Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengaturan kewenangan dan tanggung jawab Pengelolaan Sumber Daya Air oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota didasarkan pada keberadaan wilayah sungai. Di daerah otonom, air juga dapat menimbulkan konflik dalam pemanfaatanya secara bersama antar Kabupaten/Kota. Oleh karena itu penelitian ini mencoba untuk membahas pengaturan sengketa antar kabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya air, dan peran pemerintah dalam penyelesaian sengketa tersebut serta merumuskan model penyelesaian sengketa pengelolaan sumber daya air oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundangundangan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa sumber daya air antar kabupaten/kota. Jawaban yang diperoleh dari hasil penelitian, pertama, Pengaturan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan sumber daya air oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota didasarkan pada keberadaan wilayah sungai yang bersangkutan. Kedua, Penyelesaian Sengketa yang diatur dalam UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air bisa dilihat dalam Pasal 13 dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yaitu “memfasilitasi penyelesaian sengketa antar kabupaten dan/atau antar kota dalam Pengelolaan Sumber Daya Air”. Ketiga, Pendekatan pengelolaan air kedepan dapat menggunakan pendekatan ekoregion yang bertujuan untuk memperkuat dan memastikan terjadinya koordinasi horisontal antar wilayah administrasi yang saling bergantung (hulu-hilir) dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang mengandung persoalan pemanfaatan, pencadangan sumber daya alam maupun permasalahan lingkungan hidup.

---

The regulation of authority and responsibility of Water Resource Management by the Central Government, Provincial Government, and Regency/City Government is based on the existence of river areas. In autonomous regions, water can also cause conflict in its use together between regencys/cities. Therefore, this study tried to discuss the regulation of disputes between regencys/cities in the management of water resources, and the role of the government in the resolution of such disputes and formulated a model of dispute resolution of water resource management by the government based on laws and regulations. This study is a prescriptive normative legal study. The approach used is a statutory and conceptual approach related to the resolution of water resource disputes between d regencys/cities. The answers obtained from the results of the study, first, the regulation of authority and responsibility for water resource management by the government, provincial government, and regency/city government is based on the existence of the river area concerned. Second, Dispute Resolution stipulated in Law Number 17 of 2019 on Water Resources can be seen in Article 13 in regulating and managing Water Resources, Provincial Government as referred to in Article 12 which is “facilitating the resolution of disputes between regencys and/or between cities in Water Resource Management”. Third, the future water management approach can use an ecoregion approach that aims to strengthen and ensure horizontal coordination between interdependent administrative areas (upstream-downstream) in the management and protection of the environment that contains problems of utilization, backup of natural resources and environmental problems."

"Pengolahan sumber air menjadi air bersih, membutuhkan teknik fisikokimia sederhana yang disebut teknik koagulasi-flokulasi. Teknik ini membutuhkan senyawa kimia berupa koagulan. Pada penelitian ini, dilakukan pembuatan koagulan jenis baru yaitu polialuminium sulfat (PAS) yang merupakan koagulan aluminium sulfat termodifikasi dengan menggunakan metode Response Surface Methodology (RSM) untuk mengoptimasi respon dari berbagai variabel yang digunakan dalam eksperimen. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan komposisi bahan baku yang optimal untuk pembuatan polialuminium sulfat dan mendapatkan kondisi operasi koagulasi-flokulasi yang paling baik pada pengolahan air baku menjadi air bersih dengan menggunakan koagulan polialuminium sulfat hasil eksperimen. Empat variabel yang digunakan dalam penelitian pembuatan PAS, yaitu sodium aluminat, aluminium hidroksida, asam sulfat, dan air. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RSM memiliki kehandalan dalam memprediksi respon %Al2O3, yaitu dengan RMSE (Root Mean Squared Error) sebesar 0,84. RSM dapat memberikan nilai optimal yang spesifik dengan hasil validasi sebesar 17,35%. Dengan RSM, didapatkan kondisi optimal eksperimen pembuatan PAS dengan komposisi sodium aluminat 6,6253 gram, aluminium hidroksida 41,5487 gram, asam sulfat 60,4351 mL, dan air 83,6923 mL. Metode RSM juga memperlihatkan kehandalannya dalam eksperimen operasi koagulasi-flokulasi dalam memprediksi respon % penurunan kekeruhan (turbiditas) dengan nilai RMSE sebesar 4,31. Kondisi optimal operasi koagulasi-flokulasi air baku menjadi air bersih berada pada dosisi koagulan sebesar 69,4 ppm dengan lama waktu koagulasi-flokulasi 29,045 menit. Produk baru yang diusulkan berupa koagulan polialuminium sulfat (PAS) padat yang memiliki % zat aktif lebih tinggi (Al2O3) bila dibandingkan dengan koagulan konvensional, aluminium sulfat atau tawas. PAS juga memiliki kemampuan yang sangat baik dalam operasi koagulasi-flokulasi air baku menjadi air bersih dan dapat menjadi alternatif koagulan dalam mengolah air baku menjadi air bersih untuk memenuhi kebutuhan air bersih di Indonesia.

---

Processing water sources into clean water require a simple physicochemical technique so-called the coagulation-flocculation technique which requires chemical compounds in the form of coagulants. In this study, a new type of coagulant was prepared, namely polyaluminium sulfate (PAS), which is a modified aluminium sulfate coagulant, using the Response Surface Methodology (RSM) method to optimize the response of various variables. This study aims to determine the optimal composition of the initial materials for the fabrication of polyaluminium sulphate and to determine the optimal conditions of coagulation-flocculation operations in processing raw water into clean water using the polyaluminium sulfate coagulant experimental results. The four variables used in this study, i.e., sodium aluminate, aluminium hydroxide, sulfuric acid, and water. The results showed that RSM had reliability in predicting the %Al2O3 response, that is with RMSE (Root Mean Squared Error) of 0,84. RSM can provide the specific optimal values ​​with validation results of 17,35%. By using RSM, the optimal experimental conditions for making PAS were obtained with a composition of sodium aluminate 6,6253 g, aluminium hydroxide 41,5487 g, sulfuric acid 60,4351 mL, and water 83,6923 mL. The RSM method also shows its reliability in the experiment of coagulation-flocculation operations in predicting the response of the decrease in turbidity with the RMSE value of 4,31. The optimal condition of coagulation-flocculation operation of raw water into clean water was in coagulant doses of 69,4 ppm with a treatment time of 29,045 minutes. The product is a solid polyaluminium sulfate (PAS) coagulant which has a higher percentage of the active components, i.e. Al2O3, compared to those of conventional coagulants, such as aluminium sulfate or alum. PAS also has very good ability in coagulation-flocculation to process raw water into clean water. It is potential as an alternative coagulant for processing raw water into clean water to meet the needs of clean in Indonesia."

"Sebagai negara yang memiliki sumberdaya air yang melimpah, Indonesia perlu menggunakan konsep Pengelolaan Sumberdaya Air Terpadu (Integrated Water Resources Management) dalam mengelola sumberdaya air. Berawal dari berbagai hasil konferensi yang melibatkan berbagai negara dunia yang ikut serta dalam menyelenggarakan konferensi tersebut dan membahas poin-poin terkait dengan pengelolaan sumberdaya air, kemudian diadopsi oleh Indonesia dengan diterbitkannya Peraturan Undang-Undang yang menyesuaikan kondisi Indonesia dan sumberdayanya. Tercatat bahwa Indonesia mengalami beberapa kali perubahan terkait pengaturan air, seperti misalnya dengan pemberlakuan Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, Undang-Undang No. 7 Tahun 2004, dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Akan tetapi, seriring dengan berjalannya waktu, dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut, berbagai anggapan dan permasalahan timbul sehingga peraturan tersebut dinilai tidak lagi sesuai dengan amanat dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam implementasi dari konsep tersebut, terdapat hal-hal yang menjadi kendala atau permasalahan dalam mengelola sumberdaya air sehingga konsep Pengelolaan Sumberdaya Air Terpadu ini tidak berjalan sebagaimana maksud dan tujuan awal. Oleh karena itu, perlu adanya pembaharuan terkait Peraturan Undang-Undang dan berbagai peraturan sejenisnya yang mengatur secara komprehensif terkait dengan sistem Pengelolaan Sumberdaya Air Terpadu yang diterapkan di Indonesia agar hasil atau tujuan akhir dalam konsep ini dapat tercapai dengan hasil yang lebih optimal, dikarenakan dalam hal ini air memegang peranan penting dalam perekonomian serta kesejahteraan rakyat dalam skala nasional.

---

As a country that has abundant water resources, Indonesia needs to use the concept of Integrated Water Resources Management in managing water resources. Starting from the results of various conferences involving various world countries that participated in holding the conference and discussing points related to water resource management, Indonesia was later adopted by the issuance of laws and regulations that adapted the conditions of Indonesia and its resources. It is noted that Indonesia has undergone several changes related to water regulation, for example with the enactment of Law no. 11 of 1974 concerning Irrigation, Law no. 7 of 2004, and Law no. 17 of 2019 concerning Water Resources. However, over time, with the issuance of the law, various assumptions and problems arise so that the regulation is considered no longer in accordance with the mandate of Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In the implementation of the concept, there are things -Things that become obstacles or problems in managing water resources so that the concept of Integrated Water Resources Management does not work as intended and intended initially. Therefore, there is a need for reforms related to laws and regulations and various similar regulations that comprehensively regulate the Integrated Water Resources Management system implemented in Indonesia so that the final results or goals in this concept can be achieved with more optimal results, because in terms of in this case, water plays an important role in the economy and people's welfare on a national scale."

"ABSTRAKKebutuhan air bertambah seiring dengan pertambahan penduduk. Pertambahan penduduk membawa konsekuensi pada pemanfaatan. Baik pemanfaatan lahan untuk tempat tinggal, dan berkebun, maupun pemanfaatan air untuk kebutuhan sehari-hari atau energi. Pemanfaatan air ini mulai dari wilayah hulu, tengah, hingga hilir DAS. Pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan hidup ini memberikan manfaat, seperti menambah pendapatan masyarakat melalui irigasi sawah-sawah, atau sebagai sumber energi melalui pembangkit listrik tenaga mikrohidronya. Pemanfaatan air ini perlu dilakukan penilaian. Cara penilaian atas pemanfaatan air ini dilakukan menggunakan valuasi ekonomi. Valuasi air di daerah aliran sungai DAS adalah langkah penting pertama dilakukan, sebagai kebijakan dalam upaya peningkatan investasi untuk perlindungan sumberdaya air alami. Kebijakan ini dapat dipergunakan sebagai dasar pembayaran jasa lingkungan sehingga pengelolaan jasa lingkungan DAS untuk kepentingan masyarakat umumnya dan ekonomi nasional dapat lebih optimal. Pengelolaan SDA tidak hanya merujuk aspek ekonomi tetapi juga mengkaitkan tingkat partisipasi masyarakat. Pengelolaan SDA pada kasus pemanfaatan DAS Enim masih terbatas maka dalam penelitian ini akan melibatkan masyarakat dengan partisipasinya dalam pengelolaan SDA tersebut. Berdasarkan hasil analisis manfaat dan biaya dan partisipasi masyarakat, digunakan untuk pertimbangan apakah pengelolaan sumberdaya air di DAS Enim berkelanjutan atau tidak. Hasil analisis manfaat dan biaya terhadap dampak dari pemanfaatan air diperoleh bahwa pengelolaan sumberdaya air berkelanjutan dengan net present value yang lebih besar dari nol dan rasio manfaat dan biaya yang lebih besar dari satu. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan SDA berada pada tingkat partisipasi mengunakan Teori Arnstein. Berdasarkan hasil perhitungan net present value dan rasio manfaat dan biaya, maka diperoleh partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya air dalam disertasi ini berkelanjutan. Kata kunci: partisipasi masyarakat, pengelolaan sumberdaya air; pemanfaatan air untuk sumber energi, dan sumber pangan; analisis manfaat dan biaya Kebutuhan air bertambah seiring dengan pertambahan penduduk. Pertambahan penduduk membawa konsekuensi pada pemanfaatan. Baik pemanfaatan lahan untuk tempat tinggal, dan berkebun, maupun pemanfaatan air untuk kebutuhan sehari-hari atau energi. Pemanfaatan air ini mulai dari wilayah hulu, tengah, hingga hilir DAS. Pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan hidup ini memberikan manfaat, seperti menambah pendapatan masyarakat melalui irigasi sawah-sawah, atau sebagai sumber energi melalui pembangkit listrik tenaga mikrohidronya. Pemanfaatan air ini perlu dilakukan penilaian. Cara penilaian atas pemanfaatan air ini dilakukan menggunakan valuasi ekonomi. Valuasi air di daerah aliran sungai DAS adalah langkah penting pertama dilakukan, sebagai kebijakan dalam upaya peningkatan investasi untuk perlindungan sumberdaya air alami. Kebijakan ini dapat dipergunakan sebagai dasar pembayaran jasa lingkungan sehingga pengelolaan jasa lingkungan DAS untuk kepentingan masyarakat umumnya dan ekonomi nasional dapat lebih optimal. Pengelolaan SDA tidak hanya merujuk aspek ekonomi tetapi juga mengkaitkan tingkat partisipasi masyarakat. Pengelolaan SDA pada kasus pemanfaatan DAS Enim masih terbatas maka dalam penelitian ini akan melibatkan masyarakat dengan partisipasinya dalam pengelolaan SDA tersebut. Berdasarkan hasil analisis manfaat dan biaya dan partisipasi masyarakat, digunakan untuk pertimbangan apakah pengelolaan sumberdaya air di DAS Enim berkelanjutan atau tidak. Hasil analisis manfaat dan biaya terhadap dampak dari pemanfaatan air diperoleh bahwa pengelolaan sumberdaya air berkelanjutan dengan net present value yang lebih besar dari nol dan rasio manfaat dan biaya yang lebih besar dari satu. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan SDA berada pada tingkat partisipasi mengunakan Teori Arnstein. Berdasarkan hasil perhitungan net present value dan rasio manfaat dan biaya, maka diperoleh partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya air dalam disertasi ini berkelanjutan.

---

ABSTRACTWater demand increases with population growth. Population growth has been consequences on the use of land for residence, and gardening, as well as the use of water for daily necessities or energy. Utilization of this water covers areas from the upstream, middle, and downstream watershed. Utilization of water to meet the needs of this life provides benefits, such as increasing the income of the community through irrigation of rice fields, or as an energy source through micro hydro power plant. Water utilization needs assessment. The assessment of water utilization is done using economic valuation. Valuation in watersheds is the first important step taken as a policy to increase investment for natural water resources protection. This policy can be used as a basis for payment of environmental services so that the management of watershed environmental services for the benefit of the general public and national economy can be more optimal. The management of water resources not only refers to the economic aspect but also links to the level of community participation. The management of water resources in the case of watersheds usage of Musi is still relative limited in this research involves the community with its participation. Based on the results of benefit and cost analysis and community participation, one could consider whether the resource management in this case the water resources in sustainable. The results of benefit and cost analysis of the impact of water utilization have been found that sustainable water resource management with a net present value greater than zero and a ratio of benefits and costs greater than one. Community participation in water resources management is in the level of participation using Arnstein Theory. Based on the calculation of net present value and benefit and cost ratio, participation community on the resource management in this dissertation is sustainable. "

"One of the attempts to optimize the usage of water resources particularly in creating the enrgy is through optimizing the maintenance of the dam. Optimation policy can be conducted by estimating water volume of the dam in terms of the time and space function that can give highest usage value. One of the optimation techniques that can be implemented is Bellman Dynamic Program. This technique simplifies the operational problem of the dam by divided into step by step solution. The optimation result of the maintenance of Saguling Dam with Bellman Dynamic Program brings more profit which is 20.6% higher than maintenance with constant debit. The added profit can be achieved under fluctuated electricity rate."

"Tesis ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui implikasi pembatalan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap hapusnya privatisasi air dan perizinan pengusahaan sumber daya air oleh swasta. Penelitian menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, pendekatan menggunakan teori penguasaan negara atas sumber daya air, teori hak asasi manusia, dan teori perizinan. Implikasi dibatalkannya UU Sumber Daya Air adalah tidak berlakunya peraturan perundang-undangan sebagai peraturan pelaksana dari UU Sumber Daya Air, sehingga sebagai payung hukum diberlakukan kembali UU Pengairan. Sebagai aturan pelaksana dari UU Pengairan dikeluarkan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral serta dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa pembatalan UU SDA oleh Mahkamah Konstitusi adalah langkah tepat untuk mengembalikan hak rakyat atas air dan menghapuskan privatisasi air. Bahwa UU SDA telah memberikan ruang bagi swasta untuk melakukan penguasaan air atau sumber air yang menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga air dipandang sebagai benda ekonomi dimana perolehannya membutuhkan pengorbanan materi. Pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 121 dan 122 Tahun 2015 telah mengembalikan prioritas hak menguasai dan mengusahakan sumber daya air kepada negara melalui BUMN dan BUMD. Namun, masih dirasakan bahwa kedua PP ini memberi kesempatan kepada pihak swasta yang telah menjalankan usahanya sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi dapat terus menjalankan usahanya sampai berakhirnya perizinan tersebut.

---

This thesis is written with the aim to determine the implications of the invalidation of Law No. 7 of 2004 on Water Resources to the abolishment of the privatization of water and permitting exploitation of water resources by the private sector. This research uses Normative Juridical research methods, with the approach on the theory of state control over water resources, human rights theory, and the theory of licensing. The invalidation of Water Resources Act is causing implementing regulations of the law has been replaced with the previous Water Resources Act. As the implementing rules of The Water Resources Act, The Government has issued a Circular Letter of The Minister of Public Works and Housing, a Circular Letter of The Minister of Energy and Mineral and also established Government Regulation Number 121 of 2015 on Exploitation of Water Resources and Government Regulation Number 122 of 2015 on Water Supply System. Based on the results obtained that the invalidation of the law by the constitutional court is the right step to restore people’s right to water and eliminating water privatization. The law had provided opportunities for the private sector to control water or water resources that vital to the life of many, so the water is seen as an economic goods where materialistic sacrifice is needed to have access for it. The adoption of Government Regulation Number 121 and 122 of 2015 have returned the priority right to control and exploit the water resources to the state-owned or localowned enterprises. Namun, masih dirasakan bahwa kedua PP ini memberi kesempatan kepada pihak swasta yang telah menjalankan usahanya sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi dapat terus menjalankan usahanya sampai berakhirnya perizinan tersebut."

"ABSTRAKDaerah Aliran DA Ci Salak dan Ci Sahang merupakan wilayah yang secara geologis memiliki potensi tambang pasir yang tersebar di kaki hingga lereng Gunung Tampomas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penambangan terhadap penutup lahan dan sumber daya air di DA Ci Salak dan Ci Sahang. Metode overlay dan wawancara dengan metode insidental sampling untuk analisa penutup lahan dan sumber daya air. Hasil penelitian menunjukkan sejak tahun 1988-2016 luas total area yang ditambang sebesar 526,3 Ha dengan arah perkembangan tambang dari barat ke timur. Pertambangan dilakukan pada ketinggian antara 500-1000 mdpl dengan kemiringan lereng 0-8 hingga 25-45 . Area tambang lebih dominan dilakukan pada penutup lahan ladang dan lahan terbuka, jenis tanah regosol, serta jenis batuan lava Qyl dan tuff berbatu apung Qyt . Pengaruh penambangan terhadap kualitas mata air adalah dengan meningkatnya konsentrasi kekeruhan dan phosphat, sedangkan peningkatan konsentrasi TSS dan Fe terjadi di saluran air di sekitar tambang. Penurunan kuantitas akibat penambangan berupa berkurangnya jangkauan air yang mengairi sawah dan ladang serta untuk kebutuhan rumah tangga di 10 sepuluh kampung di sekitar DA Ci Salak dan Ci Sahang dengan radius terdekat terdekat 500m dan radius terjauh 2000m dari mata air.

---

ABSTRACTCi Salak and Ci Sahang watershed are geologically potential areas of sand mining, which spread over the foothill of Mount Tampomas. This study aims to analyze the effect of mining on land cover and water resources in Ci Salak and Ci Sahang watershed. Overlay methods and interviews using incidental sampling methods were used in this study for analysis of land cover and water resources. The results show that since 1988 2016 the total area of mining reached to 526.3 Ha with the direction development of the mining from west to east. Mining is done at an altitude between 500 1000 mdpl with a slope of 0 8 to 25 45 . Mining areas are dominant to change the fields small holder land use and bare soil, regosol soil types and lava Qyl and Pumiceous Tuff Qyt rock types. The effect of mining on the quality of water springs can be seen by the increasing of the turbidity concentration and phosphat, while the increase of TSS and Fe concentration occurs in the water channel around the mining area. The decrease of water quantity due to mining result in the decrease of water coverage which irrigates the paddy fields and small holder, including for the household needs for 10 ten villages around Ci Salak and Ci Sahang watershed, with nearest radius at 500m and the farthest radius at 2000 m from springs"

"Kota Metro merupakan salah satu kota dengan tingkat pelayanan air perpipaan yang rendah (5,05%), sehingga sebagian besar masyrakatnya menggunakan air tanah dengan sistem self-supply. Akan tetapi, keamanan sistem sumber self supply saat ini menjadi isu di masyarakat. Metode continuous monitoring dari April – Oktober 2021 melalui telepon setiap bulan dilakukan untuk membantu penilaian tingkat layanan air minum. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis variabilitas sumber air bersih dan air minum, menganalisis variabilitas tingkat pelayanan air minum yang dipersepsikan aman, menganalisis variabilitas biaya operasional dan pengelolaan layanan sumber air minum di rumah tangga, dan menganalisis intervensi pengolahan air minum di rumah tangga untuk meningkatkan kualitas air minum. Analisis dilakukan dengan analisis statistik deskriptif dan software SPSS 24 untuk uji Regresi Logistik Biner. Hasil menunjukkan 97% sumber air masyarakat Kota Metro adalah sumber air self-supply, yang didominasi oleh sumur gali tak terlindungi milik pribadi (45% sumber air bersih dan 30% sumber air minum). Berdasarkan persepsi rumah tangga (keamanan, rasa, penampilan, bau, keandalan, dan ketersediaan air minum), air isi ulang dan air kemasan memiliki tingkat keamanan paling konsisten selama 6 bulan survei (100%). Sistem non-self-supply diketahui lebih aman dari sistem self-supply dengan persentase 98% dan 95%. Variabel kejadian banjir diketahui signifikan terhadap penilaian tingkat pelayanan sumber air minum yang dipersepsikan aman dengan peluang 0,059 kali dalam mempengaruhinya. Rata-rata biaya yang dibutuhkan untuk maintenance mesin pompa adalah Rp 683.750,00 dan untuk maintenance lainnya (pipa, kran air, dll) sekitar Rp 85.833,00 per rumah tangga. Sedangkan biaya yang dihabiskan oleh 1 rumah tangga dalam 1 minggu untuk air isi ulang adalah sekitar Rp 19.751,00, sedangkan untuk air kemasan sekitar Rp 40.986,00. Variabel yang mempengaruhi biaya air minum adalah pengolahan air dengan perebusan yang berpeluang 0,029 kali. Berdasarkan persepsi rumah tangga, masalah sumber air minum yang paling banyak terjadi pada sumber air baku adalah penampilan (29,4%) dan bau (28,3%), serta kadar E.coli (72%) pada air minum. Dengan demikian, dibutuhkan intervensi strategi pengolahan air minum untuk mengatasi permasalahan yang ada dan meningkatkan kualitas air minum. Adapun intervensi pengolahan air minum yang direkomendasikan untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah Slow Sand Filter (SSF) dengan media tambahan berupa Granular Activated Carbon (GAC) serta unit disinfeksi sinar UV.

---

Metro City is one of the cities with a low level of piped water service (5,05%), so that most of the people use groundwater with a self-supply system. However, the safety of the self-supply source system is currently an issue in society. A continuous monitoring method from April – October 2021 by telephone every month was carried out to help assess the level of drinking water services. The purpose of this study are to analyze the variability of clean water and drinking water sources, to analyze the variability of the level of drinking water services that are perceived as safe, to analyze the variability of operational and maintenances costs of drinking water facility in households, and to analyze the intervention of drinking water treatment in households to improve the quality of drinking water. The analysis was carried out using descriptive statistical analysis and SPSS 24 software for the Binary Logistics Regression test. The results show that 97% of Metro City's water sources are self-supply water sources, which are dominated by private unprotected dug wells (45% for clean water sources and 30% for drinking water sources). Based on household perceptions (safety, taste, appearance, smell, reliability, and availability of drinking water), refill and bottled water had the most consistent level of safety during the 6 months of the survey (100%). Non-self-supply systems are known to be safer than self-supply systems with a percentage of 98% and 95%, respectively. The flood incident variable is known to be significant to the assessment of the service level of drinking water sources that are perceived as safe with a 0,059 times chance of influencing it. The average cost required for pump engine maintenance is Rp 683.750,00 and for other maintenance (pipes, water faucets, etc.) it is around Rp 85.833,00 per household. Meanwhile, the cost spent by 1 household in 1 week for refill water is around Rp 19.751,00, while for bottled water it is around Rp 40.986,00. The variable that affects the cost of drinking water is water treatment by boiling which has a chance of 0.029 times. Based on household perceptions, the most common drinking water source problems that occur in raw water sources are appearance (29,4%) and smell (28,3%) and E.coli (72%) in drinking water. Thus, intervention strategies for drinking water treatment are needed to overcome existing problems and improve drinking water quality. The recommended drinking water treatment intervention to solve this problem is the Slow Sand Filter (SSF) with additional media in the form of Granular Activated Carbon (GAC) and UV disinfection unit."