Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia sebagai negara kepulauan menjadikan hal tersebut sebagai potensi pada sektor pariwisata. Pariwisata merupakan salah satu penyumpang devisa negara di Indonesia karena baik jumlah wisatawan lokal maupun internasional yang berkunjung, terus mengalami peningkatan berdasarkan statistik. Namun, selain dampak positif terdapat efek negatif dari berkembangnya pariwisata Indonesia, yakni terjadinya fenomena yang disebut dengan Pariwisata Seks Anak (Child Sex Tourism). Child Sex Tourism adalah salah satu bentuk eksploitasi seksual komersial anak yang terja  di di daerah wisata. Meskipun peraturan nasional maupun internasional telah melindungi anak dari bahaya eksploitasi seksual, namun pada kenyatannya upaya perlindungan hukum maupun non-hukum belum mampu melindungi anak dari segala praktik kejahatan seksual. Penelitian ini akan menjawab beberapa permasalahan seputar; pertama, kajian pustaka child sex tourism; kedua, peristiwa child sex tourism di Indonesia; dan ketiga, upaya penegakan hukum child sex tourism. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan data sekunder, dengan didukung oleh data primer serta dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Selain menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan yang menjadi ciri penelitian hukum normatif, dilakukan pula pendekatan historis dan komparatif. Hasil dari penelitian ini ialah; pertama, pariwisata seks anak bukan merupakan suatu tindak pidana, melainkan turunan dari tindak pidana perlindungan anak, tindak pidana perdagangan orang dan pornografi; kedua, faktor penyebab terjadinya pariwisata seks anak antara lain factor keluarga, ekonomi, lemahnya penegakan hukum, adanya permintaan, dan digitalisasi perdagangan anak melalui sosial media yang memudahkan akses pariwisata seks anak; ketiga, upaya yang dapat ditingkatkan dalam upaya penegakan hukum pariwisata seks anak antara lain menempatkan ESKA dalam satu bab khusus yang menguraikan definisi dan bentuk-bentuk ESKA secara jelas. Kemudian mengoptimalkan kinerja aparat penegak hukum dengan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak yang berkepentingan.

---

Indonesia as an archipelagic country makes this a potential in the tourism sector. Tourism is one of the contributors to foreign exchange in Indonesia because both the number of local and international tourists visiting continues to increase based on statistics. However, apart from the positive impacts, there are negative effects from the development of Indonesian tourism, namely the occurrence of a phenomenon called Child Sex Tourism. Child Sex Tourism is a form of commercial sexual exploitation of children that occurs in tourist areas. Although national and international regulations have protected children from the dangers of sexual exploitation, in reality, legal and non-legal protection measures have not been able to protect children from all sexual crimes. This research will answer several problems regarding; first, literature review on child sex tourism; second, the incident of child sex tourism in Indonesia; and third, efforts to enforce the law on child sex tourism. This research is a normative research that uses secondary data, supported by primary data and analyzed descriptively-qualitatively. In addition to using a conceptual approach and legislation that characterizes normative legal research, historical and comparative approaches are also carried out. The results of this research are; first, child sex tourism is not a crime, but a derivative of child protection crimes, trafficking in persons and pornography; second, the factors that cause child sex tourism include family factors, the economy, weak law enforcement, demand, and the digitization of child trafficking through social media that facilitates access to child sex tourism; third, efforts that can be improved in law enforcement and child sex efforts include placing CSEC in a special chapter that clearly outlines the definitions and forms of CSEC. Then optimize the performance of law enforcement officers by coordinating and collaborating with interested parties."

"Berlakunya sistem self assessment yang memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang menuntut adanya peranan yang optimal dari Direktorat Jenderal Pajak untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakan hukum atas terjadinya segala bentuk penyimpangan pemenuhan kewajiban perpajakan baik berupa pelanggaran administrasi maupun tindak pidana. Dalam hal terjadi suatu tindak pidana, pemeriksaan bukti permulaan bertujuan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa pun yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Bukti permulaan diperoleh dari analisis dan pengembangan data, informasi, laporan, pengaduan (IDLP), yang dapat dilaksanakan baik untuk seluruh jenis pajak maupun satu jenis pajak. Dalam pelaksanaannya, pemeriksaan bukti permulaan akan memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat apabila tindak lanjut dari pemeriksaan tersebut ditingkatkan ke Penyidikan, hingga Wajib Pajak patuh dan mau melunasi kewajiban utang pajaknya. Sebaliknya, Pemeriksaan Bukti Permulaan akan menjadi persoalan tersendiri jika terhadap Wajib Pajak telah dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, seharusnya status pemeriksannya ditindaklanjuti dengan tindakan penyidikan, namun ditindaklanjuti dengan tindakan lainnya. Manfaat dari penelitian ini akan memberikan wawasan pengetahuan terhadap penerapan ilmu hukum ekonomi khususnya yang berhubungan dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan di bidang perpajakan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa tidak selalu Pemeriksaan Bukti Permulaan di bidang perpajakan berujung pada penyelesaian secara pidana yang berlanjut ke tingkat penyidikan, penggunaan ancaman sanksi pidana di bidang perpajakan adalah sebagai senjata terakhir atau pamungkas (ultimum remedium) manakala pengenaan ancaman sanksi administrasi tidak efektif atau tidak diindahkan. Penyelesaian administrasi akan lebih diutamakan semata-mata untuk kepentingan penerimaan negara sejalan dengan filosofi hukum pajak yang lebih mengutamakan pada tujuan penerimaan negara.

---

Introduction of self assessment system that gives full trust to the taxpayer to calculate, calculate, pay and report the amount of tax payable, which itself requires the existence of the optimal role of the Directorate General of taxation to carry out the functions of supervision and law enforcement upon the occurrence of any form of tax obligations fulfillment deviation either in the form of administrative offences and criminal acts. In the event of a criminal offence, the preliminary evidence examination aims to obtain preliminary evidence about the existence of an alleged criminal act has taken place in the field of taxation done by anyone who can cause a loss in revenue of the State. Preliminary evidence obtained from the analysis and development of data, information, reports, complaints (IDLP), which can be carried out either for the entire tax types and one type of tax. In practice, preliminary evidence examination will provide a sense of fairness and legal certainty for the community in follow-up of the inspections stepped up to investigation, until taxpayers dutifully and want to pay off its tax debt obligations. In contrast, preliminary evidence examination will be a separate issue if the taxpayer has done preliminary evidence examination, should have the status of pemeriksannya followed up with acts of investigation, but followed up with other actions. The benefits of this research will provide insight into the knowledge of the application of the science of economic law, particularly relating to the examination of preliminary evidence in the taxation field. This research is qualitative and descriptive research analysis. The results of this research is that there is always an examination of preliminary evidence in the taxation field led to the completion of an ongoing criminal investigation, to the extent of the use of the threat of criminal sanctions in the field of taxation is as the last weapon or (ultimum remedium) ultimate whereas the imposition of administrative sanctions threat is not effective or is not ignored. The completion of the administration would be an advantage solely for the benefit of State revenue in line with the philosophy of the tax law that prefer the on state revenue goals."

"Anak merupakan titipan Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita jaga dengan baik karena mereka menjadi generasi penerus bangsa dan negara ini. Karena hal tersebut sangatlah penting maka dibutuhkan perhatian dari seluruh unsur bangsa, tidak hanya keluarga namun pemerintah, jaminan hukum, serta masyarakat. Dalam hal ini adalah jaminan di bidang hukum yang diharapkan dapat menjamin kesejahteraan, perlindungan, dan keadilan baginya, khususnya anak nakal atau anak yang berkonflik dengan hukum. Selain itu, dibutuhkan pula suatu lembaga yang khusus bertugas untuk melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak sebagaimana yang diamanatkan kepadanya, lembaga tersebut adalah KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia). Tulisan dengan judul Peranan KPAI Dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Usaha Penegakan Hukum Terhadap Anak Nakal/Berkonflik Dengan Hukum merupakan suatu hasil analisa dengan metode normatif-empiris tentang upaya-upaya KPAI dalam mewujudkan keadilan restoratif yang dihubungkan dengan praktek SPP Anak. Sesuai dengan amanat Pasal 76 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, KPAI memiliki tugas untuk melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak. Dengan adanya UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dinilai lebih menjamin keadilan dan perlindungan anak dengan diaturnya konsep diversi yang mencerminkan keadilan restoratif maka KPAI diharapkan dapat lebih optimal dalam melakukan perlindungan anak dan membantu aparat penegak hukum khususnya Kepolisian. UU SPP Anak ini memiliki keragaman sanksi yang lebih daripada UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Selain itu, tantangannya adalah merubah stigma masyarakat yang lebih condong pada sanksi retributif, khususnya anak yang berkonflik dengan hukum. Munculnya teori atau konsep keadilan restoratif diharapkan dapat menghindarkan anak dari SPP karena ditakutkan akan mempengaruhi pertumbuhannya, khususnya mental anak. Dibutuhkan kemampuan penegak hukum yang lebih dalam perlindungan anak dan pelibatan masyarakat guna tercapainya perlindungan anak secara hukum yang berujung pada kepentingan terbaik bagi anak. Memang sejumlah kendala menjadi hambatan penerapan ini seperti masih kurangnya fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, keterbatasan dan kurangnya pemahaman perlindungan anak oleh penegak hukum, serta keterbatasan KPAI dalam melaksanakan tugasnya. Dengan konsep keadilan restoratif yang dicerminkan pada UU SPP Anak, diharapkan KPAI dapat lebih berperan serta dan lebih meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam perlindungan anak khususnya anak nakal/anak yang berkonflik dengan hukum.

---

A child is a gift from The god that we need to take care of because they will become the successor of the next generation of the nation and the country. Because it is incredibly important it is required attention from the all elements of the nation, not only the family but the government, law protection, and society. In this point is a guarantee in law that is expected to ensure the welfare, protection, and justice for them, especially a juvenile delinquent or a child in conflict with the law. Besides, also needed an institution which specifically on duty to implement legal protection against children as entrusted to him, this institution is KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia-Indonesia Child Protection Commission).

The title of The Post-graduate thesis is The Role of KPAI In Implementing The Restorative Justice as Effort of The Law Enforcement on Juvenile Delinquenct/Child Were in Conflict With The Law is an analysis with normative-empirical method research of KPAI efforts in realizing the restorative justice connected with the practice of the Indonesian Juvenile Criminal Justice System. As mandated in Act No. 23 of 2002 regarding the protection of children article no. 76, KPAI have a task to socialize all regulations legislation relating to the child protection, data and information collection, receiving a complaint from society, exploring, monitoring, evaluation, and supervision over the child protection, provide reports, advise- feedback, and consideration to the President in order of child protection.

By the presence of the Act No.11 of 2012 regarding the juvenile criminal justice systems, child who is considered more ensuring justice and the protection with the arrangement of the diversion concept that reflects restorative justice then KPAI is expected to be more optimal in doing the protection of children and help the law enforcement officials especially police. The Juvenile Criminal Justice System Act has a diversity of children penal than the Act No. 3 of 1997 Concerning juvenile court. In addition, the challenge is to change the stigma that society is leaning more on retributif sanctions, particularly children in conflict with the law.

The rise of theory or concept of restorative justice is expected to prevent the child from the Criminal Justice System because of feared would affect its growth, especially mentally. It takes the ability of the law enforcement agencies in child protection and the involvement of the community in order to achieve the protection of the child by law that resulted in the best interest for the child. Indeed a number of barriers to implementation is occured such as still lack of facilities provided by the Government, limitations and a lack of understanding of child protection by law enforcement agencies, as well as the limitations of KPAI in doing their tasks. With the concept of restorative justice which is reflected on Juvenile Criminal Justice System Act, KPAI would be more expected to participate and improve their coordination with the law enforcement agencies in the protection of children particularly juvenile delinquent/child who were in conflict with the law."

"Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki sumber daya hayati yang sangat beragam dan Bering dinyatakan sebagai negara yang memiliki "mega-biodiversity". Dengan tingginya keanekaragaman hayati, maka terbuka peluang yang besar bagi upaya memanfaatkan sumber-sumber gen penting yang ada untuk program pemuliaan, untuk merakit varietas unggul masa depan, namun tanpa kita sadari terbuka peluang mudah untuk dicuri, dipindahkan, dan diperbaiki oleh pihak asing serta diakui sebagai milik meraka. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, memberikan hak kepada pemulia sehubungan dengan varietas tanaman yang dihasilkan yang mempunyai ciri baru, unik, stabil, seragam, dan diberi nama; untuk memproduksi atau memperbanyak benih, menyiapkan untuk tujuan propagasi, mengiklankan, menawarkan, menjual atau memperdagangkan, mengekspor, mengimpor. Hak ini diberikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun untuk tanaman semusim atau 25 (dua puluh lima) tahun untuk tanaman tahunan setelah diberikan Sertifikat hak PVT. Undang-undang ini, diharapkan akan mendorong keterlibatan sektor swasta dalam mengembangkan industri benih, dan dengan Sistem Dokumentasi dan Jaringan Informasi PVT, maka apabila ada pihak lain yang menggunakan varietas hasil pemuliaan atau varietas loka1 sebagai benih sumber untuk mendapatkan turunannya tanpa ijin dari pihak yang berhak, maka dapat diketahui oleh pemegang hak atau kantor PVT bahwa telah terjadi pencurian varietas tanaman. Di lapangan masih banyak ditemukan pelanggaran terhadap perlindungan varietas tanaman seperti sertifikasi benih tanpa ijin. Sebagian besar diberi pembinaan dan hanya sedikit yang diajukan ke pengadilan. Penegakan hukum terhadap perlindungan varietas tanaman tidak semata-mata menjadi tanggungjawab criminal justice system yang dalam hal ini aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Penegakan hukum belum berhasil maka perlu dukungan dari Kantor Pusat PVT, Departemen Pertanian dan masyarakat.

---

Indonesia is one of the countries in the world which has various biological resources, and is frequently called a "mega-biodiversity" country. Then, by height such biodiversity, it had opened opportunity to get benefit from important gene resources being available for superiority program such as assembling of leading variety for the future, nevertheless, unintentionally, also it had opened opportunity to be stolen, removed and repaired by foreigners and acknowledges as their property. By enactment of Laws No. 29 year 2000 on Plant Variety Protection, it had given right to breed improver pertaining to resulted plantation variety having new characteristic, unique, stable, uniform, and named; to produce or proliferate seeds, prepare for propagation objective, advertises offer, sell or trade, export, and import. It is given twenty {20) years for one season plantation or twenty five (25) years for annual plantation upon obtaining certificate of PVT right. This legislation is wished will motivate the involvement of private sector to develop seed industry and then, by Documentation System and PVT Information Network, other party who use variety derived from breed improvement or local variety as source seeds to get its generation without permission from authorized party then, it will be known by right holder or office of PMT upon stalling of plantation variety. In the field, so many violation is still found against protected plantation variety as certification without permission. Largely, those had been given building and some of them had been brought to the court. Solely, the enactment of protected plantation variety is not responsible of criminal justice system in this case is police apparatus, attorney's office, court and correctional facility. Law enforcement had not been realized succesfully, but, it requires support from head Office of PVT, Department of Agriculture and society."

"Anak-anak yang dilahirkan dari orang tuanya yang tidak terikat dalam suatu perkawinan disebut anak-anak luar nikah atau dalam hukum Islam biasa disebut dengan anak hasil zina. Secara biologis anak tersebut memang mempunyai hubungan darah dengan kedua orang tuanya, namun yang menjadi masalah adalah apakah anak tersebut juga mempunyai hubungan hukum dengan orang tuanya dan bagaimana kedudukan anak luar nikah tersebut bila diangkat anak oleh orang lain, mengingat pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah mengatur mengenai masalah pengangkatan anak yang hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dari hasil penelitian ternyata kedudukan anak luar nikah sebagai anak angkat menurut peraturan perundang-undangan dan hukum Islam adalah samasama tidak mempunyai hubungan perdata/nasab dengan orang tua angkatnya. Anak luar nikah hanya mempunyai hubungan perdata/nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

---

Children who are born from parents that are not related in any marriage are called children outside marriage or in Islamic law usually known as children resulted from zina. Biologically these children has blood relation with both parents, but what becomes the issue is do these children have relation by law with their parents and how are the placement of these outside of marriage kids if they were adopted by someone, considering government through Law number 23 Year 2002 pertaining Child Protection has governed regarding child adoption which can only be done for the childs best interest.

This research was analysed descriptively by using normative juridical approach. From the result of the research it turns out the position of outside marriage children as adopted child by Law dan islamic Law is that it equally does not have civil/nasab relation with the step parents. Outside of marriage children only have relation civil/nasab with their mother and family from the mother's side."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai perkembangan sex tourism yang terjadi di Batam sebagai implikasi dari pengembangan industri pariwisata intemasional di Batam pada tahun 1990 sampai tahun 1997. Pertanyaan yang diajukan adalah mengapa muncul fenomena sex tourism seiring dengan perkembangan industry pariwisata di Batam? Apa faktor-faktor yang menyebabkannya?Pada awalnya Batam dirancang sebagai daerah pertumbuhan dalam kerangka kerjasama Sijori. Kerjasama Sijori meliputi juga bidang pariwisata. Karena Batam mempunyai sumber daya alam yang baik serta letak yang strategis, yaitu dekat dengan Singapura. Kedekatan ini diharapkan akan dapat menjadi Batam sebagai tempat rekreasi yang murah bagi warga Singapura serta mengembangkan Batam sebagai tempat pariwisata intemasional. Hasil dari pengembangan ini, diakui dapat mendatangkan turis asing dan memajukan pariwisata intemasional Batam. Yang terjadi, asumsi semula bahwa dengan hubungan segitiga Batam, bisa memetik manfaat ekonomi, temyata, meningkatnya kesejahteraan tidak terjadi.Dalam menjawab permasalahan ini, penulis menggunakan teori dual system, serta konsep sex tourism itu sendiri. Pertama untuk melihat bagaimana kapitalisme intemasional bekerja. Yang secara inheren mengadopsi pembagian kerja secara seksual, telah berakibat pada individu yaitu kemiskinan perempuan. Kedua, melihat sex tourism sebagai bagian hiburan dalam pariwisata intemasional yang mendatangkan turis asing ke negara berkembang. lndustri Pariwisata berakar pada ide kapitalisme intemasional, yang didalamnya secara inheren secara sadar atau tidak melekat/mengadopsi ideologi patriarki. Dalam pengembangannya patriarki diketahui akar dari ketidaksetaraan jender yang terjadi baik dalam lingkup mikro sampai makro. Kasus sex tourism di Batam dapat menggambarkan dengan baik, bagaimana patriarki yang telah diadopsi dan melekat pada sisi kapitalisme, menyebabkan terjadinya pengembangan industri pariwisata pun yang gender insensitive. Dampaknya jelas merugikan kelompok-kelompok mereka yang miskin, tidak terdidik, kebanyakan dari mereka adalah perempuan. Studi di Batam melihat bahwa bahwa diskriminasi terjadi di lingkup mikro-makro."

"ABSTRAKKeunggulan pariwisata yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia mendorong pemerintah menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan untuk meningkatkan perekonomian bangsa. Meski begitu strategi yang disusun oleh pemerintah dalam memaksimalkan pertumbuhan sektor pariwisata rentan menyebabkan ketimpangan pendapatan. Berkaca dari negara lain, pertumbuhan sektor pariwisata dapat memperlebar jurang ketimpangan pendapatan di masyarakat. Oleh karena itu kontribusi sektor pariwisata untuk mengatasi masalah pembangunan ekonomi, khususnya ketimpangan pendapatan, patut untuk dipertanyakan. Penelitian ini membahas mengenai dampak pertumbuhan sektor pariwisata dalam mengatasi ketimpangan pendapatan di Indonesia. Analisis menggunakan data panel periode tahun 2010 hingga 2016 di 33 provinsi Indonesia. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dampak sektor pariwisa terhadap distribusi pendapatan akan bergantung pada upaya yang dilakukan dalam memajukan sektor tersebut.

---

ABSTRACT The natural wonders and cultural riches of Indonesia never fail to amaze tourist from all over the world. Those tourism advantages which spread throughout all provinces in Indonesia has encouraged the government to initiate tourism as a leading sector to improve the economic condition. Nevertheless, strategies taken by the government for maximizing tourism sector need extra attention because its possibility to lead to the inequality income. Reflecting from other countries, the development of tourism sector may add the gap of income inequality in society. Therefore the contribution of tourism sector to overcome the problems of economic development, especially income inequality, should be questioned. This study discussed the impact of tourism growth in overcoming income inequality in Indonesia. The analysis utilized a panel data set from 2010 to 2016 of the 33 provinces of Indonesia. The empirical findings confirmed that the impact of the tourism sector on the distribution of income will depend on the efforts made in expanding the sector. "

"Salah satu upaya DJP mengamankan penerimaan negara tahun 2013 adalah dengan meningkatkan penegakan hukum pajak yang direalisasikan dengan mengeluarkan PMK No.18/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Perpajakan. Kini, DJP berwenang melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara tertutup dimana Wajib Pajak tidak diberi Surat Pemberitahuan akan dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Dengan metode penelitian kualitatif, hasil penelitian menunjukan bahwa Pemeriksaan Bukti Permulaan sebelum PMK No. 18/PMK.03/2013 belum efektif dalam mendapatkan Bukti Permulaan. Hal ini disebabkan oleh faktor aturan, faktor penegak hukum, faktor fasilitas, maupun faktor masyarakat itu sendiri. Untuk itu PMK No. 18/PMK.03/2013 dibentuk sebagai hasil penyempurnaan aturan terdahulu.

---

One effort DJP in securing state receipts 2013 is to intensify the law enforcement tax realized issue PMK No. 18/PMK.03/2013 on procedures Pre-Investigation tax crime. With the existence of this policy, DJP authorized for closed Tax Pre-Investigation where taxpayers not given notification letter. With the qualitative methods, research showed that Tax Pre-Investigation before PMK No. 18/PMK.03/2013 not effective in getting evidence beginning tax crime. It is caused by several factors, either from factor rule, factor fiscus, facilities factor, and factor society itself. For that formed PMK No. 18/PMK.03/2013 as their consummation procedurs Tax Pre-Investigation first."

"ABSTRAK

Securities Investor Protection Fund merupakan hal yang baru dalam kegiatan pasar modal di Indonesia dibanding dengan di negara lain seperti Amerika Serikat dan Singapura. Lembaga ini memberikan ganti kerugian terhadap investor yang mengalami kerugian akibat kesalahan perusahaan efek. Implementasi Dana Perlindungan Pemodal di pasar modal Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan pemodal dan juga menambah jumlah pemodal. Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai implementasi lembaga Securities Investor Protection Fund di Indonesia serta perbandingan penerapannya di negara lain seperti Amerika Serikat dan Singapura guna mengetahui ketersesuain penerapan Securities Investor Protection Fund di Indonesia dibanding dengan penerapannya di negara lain.

---

ABSTRACT

Securities Investor Protection Fund organization is a recent organization in Indonesia compared to other countries, such as United States of America and Singapore. This organization will provide indemnification to an investor who suffers loss due to the failure of securities company. Implementation of Securities Investor Protection Fund organization is expected to increase investor’s trust and number of the investor. This thesis will discuss implementation of Securities Investor Protection Fund organization in Indonesia compared to the implementation of the similar organization in United States of America and Singapore in order to obtain understanding on the conformity of the implementation within the countries.

"

"This observation has objectives to acquire some opinions regarding understanding of tax payers against tax regulation, implementation of taxation criminal cases' observation to be used as shock therapy for the tax payers, and positive impact of the observation as an effort to uphold tax payers submission to the law.

Theoretical background is based onto criminal law as a public law, and the tax law is also an integral part of the public law, therefore both laws are in one systematical union. Close relation between the criminal law and the tax law can be distinctly seen by existence of criminal rules in the tax law.

Tax observation as a repressive approach, is the last effort to be implemented against the tax payers in order to uphold the tax law. If tax observation can be implemented properly, this will lead to submission increment of tax payers in fulfilling their tax obligations which in turn can increase state income from tax sector.

From respondent answers can be known that, the tax payers still face difficulty in understanding the existing tax law and regulation, and this influences the tax payers' submission to fulfill their obligations properly. Respondents also have opinion that the shock therapy executed will serve as a deterrent, so that by executing such therapy it is expected the tax payers will become afraid to commit criminal action in taxation.

To increase tax payers' understanding regarding the tax law and regulation, tax administrator must be proactive in giving consultation and education to the tax payers, because if tax payers can understand more, it is expected to increase their awareness and submission to pa' their taxes properly."