision is more complex because of multiple needs in the organization and thevarying of altentative’s primacy and shortage. The MCDA methode can helpdecision maker to sort and rank the best alternatives appropriate with organizationobjectives in simple process.ELECTRE (ELimination and Choice Expressing REality) is one ofMCDA methode that able to sort and rank the best alternatives among manyalternatives in less subjective preference compare to other methodes.A selection model with ELECTRE methode was developed to sort andrank applicable telecommunication systems in offshore upstream oil and gasindustries. This industry is having high complexity in telecommunication systemrequirement, and required a systematic selection procedure to get the optimumsystem.The result of ELECTRE model has shown that the selectedtelecommunication systems are the most efficience systems (less cost and higherquality) among other alternatives."

"Pencitraan fluoresens near-infrared (NIR) merupakan metode pencitraan yang menjanjikan dalam dunia kedokteran dengan menggunakan kamera khusus dan kontras agen indocyanine green (ICG). Teknik ini menawarkan keamanan dalam penggunaannya, resolusi yang tinggi, dan sensitivitas yang baik sehingga kebutuhan akan perangkat pencitraan ini terus meningkat. Beberapa studi melaporkan penggunaan metode pencitraan fluoresens NIR dalam berbagai aplikasi medis baik menggunakan perangkat komersial, maupun perangkat rakitan sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah merancang sistem pencitraan fluoresens near-infrared menggunakan filter plastik mika dan kamera IP CCTV serta metode subtraksi dalam mendeteksi fluoresens ICG.Karakterisasi filter plastik mika menggunakan spektrometer dilakukan untuk mengetahui respons filter dan menentukan kombinasi warna paling efektif. Perancangan prototipe menggunakan kamera IP CCTV yang dimodifikasi sebagai komponen utama dalam mengambil citra. Metode subtraksi yang digunakan mampu menjadi alternatif dalam mendeteksi fluoresens yang dihasilkan ICG dengan mengurangi piksel dari 2 buah gambar dengan kondisi berbeda. Kombinasi filter yang paling efektif dalam meredam cahaya tampak adalah merah-kuning-hijau-biru (MKHB) yaitu pada panjang gelombang 400 nm – 680 nm dengan transmitansi sebesar 64,55%. Rata-rata koefisien absorpsi pada filter plastik mika MKHB sebesar 9,87 cm^-1 pada panjang gelombang 830 ± 20 nm. Keseluruhan prototipe berhasil dibuat dan memiliki resolusi yang masih dapat diterima serta biaya produksi sebesar Rp512.000,00.

---

Near-infrared (NIR) fluorescent imaging is a promising imaging method in medicine using a special camera and indocyanine green (ICG) contrast agent. This technique offers safety in use, high resolution, and good sensitivity so that the need for this imaging device will continue to increase. Several studies have reported the use of NIR fluorescent imaging methods in various medical applications using either commercial devices or handmade devices. The aim of this research is to design a near-infrared fluorescent imaging system using mica plastic filters and IP CCTV cameras and subtraction methods to detect fluorescent ICG.

Characterization of mica plastic filters using a spectrometer was carried out to determine the response of the filter and determine the most effective color combination. The prototype design uses a modified CCTV IP camera as the main component in taking images. The subtraction method used can be an alternative in detecting fluorescence produced by ICG by subtracting pixels from 2 images with different conditions. The most effective filter combination in reducing visible light is red-yellow-green-blue, which is at a wavelength of 400 nm – 680 nm with a transmittance of 64,55%. The average absorption coefficient on MKHB plastic mica filters was 9,87 cm^-1 at a wavelength of 830 ± 20 nm. The entire prototype was successfully made and has an acceptable resolution and a production cost of 512,000.00 IDR."