Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia merupakan negara dengan pasar konstruksi nasional terbesar di Asia Tenggara. Seiring meningkatnya proyek infrastruktur di Indonesia, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerbitkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2020 yang mengatur tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Melalui Penyedia. Pengelolaan kontrak konstruksi rancang bangun marak digunakan di Lingkungan Jasa Konstruksi Indonesia, khususnya di Kementerian PUPR. Namun dalam pelaksanaannya, masih ditemukan klaim-klaim konstruksi yang tidak dapat cegah. Penyebab munculnya klaim tersebut yaitu akibat tindakan salah satu pihak yang menyebabkan pihak lainnya merasa dirugikan sehingga mengajukan klaim kerugian yang dapat berujung dispute. Dispute ini dapat mengakibatkan kerugian proyek dari segi teknis, waktu dan finansial. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan pengelolaan kontrak konstruksi rancang bangun, khususnya di Kementeria PUPR diperlukannya identifikasi risiko-risiko dominan dari setiap tahapan pengelolaan kontrak konstruksi rancang bangun. Hal tersebut bertujuan agar dapat menghasilkan strategi berupa rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan kontrak konstruksi rancang bangun proyek infrastruktur yang mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2020 dengan berbasis risiko bagi Lingkungan Kementrian PUPR. Metodologi penelitian yang dilakukan yaitu dengan studi literatur, kuesioner validasi pakar dan responden serta wawancara. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat 4 proses, 11 kegiatan dan 37 sub-kegiatan yang terdapat dalam pengenlolaan kontrak rancang abngun mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2020 dengan terdapat di antaranya 20 faktor risiko dominan. Selain itu, terdapat jenis bentuk tindakan preventif dan korektif guna menjadi rekomendasi berupa strategi dalam pengelolaan kontrak rancang bangun di lingkungan Kementerian PUPR.

---

Indonesia is a country with the largest national construction market in Southeast Asia. As infrastructure projects increase in Indonesia, the Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR) has published Ministerial Regulation of Public Works and Public Housing Number 1 Year 2020 which regulates Standards and Guidelines for the Procurement of Construction Works Design and Build through Contractor. Design and build contract management is widely used in the Indonesian Construction Service, especially in the Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR). However, in its implementation, there are still claims that cannot be prevented. The cause for the emergence of the claim is due to the action of one of the side causes the other side feel aggrieved so that it proposes a claim which leads to a dispute. This dispute can result in project losses from technical, time, and financial. Therefore, to maximize the design and build contract management, especially in the Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR), it is necessary to identify the dominant risks of each stage of the design and build contract management. This aims to produce a strategy in the form of recommendations for improving design and build contract management for infrastructure project designs that refer to the Regulation of the Minister of Public Works and Housing Number 1 Year 2020 based on risk for the Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR). The research methodology used is literature study, expert and respondent validation questionnaires and interviews. From the results of the research that has been carried out there are 4 processes, 11 activities and 37 sub-activities contained in the management of abnormal design contracts referring to the Minister of Public Works and Public Housing Regulation Number 1 of 2020, with 20 dominant risk factors. In addition, there are types of preventive and corrective actions to become recommendations in the form of strategies in managing design contracts within the Ministry of PUPR."

"Universitas merupakan tempat dimana berbagai interaksi dan aktivitas terjadi antara dosen, mahasiswa, karyawan, kontraktor, dan pengunjung di berbagai tempat di kawasan kampus. Semakin meningkatnya pembangunan gedung bertingkat di Universitas Indonesia maka kecelakaan kerja akan semakin tinggi akibat adanya kegiatan konstruksi di kawasan Universitas Indonesia. Selain itu, kegiatan konstruksi yang berlangsung di kawasan Universitas memiliki risiko yang tinggi terhadap orang – orang yang beraktivitas disekitarnya. Sehingga diperlukan sebuah perencanaan Keselamatan Konstruksi (K2) pada area di kawasan UI Depok. Salah satu pekerjaan pada pelaksanaan konstruksi yang sangat berisiko adalah pada pekerjaan struktur atas gedung bertingkat tinggi sehingga perlu dilakukan analisis untuk mengurangi terjadinya kecelakaan kerja. Penelitian ini berpedoman pada Permen PUPR No.10 Tahun 2021 dengan tujuan untuk menganalisis kebutuhan sumber daya K2 pada pekerjaan struktur atas gedung bertingkat tinggi untuk mengurangi kecelakaan kerja. Objek dari penelitian ini adalah Gedung Perkuliahan FTUI. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur, wawancara, dan validasi pakar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa kebutuhan sumber daya K2 yang harus dipenuhi untuk memastikan keselamatan konstruksi. Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan penerapan manajemen keselamatan konstruksi berdasarkan Permen PUPR No.10 Tahun 2021 dapat membantu mengurangi terjadinya kecelakaan kerja.

---

Universities are places where various interactions and activities occur between lecturers, students, employees, contractors, and visitors in various places in the campus area. The increasing construction of high-rise buildings at the University of Indonesia will increase work accidents due to construction activities in the University of Indonesia area. In addition, construction activities that take place in the University area have a high risk to people who are active around it. Therefore, Construction Safety planning is needed in the area in the UI Depok area. One of the jobs in the implementation of construction that is very risky is the work of the upper structure of a high-rise buildings so it needs to be analyzed to reduce the occurrence of work accidents. This research is guided by Permen PUPR No.10 of 2021 to analyze the need for construction safety resources in the work of the upper structure of high-rise buildings to reduce work accidents. The object of this research is the FTUI Lecture Building. The research methods used are literature studies, interviews, and expert validation. The results showed that there are several construction safety resource requirements that must be met to ensure construction safety. Based on this research, it can be concluded that the implementation of construction safety management based on Permen PUPR No.10 of 2021 can help reduce the occurrence of work accidents."

"Indonesia merencanakan pembangunan jalan tol baru sepanjang 2.500 km berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun (RPJMN) 2020-2024, sepanjang 1.600 km (64%) adalah Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dalam surat Direktorat Jendral Bina Marga (DJBM) perihal “Pelaksanaan Konstruksi dengan metode Design and Build”.Metode Design and Build memiliki perbedaan dengan metode konvensional yaitu menjalankan fase perencanaan dan pelaksanaan secara bersamaan sehingga lebih efisien dalam penggunaan waktu. Hingga 2022 JTTS masih mengalami keterlambatan jadwal penyelesaian. Oleh sebab itu penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi tahapan metode Design and Build pada JTTS, untuk menilai risiko yang ada pada tahapan tersebut dan memberikan rekomendasi untuk risiko dominan penyebab keterlambatan. Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu: pertama melakukan validasi 58 indikator keterlambatan yang didapat dari penelitian terdahulu dan diperoleh 53 variabel yang valid oleh para pakar; kedua menyebarkan kuesioner kepada 100 responden dan mendapatkan respon kembali sebanyak 60 respon, selanjutnya diolah dengan uji statistik homogenitas, kecukupan data, validitas dan reliabilitas, kemudian hasil uji statistik dilanjutkan dengan analisis kualitatif risiko dan didapatkan 37 indikator berisiko tinggi dan 16 indikator berisiko sedang; ketiga melakukan identifikasi pada 37 indikator berisiko tinggi diperoleh 5 indikator berisiko tinggi terbesar yang melibatkan beberapa pihak didalam proses, sehingga menjadi pilihan memerlukan rekomendasi. Adapun hasil rekomendasinya yaitu memberikan pelayanan terpadu satu pintu untuk proses pengadaan lahan, alokasi penjadwalan proyek terhadap risiko cuaca buruk, mekanisme pengesahan desain akhir menggunakan teknologi digitalisasi, memberikan waktu lebih untuk proses pengadaan (tender) dan terakhir membuat mekanisme khusus yang dilindungi hukum agar proses ganti rugi berjalan lancar.

---

Indonesia plans to build a new 2,500 km toll road based on the 2020-2024 Medium-Term Development Plan (RPJMN), of which 1,600 km (64%) is the Trans Sumatra Toll Road (JTTS). The Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR) through the Toll Road Regulatory Agency (BPJT) in a letter from the Directorate General of Highways (DJBM) regarding "Construction Implementation using the Design and Build method". and implementation simultaneously so that it is more efficient in the use of time. Until 2022 JTTS is still experiencing delays in the completion schedule. Therefore, this study was conducted to identify the stages of the Design and Build method in JTTS, to assess the risks that exist at these stages and provide recommendations for the dominant risk that causes delays. This research was conducted in several stages, namely: first, validate 58 indicators of delay obtained from previous research and obtained 53 valid variables by experts; secondly, distributing questionnaires to 100 respondents and getting 60 responses back, then processed by statistical tests of homogeneity, data adequacy, validity and reliability, then statistical test results followed by qualitative analysis of risk and obtained 37 high-risk indicators and 16 moderate-risk indicators; thirdly, identifying 37 high-risk indicators and obtaining the 5 largest high-risk indicators involving several parties in the process, so that being an option requires recommendations. The results of the recommendations are providing one-stop integrated services for the land acquisition process, allocation of project scheduling against the risk of bad weather, the final design approval mechanism using digitalized technology, giving more time for the procurement process (tender) and finally creating a special mechanism that is protected by law so the compensation process is going well."

"Beberapa pembangunan jembatan mengalami kegagalan dalam memenuhi sasaran mutu. Hal tersebut terjadi dikarenakan sistem manajemen mutu pembangunan jembatan belum dikembangkan berbasis risiko. Maka, tujuan penelitian ini adalah mengembangkan sistem manajemen mutu pembangunan jembatan berbasis risiko di lingkungan Direktorat Jembatan. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang didapatkan dari arsip dan kuesioner. Metode analisis menggunakan gap analysis dan qualitative risk analysis untuk mengetahui risiko tertinggi pada proses pembangunan jembatan dan mengembangkannya berbasis risiko dengan hasil gap analysis. Hasil penelitian didapatkan 16 kegiatan proses pembangunan jembatan, 6 risiko tertinggi pada pembangunan jembatan, dan 4 tindakan pengembangan terhadap SMM Pembangunan Jembatan.

---

Several bridge constructions failed in meeting quality objectives. This happens because of the quality management system construction of the bridge is not risk-based developed. Thus, the purpose of this research is to improve quality management system construction of a bridge in the Bride Directorate. This research uses primary and secondary data obtained from the archive and questionnaires. The method of analysis using gap analysis and qualitative risk analysis to identify the highest risks in bridge construction and to risk-based develop within the results of gap analysis. The results of this research are 16 bridge construction activities, 6 highest risk in the bridge construction, and 4 improvements of the Bridge Construction QMS."

"Beberapa perencanaan jembatan di Indonesia mengalami kegagalan dalam memenuhi sasaran mutu. Hal tersebut terjadi dikarenakan sistem manajemen mutu perencanaan jembatan belum dikembangkan berbasis risiko. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dikembangkan sistem manajemen mutu perencanaan jembatan yang berbasis risiko di lingkungan Direktorat Jembatan. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang didapatkan dari arsip dan kuesioner. Metode analisis yang digunakan adalah gap analysis serta qualitative risk analysis untuk mengetahui risiko tertinggi pada proses perencanaan jembatan yang digunakan untuk pengembangan sistem manajemen mutu. Hasil penelitian didapatkan 10 kegiatan proses perencanaan jembatan, 7 risiko tertinggi pada proses perencanaan jembatan, dan 6 tindakan pengembangan terhadap SMM Perencanaan Jembatan.

---

Several bridge designing projects in Indonesia failed in fullfilling quality objectives. This problem occured because of the quality management system of bridge designing was not developed based on risks. Therefore, in this research, is developed a risk based quality management system for bridge designing in Bridge Directorate. This research uses primary and secondary data which is obtained from archives and questionnaires. The analysis method are gap analysis and qualitative risk analysis that are used to identify the highest risks of bridge designing process and which result are used to develop a risk based quality management system for bridge designing. The results of this research are 10 bridge designing activities, 7 highest risk of bridge designing process, and 6 risk based improvements of the bridge quality management system."

"ABSTRAKPemerintah Indonesia dewasa ini menunjukan fokus pembangunan pada infrastruktur dengan gencarnya proyek pembangunan infrastruktur dan berbagai langkah kebijakan terkait yang diambil. Berbagai studi empiris telah menjelaskan peranan penting infrastruktur terhadap pembangunan perekonomian. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR merupakan salah satu kementerian/lembaga K/L yang bertanggung jawab dalam penyediaan infrastruktur dan mendapatkan porsi alokasi belanja infrastruktur terbesar dalam APBN. Studi ini mencoba untuk melihat seperti apa peranan infrastruktur dalam lingkup Kementerian PUPR serta dampak yang timbul dari alokasi anggaran infrastruktur Kementerian PUPR dari APBN terhadap perekonomian nasional. Studi ini menggunakan metode analisis input-output IO dengan menggunakan data Tabel IO Konstruksi Kementerian PUPR tahun 2015. Hasil analisis menunjukan infrastruktur dalam lingkup Kementerian PUPR memiliki keterkaitan dengan sektor hulu yang lebih besar dibandingkan dengan sektor hilirnya. Selain itu, infrastruktur Kementerian PUPR memiliki potensi dampak ekonomi yang besar, baik terhadap penciptaan output, nilai tambah bruto NTB, pendapatan masyarakat maupun penyerapan tenaga kerja. Alokasi anggaran infrastruktur Kementerian PUPR dapat diprioritaskan di Ditjen Perumahan untuk memaksimalkan peningkatan output dan pendapatan masyarakat, di Ditjen Bina Marga untuk memaksimalkan NTB, atau di Ditjen Cipta Karya untuk memaksimalkan peningkatan tenaga kerja.

---

ABSTRACTNowadays, Indonesian government shows the focus of development on infrastructure with massive infrastructure development projects and various related policy actions that taken. Empirical studies have explained the important role of infrastructure for economic development. Ministry of Public Works and Public Housing PUPR is one of the ministries agencies responsible for the provision of infrastructure with the largest portion of infrastructure spending allocations from the state budget. This study tries to see the roles of infrastructure within the scope of the PUPR ministry as well as the impact of infrastructure budget allocation of PUPR ministry from state budget on the national economy. This study uses input output analysis method with PUPR Ministry 39s Construction input output table data of 2015. The analysis shows that infrastructure under PUPR ministries has a higher linkage with upstream sector than the downstream sector. In addition, infrastructure under PUPR ministry has a large economic impact potential, whether the creation of output, gross value added GVA, society income, or employment. Infrastructure budget allocation of PUPR ministry can be prioritized at Directorate General of Housing to maximize the increase of output and income, at Directorate General of Highways to maximize the increase of GVA, or at Directorate General of Human Settlements to maximize the increase of employment."

"Dalam menghadapi gencarnya pembangunan infrastruktur di Indonesia, Pemerintah mulai menggalakkan penggunaan jenis kontrak design and build karena dianggap dapat memberikan efisiensi baik waktu maupun biaya. Namun dalam pelaksanaannya, masih terjadi dispute diantara para stakeholder yang seharusnya dapat diminimalkan dengan manajemen kontrak yang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi manajemen kontrak design and build untuk meminimalkan dispute pada proyek infrastruktur. Dengan menggunakan metodologi tinjauan pustaka dan survey, diperoleh 4 empat sub-kegiatan manajemen kontrak design and build yang paling berpengaruh dan memiliki risiko tinggi terhadap dispute yaitu menyusun Detail Engineering Design DED , menandatangani kontrak, menyusun penawaran harga dan memperoleh Info Dini.

---

In order to face the rapid infrastructure development in Indonesia, the Government is promoting design and build contract as it is considered to provide efficiency both in time and cost. However, in practice, there are still disputes amongst the stakeholders which should be could be minimized by appropriate contract management. This study aims to find contract management strategy of design and build to minimize dispute in infrastructure projects.

Using literature and survey methods, this study found 4 four sub activities in design and build contract management which most affecting and having high risk to dispute, i.e. arranging Detail Engineering Design DED , signing contract, arranging price proposal and obtaining Early Information."

"Interaksi sosial merupakan kebutuhan semua manusia. Kegiatan ini dapat dilaku-kan di mana saja, terutama di ruang publik yang merupakan tempat yang dapat diakses oleh siapa saja untuk melakukan berbagai aktivitas. Skripsi ini akan mem-bahas hubungan antara elemen yang seringkali ditemukan di ruang publik dengan interaksi sosial yang terjadi di ruang tersebut dalam konteks permukiman padat penduduk. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, elemen dalam ruang publik ternyata memiliki hubungan yang erat dan timbal balik dengan interaksi sosial di dalam ruang publik. Selain itu, elemen juga dapat memberikan informasi mengenai fungsi lain yang dapat terjadi di ruang publik dan bagaimana cara penduduk di permukiman padat memanfaatkan ruang publik mereka secara ber-sama-sama.

---

Social interaction is everyone's needs. The activity can be done anywhere, espe-cially in a public space where people can easily access the space and do various activity. This paper will reveal the relationship between elements found in the public space and social interaction that happen in the space especially in high den-sity settlement. Based on the observation, elements in public space has a close and mutual relationship with social interaction happened in the space. Elements also used to inform people about another function of the public space and how people in high density settlement shared their public space."

"Skripsi ini membahas mengenai waterworks, yaitu sebuah bentuk sajian elemen air yang bergerak, dan penggunaannya dalam sebuah ruang publik. Tujuannya ialah untuk mengetahui peranan dari waterworks tersebut terhadap sebuah ruang publik. Pembahasan dilakukan dengan merujuk pada teori voyeur dan walker oleh de Certeau (1984) yang melihat pembentukan sebuah ruang publik dari dua sisi, yaitu dari sisi voyeur dimana manusia melihat dari atas dan dari sisi walker dimana manusia mengalami ruang-ruang yang ada di kota dengan berjalan disana. Dengan melihat kedua viewpoint tersebut, skripsi ini mencoba mengupas bagaimana pembentukan sebuah ruang publik yang dilakukan menggunakan sebuah elemen waterworks dan interaksi manusia terhadap waterworks tersebut.

---

This paper discuss about waterworks, a display of moving waters, and it's usage in public space. The purpose of this paper is to know the effect of waterworks usage towards the public space. The discussion will be conducted with de Certeau's (1984) theory of voyeur and walker, to observe the creation of public space from the voyeur's viewpoint as the all-seeing bird, and from the walker's viewpoint as the people who experiencing the public space itself. From those two viewpoints, this paper will discuss about the creation of public space through a waterworks element, and human interaction with the element itself."