Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kajian ini menganalisis sikap dan kebijakan yang diambil Turki dalam berelasi dengan sekutu NATO-nya terkait permasalahan pasukan Kurdi Suriah. Tidak puas dengan sikap NATO yang mendukung pasukan Kurdi Suriah, pemerintahan Erdogan memutuskan untuk bertindak secara sepihak dan melancarkan tiga operasi militer di Suriah demi menghancurkan pasukan Kurdi Suriah. Unit Perlindungan Rakyat (YPG) dan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) merupakan kelompok milisi Kurdi di Suriah yang dianggap sebagai ancaman terorisme bagi Turki tetapi tidak bagi NATO. Kajian ini menganalisis relasi Turki-NATO melalui persepsi ancaman terhadap YPG/SDF akibat minimnya literatur yang membahas topik tersebut. Dengan menggunakan kerangka kerja analisis Oposisi Intra Aliansi dari Oya Dursun Ozkanca dan Dilema Keamanan Aliansi dari Glenn Snyder, serta metode penelitian causal-process tracing, kajian ini menemukan bahwa penyebab dari sikap oposisi Turki terhadap NATO adalah karena tidak terpenuhinya indikator komitmen dari variabel fear of entrapment. Penulis berargumen bahwa tidak terpenuhinya komitmen dari NATO/Amerika Serikat dalam menyediakan dukungan baik fisik maupun retorik, sepanjang tiga operasi militer Turki, menyebabkan fear of abandonment Turki.

---

This study analyzes the attitudes and policies taken by Turkey in dealing with its NATO allies regarding the issue of the Syrian Kurdish forces. Not satisfied with NATO's stance in favor of Syrian Kurdish forces, Erdogan‘s government decided to act unilaterally and launch three military operations in Syria to destroy Syrian Kurdish forces. The People's Protection Unit (YPG) and the Syrian Democratic Forces (SDF) are Kurdish militia groups in Syria that are considered a terrorist threat to Turkey but not to NATO. This study analyzes Turkey-NATO relations through the perceived threat to the YPG/SDF due to the lack of literature discussing this topic. By using the analytical framework of Oya Dursun Ozkanca's Intra-Alliance Opposition and Glenn Snyder's Alliance Security Dilemma, as well as the causal-process tracing research method, this study finds that the cause of Turkey's opposition towards NATO is due to the non-fulfillment of the commitment indicator from the fear of entrapment variable. The author argues that the non-fulfillment of commitments from NATO/USA in providing both physical and rhetorical support, throughout Turkey's three military operations, caused Turkey's fear of abandonment."

"Penelitian ini membahas mengenai strategi penolakan hasil pemilu Kamboja pada tahun 2013 oleh oposisi Cambodia National Rescue Party. Strategi ini dilakukan dengan cara-cara yang memicu kemarahan Cambodia People’s Partysebagai partai penguasa di Kamboja. Sehingga berdampak terhadap pelemahan oposisi Cambodia National Rescue Partyyang merupakan satu-satunya partai oposisi terbesar di Kamboja sejak pemilu 2013. Dengan menggunakan teori opposition party modesoleh Anthony King penulis melihat peristiwa yang terjadi sejak pemilu 2013 hingga menjelang pemilu 2018 sebagai konflik antara legislatif dengan eksekutif. Penelitian ini memiliki argumentasi bahwa pembubaran oposisi Cambodia National Rescue Partymenjelang pemilu 2018 merupakan tujuan utama Cambodia People’s Party dalam reaksinya menanggapi strategi penolakan hasil pemilu 2013 di Kamboja oleh oposisi Cambodia National Rescue Party.

---

This study discusses the strategy of rejecting the results of the Cambodia elections in 2013 by the opposition Cambodia National Rescue Party. This strategy was carried out in ways that sparked the anger of the Cambodia People’s Party as the ruling party in Cambodia. So it has an impact on the weakening of the Cambodia National Rescue Party opposition which is the single largest opposition party in Cambodia since the 2013 elections. Using the theory of opposition party modes by Anthony King the authors see events that took place from the 2013 elections until the 2018 elections as conflicts between the legislative and executive. This research has the argument that the dissolution of the opposition Cambodia National Rescue Party ahead of the 2018 elections is the main goal of the Cambodia People's Party in its reaction to responding to the strategy of rejecting the 2013 election results in Cambodia by the opposition Cambodia National Rescue Party."

"Penelitian tentang oposisi di Indonesia masih sedikit jumlahnya. Penelitian ini penting karena sebenarnya berbagai oposisi telah ada sejak awal Orde Baru, tetapi kebanyakan masih gagal membentuk oposisi yang kuat. Ada dua kelompok yang tetap bertahan untuk melakukan oposisi yaitu mahasiswa dan buruh. Sementara peristiwa pendudukan gedung MPR/DPR RI pada bulan Mei 1998 oleh para mahasiswa yang ikut serta menyebabkan Soeharto mundur merupakan peristiwa penting yang menarik untuk diamati. Sejauh ini belum ada penelitian mengenai gerakan mahasiswa 1998 yang berperan sebagai oposisi di Indonesia.Penelitian ini difokuskan pada gerakan mahasiswa Indonesia khususnya di Jakarta pada tahun 1998 yang melontarkan tuntutan reformasi menyeluruh atau reformasi total. Permasalahan yang diajukan mengenai tipe oposisi yang diperankan oleh gerakan mahasiswa 1998 dan faktor-faktor signifikan yang mendorong munculnya tipe oposisi tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dipinjam teori oposisi yang dikemukakan oleh Robert A. Dahl dan definisi oposisi yang dikemukakan oleh Karel van het Reve untuk melihat gerakan mahasiswa 1998 melakukan oposisi, dan tipe oposisi yang diajukan oleh H. Gordon Skilling digunakan unluk menganalisa tipe oposisi yang dilakukan gerakan mahasiswa 1998.Dengan menggunakan teknik wawancara dan studi pustaka, dikumpulkan data-data yang kemudian dianalisa dengan menggunakan analisa kualitatif. Dari analisa tersebut penulis menemukan bahwa: tipe oposisi yang dilakukan gerakan mahasiswa 1998 adalah oposisi integral dan dua faktor signifikan yang mendorong gerakan mahasiswa 1998 melakukan oposisi integral adalah (1) kegagalan pemerintah Orde Baru untuk mengatasi krisis ekonomi dan (2) kepastian terlaksananya agenda SU MPR Maret 1998."

"Tugas akhir ini membahas mengenai pola relasi antara negara dan oposisi non-sistemik dari perseteruan politik yang terjadi di Rusia dalam kurun waktu 2017 hingga 2019. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat eksplanatif. Teori contentious politics yang dipadu dengan model sumbu motivasi dan perilaku menjadi alat analisis penelitian ini yang mencoba mengkaji bagaimana perseteruan politik yang terjadi di Rusia pada tahun 2017 hingga 2019 membentuk pola relasi antara negara dan oposisi non-sistemik. Melalui pendekatan Synthetic Political Opportunity Theory (SPOT) yang berada dalam teori contentious politics, penelitian ini mengkaji secara mendalam masing-masing kekuatan negara dan oposisi non-sistemik yang diidentifikasi memiliki pengaruh dengan berlangsungnya perseteruan politik yang terjadi dan penggunaan model sumbu motivasi dan perilaku untuk mengidentifikasi pola relasi negara dan oposisi non-sistemik dari perseteruan politik tersebut.

---

This paper discusses about the pattern of relations between state and non-systemic opposition through the contentious politics that occurred in Russia in the period 2017 to 2019. This study uses qualitative methods. With the help of the broadened contentious politics theory that include motivational and behavioral axes, this research examines how the political dispute that occurred in Russia in 2017 to 2019 made patterns of relations between countries and non-systemic opposition. Through the approach of Synthetic Political Opportunity Theory (SPOT) which is in accordance with the contentious politics theory, this study examines thoroughly each power that state and non-systemic opposition had that predispose the occurrence of the dispute and the inclusion of behavioral and motivasional axes gives allows the researcher to examine and identify the relationship pattern between state and non-systemic opposition."

"Tesis ini mengkaji fenomena Partai Rakyat Demokratik pada masa Orde Baru yaitu antara tahun 1996-1998. Partai yang dimotori oleh para aktivis muda yang berani ini menjadi kekuatan yang cukup di waspadai (kalau tidak mau dikatakan ditakuti) oleh pemerintah Orde Baru yang pada masa itu berkuasa.Diakui atau tidak, PRD adalah sebuah kekuatan yang cukup solid dalam mengkritisi pemerintah, hingga tak heran bila kekuatan Orde Baru pada saat itu cenderung bersikap represif dalam menghadapi setiap aksi PRO.Penulis melihat daya kritis yang dilakukan oleh PRD sebagai sebuah aktualisasi dari gerakan demokratisasi yang semarak didengungkan oleh Indonesia yang sedang gandrung dengan reformasi. Sebagai sebuah gerakan pro demokrasi yang cukup survive ditengah himpitan dan tekanan Orde Baru, tidak berlebihan bila PRD dikategorikan sebagai sebuah kekuatan oposisi, dan institusi seperti itu mutlak diperlukan dalam sebuah negara yang sedang dalam proses transisi menuju demokrasi.Penelitian ini mencoba melihat lebih seksama, faktor-faktor apa sajakah yang memberikan stimulus dan kekuatan bagi gerakan oposisi yang dilakukan oleh PRD? Untuk menjawab pertanyaan ini penulis melihat beberapa faktor yang dapat menjawab pertanyaan tersebut, yaitu; sistem politik Orde Baru, adanya tuntutan reformasi total, ideology dan azas organisasi, dan program kerja organisasi. Faktor-faktor tersebut merupakan variable-variabel independen yang kemudian dilihat pengaruhnya terhadap variable dependen yaitu gerakan oposisi PRO.Besarnya pengaruh dari faktor-faktor tersebut penulis mencoba menjelaskannya dengan menggunakan beberapa kerangka pemikiran, diantaranya; tentang demokrasi dan transisi menuju demokrasi, konsep oposisi dan karakteristiknya, konsep sosialisme, dan sosialisme demokratis.Bagi penulis, PRD adalah salah satu catatan penting dalam sejarah politik Indonesia. tanpa keberadaan PRD geliat politik Orde Baru menjelang keruntuhannya tidak akan terlalu menarik, karena diakui atau tidak, kasus 27 Juli 1996 yang didesain Orde Baru dengan sangat bagus sekali untuk membrangus PRD, menjadi awal langkah yang sangat bagus bagi bangkitnya gerakan pro demokrasi di Indonesia yang sebelumnya hanya bergerak mengikuti irama yang sangat lamban.

---

This thesis focused on Partai Rakyat Demokrat as a phenomenon during the New Order era between 1996 - 1998. The party was supported by brave young activists became a much to be cautious (if not be feared) by the ruling New Order's government. PRD was a solid power in giving critics to the government and hence it is not a surprise when the New Order at that time tended to be repressive in dealing with PRD's every action.

The writer saw the PRD's critical ability as an actualization of democratizing movement in Indonesian society. As a pro-democracy movement which survived from the New Order's oppression, PRD can be categorized as an opposition power, and this kind of institution is absolutely needed in a transitional country which moved towards democrat.

This research tried to examine closely what factors giving stimulus and power to opposition movement done by PRD? To answer this question, the writer saw factors which can answer the question above: the New Order's political system, the existence of demands for total reform, ideology, base and working program of organization. These factors are independent variables which influences the dependent variable; the PRD opposition movement.

The writer tried to explain the size of the influence from these factors by using several theoretical frameworks, such as: on democracy and transition to democracy, concepts of opposition and its characteristics, concepts of socialism and democratic socialism. PRD was one of important milestones in Indonesian political history. Without the existence of PRD, the New Order's political dynamic towards its downfall would not be very captivating. The July 27, 1996 incident designed by the New Order regime succeeded in maiming PRD, became a big step for the rising of pro-democratic movement in Indonesia which was moving slowly before."

"Penelitian ini membahas gerakan politik yang diprakasai oleh masyarakat sipil dalam menentang pasangan calon tunggal yang memiliki afiliasi politik kepada keluarga politik lokal pada Pilkada 2018 di Kabupaten Lebak. Penelitian ini membahas kemunculan dari gerakan politik Kotak Kosong dan mekanisme yang dilakukan oleh oposisi yang tergabung ke Kotak Kosong dalam melawan hegemoni keluarga politik. Penelitian ini juga membahas cara petahana dalam membendung arus oposisi, agar secara skala dan teritorial politik kelompok oposisi tidak memperoleh kemenangan. Metode penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penulis menggunakan literatur Boundary Control (Gibson, 2012) dan demokratisasi subnasional dan gerakan sosial (Trix Van Mierlo, 2021). Hasil penelitian menunujukkan bahwa di satu sisi, petahana melakukan boundary closing untuk mempertahankan kekuasaannya dengan mekanisme parokialisasi kekuasaan, pemborongan partai politik, dan patronase. Sedangkan, di sisi yang lain, kelompok oposisi melakukan boundary opening untuk menarik atensi elite nasional dalam Pilkada 2018. Kemunculan gerakan politik ini menjadi sesuatu yang baru di tengah hegemoni keluarga politik. Hasilnya, kemunculan gerakan politik ini karena struktur peluang politik yang tertutup dan oposisi mengalami kegagalan. Sebab, strategi yang digunakan tidak dilakukan secara komprehensif, melainkan hanya ada di wilayah tertentu, tidak adanya kandidat demokratis yang didukung, hanya mendukung Kotak Kosong sebagat alat politik, dan gerakan Barisan Juang Kotak Kosong yang tidak bisa membawa kepentingan elite nasional ke daerah.

---

This research discusses the political movement initiated by civil society in opposing a single candidate pairs who have political affiliations to local political families in the 2018 regional head election in Lebak Regency. This study discusses the emergence of the empty box political movement and the mechanisms carried out by the opposition who are members of the empty box in fighting the hegemony of the political family. This research also discusses the incumbent’s ways of stemming the flow of opposition, so that on a political scale and territory the opposition group does not win. The research method used is a qualitative method with a case study approach. The author draws on the literature on Boundary Control (Gibson, 2012) and subnational democratization and social movements (Trix Van Mierlo, 2021). The results of the study show that on the one hand, incumbents do boundary closing to maintain their power with mechanisms of power parochialization, political party financing, and patronage. Meanwhile, on the other hand, opposition groups carried out boundary opening to attract the attention of national elites in the 2018 regional head elections. The emergence of this political movement is something new in the midst of superior political family hegemony. As a result, the emergence of this political movement was due to closed political opportunity structures and the opposition failed. This is because the strategy used was not carried out in a comprehensive manner, but only existed in certain areas, the absence of democratic candidates being supported, only supporting empty boxes as a political tool, and the empty box fighter group movement that cannot bring the interests of the national elite to the regions."

"Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) merupakan sebuah kelompok gerakan oposisi politik masyarakat sipil yang dibentuk pada tanggal 18 Agustus 2020 sebagai bentuk gerakan perlawanan terhadap rezim pemerintahan Joko Widodo. Dalam melakukan aksi-aksi politiknya, gerakan KAMI hanya bergerak melalui penyampaian kritik kepada pemerintah yang dilakukan oleh masing-masing deklaratornya. Berbagai strategi dilakukan oleh gerakan KAMI untuk membangun kekuasaan dan mencapai kepentingan politiknya di Indonesia. Dengan menggunakan teori Oposisi Demokrasi menurut Alfred Stepan (1997) dan teori Strategi dan Sumber Daya Gerakan oleh Paul Almeida (2019), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh gerakan oposisi politik KAMI dalam perannya mengkritik dan sebagai penyeimbang kekuatan pemerintah untuk membangun kekuasaan dan mencapai kepentingan politiknya di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik penelitian wawancara sebagai data primer; serta studi kepustakaan sebagai data sekunder. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kehadiran gerakan KAMI sebagai gerakan oposisi politik tingkat masyarakat tidak terlepas dari upaya membangun kekuasaan dan kepentingan politiknya melakukan berbagai strategi politik yang dilakukan oleh KAMI. Selain itu, Peneliti juga menyimpulkan bahwa para deklarator KAMI lebih memilih untuk melakukan aksi-aksi penyampaian kritiknya secara individu dibandingkan harus melakukan aksi mobilisasi massa secara kolektif. 

---

The Coalition for Action to Save Indonesia (KAMI) is a civil society political opposition movement group formed on August 18, 2020 as a form of resistance movement against Joko Widodo's government regime. In carrying out its political actions, the KAMI movement only moves by conveying criticism to the government carried out by each of its declarators. Various strategies were carried out by the KAMI movement to build power and achieve its political interests in Indonesia. By using the theory of Democratic Opposition according to Alfred Stepan (1997) and the theory of Movement Strategy and Resources by Paul Almeida (2019), this study aims to determine the strategy carried out by the KAMI political opposition movement in its role of criticizing and as a counterbalance to government power to build power and achieve its political interests in Indonesia. This study uses qualitative research methods with interview research techniques as primary data; as well as literature studies as secondary data. The results of the study conclude that the presence of the KAMI movement as a community-level political opposition movement is inseparable from efforts to build power and its political interests in carrying out various political strategies carried out by KAMI. In addition, the researcher also concluded that KAMI declarators prefer to carry out actions to convey their criticism individually rather than having to carry out mass mobilization actions collectively."

"Solidarnost' adalah gerakan oposisi di Rusia yang muncul pada tahun 2008 dan hingga kini masih ada. Gerakan ini menjadi payung oposisi liberal-demokrat terhadap pemerintahan Putin-Medvedev. Data primer penelitian berupa laporan independen, siaran pers, dan survei tentang gerakan ini pada tahun 2008-2017. Melalui metode kualitatif dan studi pustaka, skripsi ini berusaha menjelaskan keberadaan gerakan Solidarnost' dengan menggunakan teori dan tipe oposisi Robert A. Dahl dan H. Gordon Skilling. Berdasarkan hal itu, gerakan Solidarnost' berperan sebagai oposisi faksional dalam demokrasi Rusia. Dengan afiliasi partai politik, Solidarnost' melancarkan aksi massa dan wacana anti-Putin dengan cara mengkritik kebijakan-kebijakan dibidang politik dan pemerintahan, ekonomi dan energi, serta perang dan HAM.

---

Solidarnost rsquo is an opposition movement in Russia that appeared in 2008 and still exists. This movement became the umbrella of the liberal democratic opposition to the Putin Medvedev government. The primary data were independent reports, press releases, and surveys of the movement in 2008 mdash 2017. Through qualitative method and literature study, this thesis aims to explain the existence of Solidarnost rsquo movement by using theory and opposition type of Robert A. Dahl and H. Gordon Skilling. Based on this, the Solidarnost rsquo movement serves as a factional opposition in Russian democracy. With political party affiliation, Solidarnost rsquo launches mass action and anti Putin discourse by criticizing policies in the field of politics and government, economy and energy, and war and human rights. "

"Pada Pemilu 2018 terjadi sebuah fenomena yang menyiratkan adanya transfer kekuasaan kepada kubu oposisi Pakatan Harapan (PH). Di balik koalisi PH, ada sosok Mahathir Mohamad yang pernah menjadi Perdana Menteri Malaysia di tahun 1980-an. Tugas Karya Akhir (TKA) ini menganalisis mengenai peran Mahathir dalam mendorong kemenangan oposisi PH di Pemilu 2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif untuk menjelaskan peran Mahathir di pemerintahan Malaysia secara umum dan pada Pemilu 2018 serta pandangan publik Malaysia terhadap kembalinya sosok Mahathir ke dunia politik. Konsep Popularitas dan Figur Politik serta teori Pencitraan Politik digunakan untuk menjelaskan kemenangan PH yang salah satunya didorong oleh keberadaan Mahathir yang kemudian menggunakan isu-isu untuk melemahkan oposisi serta memposisikan dirinya sebagai ‘penyelamat’ Malaysia. Sosok politik yang lebih populer dan memiliki citra politik baik, akan mendapatkan simpati dan dukungan masyarakat yang akan meningkatkan elektabilitasnya pada pemilu. Popularitas dan citra Mahathir yang baik kemudian mendorong kemenangan koalisi yang dipimpinnya.

---

In the 2018 election a phenomenon occurred which implied the transfer of power to the opposition Pakatan Harapan (PH). Behind the PH coalition, there was the figure of Mahathir Mohamad who had been the Prime Minister of Malaysia in the 1980s. This paper analyzes the role of Mahathir in encouraging the victory of the opposition PH in the 2018 elections. The method used in this study is qualitative to explain Mahathir's role in the Malaysian government and in the 2018 election, also to explain the Malaysian public's view of Mahathir's return to politics. The concept of Popularity, Political Figure, and Political Image theory were used to explain the victory of the PH, which was driven by the presence of Mahathir who then used issues to weaken the opposition and position himself as a 'savior' of Malaysia. A political figure who is more popular and has a good political image, will get the sympathy and support of the people and will increase his electability in the election. Mahathir's popularity and good image led to the victory of the coalition he led."