Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Latar belakang: Lamanya waktu tunggu pemulangan pasien di rumah sakit Mitra Husada Pringsewu menyebabkan belum tersedia kamar perawatan pada saat pasien membutuhkan rawat inap. Hal ini memacu untuk menjadikan percepatan pemulangan pasien rawat inap sebagai salah satu program kerja tahun 2022. Tujuan: Penelitian ini bertujuan mengetahui gambaran proses pemulangan rawat inap, mengukur tahapan proses, menganalisis faktor yang memengaruhi waktu tunggu pemulangan pasien rawat inap, dan memberikan usulan perbaikan dengan pendekatan Lean Six Sigma yang berfokus menciptakan aliran lancar produk sepanjang proses, menghilangkan semua jenis pemborosan, mencapai nol kesalahan, dan menghilangkan variasi. Metode: Jenis penelitian ini adalah observasional deskriptif, desain studi cross sectional dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif pada 284 sampel. Hasil: Diperoleh total waktu adalah 441,6 menit (7,36 jam) dengan waktu proses administrasi rumah sakit 385,8 menit (6,43 jam) dan waktu pasien menunggu dijemput 55,8 menit. Aktivitas value added sebesar 282 menit (4,7 jam) atau 63,9% dan aktivitas non-value added sebesar 159,6 menit (2,66 jam) atau 36,1%. Ditemukan waste sebesar 157,9 menit (2,63 jam) yang apabila dihilangkan akan memotong lead time menjadi 283,7 menit (4,73 jam). Kesimpulan: Faktor-faktor yang memengaruhi waktu pemulangan pasien rawat inap adalah jumlah, uraian tugas, budaya kerja sumber daya manusia, metode atau alur proses berupa kebijakan atau SPO, sistem manual atau berbasis IT, sistem komunikasi internal RS dan kepada pasien, mesin, dan desain ruangan. Methode dan Man adalah faktor yang paling berpengaruh. Diperlukan upaya perbaikan dengan standarisasi kerja, pemerataan aktifitas petugas, manajemen visual, bed management system, penyediaan ruang tunggu, dan pembaruan SIMRS dengan teknik error proofing.

---

Background: Long lead time of inpatient discharge at the Mitra Husada Pringsewu hospital causes unavailable room when the patient requires hospitalization. This spurs the acceleration of inpatient discharge as one of work programs in 2022. Aim: This study aims to describe the process, measure the stages of the process, analyze the factors that affect the waiting time, and provide suggestions for improvement using Lean Six Sigma approach focuses on creating a smooth flow, eliminating all types of waste, achieving zero errors, and eliminating variation. Methods: This research is descriptive observational with cross sectional study design using quantitative and qualitative approaches in 284 sampels. Results: Result shows that total time was 441.6 minutes (7.36 hours) with the hospital administration process time 385.8 minutes (6.43 hours) and the waiting time for the patient to be picked up 55.8 minutes. Value added activities are 282 minutes (4.7 hours) or 63.9% and non-value-added activities are 159.6 minutes (2.66 hours) or 36.1%. The wastes total time are 157.9 minutes (2.63 hours) and if removed would cut the lead time to 283.7 minutes (4.73 hours). Conclusions: Factors that affect are number, job descriptions, work culture of human resources, methods or process flow of policies or SOPs, manual or IT-based systems, internal hospital communication systems and to patients, machines, and hospital designs. Method and man are the most influential factors. Improvement efforts are needed by standardizing work, distributing officer activities, visual management, bed management systems, providing waiting rooms, and updating SIMRS with error proofing techniques."

"Nama : Erani SoengkonoProgram Studi : Kajian Administrasi Rumah SakitJudul : Evaluasi Implementasi Penerapan Clinical Pathway PadaPasien Anak Dengan Gastroenteritis Akut Di RS HusadaTahun 2015Gastroenteritis akut merupakan masalah kesehatan di seluruh dunia karena faktormortalitas dan morbiditas yang tinggi terutama pada anak-anak. Proses pelayanan yangbaik dan terorginisir akan meningkatkan hasil keluaran outcome yang baik daripasien dengan gastroenteritis akut. Clinical Pathway dapat digunakan sebagai standardyang jelas untuk meningkatkan kualitas pelayanan, mengurangi lama hari perawatandi rumah sakit, biaya perawatan dan mengurangi variabilitas. Rumah Sakit Husadayang menerapkan clinical pathway gastroenteritis akut pada pasien anak sebagai alatkendali mutu harus benar-benar merencanakan, menyusun, menerapkan danmengevaluasi clinical pathway secara sistematis dan berkesinambungan.Penelitian inidilakukan dengan pendekatan kuantitatif yang menggunakan Tools PengembanganPra Clinical Pathway dan Evaluasi Clinical Pathway serta pendekatan kualitatif denganwawancara mendalam. Implementasi clinical pathway gastroenteritis akut pada pasienanak di RS Husada dapat dilihat dari faktor input sumber daya manusia, biaya / dana,kebijakan rumah sakit, ketersediaan obat dan alat kesehatan, sarana dan prasarana ,faktor proses mulai dari proses pra persiapan clinical pathway sampai tahapimplementasi dan faktor output berupa kesesuaian pelayanan kesehatan denganclinical pathway gastroenteritis akut lama hari rawat, visite DPJP, pemeriksaanpenunjang, tindakan keperawatan dan penggunaan obat dan alat kesehatan . Hasilpenelitian didapatkan dari faktor input sumber daya manusia menjadi faktorpenghambat penerapan clinical pathway gastroenteritis akut sehingga penerapannyatidak berjalan baik, sedangkan dari sisi proses langkah awal pembuatan clinicalpathway tidak dijalankan dengan benar sehingga menjadi awal hambatan pada prosesimplementasi selanjutnya, dan dari faktor output masih belum ada kesesuaianpelayanan dengan clinical pathway gastroenteritis seperti visite DPJP, penggunaanobat dan alkes yang polifarmasi dan tidak efisien, serta pemeriksaan penunjang yangtidak diperlukan.Kata Kunci: gastroenteritis akut, pasien anak, evaluasi, implementasi, ClinicalPathway.

---

ABSTRACTName Erani SoengkonoStudy Programe Study of Hospital AdministrationTitle Evaluation of Clinical Pathways Implementation inPedriatic Patiens With Acute Gastroenteritis in HusadaHospital, 2015.Acute gastroenteritis becomes health problem all over the world, because it is thecausal factor of high mortality and morbidity especially in children. Good and wellorganizedprocess of healthcare service will improve the outcome of the patients withacute gastroenteritis. Clinical pathway may be used as clear standard to improve thequality of health care, and also to reduce the length of hospital stay, hospital costs anddecrease the variability. Husada Hospital which implementing the clinical pathwayacute gastroenteritis in children as a quality control should really plan, organize,implement and evaluate clinical pathway systematically and continuously. Methodethat used for the research are quantitative approach with development of pre clinicalpathways and evaluation of clinical pathways tools, and also indepth interview. Theaim of this research are to find out the inhibiting factors for implementation of clinicalpathways acute gastroenteritis which seen from input factors human resources,funds, hospital policy, availability of drugs and medical equipments, also facilitiesand infrastructure process factors which start from pre preparation of clinicalpathways until the implementation phase the output factors to look at theappropriateness of health services acute gastroenteritis in children with clinicalpathways in Husada Hospital. The result showed that the inhibiting factors from inputfactors are human resources, then process factors are the beginning of deciding on anICP to develop, and the output which there are no appropriatness in service healthwith acute gastroenteritis clinical pathways e.g. visite doctors, using drugs andmedical equipments, laboratories, radiology that unnecessary Keywords acute gastroenteritis, children, evaluation, implementation, clinicalpathway."

"PPOK merupakan penyakit pernapasan kronis penyebab morbiditas dan mortalitas terbanyak dengan dampak pembiayaan yang cukup tinggi di Indonesia. Clinical Pathway (CP) adalah bagian dari pelaksanaan tata kelola klinis rumah sakit dan salah satu tools dalam mewujudkan sistem kendali mutu dan kendali biaya di era JKN. Efektivitas kepatuhan penerapan clinical pathway (CP) terhadap luaran klinis pasien pada beberapa penelitian menunjukkan hasil yang positif. RS Paru Respira Yogyakarta telah menetapkan CP PPOK sebagai CP prioritas, namun dalam proses evaluasi kepatuhan CP belum menggunakan seluruh komponen PPA seperti yang diatur dalam Permenkes Nomor 30 Tahun 2022. Paradigma pelayanan kesehatan saat ini adalah value-based healthcare sehingga perlu dilakukan evaluasi dampak kepatuhan CP terhadap luaran klinis pasien. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kepatuhan CP terhadap luaran klinis pasien PPOK, dan proses penerapan kepatuhan CP PPOK di RS Pusat Paru Respira Yogyakarta tahun 2022. Desain penelitian adalah observasional (cross sectional) dengan pendekatan mix method. Pengambilan data metode kuantitatif menggunakan rekam medis pasien rawat inap dengan diagnosis utama PPOK tahun 2022 (n=57) dan metode kualitatif dengan wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Hasil penelitian kuantitatif didapatkan tingkat kepatuhan CP PPOK sebesar 87,7%, ada hubungan yang signifikan antara beban kerja DPJP dengan kejadian komplikasi (p value=0,003) dan antara kepatuhan CP dengan luaran klinis yaitu komplikasi (p value=0,05 dan OR=6,75), faktor yang paling berpengaruh pada luaran klinis pasien adalah kepatuhan terhadap CP. Metode kualitatif, berdasarkan perspektif 10 variabel dalam teori Gibson dan Mathis-Jackson, didapatkan hasil yang baik pada variabel sikap. Untuk variabel pengetahuan, supervisi, komunikasi, pelatihan, SDM, standar kinerja, sarana prasarana, insentif dan struktur organisasi masih perlu peningkatan. Untuk meningkatkan kepatuhan CP diperlukan komunikasi yang efektif antara pembuat dan pelaksana CP, pemahaman dan komitmen penuh para PPA, dukungan manajemen untuk rutin meninjau ulang tata laksana CP, meningkatkan sosialisasi, pelatihan, sarana prasarana, kebutuhan SDM, fasilitas IT penunjang serta regulasi terkait pelaksanaan CP.

---

COPD is a chronic respiratory disease that causes the most morbidity and mortality with a high cost impact in Indonesia. Clinical Pathway (CP) is part of the implementation of hospital clinical governance and one of the tools in quality and cost control system in JKN era. The effectiveness of clinical pathway (CP) compliance to patient clinical outcomes in several studies has shown positive results. Respira Pulmonary Hospital Yogyakarta has designated CP COPD as a priority CP, but in the process of evaluating CP compliance, it has not used all Profesional Caregiver components as stipulated in Health Ministerial Regulation No. 30 of 2022. The current paradigm of health services is value-based healthcare, so it is necessary to evaluate the impact of CP compliance on the patient's clinical outcome. This study aims to determine the association of CP compliance to the clinical outcome of COPD patients and the process of implementing COPD CP compliance at the Respira Pulmonary Hospital Yogyakarta in 2022. The research design is observational (cross sectional) with mix method approach. Quantitative method data collection using inpatient medical records with a primary diagnosis of COPD in 2022 (n=57) and qualitative method using with in-depth interviews, observation and document review. The results of quantitative study showed that COPD CP compliance rate is 87.7%, there is a significant relationship between doctor in charge of services workload with the incidence of complications (p value=0.003) and between CP compliance with clinical outcomes of complications (p value=0.05 and OR=6.75), factor that most influenced the patient's clinical outcome was CP compliance. Qualitative methods, based on the perspective of 10 variables in the theory of Gibson and Mathis-Jackson, showed good results on attitude variables. Knowledge, supervision, communication, training, human resources, performance standards, infrastructure, incentives and organizational structure variables still need improvement. To improve CP compliance, an effective communication between CP makers and implementer are required, full understanding and commitment of Profesional Caregivers, management support to regularly review CP governance, improve socialization, training, infrastructure, human resource needs, supporting IT facilities and regulations related to the implementation of CP are required."

"Latar belakang. Masalah yang sering dihadapi pada pelayanan pasien Jaminan Kesehatan Nasional adalah kesenjangan biaya perawatan pasien stroke dengan tarif INA-CBGs. Hal ini terkait dengan biaya perawatan dan Clinical Pathway. Tujuan. Mengetahui biaya perawatan pasien stroke di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Metoda. Penelitian kuantitatif deskriptif mengikutsertakan 277 subjek penyakit stroke yang diperoleh di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta selama Januari ? Juni 2015. Biaya perawatan stroke dihitung berdasarkan biaya satuan (unit cost) dengan menggunakan metode activity based costing dan Clinical Pathway. Hasil. Biaya satuan perawatan stroke iskemik dan stroke hemoragik berdasarkan Clinical Pathway, dengan memperhitungkan biaya investasi dan biaya gaji, tanpa memperhitungkan jasa medis berturut-turut adalah Rp 311,860,860.83 dan Rp 585,083,610.01; dengan memperhitungkan biaya investasi, biaya gaji, dan jasa medis berdasarkan tarif rumah sakit adalah Rp 321,682,940.73 dan Rp598,929,450.01; dengan memperhitungkan biaya investasi, biaya gaji, dan jasa medis berdasarkan tarif IDI adalah Rp 318,360,860.73 dan Rp 594,333,610.01; tanpa memperhitungkan biaya investasi, biaya gaji, dan jasa medis adalah Rp30,361,681.00 dan Rp25,698,199.46; tanpa memperhitungkan biaya investasi dan biaya gaji, tetapi memperhitungkan jasa medis berdasarkan tarif rumah sakit adalah Rp 40,183,761.00 dan Rp 39,544,199.46; tanpa memperhitungkan biaya investasi dan biaya gaji, tetapi memperhitungkan jasa medis berdasarkan IDI adalah Rp 36,861,681.00 dan Rp 34,948,199.46. Simpulan: Dijumpai selisih biaya perawatan berdasarkan biaya satuan dan Clinical Pathway, baik yang memperhitungkan biaya investasi, gaji, dan jasa medis, maupun tanpa memperhitungkan biaya investasi, gaji, dan jasa medis, dengan tarif layanan existing dan tarif INA-CBGs.

---

Background. Problem often encountered in patient care National Health Insurance is the gap between the cost of stroke treatment with INA-CBGs tariff. This is related to the cost of treatment and the Clinical Pathway.

Aim. Knowing the cost of stroke treatment in the National Brain Center Hospital Jakarta.

Methods. Descriptive quantitative study involving 277 subjects stroke obtained at the National Brain Center Hospital Jakarta during January - June 2015. The cost of stroke treatment are calculated based on the unit cost using activity-based costing method and Clinical Pathway.

Results. The unit cost of ischemic stroke and hemorrhagic stroke treatment by Clinical Pathway, taking into account investment costs and salary costs, regardless of medical services is IDR 311,860,860.83 and IDR 585,083,610.01; taking into account investment cost, salary cost, and medical services tariff based hospital is IDR 321,682,940.73 and IDR 598,929,450.01; taking into account investment cost, salary cost, and medical services tariff based IDI is IDR 318,360,860.73 and IDR 594,333,610.01; without taking into account investment cost, salary cost, and medical services are IDR 30,361,681.00 and IDR 25,698,199.46; without taking into account the investment cost and salary cost, but taking into account medical services tariff based hospital is IDR 40,183,761.00 and IDR 39,544,199.46; without taking into account the investment cost and salary cost, but taking into account medical services tariff based IDI is IDR 36,861,681.00 and IDR 34,948,199.46.

Conclusion. Found difference in the cost of stroke treatment is based on unit cost and Clinical Pathway, both of which take into account the investment, salaries, and medical services cost, and without taking into account investment, salaries, and medical services cost, with existing services and tariff rates INA-CBGs."

"Yayasan Stroke Indonesia memperkirakan insiden stroke di Indonesia 500.000 orang pertahun dengan 125.000 meninggal pertahun dan sisanya cacat ringan maupun berat Pengobatan stroke merupakan perawatan jangka panjang karena membutuhkan waktu yang lama untuk sembuh. Besarnya biaya berobat semakin berat dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah.Pada umumnya rumah sakit di Indonesia mempunyai masalah mengenai informasi biaya yang tidak jelas yang disebabkan oleh sistem pembayaran langsung perjasa pelayanan (fee for service). Biaya pelayanan kesehatan meningkat karena belum adanya harga standar berdasarkan unit cost untuk berbagai pelayanan kesehatan yang diperjual belikan. Pengendalian biaya dari bentuk fee for service ke Prospective Payment System (PPS) perlu dilakukan. Salah satu bentuk PPS adalah Diagnosis Related Groups (DRG's). DRGs adalah sistem pembayaran perkelompok penyakit tanpa melihat tindakan yang diberikan atau lamanya perawatan di rumah sakit. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana clinical pathway dan cost of treatment stroke berdasarkan DRGs di Runah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi tahun 2005.Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dengan rancangan crossectional retrospektif Penelitian dilaksanakan dari bulan Pebruari sampai April 2006 dengan menggunakan data sekunder clad rekam medik pasien rawat inap dengan diagnosa stroke tahun 2005. Unit cost dihitung dengan menggunakan Activity Based Costing. Analisa data dilakukan secara univariat untuk melihat distribusi frekuensi, nilai mean, median, modus, nilai minimum dan nilai maksimum Pengelompokkan stroke berdasarkan AR-DRG's di Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi adalah : stroke dengan penyakit penyerta dan penyulit (B70A), stroke dengan penyakit penyerta atau penyulit (B70B), stroke murni (B70C), stroke meninggal dibawah 7 hari (B70D). Batasan hari rawat 4 Ilan dalam AR DRG tidak dapat digunakan karena pasien dengan status keluar hidup mempunyai hari rawat terendah 3 hari, sedangkan pasien dengan status keluar meninggal mempunyai hari rawat terendah 1 hari.Berdasarkan hasil penelitian diketahui clinical pathway stroke terdiri dan 5 tahap yaitu : pendaftaran, penegakkan diagnosa, terapi, pulang dan rawat jalan. Tahap terapi terdiri dari visite dokter, pemeriksaan penunjang, konsultasi dokter, Asuhan keperawatan, tindakan, rehabilitasi medik, intake makanan rendah garam dan intake obat-obatan. Banyaknya variasi obat pada stroke berhubungan dengan adanya penyakit penyerta dan penyulit.Cost of treatment Stroke di kelas III di Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi tahun 2005 adalah sebagai berikut : (1) Biaya rawat inap stroke dengan penyakit penyerta dan penyulit Rp. 5.181.485; dengan median hari rawat 14 hari sedangkan biaya rawat jalan Rp 803,121,- dengan median rawat jalan 3 kali dan total biaya adalah Rp 5.984.607; (2) Biaya rawat imp stroke dengan penyakit penyerta atau penyulit Rp 4.075,179,- dengan median hari rawat 11 hari sedangkan biaya rawat jalan Rp 995.167; dengan median rawat jalan 4 kali dan total biaya Rp 5.070.347; (3) Biaya rawat inap stroke murni Rp 1.905.273 dengan median hari rawat 10 hari sedangkan biaya rawat jalan Rp 987.047,- dan total biaya Rp 1.905.273,- (4) Biaya rawat inap stroke yang meninggal dibawah 7 hari Rp 1.848.767,- dengan median hari rawat 2 hari. Bila dilihat dari cost recovery rate rumah sakit rata-rata nilainya 58%.Dari hasil penelitian perlu dilakukan perubahan paradigma pembiayaan kesehatan dari tarif pertindakan menjadi tarif perepisode sakit Perlu dilakukan perhitungan biaya rawat inap berdasarkan Diagnosis Related Groups secara nasional sebagai dasar penetapan tarif rawat inap secara nasional.

---

Indonesian Stroke Foundation estimates that the incident of stroke in Indonesia is 500.000 people per year, of which 125.000 people die per year and the rest, get light and heavy physical disability. Stroke treatment is a long-term care, which needs long recovery. The high cost of the treatment is felt hard to bear by the lower-income people.

Generally, hospitals in Indonesia have problems with unclear cost information_ This is caused by direct payment system per fee for service. The increase of health service cost is resulted in the unavailability of standard fee based on cost unit of various health service provided. Therefore, it is important to change the cost system payment from the fee for service form to the Prospective Payment System (PPS). One of the PPS form is Diagnosis Related Groups (DRG's). DRGs is per group payment system regardless the treatment provided or the length of care at hospital. The objective of this research is to see how clinical pathway and cost of treatment of stroke based on DRGs at Bukittinggi's National Stroke Hospital in 2005.

This research is a descriptive quantitative research with cross-sectional retrospective design. It was conducted from February to April 2006 using secondary data from medical record of in-patients diagnosed stroke in 2005. The cost unit was calculated using Activity Based Costing. Univariate data analysis was conducted to see the frequency distribution, mean, median, modus, minimum value and maximum value.

Stroke classified based on AR-DRG's at Bukittinggi's National Stroke Hospital are: stroke with contributing and complicating disease (B70A), stroke with contributing and complicating disease (B70B), pure stroke (B70C), and stroke causing death below 7 days (B70D). The definition of four-day treatment in AR-DRG is not used since the patients with out-alive status have the lowest treatment days of 3, while the patients with out-dead status have the lowest treatment day of 1.

Based on the study, it is known that clinical pathway comprised of five steps, namely: registering, diagnosis maintaining, therapy, going home, and out patient treatment. The therapy consists of doctor visit, supporting examination, consultation, nursery care, treatment, medical rehabilitation, low-salt food intake, and drug intake. The variety of stroke drug is related to the existence of contributing and complicating diseases.

Cost of stroke treatment in class III at Bukittinggi's National Stroke Hospital in 2005 are as follows: (1) Cost of in patient stroke with contributing and complicating diseases is Rp. 5,181,485,- with 14 treatment day median is 14 while cost of out patient service is Rp 803,121,- with the treatment day median is 3 times and total cost is Rp 5,984,607; (2) Cost of in-patient service for stroke with contributing and complicating diseases is Rp 4,075,179,- with the median of day treatment is 11 while cost of out patient service is Rp 995,167,- with the median of out patient is 4 times and total cost is Rp 5,070,347; (3) Cost of in-patient service of pure stroke is Rp 1,905,273,- with the median of day treatment is 10 while cost of out patient service is Rp 987,047,- and total cost is Rp 1,905,273; and (4) Cost of in-patient service of patients dieing below 7 days is Rp 1,848,767,- with the median of day treatment is 2. According to the cost recovery rate, the value of the hospital is 58% on the average.

The results indicate that it is important to change the paradigm of health financing from tariff per treatment to tariff per illness episode. It is also important to calculate the cost of in-patient treatment according to Diagnosis Related Groups nationally as an establishment of the in-patient tariff nationally."

"Clinical Pathway (CP) merupakan perangkat alat multidisiplin ilmu yang digunakan untuk perawatan kesehatan berbasis bukti (evidence based). CP memiliki fungsi menyeragamkan terapi sehingga mampu meminimalkan komplikasi dan kesalahan pengobatan. Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (RS PON) merupakan rumah sakit rujukan otak dan persarafan nasional. Stroke perdarahan menjadi penyakit kedua tertinggi di RS.PON. Keberagaman keputusan dilakukannya operasi atau tidak, meskipun sudah masuk indikasi, menjadi poin penting untuk menganalisis implementasi pelaksanaan Clinical Pathway ini.Tujuan penelitian: menilai implementasi CP stroke perdarahan yang telah dijalankan sehingga diharapkan mampu menjadi dasar penentu kebijakan rumah sakit jejaring maupun rumah sakit seluruh Indonesia. Menilai hubungan antara variabel-variabel dalam clinical pathway terhadap Length of Stay (LOS), morbiditas dan mortalitasMetode: ​​Penelitian ini menggunakan metode mixed method, dengan pendekatan retrospektif. Dalam penelitian kuantitatif dilakukan analisis univariat dan multivariat, dimana menggunakan data sekunder dari rekam medis pasien stroke perdarahan yang dirawat di RS PON pada januari 2020 - Desember 2021. Dari total populasi 1254 pasien setelah dilakukan kriteria inklusi dan inklusi didapatkan 1001 pasien. Penelitian kuantitatif, dilakukan dengan menganalisis pengaruh implementasi CP terhadap lama hari rawat, morbiditas (nilai NIHSS) dan mortalitas. Faktor risiko dan efek atau penyakit yang terjadi di masa lampau diukur melalui catatan historis. Sementara pengumpulan data secara kualitatif menggunakan kuisioner dan wawancara secara mendalam kepada Kepala Bidang Pelayanan Medis, Kepala Komite Medis, Kepala Komite Keperawatan, Kepala Divisi Vaskular, Dokter Spesialis Neurologi, Dokter Spesialis Bedah Saraf, Dokter IGD, Perawat, Fisioterapi, Terapi wicara, Gizi dan Farmasi untuk mengetahui tahapan proses Clinical Pathway di RS PON. Total responden 129 orang. Penelitian kualitatif menilai pengetahuan tenaga medis dan paramedis terkait CP, implementasi, supervisi, monitoring dan evaluasi.Hasil: penelitian kuantitatif menemukan adanya hubungan antara beberapa variabel yang berada dalam CP, seperti pemeriksaan penunjang, terapi sesuai indikasi dan penyakit komorbid terhadap LOS, morbiditas dan mortalitas. Sementara pada penelitian kualitatif menilai implementasi CP di RS PON memerlukan perbaikan dari segi sosialisasi, implementasi, monitoring dan evaluasi.

---

Clinical Pathway is a multidisciplinary toolkit used for evidence-based health care. The Clinical Pathway has the function to unify the therapy so as to minimize complications and medication errors. The National Brain Center Hospital (PON Hospital) is a national brain and nervous referral hospital. Hemorrhagic stroke is the second-highest disease in PON Hospital. The diversity of decisions to have surgery or not, even though it is indicated, is an important point to analyze the implementation of this Clinical Pathway.

Objective: to evaluate the implementation of CP bleeding stroke that has been carried out so that it is expected to be the basis for determining policy for network hospitals and hospitals throughout Indonesia. Assessing the relationship between variables in clinical pathways on Length of Stay (LOS), morbidity, and mortality

Methods: This study uses a mixed-method, with a retrospective approach. In this quantitative study, univariate and multivariate analyzes were carried out, which used secondary data from the medical records of hemorrhagic stroke patients treated at the PON Hospital in 2020-2021. From the total population of 1254 patients, after the inclusion and inclusion criteria were carried out, there were 1001 patients. Quantitative research was conducted by analyzing the effect of Clinical Pathway implementation on length of stay, morbidity (NIHSS value), and mortality. `Risk factors and effects or diseases that occurred in the past are measured through historical records. Meanwhile, qualitative data collection used in-depth interviews with the Head of Medical Services, Head of the Medical Committee, Head of Nursing, Head of the Vascular Division, Neurology Specialist, Neurosurgeon Specialist, Emergency Room Doctor, Nurse, Farmation, physiotherapist, speech therapist, nutritionist to find out the stages of the Clinical Pathway process at the PON Hospital. The total number of respondents are 129 people. Qualitative research assesses the knowledge of medical and paramedical personnel related to CP, implementation, supervision, monitoring, and evaluation.

Result: Quantitative research found a relationship between several variables in CP, such as investigations, therapy, and comorbid with LOS, morbidity, and mortality. Meanwhile, qualitative research showed that the implementation of CP in the PON Hospital was still unsatisfactory in terms of socialization, implementation, monitoring and evaluation.

Conclusion: Implementation of CP is associated with clinical outcomes of hemorrhagic stroke patients."

"Clinical pathway merupakan sebuah alat untuk menjaga kualitas pelayanan dan efisiensi biaya dengan cara menstandarkan pelayanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari implementasi clinical pathway terhadap peningkatan kualitas pelayanan dan pengeluaran biaya yang lebih efisien. Analisis dampak dari implementasi clinical pathway dilakukan dengan cara membandingkan lama hari rawat, pelayanan, dan tagihan antara kelompok sebelum dan setelah implementasi clinical pathway dengan standar pelayanan. Tidak ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara sebelum dan setelah clinical pathway pada lama hari rawat yaitu sebesar 5,9 hari, namun pada setelah clinical pathway terjadi penurunan variasi dan lebih mengikuti standar dalam clinical pathway. Variasi laboratorium dan radiologi mengalami penurunan pada kelompok setelah clinical pathway namun pada obat terjadi peningkatan jumlah variasi. Tagihan pasien mengalami kenaikan yang signifikan yaitu sebesar 19,66%. Peningkatan tagihan disebabkan oleh lama hari rawat yang cenderung lebih panjang pada kelompok setelah clinical pathway sehingga meningkatkan biaya akomodasi dan tindakan. Rumah sakit perlu melibatkan seluruh tenaga kesehatan terkait mulai dari proses pembuatan clinical pathway hingga implementasinya agar proses implementasi menjadi lebih maksimal. Selain itu, diperlukan peninjauan dan sosialisasi perihal peraturan terkait Pedoman Nasional Pelayanan Kesehatan, Panduan Praktik Klinis, dan clinical pathway oleh Kementerian Kesehatan, serta diperlukan kerja sama antara rumah sakit, Kementerian Kesehatan, dan BPJS dalam penyusunan hospital base rate untuk perbaikan tarif INACBG.

---

Clinical pathway is a tool to maintain service quality and cost efficiency by standardizing services. This study aims to determine the variations of medical services and costs by comparing before and after clinical pathway implementation. Medical services that were compared with service standard were length of stay and medical services including laboratory, radiology, and drugs. In this study, costs were the calculation of patients bills. There was no significant difference between the average length of stay before and after the clinical pathway, which was 5.9 days, but after clinical pathway group followed standard more precise with a decrease in variation. Laboratory and radiological variations decreased in the group after clinical pathway but for the drugs, there was an increase in the number of variations. Patient bills experienced a significant increase of 19.66%. The increase of patient bills was caused by length of stay which tend to be longer in groups after clinical pathway, thereby increasing accommodation and medical service costs. Hospitals need to involve all related medical practitioner starting from clinical pathway planning process to the implementation, so then the implementation become better. In addition, it is necessary to review and socialize regulation regarding National Health Service Guidelines, Clinical Practice Guidelines, and clinical pathway by the Ministry of Health, and cooperation between hospitals, Ministry of Health, and Social Insurance Administration Organization is required in preparation of base rate hospitals to improve INA-CBG tariffs."

"Indonesia telah mengimplementasikan Universal Health Coverage sejak 1 Januari 2014, ini merupakan suatu prestasi sekaligus tantangan. Maka dari itu, strategi rumah sakit dalam meningkatkan mutu dan mengendalikan biaya adalah dengan membuat clinical Pathway, salah satu perangkat yang digunakan untuk memperbaiki proses pelayanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif bersifat cross sectional, mengambil data sekunder dari rekam medik dan berkas billing pasien yang dirawat 1 januari ? 31 Desember 2014 di Rumah Sakit Hermina Depok, populasi 1107 pasien dan sampel dipilih berdasarkan variasi terbanyak yaitu pasien dengan riwayat Sectio caesaria sebanyak 265 pasien. Diolah menggunakan software ?Tools Pengembangan Pra Clinical Pathway dan Evaluasi Clinical Pathway? serta pengolahan data univariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasien yang memiliki resiko tinggi persalinan operasi 26.4%, lebih rendah daripada pasien yang tidak memiliki resiko persalinan operasi yaitu sebesar 73,6%. Pasien dengan jenis pembayaran pribadi lebih banyak yaitu 53.6% daripada pasien asuransi 45.3% dan JKN BPJS hanya 1.1%. Kamar perawatan kelas II lebih banyak dipilih oleh pasien yaitu 33%, VIP 29%, kelas III 23%, dan paling sedikit adalah kelas I yaitu 15%. ALOS sebesar 3.16 dan 99.6% hari perawatan sudah sesuai. Tidak semua pasien dilakukan visite berturut-turut selama masa perawatan. Terdapat 11 parameter pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan paket ibu 94.3% lebih banyak dilakukan dibandingkan dengan pemeriksaan paket persiapan operasi 25.7% dan hematologi rutin 8.7%, terdapat 8 parameter lain yang dilakukan terpisah dari paket dan tidak ada dalam clinical pathway. Pemeriksaan CTG 40% ini lebih banyak dilakukan dibandingkan pemeriksaan USG 0.8%. Penggunaan kelas terapi obat telah sesuai dengan clinical pathway yaitu; ringer laktat, RL/D5, obat-obatan anestetik, analgesik, antibiotik, uterotonika, roborantia, dan lactagogue. Kelas terapi yang tidak terdapat dalam clinical pathway adalah antiemetik. Tindakan operasi Sectio caesaria dan pemasangan infus adalah 100%, pemasangan oksigen 93.2%, sedangkan pemasangan kateter 75%. Kesesuaian utilisasi layanan di hari pertama, seluruh variabel menunjukkan adanya perbedaan dengan rencana perawatan dalam clinical pathway. Hari kedua, masih ada tindakan operasi sebesar 15.5%, konsultasi 5%, pemeriksaan laboratorium 78.5% dan pemeriksaan radiologi 4.2%. Hari ketiga, masih ada tindakan operasi sebesar 1.5%, konsultasi 8%, dan pemeriksaan laboratorium 0.04%. Utilisasi layanan di hari keempat dan kelima, utilisasi sudah sesuai dengan clinical pathway.

---

Indonesia has implemented a Universal Health Coverage since January 1, 2014, this is an achievement and a challenge. Therefore, the strategy of hospitals in improving quality and controlling costs is to make a clinical pathway, one of the devices that are used to improve the service process. This research uses descriptive quantitative approach is cross sectional, taking secondary data from medical records and billing files hospitalized patients from January 1 - December 31, 2014 at the Hermina Depok Hospital, a population of 1107 patients and samples selected based on variations of the most is patients with a Sectio Caesaria history as 265 patients. Processed using software 'Tools Pre-Clinical Development and Evaluation of Clinical Pathway' as well as data processing univariate too.

Results showed that patients who are at high risk 26.4% is lower than patients who do not have the risk of delivery operations in the amount of 73.6%. Patients with the type of personal payment is 53.6% more than insured patients of 45.3% and JKN BPJS only 1.1%. Treatment rooms class II preferred by patients is 33%, 29% VIP, 23% Class III, and the least is the Class I is 15%. ALOS at 3,16 and 99.6% of treatment days was appropriate. Not all patients got visited row during treatment. There are 11 parameters of laboratory tests, examination of 94.3% mothers pack a lot more done than the preparation packet inspection operation of 25.7% and 8.7% routine hematology, there are 8 other parameters are done separately from the package and not in clinical pathways. CTG examination is 40% more than an ultrasound examination carried 0.8%.

The use of therapeutic classes of drugs are in compliance with clinical pathways, namely; Ringer's lactate, RL/D5, anesthetic drugs, analgesics, antibiotics, uterotonic, roborantia, and lactagogue. Therapeutic classes that are not included in the clinical pathway is an antiemetic. Surgery and the infusion was 100%, 93.2% oxygen installation, while the catheter 75%. Suitability utilization of services in the first day, all the variables showed a difference in treatment planning in clinical pathways. The second day, there is still a surgery operation 15.5%, 5% consultations, 78.5% laboratory tests and radiological examinations 4.2%. The third day, there is still an operation of 1.5%, 8% consultations, and 12.04% laboratory tests. Utilization of services in the fourth and fifth days, the utilization is in accordance with clinical pathways."

"SJSN pada dasarnya merupakan program negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut atau pensiun Melalui peraturan presiden nomor 12 tahun 2013 tentang jaminan kesehatan ditetapkan pembayaran pelayanan kesehatan tingkat lanjut di rumah sakit menggunakan pembayaran pra upaya (prospective payment) yaitu menggunakan pola INA-CBGs. Penerapan tarif INA-CBGs menimbulkan polemik bagi rumah sakit karena terdapat selisih bayar yang cukup besar antara tarif rumah sakit dan tarif INA-CBGs.Salah satu komponen yang harus dipersiapkan oleh rumah sakit adalah membuat suatu pedoman pembiayaan berdasarkan cost of treatment berbasis clinical pathways. Prioritas untuk pembuatan clinical pathway adalah kasus yang sering ditemui,kasus yang terbanyak,biayanya tinggi,perjalanan penyakit dan hasilnya dapat diperkirakan,telah tersedia standar pelayanan medis dan standar prosedur operasional. Untuk tindakan herniotomi yang disepakati di RS PMI Bogor ada 12 clinical pathway.dengan perhitungan cost of treatment dari yang paling minimal pada kasus herniotomi anak murni Rp 5.368.719,00 sampai yang maksimal pada herniotomi Tua komplikasi dengan penyerta sebesar Rp 9.350.683,00. Dengan adanya perhitungan ini Rumah Sakit memiliki pedoman biaya tindakan herniotomi yang bersifat prospective payment. Saran untuk rumah sakit diharapkan rumah sakit melakukan perhitungan cost of treatment untuk tindakan yang lain berdasarkan clinical pathway yang disepakati di RS PMI Bogor.

---

National Health Insurance System (SJSN) is basically a state program that aims to provide certainty of protection and social welfare for all Indonesian people. Through this program, each resident is expected to meet the basic needs of living where things happen that can lead to lost or reduced income, because of illness, accident, loss of a job, entering old age or retirement. Through a presidential decree number 12 of 2013 about , has set an advanced payment of health care services in hospitals, using pre-payment efforts (prospective payment) that uses pattern INA-CBGs. Implementation of INACBGs rates for hospital became polemic because there is a large enough difference in pay between hospital rates and INA-CBGs rates.One of the component that must be prepared by the hospital is making a guideline based on clinical pathway calculated cost of treatment.Prioritas for the manufacture of clinical pathways are frequently encountered cases, most cases, the cost is high, the disease course and outcome can be expected, has provided medical service standards and standard procedures operasional.For herniotomy procedures agreed at the PMI Bogor hospital, there were 12 clinical pathway with calculation cost of treatment and the most minimal in the case of a pure child herniotomy Rp 5,368,719.00 to the maximum at Old herniotomy with concomitant complications of Rp 9,350,683.00. Given this calculation Hospital has guidelines herniotomy procedures costs that are prospective payment. Suggestions for hospital is expected to perform the calculation of the cost of treatment for other actions based on agreed clinical pathways in PMI Bogor hospital."