Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penyalahgunaan keadaan merupakan alasan pembatalan perjanjian yang belum diatur dalam perundangan Indonesia namun sudah dikenal melalui doktrin dan yurisprudensi. Di Belanda, negara yang menganut sistem hukum yang sama dengan Indonesia, dengan lahirnya Nieuw Burgerlijk Wetboek, telah mengatur penyalahgunaan keadaan dalam perundangannya. Namun, ajaran ini pada awalnya bukan berasal dari sistem hukum civil law, melainkan melalui paham equity dalam sistem hukum common law. Singapura, yang menganut sistem hukum tersebut, juga telah mengatur mengenai penyalahgunaan keadaan dalam perundangannya. Penelitian ini bermaksud untuk membandingkan bagaimana perkembangan penyalahgunaan keadaan dalam hukum perjanjian negara Indonesia dan Singapura.

---

Undue influence is the vitiating factor on contract that has not been regulated in Indonesian legislation but has been recognized through doctrine and jurisprudence. In Netherlands, a country with the same legal system as Indonesia, through the birth of Nieuw Burgerlijk Wetboek, has regulated undue influence in its legislation. However, the doctrine of undue influence was not originally derived from the civil law system, but through the notion of equity in the common law legal system. Singapore, which adheres to common law system, has also regulated undue influence in its legislation. This study intends to compare the development of undue influence in contract law in Indonesia and Singapore."

"Doktrin penyalahgunaan keadaan adalah salah satu doktrin sebagai alasan pembatalan perjanjian. Meskipun doktrin ini sudah sering dipergunakan oleh Majelis Hakim di Indonesia, hingga saat ini belum ada pengaturannya pada hukum positif Indonesia. Doktrin penyalahgunaan keadaan di Indonesia ini berasal dari ajaran di sistem hukum common law.Amerika Serikat sebagai negara dengan sistem hukum common law memiliki doktrin penyalahgunaan keadaan yang disebut dengan undue influence. Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan penyalahgunaan keadaan yang ada di Indonesia dan Amerika Serikat.

---

The doctrine of undue influence is one of the doctrines used as a reason for canceling agreements. Even though this doctrine has often been used by the Panel of Judges in Indonesia, until now there has been no regulation on Indonesian positive law. The doctrine of abuse of circumstances in Indonesia originates from teachings in the common law legal system. The United States as a country with a common law legal system also has the doctrine of undue influence. The purpose of this research is to compare the the doctrince of abuse of circumstances that exists in Indonesia and doctrine of undue influence in America."

"Tuntutan masyarakat di bidang hukum perjanjian semakin meningkat, KUHPer tidak dapat memenuhi segala kebutuhan masyarakat akan perjanjian saat ini. Belanda telah mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam hukum perjanjian dengan dibuatnya Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW). Dalam hal pembatalan perjanjian, Belanda telah mencantumkan ajaran penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) ke dalam NBW (Artikel 3:44 lid 1 NBW). Dicantumkannya ketentuan penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) ke dalam NBW sedikit banyak dilatar belakangi pertimbangan hukum dalam berbagai putusan hakim di Belanda. Di dalam hal seorang Hakim menemukan adanya keadaan yang bertentangan dengan kebiasaan, maka sering ditemukan putusan Hakim yang membatalkan perjanjian itu untuk seluruhnya atau sebagian. Ternyata pertimbangan-pertimbangan Hakim tidaklah didasarkan pada salah satu alasan pembatalan perjanjian, yaitu cacat kehendak klasik (pasal 1321 KUHPer) berupa kesesatan, paksaan dan penipuan. Praktek peradilan di Indonesia sebenarnya telah menerapkan ajaran "misbruik van omstandigheden" ini meskipun sangat terbatas . Keputusan hakim amat dipengaruhi oleh "rasa kadilan" menurut hatinya yang diolah bersama-sama dengan ilmu yang didapat dari pendidikan formal maupun pengamatannya dalam masyarakat. Dengan menggunakan metode penelitian yang didasarkan pada literatur-literatur, serta pustaka lain yang berkaitan dengan hukum perjanjian pada umumnya dan pembatalan perjanjian menurut NBW pada khususnya, juga mewawancarai pihak-pihak yang menguasai bahan penelitian ini, diharapkan penulisan ini dapat berguna untuk menambah wawasan bagi para pembacanya dan dapat memperkaya perbendaharaan hukum di negara kita."

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan doktrin penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) sebagai alasan pembatalan perjanjian karena cacat kehendak diluar ketentuan Pasal 1321 KUHPerdata di Indonesia melalui putusan-putusan pengadilan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif, yaitu data yang penulis dapatkan melalui studi pustaka. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menerima maupun menolak penerapan doktrin penyalahgunaan keadaan dalam memutus perkara yang didalamnya terdapat penyalahgunaan keadaan. Berdasarkan hasil penelitian penulis, penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan perjanjian di Indonesia sebenarnya telah dikenal dan diterapkan di dalam berbagai putusan pengadilan Indonesia. Terkait adanya inkonsistensi hakim dalam menerima maupun menolak penerapan doktrin penyalahgunaan keadaan, sebenarnya diakibatkan oleh belum seragamnya pengetahuan hakim Indonesia terkait akibat dari adanya penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) sebagai alasan pembatalan perjanjian selain yang telah diatur dalam KUH Perdata.

---

In Indonesian Law, one of reasons why a contract can be voided is when the contract was made because of the existence of threat, oversight or fraud as regulated in Article 1321 Indonesian Civil Code. But, nowadays, abuse of circumstances doctrine as one of the reason for annulment of contract is known through court verdicts. Although it is known from court verdicts, the knowledge of this doctrine is very distinct and caused inconsistency court verdicts while ajudicating cases related to abuse of circumstances. The main matter of this thesis are how are the judgement of the judge in accepting or rejecting the implementation of abuse of circumstances while ajudicating cases which have abuse of circumstances in it. Based on the research, in Indonesia, abuse of circumstances is already known and used as the reason for annulment of contract in many of Indonesian Court Verdicts. Related to inconsistencies of the judges in accepting or rejecting the implementation of abuse of circumstances, actually caused by no similarity in judge`s knowledge about abuse of circumstances (misbruik van omstandigheden) as one of the reason for annulment of contract other than those that are regulated in Indonesian Civil Code (KUHPerdata)."

"Penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) merupakan salah satu alasan tidak sahnya perjanjian karena timbulnya cacat kehendak yang dikenal dalam hukum perdata Indonesia berdasarkan doktrin dan yurisprudensi. Penyalahgunaan keadaan ini hadir sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang lemah karena adanya ketidakseimbangan kedudukan para pihak dalam perjanjian baik secara ekonomis maupun psikologis. Dalam hal suatu perjanjian jual beli, seringkali para pihak tidak sepakat terkait hal pokok perjanjian yakni barang maupun harga. Terlebih, pada perjanjian jual beli dengan surat di bawah tangan tentu sangat rawan mengandung klausul-klausul yang sebenarnya bukan berasal dari kehendak bebas para pihak atau terjadi suatu cacat kehendak. Penyebab terjadinya cacat kehendak tersebut salah satunya karena penyalahgunaan keadaan. Oleh karena itu, penelitian dengan metode yuridis normatif ini akan menelaah mengenai dasar pertimbangan hukum majelis hakim di pengadilan dalam mengimplementasikan maupun menolak doktrin tersebut ketika mengadili perkara jual beli dengan surat di bawah tangan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu majelis hakim kekurangan pertimbangan hukum (onvoldoende gemotiveerd) sebagai dasar pengimplementasian maupun penolakan terhadap doktrin penyalahgunaan keadaan sehingga putusan-putusannya tidak dapat dipertahankan.

---

Undue influence (misbruik van omstandigheden) is one of the reasons for the invalidity of an agreement due to a defective will known in Indonesian civil law based on doctrine and jurisprudence. This undue influence is present as a form of legal protection for weak parties because of the imbalanced position of the parties to the agreement both economically and psychologically. In the case of a sale and purchase agreement, often the parties disagree on the subject matter of the agreement, namely regarding the goods and prices. Moreover, the sale and purchase agreement with privately made letters is certainly very prone to contain clauses that are not actually derived from the free will of the parties or there is a defective will. One of the causes of defective will is due to undue influence. Therefore, this research using the normative juridical method will examine the basis for the legal considerations of the judges in court in implementing or rejecting the doctrine when adjudicating cases of sale and purchase with privately made letters. The conclusion of this research is that the panel of judges lacked legal considerations (onvoldoende gemotiveerd) as a basis for implementing or rejecting the doctrine of undue influence so that their decisions could not be sustained."

"Skripsi ini membahas adanya penyalahgunaan keadaan (Misbruik van Omstandigheden) yang dilakukan PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) terhadap PT Natrindo Telepon Seluler (NTS) dalam pembuatan Perjanjian Kerjasama Interkoneksi. Telkomsel merupakan pemain lama yang memiliki jaringan mapan sedangkan NTS adalah pemain baru dalam pasar telekomunikasi seluler. Pemain baru butuh untuk berintekoneksi dengan pemain lama agar dapat bersaing. Keunggulan ekonomis tersebut dimanfaatkan Telkomsel untuk menyertakan klausul penetapan harga dalam Perjanjian Kerjasama Interkoneksi yang dapat merugikan NTS. Perjanjian tersebut menjadi cacat karena adanya ketidakseimbangan dalam menentukan klausul sehingga dapat dibatalkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menggunakan data sekunder ditambah hasil wawancara.

---

The focus of this research is the presumption of undue influence (Misbruik van Omstandigheden) in the making of Interconnection Contract by and between PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) and PT Natrindo Telepon Seluler (NTS). Telkomsel is an incumbent operator in telecommunication cellular industy with well established network and NTS is an new entrant operator. New entrant need to interconnect with incumbent network. Therefore, Telkomsel takes advantage of a position of economics power over NTS to determine price fixing clause. The contract becomes voidable because there is inequality of bargaining position in the making of contract. This research use normative juridist method and use socondary data and also extended with interview result."

"Tesis ini membahas tentang ajaran Penyalahgunaan Keadaan sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian dalam Hukum Perjanjian di Indonesia. Meskipun tidak diatur dalam sebuah hukum positif, Ajaran Penyalahgunaan keadaan seringkali ditemukan dan menjadi dasar pada putusan hakim. Lalu bagaimana pengaturan ajaran penyalahgunaan keadaan dalam sistem hukum Indonesia? Tesis ini akan dibahas dengan menggunakan metode penelitian hukum normative dengan analisa norma-norma hukum yang berlaku, yang terdapat dalam peraturan perundangundangan dan juga dalam berbagai putusan pengadilan. Bahwa dalam Sistem Hukum Indonesia, khususnya dalam peraturan perundangan, tidak dikenal adanya ajaran ataupun adanya pengaturan mengenai Penyalahgunaan Keadaan, yakni sebagai alasan pembatalan perjanjian karena adanya cacat kehendak salah satu pihak dalam membuat suatu perjanjian. Hukum Positif Perjanjian di Indonesia. Namun dalam memutus sebuah perkara, Hakim dapat menemukan hukum dengan didasarkan adanya ajaran hukum yang berkembang, dalam hal ini, Hakim menggunakan ajaran penyalahgunaan keadaan. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan mengenai penyalahgunaan keadaan dan dengan adanya pengaturan tentang Penyalahgunaan Keadaan, maka Hakim dalam memutus dan mengadili perkara memiliki keseragaman akan syarat-syarat yang termasuk atau tergolong kepada Penyalahgunaan Keadaan.

---

This thesis discusses of Abuse of Circumstances Doctrine as a reason of the annulment of agreement in Contract Law in Indonesia. Although the doctrine not regulated, it often found in judge verdict. Then, what legal basis for the doctrine in Indonesia law system? This thesis will be discussed by using research methods to analyze the law-norms, which is found in a legislation and also in various verdict. The Indonesian law system, in particular legislation, has not been regulated the doctrine of the abuse of circumstances, hence, the reason for the annulement of the contract by a party who did not full-freely act in a contract. Yet in a matter decided, the Judge can find the law to be based legal developed, in this case, the judge uses the doctrine of abuse of circumstances. Therefore, there should be arrangements regarding abuse of the circumstances doctrine into a regulation, so the judge in the verdict and will have consistency conditions that include or belong to the abuse of circumstances."

"Dalam pembentukan suatu perjanjian, kesepakatan para pihak merupakan unsur yang mutlak untuk terjadinya suatu perjanjian. Kesepakatan ini dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalaha danya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut. Perkembangan ekonomi menuntut masyarakat untuk bersaing sehingga perjanjian yang terjadi dalam masyarakat juga semakin meningkat dan kompleks. Mengenai hal ini, KUH Perdata memfasilitasinya dengan Pasal 1338 KUH Perdata yang dikenal dengan asas kebebasan berkontrak, dimana setiap orang diberikan kebebasan untuk membuat perjanjian. Dengan adanya asas kebebasan berkontrak serta perkembangan dunia bisnis, maka diperlukan suatu upaya pelayanan yang praktis, efisien dan juga efektif. Untuk merealisasikan hal ini dibuatlah suatu perjanjian yang sifatnya standar kontrak baku . Namun dengan penggunaan kontrak baku ini menyebabkan salah satu pihak dalam perjanjian tersebut memiliki kedudukan yang lebih lemah daripada pihak lainnya. Hal ini menimbulkan permasalahan hukum karena keadaan yang tidak seimbang diantara para pihak menyebabkan pihak yang kedudukannya lebih lemah menjadi tidak bebas cacat kehendak. Dalam perkembangannya, cacat kehendak juga dapat terjadi karena adanya penyalahgunaan keadaan yang menyangkut dengan keadaan yang berperan pada saat terjadinya kontrak yang menyebabkan kehendak yang disalahgunakan menjadi tidak bebas. Berdasarkan kondisi diatas, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, yang datanya bersumber dari bahan kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa suatu kontrak baku dapat dikatakan sebagai suatu penyalahgunaan keadaan apabila memenuhi unsur-unsur dari penyalahgunaan keadaan itu sendiri, akibatnya kontrak baku tersebut dapat dimintakan pembatalannya.

---

In the formation of a treaty, the parties 39 agreement is an essential element of an agreement. This deal can happen in many ways, but the most important is the offer and acceptance of the offer. Economic development requires people to compete so that agreements that occur in society are also increasing and becoming more complex. Regarding this matter, the Civil Code facilitates it with Article 1338 which is known as the principle of freedom of contract, in which everyone is given the freedom to make agreements. With the principle of freedom of contract and the development of the business world, it is necessary a to have a form of agreement that is practical, efficient and also effective. To make this happen, a standard contract is made. However, with the use of this standard contract, one party in the agreement has a weaker position than the other. This creates a legal problem because the unbalanced state among the parties causes the weaker party to become non free defective will . In its development, defects of the will can also occur because of the abuse of circumstances that pertain to the circumstances that play a role at the time of the contract that causes the will to be abused becomes not free. Based on the above conditions, the authors conducted research using literature research methods, the data derived from literature materials. The results of this study indicate that a standard contract can be said as a abuse of circumstances if it meets the elements of the abuse of the condition itself, consequently the standard contract can be requested for cancellation."

"Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sangat berperan dalam pemenuhan kepastian, ketertiban, keadilan, dan pelindungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dalam menyelenggarakan alat bukti berupa akta otentik, oleh karenanya PPAT tidak boleh membiarkan terjadinya Cacat Kehendak dalam suatu kesepakatan yang disebabkan oleh Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) di antara para penghadap yang akhirnya merugikan salah satu penghadap. Hal ini karena akta otentik merupakan salah satu instrumen yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat yang selanjutnya sebagai alat penjamin kepastian hukum tersebut terutama dalam hal pembuktian.Hasil analisis penulis menyatakan bahwa PPAT memang memiliki batas pertanggungjawaban atas akta yang dibuat oleh kliennya, namun PPAT wajib menjunjung tinggi dasar negara dan hukum yang berlaku serta bertindak sesuai dengan makna sumpah jabatan dan kode etik untuk itu PPAT disarankan selalu mengupayakan kecermatan, ketertiban, kemandirian, dan ketidakberpihakan pada saat pembuatan Akta Jual Beli atas Tanah/Bangunan.

---

Officials of the Land Deed Maker (PPAT) are very instrumental in fulfilling certainty, order, justice and legal protection in community life in making evidence in the form of an authentic deed, therefore PPAT must not allow the occurrence of Defective Will in an agreement that caused by Undue Influence (Misbruik Van Omstandigheden) among the opponents which ultimately harms another opponent. This is because an authentic deed is one instrument that clearly determines rights and obligations of person as a legal subject in society, furthermore, as a means of ensuring legal certainty, especially in terms of proof.

The results of the analysis of the author states that PPAT does have a limit of responsibility for the deeds made by its clients, however PPAT is obliged to uphold the state base and the applicable law and acting in accordance with the meaning of the official regulation and code of ethics. For that PPAT is advised to always seek accuracy, order, independence, and impartiality while making a Deed of Sale and Purchase of Land / Building."