Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh Board Internal Connection terhadap pay for performance pada perusahaan listed yang ada di Indonesia. Mengacu pada pendangan terkait Resource Based View yang mempunyai perspektif dimana modal sosial yang dimiliki oleh anggota dewan perusahaan bisa menjadi keunggulan bagi perusahaan. Salah satu bentuk dari modal sosial ini yaitu adanya koneksi internal yang terjalin diantara anggota dewan di dalam suatu perusahaan. Studi yang mengkaji mengenai koneksi internal anggota dewan perusahaan sejauh ini masih relative jarang dijumpai di dalam literatur keuangan, khususnya di Indonesia. Pada penelitian ini menggunakan sampel berupa perusahaan publik yang ada di Indonesia dengan rentang waktu observasi dari tahun 2017 sampai tahun 2019. Mengingat perusahaan terdiri dari mayoritas perusahaan keluarga, sehingga dalam penelitian ini akan melihat pengaruh kontrol keluarga dapat mempengaruhi hubungan antara Board Internal Connection terhadap pay for performance pada perusahaan di Indonesia. Hasil pengujian empiris yang dilakukan memperlihatkan bahwa keberadaan kontrol keluarga di dalam suatu perusahaan dapat memperlemah hubungan positif antara board internal connection terhadap pay for performance.

---

This study was conducted to examine the effect of Board Internal Connections on pay for performance on listed companies in Indonesia. Referring to the view related to the Resource Based View which has a perspective where social capital owned by members of the company's board can be an advantage for the company. One form of social capital is the existence of internal connections that exist between board members within a company. Studies that examine the internal connections of company board members so far are still relatively rare in the financial literature, especially in Indonesia. This study uses a sample of public companies in Indonesia with an observation period from 2017 to 2019. Given that the company consists of the majority of family companies, this study will look at the effect of family control on the relationship between Board Internal Connections and pay for performance in companies in Indonesia. The results of empirical tests conducted show that the existence of family control within a company can weaken the positive relationship between the board's internal connection and pay for performance."

"Pandangan terkait dengan Resource Based View memiliki perspektif bahwa social capital yang dimiliki oleh anggota dewan perusahaan dapat menjadi kekuatan serta keunggulan bagi perusahaan. Salah satu bentuk dari social capital tersebut adalah koneksi internal yang terjalin antar anggota dewan baik komisaris maupun direksi perusahaan. Penelitian yang mengkaji terkait koneksi internal dewan perusahaan sampai sejauh ini masih relatif jarang dijumpai di dalam literatur keuangan, khususnya di Indonesia. Di dalam penelitian ini akan ditelusuri bagaimana pengaruh dari board internal connection terhadap kinerja perusahaan di Indonesia. Sampel yang diamati meliputi perusahaan publik pada seluruh sektor di Indonesia terkecuali sektor keuangan selama periode tahun 2017 sampai dengan 2019. Di samping itu mengingat mayoritas perusahaan di Indonesia di dominasi oleh perusahaan keluarga, maka dalam penelitian ini akan ditelusuri juga bagaimana kehadiran dari adanya kontrol keluarga dapat mempengaruhi hubungan antara board internal connection terhadap kinerja perusahaan di Indonesia. Pada hasil pengujian empiris yang dilakukan dalam penelitian ini membuktikan bahwa adanya kontrol keluarga di dalam perusahaan mampu memperlemah hubungan positif antara board internal connection terhadap kinerja perusahaan.

---

Resource Based View has a perspective that board social capital can become an advantage for the company. Internal connection is one of the social capital that exist in firm’s board members. Empirical study that focus on investigating the board internal connection on firm performance are still rare in the financial literature, especially in Indonesia. The purpose of the study is to investigate the effect of board internal connection on firm performance in Indonesia. This study employs a sample comprising all Indonesian listed companies during the period 2017 to 2019, excluding the financial and banking sector. Majority of companies in Indonesia are dominated by family companies, so in this study also investigates how the existence of family control can affect the relations between board internal connection and firm performance in Indonesia. This study provides empirical evidence that the existence of family control in the company weaken the positive relationship between board internal connection and firm performance."

"Penelitian ini menyoroti masalah perlindungan hak pekerja terkait upah lembur di PT Bumi Harapan Jaya (BHJ) di Nusa Tenggara Barat. Pekerja mengalami ketidakjelasan status ketenagakerjaan, upah minim, tidak dibayarnya lembur, dan intimidasi dari manajemen. Mereka telah mengajukan keluhan ke Dinas Tenaga Kerja terkait pelanggaran hak mereka, termasuk penghitungan upah lembur di hari libur yang tidak dibayar. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal dengan fokus pada penerapan hukum ketenagakerjaan Indonesia dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan diolah secara kualitatif. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 40K/Pdt.Sus-PHI/2022 menegaskan pentingnya perlindungan hak pekerja terkait upah lembur sesuai peraturan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan perlunya pemahaman yang baik dari pekerja dan pengusaha terhadap ketentuan hukum mengenai upah lembur, terutama pada hari libur. Pengusaha harus mematuhi ketentuan upah lembur sesuai UMK dan tidak intimidasi para pekerja. Implementasi hukum yang konsisten dan perlindungan hukum yang adil sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keadilan sosial di sektor industri. Kesimpulannya, perlindungan terhadap hak pekerja terkait upah lembur di Indonesia memerlukan penegakan hukum yang kuat dan kesadaran hukum yang tinggi dari semua pihak. Langkah-langkah konkret diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku demi menciptakan lingkungan kerja yang adil dan produktif.

---

This research highlights the issue of protecting workers rights regarding overtime wages at PT Bumi Harapan Jaya (BHJ) in West Nusa Tenggara. Workers experience unclear employment status, minimal wages, non-payment of overtime, and intimidation from management. They have filed a complaint with the Manpower Service regarding violations of their rights, including calculating overtime wages on unpaid holidays. The research method used is doctrinal with a focus on the application of Indonesian labor law using secondary data obtained from literature studies and processed qualitatively. Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 40K/Pdt.Sus-PHI/2022 emphasizes the importance of protecting workers' rights regarding overtime pay in accordance with applicable regulations, such as Law Number 6 of 2023, Law Number 13 of 2003, and Government Regulation No. 35 of 2021. The research results show the need for a good understanding by workers and employers of legal provisions regarding overtime pay, especially on holidays. Employers must comply with overtime wage provisions according to the UMK and not intimidate workers. Consistent legal implementation and fair legal protection are very important to improve worker welfare and social justice in the industrial sector. In conclusion, protection of workers' rights regarding overtime pay in Indonesia requires strong law enforcement and high legal awareness from all parties. Concrete steps are needed to ensure compliance with applicable regulations in order to create a fair and productive work environment."

"Skripsi ini membahas mengenai Pengaruh Penetapan Kenaikan Upah minimum yang terjadi di dalam bidang ketenagakerjaan yang salah satu akibatnya menyebabkan adanya istilah lain, yaitu upah sundulan. Upah minimum merupakan salah satu upaya perlindungan yang diberikan kepada buruh/pekerja dalam hal pemberian upah. Banyak permasalahan yang terjadi dalam bidang ketenagakerjaan terutama terkait dengan penetapan kenaikan upah minimum, faktor-fakor yang mempengaruhi adanya penetapan kenaikan upah minimum, adanya upah sundulan yang dikarenakan belum adanya penyusunan struktur dan skala upah pada suatu perusahaan. Bagaimana upah minimum seharusnya dapat diterapkan di Indonesia agar tidak lagi terjadi perselisihan antara buruh/pekerja dengan perusahaan, dan bagaimana pihak pengusaha menghindari adanya upah sundulan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif Analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan melakukan penelitian kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sedangkan wawancara dipakai untuk mendukung hasil dari Analisis data sekunder. Teknik analisis data dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu mengkualifikasi dari hasil penelitian. Dalam hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam penetapan kenaikan upah minimum dilatarbelakangi oleh adanya KHL, dan dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah komponen upah minimum dan dipengaruhi dengan formula perhitungan upah minimum yang baru, yaitu inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Penetepan upah minimum mempengaruhi adanya upah sundulan, namun upah sundulan ini dapat dihindari apabila dalam suatu perusahaan telah membuat struktur dan skala upah. Serta dalam penetapan kenaikan upah minimum dan permasalahan yang timbul akibatnya harus dapat dirundingkan dengan baik dalam perundingan bipartrite terutama dalam permasalahan upah sundulan, komunikasi antara buruh/pekerja dengan pengusaha juga dapat membuat proses sosialisasi berjalan dengan baik.

---

This thesis discusses the Effect of the Establishment of Minimum Wage Increase happening in the employment field which causes automatic increased wage. Minimum wage is a protection for labourers/workers in wage. There are many problems in the employment field, especially related to establishing minimum wage increase, factors that affect the establishment of minimum wage increase, and automatic increased wage due to lack preparation of wage structure and scale in a company. How the minimum wage should be established in Indonesia to prevent dispute between labourers/workers and company, and how employers avoid automatic increased wage? This research is a descriptive analytical judicial normative research. The data used is secondary data by literature study by collecting secondary data which consisted of primary, secondary, and tertiary legal materials. Interviews are used to support the result of the analysis of secondary data. Data analysis techniques using a qualitative approach, which qualify the results of research. From the result of this research, concluded that estabilishment of minimum wage increase is based on a KHL and minimum wage increased happened due to automatic wage increase and was influenced by several factors, including minimum wage component and the new minimum wage calculation formulas, which are inflation and economic growth. The establishment of minimum wage influenced automatic increased wage, but automatic increased wage could be avoided if the company had made wage structure and scale. The establishment of minimum wage increase and issues which occur because of it should be negotiated in bipartite negotiation, especially related to automatic increased wage, communication between labourers/workers and employers also can make socialization process smoother."

"Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh DAK sub bidang sanitasi dan air minum terhadap pencapaian SPM bidang sanitasi dan air minum. Selain itu penelitian ini juga ingin menguji apakah pengalokasian anggaran DAK berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi daerah dengan menggunakan regresi panel data. Data yang digunakan adalah data sekunder dari seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2013-2015 yang mendapatkan anggaran DAK. Hasil regresi menunjukkan bahwa alokasi sub bidang air minum memberikan pengaruh positif dan signifikan berbeda dengan sub bidang sanitasi berpengaruh positif akan tetapi tidak signifikan. Perbedaan pengaruh pada sub bidang DAK terhadap indikator keberhasilan di pengaruhi banyak faktor bukan hanya pada sisi keuangan. Sedangkan untuk dampak secara tidak langsung DAK berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

---

This research aims to analyze the impact of Specific Allocation Fund in sanitation and drinking water on its quantified achievement and also to test whether the Specific Allocation Fund does influence the regional economic growth by using panel data regression. The data used is secondary data from all the fund receiver cities and districts in Indonesia year 2013 2015. The regression results show that the allocation of drinking water sub field has signicant and positive influence whileas the sanitation sub field has positive but insignificant influence. The difference of both sub fields impact on the success indicator is influenced by many factors, not only the finance side. Meanwhile, the indirect impact of Specific Allocation Fund has significant positive value on regional economic growth."

"Proyek infrastruktur diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi dan sosial yang positif bagi masyarakat. Namun, model untuk menganalisis dampak ekonomi dan sosial masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model dampak ekonomi dan sosial yang akan digunakan untuk mempelajari dampak proyek infrastruktur. Penelitian ini berfokus pada beberapa studi kasus proyek infrastruktur yang dijamin oleh Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF) baik skema PPP (Public-Private-Partnership) maupun skema non-PPP pada sektor telekomuniasi, air, dan pariwisata. Sektor-sektor ini diyakini mewakili pembangunan infrastruktur utama yang mencakup perspektif lokal, nasional, dan internasional. Metode analisis yang digunakan untuk mengukur dampak ekonomi dari pembangunan infrastruktur ini adalah pendekatan kuantitatif dengan menggunakan atribut: Analisis Ekonomi Sektoral, Analisis Potensi Ekonomi, Akuntansi Pertumbuhan, Analisis Tabel Input-Output, dan Peramalan Statistik. Sedangkan untuk menganalisis dampak sosial pembangunan infrastruktur, digunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan In-depth Interview melalui teknik pengisian kuesioner dan metode Social Impact Assessment (SIA). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan hukum. Hasilnya menunjukkan berbagai dampak ekonomi dari pengembangan investasi proyek, baik dari segi potensi maupun realisasinya. Sedangkan dari segi dampak sosial, terdapat berbagai respon masyarakat terhadap realisasi pembangunan proyek"

"ABSTRACTDengan adanya kebijakan pemerintah terkait percepatan proyek infrastruktur di Indonesia demi kesejahteraan rakyat, pembangunan infrastruktur harus diutamakan pelaksanaannya agar dapat terlaksana dengan efisien dan efektif. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah menuntut mereka untuk menyertakan peran swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Dalam hal ini, pembiayaan infrastruktur cenderung menjadi permasalahan yang paling utama karena kebutuhannya yang besar dan pelaksanaan infrastruktur yang rumit. Oleh karena itu, perusahaan yang melakukan pembangunan infrastruktur wajib melakukan pinjaman kredit, tidak hanya dari bank serta lembaga pembiayaan dalam negeri, namun juga dari luar negeri. Peran pinjaman luar negeri juga menciptakan adanya eksposur valuta asing terhadap pembiayaan infrastruktur karena pemberian kredit dilakukan dalam mata uang asing. Hal ini menjadi suatu permasalahan karena pemerintah juga mengeluarkan peraturan terkait kewajiban penggunaan Rupiah di Indonesia. Maka, pembuatan perjanjian konversi tripartit antara pihak pemerintah, perusahaan yang membangun infrastruktur, serta bank berperan penting dalam pembiayaan infrastruktur. Melalui penelitian berbasis yuridis-normatif ini, Penulis membahas hubungan hukum serta hak dan kewajiban para pihak dalam pembiayaan infrastruktur yang berasal dari pinjaman luar negeri terkait kewajiban penggunaan Rupiah. Berhubungan dengan hal ini, penting bagi para pihak untuk memperhatikan secara detil perancangan kontrak, yang merupakan akar dari lahirnya hubungan hukum, serta agar para pihak melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana yang tertulis dalam kontrak, mengingat pembangunan infrastruktur digunakan untuk kebermanfaatan bersama.

---

ABSTRACTAs of the governments regulation issuance regarding the acceleration of infrastructure projects in Indonesia, which targets for public works to boost social welfare, infrastructure projects are prioritized so that they can be carried out efficiently and effectively. The limited resources owned by the government encourage them to include the role of private sector through the Public-Private Partnerships scheme. In this case, project financing addresses the most crucial problem since most of them are large and expensive, tying up massive volumes of capital. Hence, project companies are required to grant credit loans, not only from banks and domestic financing institutions, but also from offshore. The role of offshore loan also creates foreign exchange exposure to project financing as offshore loan is given through foreign currencies. This becomes a serious concern as the government has also issued a regulation regarding to the obligation to use Rupiah in Indonesia. Hence, making the role of a tripartite converting agreement between the government, project company, and the converting bank, crucial. Through this normative legal research, the Author provides an overview about the contractual terms, also including the rights and obligations between the parties involved in infrastructure projects using offshore loans regarding the mandatory use of Rupiah. In accordance with this, it is important for the parties to give careful attention about the drafting of the contracts, which anchor the existence of any relationships between the parties, and to enforce their rights and obligations as agreed in the contracts, knowing the fact that infrastructure projects are entitled as public goods. "

"Infrastruktur hijau merupakan teknologi untuk mengelola air hujan yang mampu mengendalikan limpasan. Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektifitas dan efisiensi infrastruktur hijau dalam pengurangan volume dan debit puncak limpasan hujan pada tipikal daerah perkotaan. Lokasi penelitian ini adalah Kelurahan Baru, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur yang berada di sub DAS Cijantung. Praktik infrastruktur hijau yang disimulasikan yaitu bioretensi, constructed wetlands dan vegetative swales. Pemodelan sebaran spasial penempatan infrastruktur hijau menggunakan GITBoLA menunjukkan potensi sebaran bioretensi sebesar 15,88%, constructed wetlands dan vegetative swales masing-masing seluas 4,42%. Hasil analisis SWMM menunjukkan bioretensi mampu mengendalikan debit puncak limpasan sebanyak 23,47% dengan kemampuan mengontrol volume limpasan 222 liter/m2 sedangkan constructed wetlands mereduksi debit puncak sebesar 5,91% dengan kemampuan mengontrol volume 197 liter/m2 dan vegetative swales mereduksi debit puncak sebesar 2,11% dengan mengontrol volume 70 liter/m2. Luas optimum dari kombinasi penggunaan bioretensi dan constructed wetlands sebesar 17,6%. Nilai present value dari biaya infrastruktur hijau sebesar Rp. 55,26 milyar, lebih rendah dibandingkan infrastruktur konvensional dengan saluran drainase dengan present value sebesar Rp. 57,39 milyar. Sehingga dari segi ekonomi, infrastruktur hijau efisien untuk diterapkan.

---

Green infrastructure is a technology for managing stormwater to control runoff. This study aims to assess the effectiveness and efficiency of green infrastructure in reducing the volume and peak runoff in typical urban areas. The study area is Baru Village, East Jakarta, which is in the Cijantung sub-watershed. The simulated green infrastructure practices are bioretention, constructed wetlands and vegetative swales. The green infrastructure siting modeling using GITBoLA shows a potential bioretention distribution of 15.88%, constructed wetland and vegetative swales of 4.42% respectively. The results of the SWMM analysis show bioretention control peak discharge as much as 23.47% with the ability to control runoff volume 222 liters/m2 while constructed wetland reduces peak discharge by 5.91% with the ability to control 197 liter/m2 volume and vegetative swales reduce peak discharge by 2.11% and controlling the volume of 70 liters/m2. The optimum area of the combination use of bioretention and constructed wetlands is 17.6%. Present value of green infrastructure costs Rp. 55.26 billion, lower than conventional infrastructure with drainage channels with a present value of Rp. 57.39 billion. From an economic perspective, green infrastructure is efficient to implement."

"Pembangunan kota yang memiliki kepadatan tinggi dikalim sebagai bentuk perkotaan yang sesuai untuk membangun modal sosial. akan tetapi, hubungan antar keduanya belum banyak diinvestigasi secara empiris, sehingga terjadi berbagai hasil yang berlawanan di literatur. Studi ini bertujuan untuk menganalisa peranan bentuk fisik perkotaan terhadap pembentukan modal sosial dengan menggunakan kasus kota metropolitan di Indonesia. Riset ini juga merupakan studi yang pertama kali menganalisa hubungan bentuk perkotaan dengan modal sosial di Indonesia dengan menggunakan Regresi Logistik Multilevel.Hasil empiris menunjukkan bahwa individu yang tinggal di wilayah padat memiliki kemungkinan untuk lebih tidak mengenal tetangganya, lebih tidak mempercayai orang lain dan kurang aktif dalam kegiatan masyarakat. Sedangkan, konektivitas jalan memiliki hubungan yang positif dengan tingkat bridging trust akan tetapi justru memiliki jaringan sosial (social network) yang lebih rendah. Selain itu, keberadaan berbagai fasilitas publik ternyata sama sekali tidak berhubungan dengan pembentukan modal sosial. Dengan data agregat, studi ini belum bisa memberikan rekomendasi kebijakan yang spesifik. Akan tetapi, para pembuat kebijakan perlu memikirkan peranan bentuk perkotaan terhadap pembentukan modal sosial.

---

High-density urban development is claimed as a suitable urban form in enhancing social capital. However, the relationship between those two variables has not been well empirically explored, leading to the emergence of competing results in the literature. This study aimed to investigate the role of urban physical arrangement or urban form in the social capital formation using Indonesian metropolitan cities as a case study. This research was also the first empirical study to investigate the association between urban form and social capital in Indonesia. The multilevel logistic regression was used to investigate the association between the urban form and several indicators of social capital.The findings revealed that individuals in high residential density areas were less likely to know their neighbours, had lower levels of bridging trust, and less involved in the communitys activities. Meanwhile, street connectivity appeared to have a positive association with bridging trust but negatively related to social networks. Moreover, the land use mix did not seem to be significantly associated with any social capital variables. However, the aggregated data of urban form limited our ability of the present study to provide specific policy recommendations. Nonetheless, this study would still suggest that urban planners and policy makers should be mindful to consider that urban form features might influence the development of social capital."