Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi ini bertujuan melihat peran amenitis (fasilitas) terhadap perbedaan upah dan sewa antar kabupaten/kota di Indonesia. Indeks fasilitas adalah karakteristik spesifik daerah yang mencakup fasilitas umum. Penelitian ini menggunakan data Badan Pusat Statistik dari 231 kabupaten perkotaan di Indonesia, yaitu dari Podes, Sakernas dan Susenas tahun 2008, 2011, 2014. Teknik analisis ekonometrik simultan-panel-spasial digunakan dalam studi. Studi ini menemukan bahwa indeks fasilitas seperti pendidikan umum, aksesibilitas, fasilitas komersial dan bisnis dapat menjelaskan perbedaan upah regional. Aksesibilitas, fasilitas komersial, area bisnis dan fasilitas hiburan menjelaskan perbedaan sewa regional. Indeks fasilitas di suatu daerah berperan menjelaskan upah atau sewa antar daerah.

---

This study examines the role of amenities on differences in wages and rents between districts in Indonesia, controlling spatial effects. Amenities are specific facilities that include public facilities in an index. Secondary data from 231 urban districts are combined from Podes, Sakernas, and Susenas in 2008, 2011, and 2014 from BPS. A SAR model is used in this study. This study finds that general education, accessibility, and commercial and business facilities indices can explain regional wage differences. Accessibility, and commercial, business, and entertainment facilities explain regional rental differences. Amenities play a role in explaining wages or rents between regions."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang kebijakan sewa tanah di Karesidenan Cirebon pada masa Raffles sampai Du Bus de Gisignies tahun 1811 ndash; 1830. Sewa tanah pertama kali diterapkan Raffles di Karesidenan Cirebon pada Juni 1813 yang kemudian diperbaharui pada Pebruari 1814. Cita-cita yang ingin dicapai adalah melalui liberalisasi ekonomi tersebut dapat menghapus penindasan dan mencapai kesejahteraan untuk petani. Sistem sewa tanah dilandasi dari gagasan bahwa tanah tidak lagi menjadi milik sultan, tetapi menjadi milik Pemerintah Inggris. Rakyat yang dianggap sebagai penyewa yang harus membayar pajak kepada Pemerintah Inggris. Kemudian, Pemerintah Belanda tetap melanjutkan sistem sewa tanah hingga tahun 1830 dengan disertai berbagai perbaikan dan penyesuaian. Namun, penetapan pajak di Karesidenan Cirebon terlampau tinggi serta tidak mengindahkan kondisi petani ketika gagal panen. Hal itu mengakibatkan bertambah beban yang ditanggung petani sehingga menimbulkan perlawanan resistensi . Sistem sewa tanah ini berakhir pada tahun 1830 karena tanah-tanah di Karesidenan Cirebon terkena peraturan tanam paksa.

---

ABSTRACT"This study aimed to determine whet"The mini thesis describes the land rent policy during the Raffles era until Du Bus de Gisignies era in Karesidenan Cirebon in 1811 1830. This policy was first administered by Raffles in Karesidenan Cirebon on June 1813, and later renewed on February 1814. The governmet wished to abolish oppression and reached prosperity for farmers through economic liberation. The system was based on an idea that the land in Java, including Karesidenan Cirebon, were no longer the Sultan Possesion, but had now become the possession of the British government. Thus, the people farmers had to rent land and pay taxes to British Government. The Hindia Belanda government then carried on the system with some adjustments. However, the tax in Karesidenan Cirebon was higher than the previous tax and didn rsquo t consider the farmer rsquo s condition if the harvest failed. This increased pressure was what led to the resistance of the people. The land rent ended when cultuur stelsel was administered in Karesidenan Cirebon in 1830."

"Multiple job holding merupakan sebuah fenomena di mana pekerja memiliki lebih dari satu pekerjaan, telah menjadi tren di negara maju dan mulai meranah ke negara berkembang khususnya Indonesia. Beberapa penelitian terdahulu menyoroti bahwa upah merupakan kriteria yang signifikan dan konsisten dalam menentukan keputusan pekerja melakukan multiple job holding. Peningkatan upah pekerjaan utama akan menurunkan insentif pekerja memiliki pekerjaan sampingan dikarenakan meningkatnya reservation wage. Namun, tidak ditemukan penelitian yang mengaitkan keputusan multiple job holding saat ini dengan status multiple job decision terdahulu. Penelitian kali ini akan menggunakan data Indonesian Family Life Survey (IFLS) tahun 2007 dan 2014 untuk menginvestigasi apakah peningkatan upah pada pekerjaan utama menurunkan insentif memiliki pekerjaan sampingan pada tahun 2014, dengan mengontrol status multiple job holding pada tahun 2007. Menggunakan model estimasi logit dan multinomial logit, ditemukan bahwa peningkatan upah pada pekerjaan utama menurunkan probabilita memiliki pekerjaan sampingan pada tahun 2014.

---

Multiple job holding – i.e., a phenomenon in which workers have more than one job – has become a trend in developed countries and is beginning to occur in developing countries, such as Indonesia. Existing studies provide the evidence that wages are a significant and consistent criterion to determine multiple job decisions. Wage increases in the primary job will decrease the incentive to have a second job as the reservation wage increases. However, there are no studies have been found which links the current multiple job decision with the past multiple job status. This study use data from the Indonesian Family Life Survey (IFLS) in 2007 and 2014 to investigate whether or not a wage increase in the primary job reduces the incentive to have a second job in 2014, controlling for the multiple job status in 2007. Using logit and multinomial logit estimations, this study find that the wage increase in the primary job decreases the probability of having a second job in 2014."

"Kesenjangan upah antar gender merupakan fenomena yang nyata adanya di Indonesia. Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, diketahui bahwa sebagian besar kesenjangan upah antar gender di Indonesia disebabkan oleh komponen yang tidak terjelaskan. Penelitian ini mencoba untuk mempertimbangkan aspek wilayah karena adanya keberagaman di tiap wilayah sehingga ingin membandingkan kesenjangan upah antar gender pada tiap pulau di Indonesia. Dengan metode dekomposisi Blinder-Oaxaca, penelitian ini menganalisis data SAKERNAS Februari 2020 sebelum pandemi Covid-19. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesenjangan upah antar gender pada tiap pulau di Indonesia didominasi oleh faktor yang tidak dapat dijelaskan dengan variasi yang ada. Dimana Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Sumatera memiliki total kesenjangan di atas nilai total kesenjangan Indonesia. Kemudian diikuti Pulau Jawa dan Bali serta pulau lainnya di bawah nilai total kesenjangan Indonesia. Pulau Sumatera, Sulawesi dan pulau lainnya menunjukkan besaran yang rendah pada faktor yang dapat dijelaskan bahkan lebih rendah dari hasil secara keseluruhan di Indonesia. Hal ini berarti bahwa di Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi serta pulau lainnya memiliki kesenjangan upah antar gender lebih banyak disebabkan oleh faktor – faktor di luar karakteristik pekerja.

---

The wage gap between genders is a real phenomenon in Indonesia. Based on previous studies, it is known that most of the wage gap between genders in Indonesia is caused by an unexplained component. This study tries to consider the regional aspect because of the diversity in each region so it wants to compare the wage gap between genders on each island in Indonesia. Using the Blinder-Oaxaca decomposition method, this study analyzed the data for SAKERNAS in February 2020 before the Covid-19 pandemic. The results of this study indicate that an unexplained factor dominates the wage gap between genders on each island in Indonesia by existing variations. Where Kalimantan Island, Sulawesi Island, and Sumatra Island have a total gap above Indonesia's total gap value. Then followed by Java and Bali and other islands below the total gap value of Indonesia. The islands of Sumatra, Sulawesi, and other islands show low magnitudes on factors that can be explained even lower than the overall results in Indonesia. This means that on Sumatra Island, Sulawesi Island, and other islands, the wage gap between genders is mostly due to factors other than worker characteristics."

"Laporan magang ini membahas tentang kesesuaian PSAK 73 dengan implementasi standar akuntansi sewa yang diterapkan oleh PT Satu dalam pencatatan sewa. Implementasi dan kesesuaian ini perlu diberikan perhatian lebih untuk mengetahui nilai aset dan kewajiban secara komprehensif pada laporan keuangan perusahaan. Lingkup pembahasan laporan magang ini seputar perubahan dalam PSAK 73 dari IAS 17, dampak perubahan tersebut, proses pencatatan serta penilaian efektivitas dalam penerapannya. penulis melakukan evaluasi dengan cara membandingkan kerangka evaluasi, yaitu teori yang telah dipelajari pada mata kuliah Akuntansi Keuangan 2 dan PSAK 73 dengan pengalaman dan wawasan yang penulis dapatkan selama menjalani magang di PT Satu. Evaluasi yang dilakukan menunjukkan bahwa implementasi akuntansi sewa, berdasarkan PSAK 73, yang dilakukan oleh PT Satu memiliki kesesuaian antara teori dengan kerangka evaluasi. Namun, masih memiliki perbedaan karena disesuaikan dengan kondisi lingkup PT Satu. Dari sudut pandang mahasiswa, evaluasi ini menunjukkan bahwa setiap teori yang ada dan telah dipelajari tidak dapat langsung diterapkan begitu saja, namun perlu dilakukan penyesuaian seperti yang dihadapi oleh PT Satu dalam proses pencatatannya.

---

This internship report discusses the conformity of PSAK 73 with the implementation of rental accounting standards applied by PT Satu in recording leases. This implementation and conformity needs to be given more attention to find out the value of assets and liabilities comprehensively in the company's financial statements. The scope of discussion of this internship report is about changes in PSAK 73 from IAS 17, the impact of these changes, the recording process, and the assessment of effectiveness in its implementation. The author evaluates by comparing the evaluation framework, namely the theory that has been studied in the Financial Accounting 2 and PSAK 73 courses with the experience and insight that the author got during his internship at PT Satu. The evaluation carried out shows that the implementation of lease accounting, based on PSAK 73, carried out by PT Satu has the same essence as the theory in the evaluation framework. However, it still has differences with the theory that is adapted to the conditions of the scope of PT Satu. From the student's point of view, this evaluation shows that every existing theory that has been studied cannot be applied immediately, however, adjustments need to be made as faced by PT Satu in the recording process."

"Pada era pembangunan ini pemerintah sedang meningkatkan pembangunan disegala bidang. Peningkatan bidang-bidang usaha untuk membangun suatu negara sehingga menjadi negara yang adil dan makmur perlu ditingkatkan secara merata. Demikian juga dari sektor perhubungan, sektor ini merupakan salah satu bidang yang ikut berperan dalam pembangunan khususnya pada sektor penerbangan. Dalam Pelita V pada dasarnya merupakan program-program peningkatan segala sesuatu yang berkaitan dengan bidang kepariwisataan dan sedang digalakkan pula ekspor komoditi non migas. Dalam hal ini PT. Garuda Indonesia sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selain meningkatkan penyediaan angkutan udara, juga ikut mensukseskan pelaksanaan Paket Deregulasi 24 Desember 1987 sebagai prioritas dengan senantiasa menyiapkan diri guna mampu menggalakkan ekspor non migas yang kian meningkat, serta wisatawan yang juga kian melonjak. Untuk memenuhi tuntutan tersebut diatas, PT. Garuda Indonesia harus berusaha secara keras untuk mencapai seperti yang di harapkan. Salah satu usaha PT. Garuda Indonesia yaitu meningkatkan anak perusahaannya agar supaya dapat mendukung usahanya dalam rangka meningkatkan penyediaan angkutan udara, menggalakkan ekspor komoditi non migas serta menambah jalur penerbangan untuk memenuhi arus wisatawan yang semakin melonjak. Salah satu anak perusahaannya adalah PT. Merpati Nusantara Airlines. PT. Merpati Nusantara airline’s sebagai anak perusahaan dibebani tugas berat untuk penerbangan perintis. Penerbangan perintis disini maksudnya adalah penerbangan dengan membuka jalur-jalur baru yang tadinya belum ada jalur penerbangannya ke daerah-daerah terutama jalur-jalur domestik. Maka untuk mendukung hal tersebut PT. Garuda Indonesia menyewakan pesawat Foker 28 kepada PT. Merpati Nusantara Airlines. Dengan bantuan pesawat ini diharapkan PT. Merpati Nusantara Airlines dapat menambah jalur penerbangan kedaerah-daerah atau wi1ayah-wilayah yang kurang atau belum ada jalur penerbangannya. Perjanjian sewa menyewa pesawat terbang ini berbeda dengan perjanjian sewa menyewa pesawat terbang biasa. Karena disini pembahasannya ditekankan pada PT. Garuda Indonesia sebagai induk perusahaan yang menyewakan pesawat pada PT. Merpati Nusantara Airlines sebagai anak perusahaan yang menyewa pesawat. Jadi disini terjadi hubungan kontrak antara induk perusahaan dengan anak perusahaan."