Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laporan magang ini membahas mengenai dampak penerapan PSAK 72 tentang Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan (berlaku efektif 1 Januari 2020) terhadap pengakuan pendapatan PT HC, dan prosedur audit atas akun pendapatan yang dilakukan oleh KAP KY. PT HC merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri pengembangan properti, yang lingkup usahanya bergerak di pengembangan properti dan real estat mulai dari perencanaan, penjualan, dan pengelolaan produk, serta melakukan manajemen properti yang meliputi penyewaan, pemeliharaan dan penyediaan fasilitas- fasilitas penunjang lainnya, dan konsultasi bidang manajemen untuk kawasan properti. Pendapatan PT HC pada tahun 2020 terdiri dari penjualan unit apartemen, sewa hotel, dan sewa kantor. Fokus dari pembahasan pada laporan magang ini adalah mengevaluasi dampak dari penerapan PSAK 72 terkait pengakuan pendapatan PT HC terhadap praktik prosedur audit atas akun pendapatan yang telah dilakukan KAP KY sesuai dengan standar audit yang berlaku. Hasil evaluasi menunjukan bahwa KAP KY telah melaksanakan prosedur audit atas akun pendapatan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dengan memperhatikan penerapan PSAK 72 oleh PT HC, khususnya pada penjualan unit apartemen yang terdampak perubahan pengakuan pendapatan. Meski demikian, masih terdapat beberapa kekurangan dalam prosedur audit yang memerlukan adanya perbaikan.

---

This internship report discusses the impact of PSAK 72 implementation regarding Revenue from Contracts with Customers (effective January 1, 2020) to PT HC's revenue recognition and audit procedures on revenue account performed by KAP KY. PT HC is a company engaged in the property development industry, where the scope of its business is to develop the property and real estate from planning, selling, and managing products, as well as carrying out property management which includes rental, maintenance, and provision of other supporting facilities, and consulting in the field of management for property areas. PT HC's revenue in 2020 consists of sales of apartment units, hotel rentals, and office rentals. The focus of this internship report is to evaluate the impact of PSAK 72 implementation regarding PT HC's revenue recognition to the practice of audit procedures on revenue that KAP KY has carried out following applicable audit standards. The evaluation result shows that KAP KY has carried out audit procedures on revenue accounts according to applicable audit standards, taking into account the PSAK 72 implementation by PT HC, especially on the sale of apartment units which are affected by changes in revenue recognition. However, there are still some shortcomings in audit procedures that require improvement."

"Laporan magang ini membahas audit atas akun pendapatan pada PT GHI yang merupakan sebuah perusahaan di bidang pertambangan yang menawarkan jasa transshipment batubara. Audit dilakukan oleh KAP ABC untuk laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Laporan magang ini membahas kesesuaian proses pendapatan PT GHI dengan PSAK 72 (2017) dan proses audit atas akun pendapatan. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan disimpulkan bahwa proses pendapatan pada PT GHI telah sesuai dengan PSAK 72 dan prosedur audit yang dilakukan oleh KAP ABC telah sesuai dengan standar audit. Laporan magang juga berisi pembelajaran atas pengalaman magang sebagai refleksi diri.

---

This internship report discusses the audit of the revenue account at PT GHI, a company in the mining sector that offers coal transshipment services. The audit was conducted by KAP ABC for the financial statements ending December 31, 2022. This internship report discusses the suitability of PT GHI's revenue process with PSAK 72 (2017) and the audit process for revenue accounts. Based on the results of the evaluation conducted, it was concluded that the revenue process at PT GHI was in accordance with PSAK 72 and the audit procedures carried out by KAP ABC were in accordance with auditing standards. The internship report also contains learning from the internship experience as self-reflection."

"Laporan magang ini membahas mengenai evaluasi prosedur audit atas akun aset tetap pada PT HID yang dilakukan oleh KAP BBB untuk tahun buku 2021. PT HID merupakan anak perusahaan PT HMI yang bergerak sebagai distributor penjualan resmi di sektor otomotif. Evaluasi berfokus pada kesesuaian prosedur pengumpulan dan pengujian bukti audit atas aset tetap yang dilakukan KAP BBB dengan kerangka teori berdasarkan Standar Audit (SA) dan Arens et al. (2020). Prosedur pengujian substantif yang dilakukan mencakup prosedur analitis serta pengujian detail saldo dan transaksi. Berdasarkan  evaluasi terhadap prosedur audit yang dijalankan, tahap pengumpulan dan pengujian bukti audit KAP BBB telah sesuai dengan kerangka evaluasi yang digunakan.

---

This report discusses the evaluation of audit procedures on fixed assets of PT HID conducted by KAP BBB for the book year 2021. PT HID is a subsidiary of PT HMI that operates as an authorized sales distributor in the automotive sector. The evaluation focuses on the compatibility of audit testing procedures on fixed assets performed by KAP BBB with a theoretical framework based on Standar Audit (SA) and Arens et al. (2020). The substantive testing procedures performed include analytical procedures as well as tests of details of balances and transactions.. Based on the evaluation of the audit procedures performed, KAP BBB's procedures for collecting and testing audit evidence are in accordance with the evaluation framework used.

"

"Laporan magang ini membahas mengenai evaluasi atas prosedur audit substantif terutama untuk pengujian rinci atas akun utang usaha PT ABJ Tbk oleh KAP MGC. PT ABJ Tbk merupakan perusahaan manufaktur dan perdagangan dengan produk utama yaitu rokok. Sedangkan KAP MGC merupakan salah satu kantor akuntan publik yang beroperasi di Indonesia. Evaluasi ini didasarkan dari pengalaman penulis selama mengikuti kegiatan magang di KAP MGC lalu dibandingkan dengan teori-teori yang penulis dapatkan dari berbagai sumber buku akademis dan juga peraturan yang berlaku di Indonesia. Pada laporan magang ini juga dibahas mengenai prosedur audit yang dilakukan berdasarkan asersi yang diuji seperti detail tie-in, completeness, accuracy, existence, classification, cut-off, dan obligation. Dari hasil evaluasi yang sudah dilakukan, tidak didapatkan penyimpangan dari prosedur yang telah dilakukan KAP MGC untuk melakukan audit atas akun utang usaha PT ABJ Tbk. Selain evaluasi atas prosedur audit yang dilakukan KAP MGC, laporan ini juga berisi mengenai refleksi diri penulis atas pengalaman yang didapatkan selama magang di KAP MGC.

---

This report is discussed about the evaluation of substantive audit procedure, especially for the test of details on PT ABJ Tbk’s accounts payable by KAP MGC. PT ABJ Tbk is a manufacturing and trade company with cigarette as the main product. Meanwhile, KAP MGC is one of the public accountant firms in Indonesia. The evaluation is based on the writer’s experience while joining the internship program in KAP MGC, then compared with theories from academic books and the regulation in Indonesia. This report also discussed audit procedures performed based on the tested assertion, like detail tie-in, completeness, accuracy, existence, classification, cut-off, and obligation. From the evaluation results, there is no aberration from the procedures conducted by KAP MGC to audit the PT ABJ Tbk’s account payable. Beside the evaluation of substantive audit procedure, this report also discussed about writer’s self-reflection during internship at KAP MGC."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh transaksi pihak berelasi terhadap audit fee pada perusahaan listed di Indonesia. Penelitian ini menguji transaksi pihak berelasi secara total, transaksi pihak berelasi operasi, dan transaksi pihak berelasi pinjaman. Pengujian dilakukan dengan mengadopsi penelitian Habib et al. (2015) di Cina dengan sejumlah penyesuaian variabel yang relevan di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa transaksi pihak berelasi operasi berpengaruh positif terhadap audit fee di Indonesia sedangkan transaksi pihak berelasi pinjaman dan transaksi pihak berelasi secara total tidak berpengaruh terhadap audit fee. Hal ini membuktikan bahwa transaksi pihak berelasi berpengaruh terhadap audit fee di Indonesia walaupun terbatas hanya pada jenis transaksi pihak berelasi operasi. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi regulator dalam mengevaluasi dan mengembangkan pedoman penetapan audit fee.

---

ABSTRACTThis research aims to provide empirical evidence about the effect of the related-party transactions on listed companies‟ audit fee in Indonesia. This study examines total related party transactions, related party transactions-operation, and related party transactions-loan. Tests are carried out using models from Habib et al. (2015) in China with adjustment on it‟s relevance in Indonesia. This study provides empirical evidence that related party transactions-operation increases the amount of audit fee paid , while related party transactions-loan and total related party transactions have no effect on the amount of audit fee. This research proves that related party transactions increases the amount of audit fee paid, although limited to related party transactions-operation. This study aims to benefit policy makers in developing and evaluating the policies for determining the amount of an audit fee."

"Laporan magang ini membahas mengenai evaluasi terkait prosedur audit yang dilakukan oleh KAP GIJ atas proses pengakuan pendapatan berdasarkan standar PSAK 23 pada PT. GJW, yaitu sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang elektronik. Proses pengauditan yang dilakukan mencakup laporan keuangan PT. GJW per 31 Desember 2018. Lebih lanjut, laporan magang ini menjelaskan mengenai proses penilaian implementasi dari PSAK 72 yang diimplementasikan oleh PT. GJW akibat dari penyesuaian untuk konsolidasi laporan keuangan dengan induknya yaitu PT. NHW yang telah terlebih dahulu menerapkan IFRS 15. Laporan magang ini juga menjelaskan mengenai dampak atas implementasi PSAK 72 bagi industri PT. GJW. Berdasarkan proses audit, akun pendapatan telah disajikan secara wajar tanpa adanya salah saji material. Selain itu, PT. GJW telah siap dalam mengimpelemtasikan PSAK 72 dan tidak terkena dampak yang begitu signifikan atas implementasi standar baru tersebut.

---

This internship report discusses about evaluation on audit procedure on revenue recognition using PSAK 23, conducted by KAP GIJ on PT. GJW, an electronic company. The audit process is carried out on PT. GJW financial statement for the year 2018. In additional, this report also explains about the assessment process on PSAK 72 implementation in PT. GJW for the adjustment in purpose of financial statement consolidation with its parent company, PT. NHW which already implement the IFRS 15. This report also explains about the impact of PSAK 72 implementation in PT. GJW industry. According to the audit process, the revenue account has been fairly present without material misstatement. Also, PT. GJW is ready to implement the PSAK 72 and does not suffers significant impact from that implementation."

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi prosedur audit yang dilakukan oleh KAP RTW atas pendapatan PT KBI berdasarkan PSAK 23 dan PSAK 72. KBI merupakan perusahaan manufaktur dengan tiga sumber pendapatan yaitu sales, service dan rent. Berdasarkan evaluasi yang dibahas pada laporan ini disimpulkan bahwa prosedur audit yang dilakukan oleh KAP RTW telah disusun menyesuaikan dengan standar audit. Berdasarkan prosedur audit yang dilakukan secara keseluruhan, PT KBI telah menerapkan prosedur pengakuan pendapatan sesuai PSAK 23 dan PSAK 72. Laporan magang ini juga akan membahas evaluasi refleksi diri selama melakukan magang di KAP RTW. Adapun dengan mengevaluasi refleksi diri dapat menemukan kelebihan serta kekurangan dalam diri.

---

This intership report aims at evaluating the audit procedure of revenue conducted by KAP RTW auditor on PT KBI revenue based on PSAK 23 and PSAK 72 and to evaluate self reflection. PT KBI is a manufacturing company with three revenue stream (sales, service, and rent). This internship report concludes the audit procedure conducted by KAP RTW on revenue are in conformity with international audit standard. The results of the audit showed that the revenue recognition procedure performed by PT KBI is in accordance with PSAK 23 and PSAK 72. This internship report also evaluate about the self-reflection during the internship program at KAP RTW. Through evaluating selfreflection

can finds the strengths and weaknesses in self."

"Laporan magang ini membahas mengenai prosedur audit atas akun pendapatan, kesesuaian perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK 23, dan pengaruh penerapan pengakuan pendapatan berdasarkan ED PSAK 72 pada PT HGZ Tbk., perusahaan biro jasa perjalanan. Berdasarkan prosedur audit yang dilakukan, terdapat salah saji terhadap periode pengakuan pendapatan PT HGZ Tbk. Tetapi karena nilai salah saji tidak material, maka tidak dilakukan penyesuaian audit. Secara keseluruhan, pengakuan pendapatan pada PT HGZ Tbk dinyatakan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Selain itu, perlakuan akuntansi atas akun pendapatan juga telah sesuai dengan PSAK 23. Dan penjualan jasa yang dilakukan oleh PT HGZ Tbk termasuk dalam kriteria kontrak dalam ruang lingkup ED PSAK 72 sehingga exposure penerapan ED PSAK 72 dapat dianalisis lebih lanjut.

---

The internship report is aimed to explain about the audit procedures of revenue account, its compliance to PSAK 23, as well as its analysis to the revenue recognition based on ED PSAK 72 in PT HGZ Tbk., a travel agent company. The audit result shows that there are some misstatement related to revenue recognition period of PT HGZ Tbk. But, as the amount of misstatement are not material, no audit adjustment was made.

In conclusion. Revenue recognition of PT HGZ Tbk is present fairly in all material respects. Moreover, the accounting treatment for revenue account is found to comply to PSAK 23. And, services by company does meet the contract criteria in scope of ED PSAK 72 that it could not be analyzed further."

"ABSTRAKTarget penerimaan pajak, selalu menjadi diskursus menarik di akhir tahun. Hampir sepuluh tahun terakhir target penerimaan perpajakan tak pernah tercapai. Belum lagi tingginya angka sengketa dalam beberapa tahun terakhir yang menggerus tingkat kepercayaan wajib pajak. Sehingga berdampak pada masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Dan salah satu hal yang mempengaruhi kondisi perpajakan Indonesia hari ini adalah pemeriksaan pajak. Untuk itu penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pemeriksaan pajak di Indonesia dengan konsep baru yang kini mulai banyak diadopsi di beberapa negara lain yaitu konsep cooperative compliance. Penelitian ini menggunakan pendekatan pos-positivisme, metode kualitatif dan pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam. Analisis yang ditelaah melalui dua dimensi utama dalam cooperative compliance yaitu aspek kepercayaan dengan indikator komitmen, kejujuran, kompetensi dan keadilan; dan aspek transparansi degan indikator informatif dan pengungkapan. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pada dasarnya di Indonesia sampai saat ini belum ada kebijakan pemeriksaan pajak yang secara eksplisit/formal mengadopsi konsep cooperative compliance. Dilihat dari kedua dimensi utama dalam cooperative compliance yaitu kepercayaan dan transparansi, peneliti mendapatkan bahwa dimensi kepercayaan antara wajib pajak dan fiskus dalam pemeriksaan pajak masih minim yang bisa dilihat dari tingginya angka sengketa pajak. Adapun dimensi transparansi, kondisi saat ini sedang bergerak ke arah era keterbukaan yang lebih baik, dimana hal ini dapat tercermin dari adanya beberapa kebijakan yang dibuat dalam rangka mendukung proses transparansi.

---

ABSTRACTThe target of tax revenue is always an interesting discourse at the end of the year. Almost the last ten years the target of tax revenues has never been achieved. Not to mention the high number of disputes in recent years that undermined the level of taxpayer trust. So that impact on the low level of taxpayer compliance in Indonesia. And one of the things that affect the condition of Indonesia 39 s taxation today is the tax audit. Therefore, this study aims to analyze the implementation of tax audit policy in Indonesia with a new concept that is now beginning to be widely adopted in several other countries namely the concept of cooperative compliance. This research uses post positivism approach, qualitative method and data collection using in depth interview technique. Analysis analyzed through two main dimensions of cooperative compliance are trust dimension with indicator of commitment, honesty, competence and justice and dimension of transparency with informative indicators and disclosures. The results of this study explain that basically in Indonesia until now there has been no tax audit policy that explicitly formally adopt the concept of cooperative compliance. Viewed from the two main dimensions of cooperative compliance are trust and transparency, the researcher found that the trust dimension between taxpayer and taxpayer in tax audit is still minimal which can be seen from the high rate of tax disputes. As for the transparency dimension, the current condition is moving towards a better era of openness, which can be reflected in the existence of several policies made in order to support the transparency process."

"[ ABSTRAK Pemeriksaan pajak merupakan bentuk penegakan hukum oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang bertujuan untuk mengamankan penerimaan pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah persepsi kemungkinan diperiksa. Jika kemungkinan diperiksa tinggi, maka kemungkinan ketidakpatuhan terdeteksi juga tinggi. Untuk meningkatkan kemungkinan wajib pajak diperiksa tinggi, maka DJP seharusnya memperluas lingkup pemeriksaan atau biasa yang disebut dengan rasio cakupan pemeriksaan pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab rendahnya rasio tersebut dan sektor yang seharusnya menjadi fokus pemeriksaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa rasio cakupan pemeriksaan rendah karena masalah pemilihan bahan baku dan kurang berbasis risiko dan potensi penerimaan.;

---

ABSTRACT Tax audit as one of the law enforcements is conducted by Directorate General of Taxes (DGT) Indonesia to achieve tax national revenue targeted and increase voluntary compliance. One cause of taxpayer?s compliance is the probability of being audited. The higher taxpayer?s probability is audited, the higher of non-compliance will be detected. To ensure that taxpayer?s probability of being audited is high, DGT should enlarge the scope of audit or audit coverage ratio. This study uses qualitative approach and analyzes the factor that cause audit coverage ratio in Indonesia is low, and primary sector that should become the focus of tax audit. The result of this research indicates that low of audit coverage ratio because of the selection of taxpayer?s that has less risk-based assessment and less potential revenue

;Tax audit as one of the law enforcements is conducted by Directorate General of Taxes (DGT) Indonesia to achieve tax national revenue targeted and increase voluntary compliance. One cause of taxpayer?s compliance is the probability of being audited. The higher taxpayer?s probability is audited, the higher of non-compliance will be detected. To ensure that taxpayer?s probability of being audited is high, DGT should enlarge the scope of audit or audit coverage ratio. This study uses qualitative approach and analyzes the factor that cause audit coverage ratio in Indonesia is low, and primary sector that should become the focus of tax audit. The result of this research indicates that low of audit coverage ratio because of the selection of taxpayer?s that has less risk-based assessment and less potential revenue

;Tax audit as one of the law enforcements is conducted by Directorate General of Taxes (DGT) Indonesia to achieve tax national revenue targeted and increase voluntary compliance. One cause of taxpayer?s compliance is the probability of being audited. The higher taxpayer?s probability is audited, the higher of non-compliance will be detected. To ensure that taxpayer?s probability of being audited is high, DGT should enlarge the scope of audit or audit coverage ratio. This study uses qualitative approach and analyzes the factor that cause audit coverage ratio in Indonesia is low, and primary sector that should become the focus of tax audit. The result of this research indicates that low of audit coverage ratio because of the selection of taxpayer?s that has less risk-based assessment and less potential revenue

;Tax audit as one of the law enforcements is conducted by Directorate General of Taxes (DGT) Indonesia to achieve tax national revenue targeted and increase voluntary compliance. One cause of taxpayer?s compliance is the probability of being audited. The higher taxpayer?s probability is audited, the higher of non-compliance will be detected. To ensure that taxpayer?s probability of being audited is high, DGT should enlarge the scope of audit or audit coverage ratio. This study uses qualitative approach and analyzes the factor that cause audit coverage ratio in Indonesia is low, and primary sector that should become the focus of tax audit. The result of this research indicates that low of audit coverage ratio because of the selection of taxpayer?s that has less risk-based assessment and less potential revenue

, Tax audit as one of the law enforcements is conducted by Directorate General of Taxes (DGT) Indonesia to achieve tax national revenue targeted and increase voluntary compliance. One cause of taxpayer’s compliance is the probability of being audited. The higher taxpayer’s probability is audited, the higher of non-compliance will be detected. To ensure that taxpayer’s probability of being audited is high, DGT should enlarge the scope of audit or audit coverage ratio. This study uses qualitative approach and analyzes the factor that cause audit coverage ratio in Indonesia is low, and primary sector that should become the focus of tax audit. The result of this research indicates that low of audit coverage ratio because of the selection of taxpayer’s that has less risk-based assessment and less potential revenue

]"