Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perang sipil yang terjadi di Afrika Barat, khususnya Liberia dan Sierra-Leone berlangsung pada 1989 hingga 1997. Perang ini terjadi karena adanya kecemburuan sosial antarkelompok, khususnya kelompok-kelompok etnis. Salah satu novel yang dilatarbelakangi oleh peristiwa tersebut adalah novel Allah n’est pas Obligé yang merupakan novel keempat karya salah satu penulis frankofon yang berasal dari Pantai Gading, Ahmadou Kourouma. Novel ini menceritakan petualangan tokoh Birahima selama perang sipil yang terjadi di Afrika Barat, tepatnya di Liberia dan Sierra Leone serta kondisi kehidupan masyarakat Afrika Barat ketika terjadi penindasan yang dilakukan oleh beberapa petinggi negara dan kelompok serdadu anak atau enfants-soldats. Artikel ini membahas politik identitas yang ditampilkan di dalam novel tersebut. Dengan metode kualitatif, penelitian ini menggunakan teori naratif teks Roland Barthes untuk membedah struktur novel serta diperdalam dengan konsep politik identitas milik Kwame Anthony Appiah (2006). Hasil penelitian menunjukkan terdapat tiga cara politik identitas yang digunakan di dalam novel sebagai alat untuk mendapatkan kekuasaan dan berpengaruh pada dinamika pergerakan tokoh di dalam novel. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa politik identitas di dalam novel ini terjadi dalam dua kelompok, yaitu kelompok antaretnis yang berbeda dan kelompok antaretnis yang sama.

---

Civil wars that occurred in West Africa, especially Liberia and Sierra-Leone, took place from 1989 to 1997. These wars occurred because of social jealousy between groups, especially ethnic groups. The identity politics strategy was then used in the war. One of the novels based on this event is the novel Allah n'est pas Obligé which is the fourth novel by one of the francophone writers from Ivory Coast, Ahmadou Kourouma. This novel tells the adventures of the character Birahima while being a child soldier in the civil war that occurred in West Africa, specifically in Liberia and Sierra Leone and tells the living conditions of the people of West Africa when there was a civil war and oppression carried out by several state officials and groups of child soldiers or enfants-soldats. This article discusses the identity politics shown in the novel. With a qualitative method, this study uses Roland Barthes' narrative text theory to dissect the structure of the novel and is deepened by Kwame Anthony Appiah's concept of identity politics (2006). The results show that there are three ways of identity politics that are used in the novel as a tool to gain power and influence the dynamics of the movement of the characters in the novel. This study also reveals that identity politics in this novel occurs in two groups, namely different inter-ethnic groups and the same inter-ethnic group.

"

"Perang sipil yang terjadi di Afrika Barat, khususnya Liberia dan Sierra-Leone berlangsung pada 1989 hingga 1997. Perang ini terjadi karena adanya kecemburuan sosial antarkelompok, khususnya kelompok-kelompok etnis. Salah satu novel yang dilatarbelakangi oleh peristiwa tersebut adalah novel Allah n’est pas Obligé yang merupakan novel keempat karya salah satu penulis frankofon yang berasal dari Pantai Gading, Ahmadou Kourouma. Novel ini menceritakan petualangan tokoh Birahima selama perang sipil yang terjadi di Afrika Barat, tepatnya di Liberia dan Sierra Leone serta kondisi kehidupan masyarakat Afrika Barat ketika terjadi penindasan yang dilakukan oleh beberapa petinggi negara dan kelompok serdadu anak atau enfants-soldats. Artikel ini membahas politik identitas yang ditampilkan di dalam novel tersebut. Dengan metode kualitatif, penelitian ini menggunakan teori naratif teks Roland Barthes untuk membedah struktur novel serta diperdalam dengan konsep politik identitas milik Kwame Anthony Appiah (2006). Hasil penelitian menunjukkan terdapat tiga cara politik identitas yang digunakan di dalam novel sebagai alat untuk mendapatkan kekuasaan dan berpengaruh pada dinamika pergerakan tokoh di dalam novel. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa politik identitas di dalam novel ini terjadi dalam dua kelompok, yaitu kelompok antaretnis yang berbeda dan kelompok antaretnis yang sama.

---

Civil wars that occurred in West Africa, especially Liberia and Sierra-Leone, took place from 1989 to 1997. These wars occurred because of social jealousy between groups, especially ethnic groups. The identity politics strategy was then used in the war. One of the novels based on this event is the novel Allah n'est pas Obligé which is the fourth novel by one of the francophone writers from Ivory Coast, Ahmadou Kourouma. This novel tells the adventures of the character Birahima while being a child soldier in the civil war that occurred in West Africa, specifically in Liberia and Sierra Leone and tells the living conditions of the people of West Africa when there was a civil war and oppression carried out by several state officials and groups of child soldiers or enfants-soldats. This article discusses the identity politics shown in the novel. With a qualitative method, this study uses Roland Barthes' narrative text theory to dissect the structure of the novel and is deepened by Kwame Anthony Appiah's concept of identity politics (2006). The results show that there are three ways of identity politics that are used in the novel as a tool to gain power and influence the dynamics of the movement of the characters in the novel. This study also reveals that identity politics in this novel occurs in two groups, namely different inter-ethnic groups and the same inter-ethnic group. "

"ABSTRAKNovel Allah Pas Oblige adalah novel keempat karya penulis frankofon Afrika, Ahmadou Kourouma. Novel ini bercerita tentang kondisi kehidupan masyarakat Afrika Barat ketika terjadi perang tribal dan penindasan rakyat sipil oleh kelompok serdadu anak atau enfants-soldats terhadap rakyat sipil. Penelitian ini mengkaji relasi kuasa yang melibatkanpemimpin masyarakat dan rakyat sipil dengan menggunakan konsep relasi kuasa Michel Foucault dan memaparkan kondisi kehidupan masyarakat Afrika Barat saat perang tribal. Hasil penelitian menunjukkan adanya empat bentuk relasi kuasa dalam novel ini, bentuk-bentuk itu antara lain relasi kuasa atas tubuh, pemikiran, wacana, dan disiplin. Penelitian ini juga membuktikan bahwa terdapat banyak petinggi negara di Afrika yang memanfaatkan keluguan anak-anak untuk merampas kekayaan negara. Tidak hanya itu, mereka juga mencuci otak anak-anak tersebut agar mau menjadi enfants-soldats dan melakukan tindakan yang tidak pantas untuk dilakukan oleh anak kecil, seperti merampok, memperkosa, dan membunuh. Peperangan, keculasan, kerakusan, dan kehancuran ini merupakan suatu ironi yang terjadi di Afrika.

---

ABSTRACTAllah N rsquo;est Pas Oblige is the fourth novel, written by the African Francophone author, Ahmadou Kourouma. This novel unveils the story about the people rsquo;s live condition in Western Africa during the tribal war and the massacre by child soldiers or known as enfants-soldats towards the civilians. This research analyzes the power relation that concerns the people rsquo;s leaders and civilians using Michel Foucault rsquo;s theory of power relations and showing the life conditions of Western Africans during the tribal war. The result of this research indicates the presence of four types of power relations in this novel, which are as follows: power relation over body, thoughts, knowledge, and discipline. This research also proves that several leaders in Africa take advantage of the children rsquo;s innocence to rob the country rsquo;s wealth. Furthermore, they also brainwash the children to become enfants-soldats and to do things that are not meant for young children, such as robbing, raping and murdering. Wars, fraud, gluttony and this destruction is an irony that happens in Africa."

"Keluarnya Britania Raya dari Uni Eropa (Brexit) menjadi salah satu kasus dari rentetan gelombang populisme global yang banyak dikaji oleh akademisi lintas disiplin, terutama ilmu sosial, politik dan budaya. Bila ditelaah melalui perspektif Ilmu Hubungan Internasional, Brexit menjadi salah satu studi kasus yang berhasil menunjukkan signifikansi berbagai bentuk wacana politik identitas dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara. Merujuk pada gambaran besar tersebut, penelitian ini bertujuan untuk meninjau literatur-literatur akademik yang membahas mengenai wacana politik identitas dalam Brexit. Adapun jenis literatur yang digunakan berupa berupa berupa artikel jurnal, buku dan bab dalam buku akademik. Tulisan ini adalah tinjauan literatur akademik yang menggunakan metode pengorganisasian taksonomi dengan cakupan 33 literatur akademik terakreditasi yang dikelompokkan ke dalam empat tema besar, yakni (1) Tinjauan Historis Hubungan Britania Raya dengan Eropa, (2) Aktor yang Berperan dalam Reproduksi Wacana Politik Identitas, (3) Ragam Bentuk Wacana Politik Identitas yang Muncul, dan (4) Interseksi Wacana Politik Identitas dengan Faktor Sosio-Ekonomi. Penulis menemukan bahwa faktor historis dan kejayaan masa lalu membuat independensi dan kepemimpinan yang kuat menjadi satu identitas yang berupaya dipertahankan dan Brexit merupakan upaya Britania Raya untuk dapat keluar dari tekanan Uni Eropa yang dianggap membahayakan dua hal tersebut. Pada akhirnya tulisan ini melahirkan sebuah kesimpulan, yakni ragam wacana politik identitas yang terus berkembang nantinya sangat didorong oleh kompleksitas domestik sebagai hasil dari interaksi antara aktor di tingkat elit dan di tingkat publik dalam menginterpretasikan tekanan di tingkat internasional. Kuatnya nuansa historis dalam mendorong praktik politik identitas dalam Brexit pada akhirnya membuat Brexit menjadi satu manifestasi tersendiri di mana faktor identitas mampu melampaui perhitungan rasional, terutama dalam aspek ekonomi.

---

The exit of the United Kingdom from the European Union (Brexit) is one of the cases of a series of waves of global populism which has been widely studied by academics across disciplines, especially social, political and cultural sciences. When examined through the perspective of International Relations, Brexit is one of the case studies that successfully demonstrates the significance of various forms of identity political discourse in influencing a country's foreign policy. Referring to this big picture, this study aims to review academic literature that discusses the discourse of identity politics in Brexit. The type of literature used is in the form of journal articles, books and chapters in academic books. This paper is a review of academic literature that uses a taxonomic organization method covering 33 accredited academic literature which are grouped into four major themes, namely (1) Historical Review of the Relations between Great Britain and Europe, (2) Actors Playing a Role in the Reproduction of Identity Political Discourse, (3) Various Forms of Identity Political Discourse Appears, and (4) Intersection of Identity Political Discourse with Socio-Economic Factors. The author finds that historical factors and past glories have made the identity as a nation with independence and strong leadership is necessary to be maintained. Brexit is an attempt by the United Kingdom to get out of European Union pressure which is considered dangerous to these two elements. In the end, this paper gives birth to a conclusion, namely that the variety of identity politics discourse that continues to develop are strongly driven by domestic complexities as a result of interactions between actors at the elite level and at the public level in interpreting pressures at the international level. The strong historical overtones in encouraging the practice of identity politics in Brexit ultimately emphasize Brexit as a manifestation in which the identity factor was able to go beyond rational calculations, especially in the economic aspect."

"Pilkada DKI Jakarta 2017 diwarnai dengan pertarungan dari kandidat pemimpin yang tidak hanya membawa isu program kerja saja, melainkan juga isu agama dan etnisitas. Isu agama dan etnisitas tersebut dipolitisasi menjadi sebuah politik identitas dengan tujuan mendapat dukungan dari komunitas. Dalam hal ini, media berperan untuk mempopulerkan politik identitas melalui pemberitaannya tentang Pilkada DKI Jakarta 2017. Politik identitas itu sendiri dapat meningkatkan collective effervescence suatu komunitas dan memperkuat sikap othering terhadap kelompok luar. Panjimas.com merupakan salah satu media daring Islam yang menggambarkan Pilkada DKI Jakarta 2017 dengan politik identitas. Tulisan ini ditujukan untuk melihat bagaimana Panjimas.com sebagai media daring Islam menggambarkan Pilkada DKI Jakarta dengan politik identitas.

---

DKI Jakarta election contains the battle of candidates who not only bring the issue of work programs, but also issues of religion and ethnicity. The issue of religion and ethnicity was politicized into an identity politics with the aim of gaining support from the community. In this case, the media has a role to popularize identity politics through its news report about the DKI Jakarta Election. The politics of identity itself can increase collective effervescence of a community and strengthen othering attitudes towards outside groups. Panjimas.com is one of the online Islamic media that reports about the election with identity politics. This paper aims to see how Panjimas.com as an online Islamic media portrays the Jakarta Election with identity politics."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas topik utama tentang persoalan dalam keberagaman yang ada di Indonesia. Persoalanyang ada dalam keberagaman ini memiliki implikasi langsung terhadap kehidupan masyarakat. Implikasi darikondisi tersebut bisa dalam bentuk yang positif atau pun negatif. Dalam penelitian ini, saya mencoba untukmenyelesaikan implikasi langsung yang bentuknya negatif. Bentuk negatif yang mewujud dalam bentuk konflik.Konflik identitas antar komunitas dalam keberagaman menjadi sangat potensial. Pada penelitian ini sayamenggunakan konsep rekognisi dari Taylor sebagai alat untuk melegitimasi. Lalu mempromosikan politikidentitas Indonesia sebagai identitas yang mengakomodir berbagai keberagaman identitas komunitas yang ada.Kemudian saya menggunakan rekognisi untuk melegitimasi politik identitas Indonesia. Dengan demikian politikidentitas Indonesia yang telah dilegitimasi menjadi sebuah upaya yang rasional untuk mengakomodir persoalankonflik perbedaan identitas komunitas dalam keberagaman.

---

ABSTRACTThis research discusses a main topic about issues within diversity in Indonesia. The issues within diversity has adirect implication towards societys life. The implication of the condition could be in a positive or even negativeform. In this research, I am trying to finish the direct implication in a negative form. The negative is created in aconflict form. Identity conflict in diversity amongst communities becomes very potential. In this research, I amusing a recognition concept by Taylor as the tool for legitimating. Then promoting the politics of Indonesiaidentity as the identity that accomodates the diversity of identity amongst communities that exist. Afterwards, Iam using the recognition to legitimate the politics of Indonesia identity. Therefore, the politics of Indonesianidentity which has been legitimated becomes a rational attempt to accomodate the conflict of different identityamongst communities in the diversity."

"Penelitian ini membahas dinamika politik identitas dan persepsi sense of place masyarakat di Kelurahan Petamburan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan mengelaborasi landasan teori sense of place, konsep sistem religi dan kategorisasi politik identitas. Hasil penelitian ditemukan politik identitas di Petamburan dipengaruhi oleh sistem religi masyarakat terkait sistem keyakinan, sistem upacara keagamaan dan penganut keagamaan yang kuat. Kultur masyarakat yang religius membuat pimpinan keagamaan mendapatkan peran dominan dalam penyebaran pandangan politik keagamaan di Petamburan. Faktor pendukung lainnya persepsi sebagai pihak yang terdampak secara langsung dari kebijakan BP terkait aturan hewan kurban dan digencarkannya program pembangunan rumah susun yang menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Dua faktor tersebut menumbuhkan emosi keagamaan yang mengarah ke politik identitas. Selanjutnya, dimensi sense of place masyarakat di Kelurahan Petamburan merasakan adanya sense of place dengan faktor yang paling dominan adalah place attachment, place dependence dan place identity. Sense of place yang dirasakan para informan sangat kuat yang membuat mereka memilih untuk tetap bermukim di Petamburan.

---

This research discusses the dynamics of identity politics and perceptions of the sense of place community in Petamburan Village. The research method used is descriptive qualitative by elaborating the theoretical basis sense of place, the concept of a religious system, and the categorization of identity politics. The results of the study found that identity politics in Petamburan was influenced by the community's religious system related to belief systems, religious ceremonial systems, and strong religious adherents. The religious culture of society makes religious leaders get a dominant role in spreading religious-political views in Petamburan. Another supporting factor is the perception of being a party directly affected by BP's policy regarding the rules for sacrificial animals and the intensification of the apartment development program which has raised public concern. These two factors foster religious emotions that lead to identity politics. Next, dimensions of sense of place The people in the Petamburan Village feel this sense of place with the most dominant factor being place attachment, place dependence, and place identity. The sense of place that the informants felt was very strong which made them choose to stay in Petamburan."

"Tesis ini menganalisa tentang proses media membingkai sebuah isu terkait politik identitas, dikaitkan dengan pernyataan Anies Baswedan dalam forum diskusi dengan pemimpin redaksi media massa di Surabaya, Jawa Timur yang menyatakan bahwa politik identitas merupakan praktik yang tak terhindarkan. Metode analisis menggunakan analisis framing Robert N Entman pada tayangan program Dua Arah Kompas Tv :  Episode “Politik Identitas, Jadi Jalan Pintas?” yang disiarkan secara live streaming melalui kanal Youtube Kompas TV. Peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Unit observasi  yang telah dipilih diteliti  dengan menggunakan Analisis Framing Robert N Entman sebagai pisau analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan pembingkaian yang dilakukan oleh Kompas TV pada channel Youtube telah sesuai dengan ideologi yang dianut, serta isu politik identitas dikonstruksi dengan nada negatif dan membentuk persepsi negatif kepada audiens. Dibentuk opini sebagai solusi dari isu tersebut, yaitu didorong untuk berkomitmen pada adu gagasan antar aktor politik yang mengikuti kontestasi politik.

---

The thesis analyzes the media process of framing an issue related to identity politics, linked to Anies Baswedan's statement in a discussion forum with the chief editor of mass media in Surabaya, East Java, which stated that identity politics is an unavoidable practice. The analysis method uses Robert N Entman's framing analysis on Dua Arah Kompas Tv : Episode "Politik Identitas, Jadi Jalan Pintas?" which was broadcast via live streaming on the Kompas TV YouTube channel. Researchers used a qualitative research approach with descriptive methods. The selected observation units were examined using Robert N Entman's Framing Analysis as an analytical tool. The results of this research show that the framing carried out by Kompas TV’s YouTube channel is in accordance with the ideology adhered to, and the issue of identity politics is constructed in a negative tone and creates negative perceptions for the audience. Opinions are formed as a solution to the issue, namely being encouraged to commit to a battle of ideas between political actors participating in political contestation."

"Tesis ini menganalisa konstruksi identitas etnis Simalungun pada proses pemekaran Kabupaten Simalungun tahun 2002 sampai 2014. Tesis ini mempertanyakan bagaimana etnis Simalungun bereaksi atas upaya pemekaran Kabupaten Simalungun sebagai suatu fenomena yang muncul pasca runtuhnya Orde Baru, dimana melalui desentralisasi dan otonomi daerah terbuka peluang bagi daerah untuk membentuk daerah otonomi baru. Etnis Simalungun menolak pemekaran yang kemudian mendorong etnis Simalungun untuk melakukan konstruksi identitas dimana hal itu dapat dipandang sebagai salah satu strategi politik identitas etnis Simalungun. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu (1) tokoh Simalungun yang mendukung pemekaran (2) tokoh Simalungun yang menolak pemekaran dan (3) seorang budayawan Simalungun. Tesis ini menggunakan konsep identitas kelompok dan politik identitas yang dipaparkan oleh Manuel Castells (2010). Hasil analisa dari tesis ini menunjukkan bahwa konstruksi identitas etnis Simalungun muncul karena adanya potensi kerugian kultural dan ekonomi yang akan etnis Simalungun alami apabila Kabupaten Simalungun dimekarkan. Dimana apabila dilihat dari sejarah panjang dinamika pergulatan identitas etnis Simalungun dalam jangka waktu 100 tahun terakhir yang membuat etnis Simalungun selalu dalam rebutan pengaruh yang datang dari luar dirinya (pendatang) dan hal itu menimbulkan ?kegamangan‟ bagi orang Simalungun akan masa depannya di tanah leluhurnya sendiri. Dan ditemukan juga adanya potensi konflik akibat penerapan politik identitas pada proses pemekaran Kabupaten Simalungun.

---

This thesis analyzes the construction of ethnic Simalungun identities in the process of expansion Simalungun (2002 to 2014). This study questioned how ethnic Simalungun react on expansion efforts Simalungun as a phenomenon which is arise after the collapse of the New Order, which through decentralization and regional autonomy is an opportunity for regions to form a new regional outonomy. Ethnic Simalungun reject the expansion then pushed them to construct its identity where it can be seen as one strategy of political identity of ethnic Simalungun.

This qualitative study using interviews, observation, and documentation. Informants this study consisted of three (3) members, namely (1) Simalungun figure that supports the division (2) Simalungun figures who reject division, and (3) a humanist Simalungun. This thesis uses the concept of group identity and identity politics were presented by Manuel Castells (2010).

Results of analysis of this thesis shows that the construction of ethnic identities Simalungun arise because of the cultural and economic potential losses that will be experienced when Simalungun divided. Wherein when seen from a long history of ethnic identity Simalungun struggle dynamics within the last 100 years that makes ethnic Simalungun always in a struggle influences coming from outside himself (immigrants) and it gives rise to 'uncertainty' for people Simalungun his future in his own ancestral land. And there is also the potential for conflict as a result of the application of identity politics in the process of expansion Simalungun."

"Konflik antar kelompok berpotensi menjadi ancaman menjelang Pilpres 2024, terutama ketika menggunakan politik identitas. Politik identitas digunakan oleh Komunitas Islam Wahabi sebagaimana kemudian memuncak dalam kasus Penghinaan Makam TGH Ali Batu di Lotim. Peneliti ingin mengidentifikasi dan menganalisis potensi ancaman yang muncul akibat politiik identitas yang terjadi. Salah satunya yaitu konflik yang terjadi antara kelompok masyarakat Adat dengan kelompok Islam Wahabi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi atau memetakan konflik yang terjadi serta menganalisis potensi ancaman pada ketahanan nasional.Penelitian ini menggunakan konsep politik identitas dan konflik serta ancaman dan ketahanan nasional. Sementara Pendekatan dalam penelitian adalah kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan studi dokumen. Wawancara dilakukan pada pemuka adat dan agama setempat dan pemangku kepentingan yang menangani konflik serta dilengkapi dengan data dari informan yang menangani konflik.Temuan menunjukkan bahwa perbedaan pemahaman terjadi diakibatkan oleh Komunitas Islam Wahabi yang secara terstruktur dan sistematik melakukan dakwah pemurnian Islam yang menolak keberadaan ritual tradisi dan adat seperti selametan, ziarah kubur, dll. Dakwah dilakukan disertai dengan tindakan mengolok-olok kebiasaan tersebut.Konflik yang berulangkali terjadi membutuhkan pendekatan yang tidak hanya bersifat sosio-kultural, melainkan juga pendekatan berupa regulasi yang dapat mencegah penetrasi secara kelembagaan dari Komunitas Islam Wahabi.

---

Conflict between groups has the potential to become a threat ahead of the 2024 presidential election, especially when using identity politics. Identity politics was used by the Wahhabi Islamic Community as later culminated in the case of the Humiliation of the Tomb of TGH Ali Batu in Lotim. Researchers want to identify and analyze potential threats that arise due to identity politics that occur. One of them is the conflict between the Indigenous people group and the Wahhabi Islam group. This study aims to identify or map conflicts that occur and analyze potential threats to national security.

This study uses the concepts of identity politics and conflict as well as threats and national security. While the approach in research is qualitative with case study method. Data collection techniques used are interviews, observation and document study. Interviews were conducted with local traditional and religious leaders and stakeholders who handle conflicts and are complemented by data from informants who handle conflicts.

The findings show that the difference in understanding occurs is caused by the Wahhabi Islamic Community which is structured and systematic in carrying out Islamic purification da'wah which rejects the existence of traditional and customary rituals such as salvation, pilgrimage to the grave, etc. Da'wah is carried out accompanied by making fun of these habits.

Conflicts that occur repeatedly require an approach that is not only socio-cultural in nature, but also an approach in the form of regulations that can prevent institutional penetration of the Wahhabi Islamic Community."