Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Belanja desa belum mengarah pada pemenuhan potensi investasi yang lebih besar dan strategis sejak Dana Desa diluncurkan. Salah satu potensi investasi adalah industri perdesaan yang mampu menyerap tenaga kerja dan mengurangi kemiskinan di desa, di mana kedua hal tersebut adalah masalah yang dihadapi di perdesaan. Di luar masalah tersebut kebiasaan gotong royong sebagai modal sosial masih dipertahankan di perdesaan. Belanja pembangunan desa dan belanja pemberdayaan masyarakat memiliki porsi yang cukup besar dalam belanja desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara belanja desa dan modal sosial dengan industri perdesaan. Temuan dari penelitian ini antara lain: 1) belanja pembangunan, belanja pemberdayaan masyarakat, dan modal sosial memiliki hubungan positif dengan industri perdesaan; dan 2) jumlah industri perdesaan lebih banyak berada di desa yang mengalokasikan belanja pembangunan atau belanja pemberdayaan untuk keperluan industri perdesaan. Untuk memajukan industri perdesaan perlu penyesuaian terhadap belanja pembangunan, efisiensi belanja, dan alokasi belanja untuk keperluan industri. Pemerintah desa perlu berkolaborasi dengan pelaku usaha dalam membangun dan memberdayakan industri desa serta berperan akitf dalam pemeliharaan gotong royong dan pengembangan koperasi di wilayahnya. Kajian selanjutnya disarankan untuk menggunakan jumlah atau rasio belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang digunakan untuk kepentingan industri perdesaan.

---

Village expenditure has not led to the fulfillment of a larger and strategic investment potential since the Village Fund was launched. One of the potential investments is rural industries that can absorb labors and reduce poverty in the village, both of which are problems in rural areas. Besides these problems, the habit of mutual assistance as social capital is still maintained in rural areas. Village development expenditures and community empowerment expenditures have a sizeable portion of village expenditures. This study aims to determine the relationship between village expenditure and social capital with rural industries. The findings of this study include: 1) development expenditures, community empowerment expenditures, and social capital have a positive relationship with rural industries; and 2) the number of rural industries is mostly in villages that allocate expenditures for rural industries needs. It is necessary to adjust the development expenditures, expenditure efficiency, and expenditures allocations for industrial purposes. The village government needs to collaborate with business actors to develop and empower village industries and actively maintain mutual assistance and develop cooperatives in the village. Further studies are recommended to use the amount or ratio of development and community empowerment expenditures that used for rural industries purposes."

"Penelitian ini berfokus pada proses analisis kebijakan publik yang berbentuk undang-undang. UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan salah satu bentuk kebijakan publik nasional yang akan menjadi acuan bagi kebijakan di bawahnya. Namun setelah disahkan UU Desa diuji materiilkan ke MK dan dianggap merugikan desa adat di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deksriptif dengan pendekatan kualitatif. UU Desa lahir dari revisi UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dipecah menjadi 3 UU yaitu UU Pemerintahan Daerah, UU Pemilihan Kepala Daerah dan UU Desa. Pembahasan pada penelitian ini meliputi empat ruang lingkup UU Desa yaitu Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dalam proses pembahasannya, UU Desa telah membuka ruang partisipasi melalui organisasi dan perwakilan masyarakat dengan dilibatkan dalam perumusan Naskah RUU hingga pembahasan melalui Rapat Pembahasan Tingkat 1 di DPR antara Pemerintah dengan DPR dan DPD.

---

This research aims to focus on analysis process of public policy in the form of Law Number 6 of 2014 about village as national public policy that is referred by other policies. However after being legalized, Village Law was reviewed in Constitutional Court and considered to cause the loss for indigenous traditional villages in Indonesia. The method in this research is descriptive method with qualitative approach. Village Law was born from the revised Law Number 32 of 2004 about Local Government that was divided into 3 Laws; Law on Local Government, Law on Local Government Election and Law on Village.

Discussion in this research will cover four scopes of Village Law which are Village Administration, Village Development,Rural Community Developmentand Community Empowerment. On the discussion, Village Law has given space for organization and society representatives on formulating the draft bill through Discussion Meeting Level 1 in House of Representatives with DPR and DPD."

"Tulisan ini membicarakan tentang keadaan desa Majapahit berdasarkan relief Trowulan. Karena sampai sekarang, sedikit sekali pengetahuan kita tentang keadaan desa masa lampau, pada masa Majapahit khususnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengenali (mengidentifikasi) dari relief-relief Trowulan, benda-benda yang merupakan bagian dari suatu desa mengenali benda-benda tersebut dalam prasasti, naskah-naskah kuno dan catatan Cina yang sejaman dengan masa Majapahit, kemudian membuat uraian tentang keadaan desa pada masa Majapahit. Dalam pengolahan data telah digunakan serangkaian metode arkeologi, yaitu metode kompilasi, identifikasi, klasifikasi dan analisis khusus/konteks. Untuk melengkapi hasil analisis konteks, digunakan data kepustakaan berupa prasasti, naskab kuno dan catatan Cina. Hasil penelitian ini menunjukan, kenyataan desa pada masa Majapahit yang tidak jauh berbeda dengan keadaan desa pada masa sekarang, begitu pula halnya dengan kehidupan penduduknya. Keadaan desa Majapahit seperti halnya desa-desa pada masa sekarang terletak di lingkungan pegunungan, lembah dan sungai dengan pepohonan yang hijau terlihat dimana-mana. Bangunan tempat tinggal banyak didirikan, bahkan di pegunungan dan beberapa diantaranya didirikan tidak jauh dari sungai. Penduduk desa memanfaatkan kesuburan tanah dengan membuka lahan pertanian sebagai sumber kehidupan."

"Tatanan demokrasi desa yang berjalan secara alamiah atau yang bisa disebut sebagai kearifan lokal berkembang secara beragam di setiap wilayah di tanah air,yang pada gilirannya mendukung tesis tentang aspek “genuine” dari demokrasi yang dianggap sebagai kekhasan di Indonesia. Beberapa unsur dari substansi denokrasi desa yang dihidupkan dapat dilihat dari lahirnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD),pemilihan kepala desa (Pilkades), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penjelasan dan analisis terhadap persoalan-persoalan demokratisasi desa, serta potensi-potensi yang dapat dikembangkan berdasarkan kearifan-kearifan lokal yang ada di desa dapat dibaca di buku ini."

"Belanja desa masih berfokus pada pembangunan sarana dan prasarana dasar, padahal terdapat potensi investasi lain di desa. Salah satu potensi investasi adalah industri perdesaan yang mampu menyerap tenaga kerja dan mengurangi kemiskinan di desa, di mana kedua hal tersebut adalah masalah yang dihadapi di perdesaan. Di luar masalah tersebut kebiasaan gotong royong sebagai modal sosial masih dipertahankan di perdesaan. Belanja pembangunan desa dan belanja pemberdayaan masyarakat memiliki porsi yang cukup besar dalam belanja desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara belanja desa dan modal sosial dengan industri perdesaan. Temuan dari penelitian ini antara lain: 1) belanja pembangunan, belanja pemberdayaan masyarakat, dan modal sosial memiliki hubungan positif dengan industri perdesaan; dan 2) jumlah industri perdesaan lebih banyak berada di desa yang mengalokasikan belanja pembangunan atau belanja pemberdayaan untuk keperluan industri perdesaan. Untuk memajukan industri perdesaan perlu penyesuaian terhadap belanja pembangunan, efisiensi belanja, dan alokasi belanja untuk keperluan industri. Pemerintah desa perlu berkolaborasi dengan pelaku usaha dalam membangun dan memberdayakan industri desa serta berperan akitf dalam pemeliharaan gotong royong dan pengembangan koperasi di wilayahnya. Kajian selanjutnya disarankan untuk menggunakan jumlah atau rasio belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang digunakan untuk kepentingan industri perdesaan."

"Potensi penggunaan media sosial bagi desa wisata di era digitalisasi ini sangatlah besar. Mempertimbangkan besarnya potensi penggunaan tersebut, Kemenparekraf menghimbau para pengelola desa wisata untuk meningkatkan adaptasi mereka terhadap media sosial. Namun sangat disayangkan, realitasnya masih banyak pengelola desa wisata yang belum memiliki kesadaran akan pentingnya hal tersebut. Terbukti dari total 40 desa wisata di Kabupaten Bogor saja, baru 19 yang diketahui telah memanfaatkan media sosial. Penyebabnya adalah masih banyak pengelola desa wisata yang resisten. Terlebih lagi, kebanyakan dari mereka juga belum meyakini betul manfaat dari pengadopsian media sosial. Jika masalah ini dibiarkan tanpa upaya penyelesaian, maka akan berdampak pada timbulnya berbagai risiko kerugian jangka panjang, seperti: terhambatnya keberlanjutan pembangunan desa wisata, hilangnya peluang untuk bertahan dan pulih dari kondisi krisis pasca Covid-19, tidak mampu berkontribusi maksimal terhadap PDB, serta kehilangan atensi calon pengunjung sebesar 70% dari kegiatan search dan share. Perlu disusun rekomendasi strategi yang dapat mempercepat proses pengadopsian media sosial, khususnya untuk desa-desa wisata di Kabupaten Bogor. Namun, sebelum rekomendasi strategi dapat disusun, perlu diketahui dahulu faktor-faktor apa saja yang dapat memengaruhi pengelola desa wisata untuk mengadopsi media sosial serta bagaimana dampak penggunaannya. Untuk tujuan tersebut, dilaksanakan studi kualitatif dengan pendekatan studi kasus tunggal embeddeed terhadap delapan desa wisata di Kabupaten Bogor yang terpilih sebagai unit analisis melalui penerapan teknik maximum variation. Model penelitian dibangun berdasarkan perspektif multi-teori guna memberikan pemahaman yang komprehensif tentang pengaruh tiap-tiap faktor adopsi sekaligus menjamin kredibilitas hasil penelitian. Secara khusus teori adopsi inovasi TOE digunakan sebagai kerangka kerja menyeluruh, sedangkan indikator di dalamnya dikembangkan melalui eksplorasi empat teori adopsi inovasi lainnya yaitu DOI, TAM, UTAUT, dan Institutional Theory. Pengolahan dan analisis data penelitian dilakukan melalui penerapan tiga tingkat pengodean yaitu terbuka, aksial, dan selektif, dengan bantuan computer-assisted qualitative data analysis software NVivo 12. Hasil studi memvalidasi perceived benefit, perceived risk, perceived compatibility, perceived ease of use, cost,top management support, member capability, financial and IT resources, competitive pressure, customer pressure, dan social influence sebagai faktor-faktor yang memengaruhi pengadopsian media sosial. Hasil studi lebih lanjut mengidentifikasi bahwa penggunaan media sosial tidak hanya memberikan dampak positif berupa manfaat, tetapi juga bisa membawa dampak negatif berupa risiko. Meski demikian, para pengelola desa wisata meyakini bahwa manfaat yang dapat diterima jauh lebih besar dan signifikan jika dibandingkan dengan risiko yang mungkin dihadapinya.

---

The potential use of social media for tourism villages in this digitalization era is extensive. Considering the magnitude of the potential use, the Ministry of Tourism and Creative Economy urges tourism village managers to improve their adaptation to social media. However, it is miserable that many tourism village managers are still unaware of this importance. The proof is from 40 tourism villages in Bogor Regency alone; only 19 are known to have used social media. The reason is that there are still many resistant tourism village managers. Moreover, most are also unsure of the benefits of adopting social media. Suppose this problem is left without any efforts to resolve it, it will have an impact on the emergence of various risks of long-term losses, such as delays in the sustainability of tourism village development, loss of opportunities to survive and recover from the post-Covid-19 crisis, unable to contribute optimally to GDP, and loss of attention of potential visitors by 70% from search and share activities. Therefore, it is necessary to formulate strategic recommendations to accelerate social media adoption, especially for tourism villages in Bogor Regency. However, before strategic recommendations can be drawn up, it is necessary to know what factors can influence tourism village managers to adopt social media and its impact. For this purpose, a qualitative study with an embedded single-case studies approach was carried out on eight selected tourism villages in Bogor Regency by applying the maximum variation technique. The research model is built based on a multi-theory perspective in order to provide a comprehensive understanding of the influence of each adoption factor while at the same time ensuring the credibility of the research results. In particular, the TOE framework was employed and complemented by four other innovation adoption theories: DOI, TAM, UTAUT, and Institutional Theory. Research data processing and analysis are carried out through the application of three coding levels: open, axial, and selective, with the help of computer-assisted qualitative data analysis software NVivo 12. The study results validate perceived benefits, perceived risk, perceived compatibility, perceived ease of use, cost, top management support, member capability, financial and IT resources, competitive pressure, customer pressure, and social influence as factors that influence the adoption of social media. The results of further studies identify that the use of social media not only has a positive impact in the form of benefits but can also have a negative impact in the form of risks. However, the tourism village managers believe that the benefits that can be received are more remarkable and significant when compared to the risks they may face."

"Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan tata kelola dana desa setelah UU No. 6 tahun 2014 Tentang Desa dan pelaksanaan sinkronisasi antara lembaga terkait tentang tata kelola dana desa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pelaksanaan tata kelola dana desa setelah UU No. 6/2014 masih terjadi disharmonisasi. Regulasi sektoral yang dikeluarkan oleh KemenDesa PDTT serta Kemendagri, dari aspek praktis di lapangan pelaksanaannya dirasakan masih menyulitkan bagi aparat desa. Pelaksanaan sinkronisasi antara lembaga terkait tentang tata kelola dana desa belum berjalan dengan optimal. Sinkronisasi belum dapat dilakukan karena masing-masing lembaga membentuk sendiri-sendiri regulasi sektoral. Implementasi suatu regulasi sangat mungkin bersinggungan dengan regulasi lainnya, bahkan pada praktiknya terdapat regulasi yang justru menyandera pelaksanaan dana desa itu sendiri. Ego sektoral masih mendominasi dalam menyusun regulasi, dan belum sepenuhnya mempertimbangkan secara matang implikasinya. Oleh karena itu, dalam hal yang berkaitan dengan desa, maka ketika Kemendagri akan melakukan pengaturan yang berkaitan dengan desa, harus berkoordinasi dengan KemenDesa, PDTT yang memiliki tugas, tanggung jawab dan kewenangan yang berkaitan dengan desa. Sehingga peraturan yang dikeluarkan oleh Kemendagri sudah merupakan hasil sinkronisasi dengan KemenDesa PDTT. Dengan dilakukannya sinkronisasi terhadap urusan pemdes dengan urusan pemda, maka implikasi pada level pelaksanaan adalah adanya acuan yang lebih jelas dan tidak ambigu. Berdasarkan analisa, diusulkan saran Perlunya proses pembentukan setiap regulasi oleh sektoral yang berkaitan dengan tata kelola dana desa melibatkan kementerian/lembaga terkait; Perlunya melaksanakan UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam hal terjadi konflik regulasi dan konflik kewenangan; serta pemerintah hendaknya menghindari perubahan regulasi yang berdampak pada perubahan vital penyusunan RPJMDes dan APBDes.

---

This study discusses the implementation of village fund governance after Law no. 6 year 2014 About the Village and implementation of synchronization between related institutions on village fund governance. This research is normative law research. Implementation of village fund governance after Law no. 6 2014 there is still disharmonization. Sectoral regulations issued by Ministry of Village and MoHA, from the practical aspect of the implementation field are still difficult for village officials. Implementation of synchronization between related institutions about governance of village funds has not run optimally. Synchronization can not be done because each institution establishes its own sectoral regulations. Implementation of a regulation is very likely to be tangent to other regulations, even in practice there is a regulation that actually holds the implementation of the village funds themselves. Sectoral ego still dominates in drafting regulations, and has not fully considered the implications. Therefore, in matters relating to the village, then when the MoHA will make arrangements relating to the village, it should coordinate with the Ministry of Village with duties, responsibilities and authorities relating to the village. So the regulations issued by the MoHA is already a result of synchronization with the Ministry of Village. With the synchronization of the village government affairs with the local government affairs, the implications at the implementation level are the existence of clearer and unambiguous references. Based on the analysis, proposed suggestion The need for the process of forming any regulation by sectoral related to village fund governance involves ministries related institutions The need to implement Law No. 30 2014 on Government Administration in the event of a conflict of regulation and conflict of authority And the government should avoid regulatory changes that have an impact on the vital changes in the preparation of the Medium term village development plan and Village income and expenditure budget."

"Otonomi Desa memberikan kesempatan bagi desa untuk mewujudkan pembangunan perdesaan yang lebih maju dan sejahtera. Pembangunan desa menurut beberapa literatur memerlukan pendanaan yang memadai. Di Indonesia, Dana Desa menjadi salah satu pendanaan utama bagi desa sejak tahun 2015. Selain pengaruh besaran Dana Desa, penelitian ini melakukan evaluasi penting pada peranan pimpinan desa dalam optimalisasi pengelolaan Dana Desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris pengaruh dukungan pendidikan kepala desa dalam pengelolaan Dana Desa terhadap perkembangan status desa di Indonesia. Dengan penggunaan metode regresi linear berganda yang bersifat cross section pada data antara tahun 2018 dan 2020, penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa pengelolaan Dana Desa akan lebih efektif mempengaruhi perkembangan pembangunan desa jika desa mempunyai kepala desa berpendidikan di atas SMA.

---

Village Autonomy provides opportunities for villages to realize more advanced and prosperous rural development. According to some literature, village development needs sufficient funds. In Indonesia, Village Fund has become one of the essential funds for villages since 2015. Besides the effect of Village Fund amount, this study evaluates the role of village leaders in optimizing Village Fund management. This study aims to analyze the effect of village head education support in managing the Village Fund on the development of village status in Indonesia empirically. By using the multiple linear regression method that is cross-sectional in the data between 2018 and 2020, this study concludes that the management of the Village Fund will be more effective in influencing the growth of village development if the village has a village head with an education above high school."