Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Isu penjaga perdamaian merupakan isu yang dianggap sensitif oleh negara-negara anggota ASEAN. Sensitivitas isu tersebut disebabkan oleh adopsi norma non-interferensi dalam hubungan antar-negara di Asia Tenggara. Sensitivitas tersebut juga mengakibatkan kerja sama penjaga perdamaian kurang dieksplorasi. Pada tahun 2011, Indonesia menginisiasi pembentukan ASEAN Peacekeeping Centres Network sebagai kerja sama penjaga perdamaian yang bersifat kolaboratif. Inisiasi tersebut cukup berlawanan dengan sensitivitas regional terhadap isu penjaga perdamaian.Oleh karena itu, penelitian ini membahas mengenai faktor yang melatarbelakangi inisiasi Indonesia dalam mendorong pembentukan ASEAN Peacekeeping Centres Network. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Untuk menjawab permasalahan, penelitian ini menggunakan teori peran oleh K.J Holsti. Penelitian ini berargumen bahwa inisiasi Indonesia dalam mendorong pembentukan ASEAN Peacekeeping Centres Network merupakan performa peran Indonesia sebagai pemimpin regional, khususnya dalam bidang penjaga perdamaian. Kepemimpinan ini terbentuk karena dua faktor. Pertama, konsepsi peran nasional yang merupakan persepsi dari para perumus kebijakan luar negeri. Kedua, preskripsi peran alter yang merupakan sistem internasional di tingkat Asia Tenggara.

---

Peacekeeping is an issue that is considered sensitive by the ASEAN member states. The sensitivity of the issue is caused by the adoption of non-interference norm in interstate relations in Southeast Asia. This sensitivity also resulted in less exploration of peacekeeping cooperation. In 2011, Indonesia initiated the establishment of the ASEAN Peacekeeping Centres Network as a collaborative peacekeeping partnership. This initiative is quite contrary to regional sensitivity towards peacekeeping issues.

Therefore, this research discusses the factors behind Indonesia’s initiation in encouraging the establishment of ASEAN Peacekeeping Centres Network. This research uses a qualitative research methodology. To answer this problem, this research uses role theory by K.J Holsti. This research argues that Indonesia’s initiation in encouraging the establishment of the ASEAN Peacekeeping Centres Network is Indonesia’s role performance as a regional leader, especially in the field of peacekeeping. This leadership is formed due to two factors. Firstly, the national role conception which is the perception of foreign policy makers. Secondly, alter’s role prescription which is the international system at the Southeast Asian level."

"Penelitian ini tentang Association of South East Asian Nations (ASEAN) dengan fokus pada peran Indonesia dalam pembentukan dan pengembangan organisasi regional tersebut sekitar 1965-1967. ASEAN terbentuk pada 1967 di tengah pertentangan antara Blok Barat dan Blok Timur yang memanas. Tujuannya adalah meneiptakan stabilitas regional untuk memajukan taraf hidup bangsa¬bangsa Asia Tenggara yang dititikberatkan pada pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Organisasi regional ini terbentuk alas inisiatif dan prakarsa Indonesia di bawah kepemimpinan Soeharto. Dengan mengangkat isu ancaman komunis, usulan kerja sama dari Indonesia ini dapat diterima oleh keempat negara nonkomunis yang pada saat itu merasa khawatir terhadap merebaknya komunis di kawasan Asia Tenggara berdasarkan "Teori Domino".Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif¬intepretatif. Dengan demikian, penelitian ini menggambarkan faktor-faktor yang menjadi alasan mengapa Indonesia berperan dalam memprakarsai pembentukan ASEAN berdasarkan data sekunder dengan teknik pengumpulan data yang berasal dari sumber tertulis sebelumnya dan tidak merupakan data langsung yang diambil dari lapangan. Untuk memahami kebijakan luar negeri Indonesia dalam memprakarsai terbentuknya ASEAN, balk dari pertimbangan eksternal maupun internal, penelitian ini menggunakan pendekatan sistem (system approach) karena keinginan untuk membentuk ASEAN ini merupakan output dari kebijakan luar negeri Indonesia. Selain itu, akan diperhatikan pula input-input yang menjadi pertimbangan Indonesia dalam memprakarsai pembentukan ASEAN. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan.Hasilnya adalah (1) Indonesia telah berperan kunci dalam pembentukan dan pengembangan ASEAN; (2) Indonesia berkepentingan dengan terbentuknya ASEAN karena Indonesia membutuhkan stabilitas keamanan dan ketahanan nasional dan regional kawasan Asia Tenggara serta kredibilitas kepercayaan negara-negara sekawasan dan negara-negara Barat guna membantu Indonesia dalasn upayanya memperbaiki ekonomi nasional akibat pennasalahan yang ditimbulkan Partai Komunis Indonesia; (3) Faktor yang dominan kepentingan Indonesia dengan terbentuknya ASEAN adalah masalah ekonomi dan kestabilan keamanan nasional dan regional demi pembangunan ekonomi nasional karena Indonesia masa kepemimpinan Socharto menyadari bahwa situasi ekonomi-politik Indonesia dapat dipengaruhi dan mempengaruhi stabilitas keamanan kawasan regional Asia Tenggara.

---

ABSTRAKThis thesis discusses the Association of South East Asian Nations (ASEAN) and focuses more on the role of Indonesia in the establishment and development of the said regional organization throughout the period of 1965 - 1967. ASEAN was established in 1967 in the midst of the escalating conflict between the West and the East. The establishment of ASEAN was aimed at creating a regional stability to enhance the welfare level of countries within the Southeast Asia region, which was weighed on the development in the sectors of economy, social and culture. This regional organization was established based on the initiative of Indonesia under the leadership of Soeharto. By raising the issue of communist threat, Indonesia's proposal to build cooperation can be accepted by the other four non communist Southeast Asia countries, which were, at the time, worried about the escalation of communist power in Southeast Asian region based on "Domino Theory".The writer of this paper applies qualitative methods, which is descriptive-interpretative in nature. Therefore, the information and arguments in this paper are made based on secondary data. In order to understand the foreign policy of Indonesia in initiating the establishment of ASEAN, either from the angle of external or internal accounts, the writer applies the system approach because the willpower to establish ASEAN is the output of Indonesia's foreign policy. In addition, the writer also gives attention to the inputs which were taken into account by Indonesia in initiating the establishment of ASEAN. The goal of this thesis is to answer the issues raised in this thesisThe findings are (1) Indonesia had played 5. key role in the establishment and development of ASEAN; (2) Indonesia had interests in the establishment of ASEAN because Indonesia needed security stability, national security as well as regional security in Southeast Asia region, and credibility as well as trusts from countries within Southeast Asia region and Western countries, which would help Indonesia's efforts to improve its poor economic condition generated by the Communist Party of Indonesia; (3) The two dominant factors in Indonesia's interests in establishing ASEAN were the economic problem and the national as well as regional security stability for the development of national economy because Indonesia under Soeharto's leadership realized that Indonesia's economic-political condition could be influenced and influence the stability of Southeast Asia's regional security."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penetrasi bank asing terhadaptransmisi kebijakan moneter di ASEAN-5 pada periode 2005-2014, khususnyapada periode krisis 2008-2009. Penelitian ini menggunakan data panel danestimasinya menggunakan teknik fixed effect dan random effect. Penelitian inimenemukan bahwa bank asing dapat memiliki peran penghambat terhadaptransmisi kebijakan moneter karena dilaksanakannya mekanisme internal capitalmarket antara bank asing di host country dengan parent bank di home country.Peran penghambat ini lebih nampak pada periode krisis. Penelitian ini jugamenemukan peran penghambat terhadap transmisi kebijakan moneter padaperiode krisis lebih besar dilakukan oleh bank asing yang berasal dari parent bankyang lebih terkena dampak krisis, bergantung pada wholesale funding, memilikiorientasi global dan jika bank asing tersebut masuk ke host country dengan caragreenfield. Sedangkan pada periode non-krisis ditemukan peran penghambatterhadap transmisi kebijakan moneter signifikan nampak pada bank asing yangberasal dari parent bank yang kurang terkena dampak krisis.

---

ABSTRACTThis research aims to analyze the effects of foreign bank penetration on monetarypolicy transmission in ASEAN-5 during 2005-2014, especially in 2008-2009crisis. This research use panel data and estimated by using fixed effect andrandom effect. This research finds that foreign bank could have hampering role onmonetary policy transmission because of internal capital market mechanismconducted between foreign bank in host country and parent bank in home country.The hampering role is mainly found in crisis period. This research also finds thatthe bigger dampening effect on monetary policy transmission during crisis periodcomes from foreign banks whose parent bank is more affected by the crisis, hasglobal orientation, depends more on wholesale funding and if the foreign banksenter the host country via greenfield entry mode. Meanwhile, in tranquil (noncrisis)period, the hampering role on monetary policy transmission is onlysignificantly shown from foreign banks whose parent is less affected by the crisis."

"Indonesia merupakan negara yang cukup lambat dalam merespons seruan PBB untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam seluruh proses perdamaian, termasuk dalam operasi pemeliharaan perdamaian. Indonesia membutuhkan waktu tujuh tahun untuk merespons seruan tersebut dengan melakukan pengiriman penjaga perdamaian perempuan. Hambatan-hambatan yang dihadapi di tingkat nasional juga membuat pengiriman personel perempuan tersebut hanya dapat dilakukan dalam jumlah yang relatif minim. Kendati demikian, pengiriman penjaga perdamaian perempuan Indonesia mengalami lonjakan peningkatan pada tahun 2015-2021. Lonjakan pengiriman yang terjadi pada tahun 2019 bahkan berhasil membuat Indonesia menduduki peringkat delapan besar negara pengirim penjaga perdamaian perempuan terbanyak di dunia. Menanggapi fenomena tersebut, penelitian ini mempertanyakan mengapa Indonesia meningkatkan pengiriman penjaga perdamaian perempuannya pada tahun 2015-2021. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan kerangka analisis kebijakan luar negeri yang turut berusaha mengidentifikasi hubungan antara konsepsi peran nasional dengan kebijakan peningkatan yang diambil. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan peningkatan pengiriman penjaga perdamaian perempuan tersebut merupakan wujud performa peran dari konsepsi peran nasional yang ditampilkan secara dominan oleh Indonesia, yakni konsepsi peran penjaga perdamaian. Kendati demikian, penelitian ini juga menemukan sejumlah konteks lain yang turut berkontribusi dalam mewujudkan peningkatan ini, yaitu komitmen peningkatan pengiriman penjaga perdamaian perempuan yang disampaikan dalam kampanye dan keanggotaan Indonesia di DK PBB, adanya kepentingan birokratik dan dukungan dari aktor-aktor perumus kebijakan pengiriman pasukan Indonesia, dan kehadiran Menteri Luar Negeri yang mampu memberikan dukungan politik yang dibutuhkan untuk merealisasikan kebijakan ini.

---

Indonesia has demonstrated a relatively reluctant response to UN calls in increasing the involvement of women in peacekeeping operations. It took seven years for the country to finally send a number of female peacekeepers as a response to the call. Obstacles found at the nation’s deployment mechanism also prevent the country from sending a great number of female peacekeepers. However, a relatively huge increase in the deployment of Indonesian female peacekeepers was apparent in the year 2015 to 2021. The rising number of female peacekeepers deployed in 2019 has even managed to turn Indonesia as the world’s eight largest female troops/police contributing countries (T/PCCs). Therefore, this study inquires why Indonesia has increased the deployment of its female peacekeepers in 2015 to 2021. To answer this question, this study employs an analytical framework of Foreign Policy Analysis (FPA) which also seeks to trace the relationship between national role conception and the adopted foreign policy. This study finds that the policy of increasing Indonesian female peacekeepers deployment is a form of role performance enacted to Indonesia’s dominant role conception as a defender of peace. However, this research also finds a number of other relevant contexts that have contributed to realizing this policy, namely the commitment to increase Indonesian female peacekeepers deployment as a campaign material and contribution during Indonesia’s non-permanent membership in the UN Security Council, the existence of bureaucratic interests and support from Indonesian troops deployment policy makers, and the presence of a Minister of Foreign Affairs who is able to provide the necessary political support to realize this policy."

"Tulisan ini membahas kebijakan unilateral Amerika Serikat (AS) di bawah George W. Bush dan kemungkinan implikasinya terhadap kerja sama politik dan keamanan di kawasan Asia Pasifik. Secara khusus tulisan ini menyoroti posisi dan peran ASEAN Regional Forum (ARF) dalam kerangka unilateralisme AS. Tesis artikel ini adalah bahwa kredibilitas dan efektivitas peran ARF akan sangat tergantung pada kemauan dan kebijakan-kebijakan politik para anggotanya. Kebijakan unilateral Bush dapat membuat ARF tidak beranjak dari tahapan CBM dan preventive diplomacy. Tetapi kebijakan AS tersebut juga dapat menjadi semacam stimulus agar ARF bergerak lebih cepat dalam menangani masalah-masalah keamanan regional, termasuk terorisme internasional. "

"Pembahasan dalam skripsi ini berfokus pada perubahan kebijakan luar negeri Jepang terhadap ASEAN pada masa Perang Dingin dan setelah berakhirnya Perang Dingin dengan batasan waktu tahun 1973-1993. Perubahan kebijakan luar negeri suatu negara dapat terjadi karena munculnya masalah di dalam negeri negara yang bersangkutan maupun peristiwa lain yang terjadi di lingkungan internasional negara tersebut. Pasca berakhirnya Perang Dingin tahun 1991, Jepang merubah kebijakan luar negerinya secara umum. Beberapa hal yang terjadi di lingkungan internasional merupakan faktor dominan bagi perubahan kebijakan luar negeri Jepang tersebut. Berubahnya kebijakan luar negeri Jepang juga turut berdampak pada kerjasamanya dengan organisasi bangsa-bangsa di Asia Tenggara atau ASEAN. Beberapa perubahan yang terjadi antara lain pengajuan Proposal Nakayama, penambahan lingkup kerjasama pada Forum ASEAN-Jepang, serta bergabungnya Jepang dengan ASEAN Regional Forum bentukan ASEAN.

---

The content of this thesis is focused on Japanese foreign policy towards ASEAN during Cold War and its alteration when the war ended in 1991. The thesis takes year 1973 until year 1993 as its time scope. Alteration of one_s foreign policy might be caused by its domestic fluctuation or another event happens in international environment surrounds the country. When Cold War ended in 1991, Japan altered its foreign policy in general. Issues happened in international environment is assumed as dominant factors causing the alteration. The alteration of Japanese foreign policy in general also impacts its diplomatic relation with association of Southeast Asia nations, commonly known as ASEAN. It was marked by submission of Nakayama_s Initiative, field cooperation additions in ASEAN-Japan Forum and Japan_s pioneering as well as its participation in ASEAN Regional Forum founded by ASEAN."