Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan komunikasi risiko yang tertuang dalam Pedoman Komunikasi Risiko untuk Penanggulangan Krisis Kesehatan menjadi topik yang perlu diperhatikan sebab Indonesia merupakan negara yang sering mengalami bencana alam dan sedang mengalami bencana non-alam yaitu Pandemi COVID-19. Ada perbedaan komunikasi risiko pada penanganan COVID-19 di daerah rawan bencana. Hal ini di sebabkan ada dua ancaman sekaligus di wilayah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan komunikasi risiko dalam penanganan dan pengendalian COVID-19 di daerah rawan bencana. Penelitian ini berupa penelitian kuantitatif dan kualitaif. Desain penelitian adalah Cross Sectional dengan jumlah sampel 451 responden di Wilayah Kabupaten Pandeglang dan menggunakan teknik random sampling. Metode pengumpulan data dengan kuesioner. Metode pengumpulan data yang kedua dengan cara wawancara mendalam. Wawancara mendalam dilakukan ke 4 informan yang berasal dari BPBD Wilayah Kabupaten Pandeglang dan Dinas Kesehatan Wilayah Kabupaten Pandeglang. Hasil analisis statistik menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan masyarakat mengenai COVID-19 dengan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam, karena p sebesar 0,002 (p value < 0,05). Hasil penelitian menunjukkan keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan, namun perlu adanya pertimbangan perubahan dalam isi Pedoman Komunikasi Risiko untuk Penanggulangan Krisis Kesehatan dan memperhatikan ketersediaan anggaran khususnya anggaran program bencana alam.

---

The risk communication policy contained in the Risk Communication Guidelines for Health Crisis Management is a topic that needs attention because Indonesia is a country that often experiences natural disasters and is currently experiencing non-natural disasters, namely the COVID-19 pandemic. There are differences in risk communication in handling COVID-19 in disaster-prone areas. This is because there are two threats at once in the region. This study aims to analyze the implementation of risk communication policies in handling and controlling COVID-19 in disaster-prone areas. This research is in the form of quantitative and qualitative research. The research design is cross-sectional with a sample of 451 respondents in the Pandeglang Regency area and uses a random sampling technique. Methods of collecting data with a questionnaire. The second method of data collection is utilizing in-depth interviews. In-depth interviews were conducted with 4 informants from the Regional BPBD of Pandeglang Regency and the Regional Health Office of Pandeglang Regency. The statistical analysis results show a significant relationship between the level of public knowledge about COVID-19 and community preparedness in dealing with natural disasters because the p is 0.002 (p-value <0.05). The study results show success in implementing the policy. However, it is necessary to consider changes in the contents of the Risk Communication Guidelines for Health Crisis Management and pay attention to the availability of budgets, especially the budget for natural disaster programs."

"Bencana erupsi gunung berapi di Indonesia akhir-akhir ini mengalami peningkatan, gunung Merapi yang sampai saat ini masih pada siaga level 3 selalu dalam pemantauan dikarenakan secara tiba-tiba dapat mengalami erupsi dengan arah yang tidak bisa dipastikan sehingga diharapkan masyarakat sekitarnya untuk selalu waspada dan mengikuti informasi yang diberikan, hal ini memerlukan adanya kemampuan koping yang baik agar dapat membuat keputusan yang tepat pada saat adanya bencana sesuai dengan nilai-nilai budaya sehingga tetap mampu menjaga kesehatan mentalnya. Tujuan penelitian menganalisa pengaruh model KOBERDAYA terhadap peningkatan kemampuan resiliensi keluarga di daerah rawan bencana gunung Merapi. Metode penelitiannya exploratory sequential mixed methods dalam 2 tahapan. Tahap 1 penelitian kualitatif dengan desain fenomenologi, Tahap 2 penelitian kuantitatif dengan desain kuasi eksperimen pre and post test control group design dengan purposive sampling. Pengambilan data menggunakan instrument FRAS untuk mengukur resiliensi keluarga, instrument RSES untuk mengukur self esteem dan instrument GSES untuk mengukur self efficacy. Hasil penelitian tahap 1 didapatkan 7 tema sebagai bahan pengembangan model KOBERDAYA dengan perangkatnya adalah buku modul, buku kerja dan buku evaluasi dan hasil tahap 2 terdapat perubahan kemampuan resiliensi keluarga menjadi meningkat pada kelompok intervensi dan mengalami penurunan pada kelompok kontrol, juga dapat meningkatkan self esteem dan self efficacy keluarga. Model KOBERDAYA sebagai latihan dan pembudayaan perilaku koping di keluarga juga dapat menjadi referensi untuk penyempurnaan modul KATANA dari BNPB, menjadi bahan edukasi dan pelatihan kepada masyarakat oleh Dinas Kesehatan dan BPBD. Penelitian lanjutan dapat meneliti model penanganan bencana dengan pendekatan budaya setempat.

---

Volcanic eruption disasters in Indonesia have recently increased, Mount Merapi, which is currently still at alert level 3, is always under monitoring because it can suddenly erupt in an uncertain direction so it is hoped that the surrounding community will always be alert and follow it. information provided, this requires good coping skills in order to be able to make the right decisions during a disaster in accordance with cultural values ​​so that they are still able to maintain their mental health. The aim of the research is to analyze the influence of the KOBERDAYA model on increasing family resilience capabilities in disaster-prone areas of Mount Merapi. The research method is exploratory sequential mixed methods in 2 stages. Stage 1 is qualitative research with a phenomenological design, Stage 2 is quantitative research with a quasi-experimental design, pre and post test control group design with purposive sampling. Data collection used the FRAS instrument to measure family resilience, the RSES instrument to measure self-esteem and the GSES instrument to measure self-efficacy. The results of stage 1 research showed that there were 7 themes as material for developing the KOBERDAYA model with the tools being module books, workbooks and evaluation books and the results of stage 2 showed changes in family resilience abilities, increasing in the intervention group and decreasing in the control group, also increasing self-esteem and family self-efficacy. The KOBERDAYA model as training and cultivating coping behavior in the family can also be a reference for improving the KATANA module from BNPB, as educational and training material for the community by the Health Service and BPBD. Further research can examine disaster management models with a local cultural approach.."

"Keberadaan Gunung Merapi di Kabupaten Sleman membuat lahan pertanian subur sehingga menjadi daya tarik bagi manusia untuk menempati wilayah tersebut. Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan menyebabkan tuntutan penduduk akan ketersediaan lahan terbangun tinggi pula, sehingga membuat daya dukung lingkungan pada Kabupaten Sleman menurun. Akan tetapi, aktivitas vulkanik Gunung Merapi menjadi sebuah ancaman bagi masyarakat yang bermukim di kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi. Prediksi terhadap ketersediaan lahan serta kaitannya dengan kawasan rawan bencana, dan daya dukung lingkungan perlu untuk dilakukan. Data kependudukan 2007-2017 dan citra Landsat 7 ETM 2007, 2012, dan Landsat 8 OLI 2017 akan digunakan dalam penelitian ini sebagai variabel dalam model dinamika spasial. Sedangkan, data fisik serta data aksesibilitas seperti kemiringan lereng, bentuk medan, jarak dari sungai, jarak dari kawasan lindung, jarak dari jalan, dan jarak dari pusat pertumbuhan ekonomi akan digunakan sebagai faktor pembatas wilayah terbangun. Daya dukung lingkungan dapat diamati melalui model sistem dinamis hubungan antara pertumbuhan penduduk dan ketersediaan lahan dalam kurun waktu tahun 2007-2100, kemudian dijadikan model dinamika spasial untuk diketahui perilaku spasialnya. Prediksi hasil dari model ini, menunjukkan bahwa lahan terbangun semakin meningkat tiap tahunnya, memadati wilayah yang sesuai untuk lahan terbangun, dan kemudian berkembang pada wilayah yang kurang sesuai untuk lahan terbangun serta menempati kawasan rawan bencana Gunung Merapi.

---

The existence of Mount Merapi in Sleman Regency makes the agricultural land so fertile and that becomes the attraction for humans to occupy the region. A high population growth will lead to the residents demand of the availability built up land higher, that makes the environmental carrying cappacity in Sleman Regency decrease. However, the volcanic activity of Mount Merapi becomes a threat to the people who live in the area of Disaster Prone Areas of Mount Merapi. Predictions on the availability of land as well as the relation to the disaster prone areas, and the carrying capacity of the environment needs to be done. 2007 ndash 2017 population data and Landsat 7 ETM 2007, 2012, and Landsat 8 OLI 2017 imagery will be used in this research as variable in the spatial dynamics model. Meanwhile, physical and accesibility data such as slope, landform, distance from the river, distance from protected area, distance from road, and distance from the center of economic growth will be used as limiting factor of built up land. Environmental carrying capacity can be observed through a dynamic system model of the relationship between population growth and land availability within the period of 2007 2100, then made into the spatial dynamics model to know its spatial stance. The results of this model show that built up land increasing every year, packed areas that are suitable for built up land first, then encroach on areas which not suitable for built up land and Mount Merapi Disaster Prone Areas."

"Dinamika kasus COVID-19 hingga tahun 2022 masih berlangsung di berbagai dunia dan mengakibatkan fluktuasi angka morbiditas dan mortalitas yang tinggi. Berbagai ledakan kasus akibat Variant of Concern (VOC) berdampak secara langsung kepada puskesmas sebagai layanan primer. Untuk melakukan penguatan terhadap puskesmas diperlukan strategi kebijakan pengendalian COVID-19 berupa prevent, detect, dan respond yang diikuti dengan optimalisasi implementasi kebijakan yang dilakukan di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran implementasi kebijakan pada tingkat puskesmas di era pandemi COVID-19 berdasarkan literature review. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah literature review dengan pendekatan PRISMA. Kebutuhan penelusuran literatur menggunakan online database berupa google scholar dan GARUDA sehingga didapatkan 14 literatur terinklusi. Selain itu, berbagai kepustakaan yang diperoleh dalam penelitian berbentuk artikel jurnal, report lembaga kesehatan, text book, dan website berbahasa Inggris dan Indonesia. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan di puskesmas masih ditemukan berbagai permasalahan serta hambatan antara lain pembuatan SOP yang tidak komprehensif diikuti kurangnya sosialisasi terkait SOP kepada petugas puskesmas, adanya keterbatasan jumlah petugas surveilans di puskesmas, pelatihan dan sosialisasi untuk melakukan tracing dan surveilans masih belum memadai, serta keterbatasan logistk kesehatan berupa obat-obatan terapi COVID-19 seperti oseltamivir, azitromisin, dan favipiravir. Kesimpulannya implementasi kebijakan di puskesmas masih belum berjalan dengan baik dikarenakan belum optimalnya penerapan kebijakan prevent, detect, dan respond dalam pengendalian COVID-19. Oleh karena itu, saran yang dapat diberikan yaitu pembuatan SOP penanganan COVID-19 yang komprehensif, memperkuat strategi komunikasi dan community engagement, melakukan perencanaan mengenai estimasi petugas surveilans, dan memfasilitas petugas kesehatan untuk mendapatkan program pelatihan.

---

The dynamics of COVID-19 cases until 2022 are still ongoing worldwide and resulting high fluctuations in morbidity and mortality rates. Various explosions of cases due to Variant of Concern (VOC) have a direct impact on puskesmas as primary care. To strengthen puskesmas, a policy strategy for controlling COVID-19 is needed in the form of prevention, detect, and response, followed by optimizing the implementation of policies carried out in the field. This study aims to describe the implementation of policies at the puskesmas level in the era of the COVID-19 pandemic based on a literature review. The analysis used in this study is a literature review with the PRISMA approach. The need for literature searches using online database in the form of Google Scholar and GARUDA so that 14 included literatures are obtained. In addition, various literatures obtained in the research are in the form of journal articles, reports from health institutions, text books, and websites in English and Indonesian. The result showed that the implementation of policies at the puskesmas still found various problems and obstacles, including the making of SOPs that were not comprehensive followed by a lack of socialization related to SOPs to puskesmas officers, the limited number of surveillance officers at the puskesmas, training and socialization for tracing and surveillance were still inadequate, and limited health logistics in the form of COVID-19 therapeutic drugs such as oseltamivir, azithromycin, and favipiravir. In conclusion, the implementation of policies at puskesmas has not gone well due to the lack of optimal implementation of preventive, detect, and response policies in controlling COVID-19. Therefore, suggestions that can be given are making a comprehensive SOP for handling COVID-19, strengthening communication strategies and community engagement, planning for surveillance officer estimates, and facilitating health workers to receive training programs."

"Pandemi COVID-19 mengaruskan pemerintah melakukan respons kebijakan yang extraordinary, cepat dan terukur. APBN dimanfaatkan sebagai instrument utama untuk pemulihan ekonomi nasional dengan pengalokasian anggaran penanganan COVID-19. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang telah diberikan dalam bentuk belanja non tunai yaitu belanja perpajakan dalam bentuk skema fasilitas kepabeanan dan insentif perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan fasilitas kepabeanan dan insentif perpajakan pada industri farmasi serta menganalisis implikasi dan beban administrasi dari kebijakan fasilitas kepabeanan dan insentif perpajakan pada industri farmasi dalam rangka penanganan pandemic COVID-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara mendalam. pelaksanaan kebijakan fasilitas kepabeanan dan insentif perpajakan pada industri farmasi sudah diimplementasikan dengan baik. Kebijakan pembebasan bea masuk, kebijakan insentif PPN Impor Tidak Dipungut dan PPh 22 Impor Dibebaskan atas impor bahan baku obat untuk penanganan covid-19, akan memberikan manfaat positif kepada perusahaan dari segi cashflow dan menurunkan biaya produksi obat untuk penangan COVID-19. Kemudian, PPN terutang atas penyerahan obat penanganan COVID-19 kepada intasalasi farmasi, ditanggung pemerintah. administrative cost dari sisi Fiskus dengan diberlakukannya PPN Ditanggung Pemerintah maka administrative cost baik fiscal cost, time cost maupun psikologist cost menjadi ada tambahan dari sisi pengawasan untuk pembuatan fakur pajak, SPT PPN dan pemeriksaan terhadap laporan realisasi PPN Ditanggung Pemerintah yang dibuat oleh PKP. Dari segi PKP ada administrative cost tambahan yaitu membuat laporan realisasi PPN Ditanggung Pemerintah selain dari kewajiban membuat SPT PPN Masa.

---

The COVID-19 pandemic has forced the government to carry out extraordinary, fast and measurable policy responses. The state budget is used as the main instrument for national economic recovery by allocating a budget for handling COVID-19. The National Economic Recovery Program (PEN) has been provided in the form of non-cash expenditures, namely tax expenditures in the form of customs facility schemes and tax incentives. This study aims to analyze the implementation of customs facility policies and tax incentives in the pharmaceutical industry as well as analyze the implications and administrative burdens of customs facility policies and tax incentives in the pharmaceutical industry in the context of handling the COVID-19 pandemic. This study uses a qualitative approach with data collection techniques from literature study and in-depth interviews. the implementation of policies on customs facilities and tax incentives in the pharmaceutical industry has been well implemented. The import duty exemption policy, the Uncollected Import VAT incentive policy and the Import PPh 22 Exemption on the import of medicinal raw materials for handling COVID-19, will provide positive benefits to companies in terms of cashflow and reduce the cost of producing drugs for handling COVID-19. Then, the VAT payable for the delivery of drugs handling COVID-19 to pharmaceutical installations, is borne by the government. administrative costs from the Fiscus side with the implementation of Government-borne VAT, administrative costs, both fiscal costs, time costs and psychological costs, are added from the side of supervision for the preparation of tax invoices, VAT SPT and examination of reports on the realization of Government-Borrowed VAT made by PKP. In terms of PKP there is an additional administrative cost, namely making a report on the realization of VAT borne by the Government apart from the obligation to make a Periodic VAT SPT."

"Saat pandemi Covid-19 hadir di Indonesia, ruang gerak masyarakat menjadi terbatas dan mengubah banyak aspek kehidupan. Sektor perekonomian serta sektor kesehatan menjadi sektor yang paling terdampak akibat adanya pandemi Covid-19 di Indonesia. Adanya pembatasan sosial berkontribusi pada melemahnya perekonomian, baik dari tingkat nasional, bahkan hingga ke individu masyarakat. Hal tersebut tentu juga berimbas pada Kabupaten Kebumen. Terlebih, selama beberapa tahun berturut-turut Kebumen ditetapkan sebagai kota termiskin di Jawa Tengah. Namun di tengah kondisi perekonomian yang sedang melemah, salah satu desa di Kebumen, kabupaten termiskin di Jawa Tengah, Desa Karangsari mampu mendapatkan gelar pelopor Kampung Tangguh Nusantara Candi, sebuah penghargaan yang diberikan oleh Polisi Daerah (Polda) Jawa Tengah kepada desa yang mampu menjaga kestabilan pangan, keamanan, dan kesehatan dalam kondisi Covid-19 serta memiliki penanganan Covid-19 terbaik. Dana desa digunakan untuk menjaga kesehatan sampai ke tingkat desa. Dalam mengatasi kondisi pandemi Covid-19, pemerintah merilis kebijakan refocusing dana desa dalam rangka percepatan penanganan kasus Covid-19. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat gambaran implementasi kebijakan pemanfaatan dana desa untuk penanganan Covid-19 di Desa Karangsari pada tahun 2020-2021. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini adalah stakeholder di tingkat Pemerintah Kabupaten hingga Pemerintah Desa yang dipilih berdasarkan kesesuaian informasi yang dibutuhkan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemanfaatan dana desa untuk penanganan Covid-19 baik dari sisi komunikasi, struktur birokrasi, disposisi, sumber daya, serta kondisi sosial politik di Desa Karangsari yang sudah berjalan cukup baik walau masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Walaupun masih belum memenuhi target pemanfaatan dana desa yang sebesar 7 persen dari target 8 persen, peran dan dukungan pelaksana kebijakan di sektor kesehatan memberikan kontribusi yang baik sehingga Desa Karangsari mendapatkan penghargaan Kampung Tangguh Nusantara Candi.

---

When the Covid-19 pandemic arrived in Indonesia, people's space for movement became limited and changed many aspects of life. The economic sector and the health sector are the sectors most affected by the Covid-19 pandemic in Indonesia. The existence of social restrictions contributed to a weakening of the economy, both at the national level and even down to the individual community. This of course also has an impact on Kebumen Regency. Moreover, for several years in a row Kebumen has been designated as the poorest city in Central Java. However, in the midst of a weakening economic condition, one of the villages in Kebumen, the poorest district in Central Java, Karangsari Village was able to get the title of pioneer of Kampung Tangguh Nusantara Candi, an award given by the Central Java Regional Police (Polda) to villages that are able to maintain stability. food, safety and health in Covid-19 conditions and has the best handling of Covid-19. Village funds are used to maintain health down to the village level. In overcoming the conditions of the Covid-19 pandemic, the government released a policy of refocusing village funds in order to accelerate the handling of the Covid-19 case. The purpose of this research is to see an overview of the implementation of the policy of utilizing village funds for handling Covid-19 in Karangsari Village in 2020-2021. This research is a case study research with a qualitative approach. The subjects of this study were stakeholders at the District Government to Village Government levels who were selected based on the appropriateness of the information needed. The results of the study show that the use of village funds for handling Covid-19 both in terms of communication, bureaucratic structure, disposition, resources, and socio-political conditions in Karangsari Village has been going quite well although there are still some things that need to be improved. Although it still has not met the village fund utilization target of 7 percent of the 8 percent target, the role and support of policy implementers in the health sector made a good contribution so that Karangsari Village won the Kampung Tangguh Nusantara Candi award."

"Tesis ini membahas tentang kebijakan pemerintah daerah pada penanganan covid-19 berdasarkan studi kasus di Sulawesi Utara tahun 2020-2021. Saat Covid-19 disahkan menjadi bencana nasional non alam pada awal tahun 2020 membuat pemerintah di seluruh negara yang terdampak untuk segara merespon dengan mengambil langkah-langkah strategis. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah berjuang untuk membuat berbagai strategis dan kebijakan untuk bisa melawan covid-19. Salah satu daerah di Indonesia yang terdampak covid-19 yaitu Sulawesi Utara, dengan meningkatnya covid-19 mempengaruhi beberapa sector penting yaitu perekonomian,Pendidikan, kesehatan di Sulawesi Utara. Pemerintah Sulawesi Utara telah menerapkan berbagai kebijakan dan salah satu langkah yang dilakukan yaitu Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan jumlah kasus Covid-19 di Sulawesi Utara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kebijakan yang sudah dilakukan pemerintah daerah Kota Manado dalam penanganan covid-19 dan optimalisasi pencegahan penyebaran covid-19 pada Provinsi Sulawesi Utara serta Kota Manado. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative dengan Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan belum sepenuhnya efektif dalam menangani Covid-19 di Sulawesi Utara serta Kota Manado dan optimalisasi di Sulawesi Utara dan Kota Manado dalam segi peraturan, keputusan, surat edaran yang telah dikeluarkan Gubernur,Walikota, dan Bupati bisa dikatakan sudah cukup optimal dalam pelaksanaanya karena bisa dilihat dari hasil jumlah yang terpapar covid-19 dari tahun 2020 hingga 2021 terjadi penurunan yang baik. Tetapi dari segi dana atau anggaran yang didapatkan pemerintah provinsi,kota maupun kabupaten masih kurang transparan dalam perinciannya karena di dalam anggaran yang dikeluarkan hanya menyebutkan nominalnnya saja tanpa memberi tahu rincian apa saja yang digunakan pada saat itu.

---

This thesis discusses local government policies in handling Covid-19 based on case studies in North Sulawesi in 2020-2021. When Covid-19 was legalized as a non-natural national disaster in early 2020, governments in all affected countries responded immediately by taking strategic steps. The central government and local governments are struggling to make various strategies and policies to be able to fight Covid-19. One of the areas in Indonesia that has been affected by Covid-19, namely North Sulawesi, with increasing Covid-19 affecting several important sectors, namely the economy, education, health in North Sulawesi. The North Sulawesi government has implemented various policies and one of the steps taken is the Large-Scale Social Restrictions Policy (PSBB) to reduce the number of Covid-19 cases in North Sulawesi. This study aims to analyze the policies that have been carried out by the local government of Manado City in handling Covid-19 and optimizing the prevention of the spread of Covid-19 in North Sulawesi Province and Manado City. This research is a normative juridical research with data collection techniques using document studies and literature studies. The results of this study indicate that the policies implemented have not been fully effective in dealing with Covid-19 in North Sulawesi and the City of Manado and optimization in North Sulawesi and the City of Manado in terms of regulations, decisions, circulars that have been issued by the Governor, Mayor, and Regent can be said to have been it is quite optimal in its implementation because it can be seen from the results that the number exposed to Covid-19 from 2020 to 2021 has seen a good decline. However, in terms of the funds or budget obtained by the provincial, city and regency governments, there is still a lack of transparency in the details because the issued budget only mentions the nominal amount without giving details on what was used at that time."

"Tesis ini membahas faktor budaya yang digunakan dalam konstruksi pesan risiko yang dibangun oleh pemerintah melalui Satgas Penanganan COVID-19. Faktor budaya perlu dipertimbangkan dalam proses pembentukan pesan karena memengaruhi bentuk dan penerimaan pesan risiko di masyarakat. Tujuan penelitian adalah memahami konstruksi pesan risiko dengan memahami proses pembentukan pesan yang dilakukan Satgas Penanganan COVID-19 dan memeriksa faktor budaya yang digunakan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan strategi konstruktivis. Data penelitian ini adalah hasil wawancara terhadap aktor utama pembuat pesan risiko dalam organisasi Satgas Penanganan COVID-19 yakni juru bicara dan ketua tim komunikasi publik. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa faktor budaya lebih terlihat dalam konstruksi pesan risiko untuk mempersuasi publik, sementara pesan krisis lebih mengutamakan pembingkaian informasi untuk membangun optimisme publik. Faktor budaya yang teridentifikasi yakni aspek agama, nilai, bahasa, kesamaan identitas dan sosio-ekonomi. Namun faktor budaya belum dilibatkan dalam proses pembentukan pesan kunci, melainkan digunakan untuk mengembangkan pesan risiko yang berdampak pada bentuk pesan agar sesuai preferensi budaya di masyarakat. Fokus komunikasi Satgas Penanganan COVID-19 juga berbeda tergantung pada situasi perkembangan krisis meski pada akhirnya penyampaian pesan risiko menjadi arus utama pemerintah di masa krisis.

---

The focus of this study is to discuss the cultural factors used in the construction of risk messages built by the government through the COVID-19 Task Force. Cultural factor is necessary to be considered in crafting message process because it affects the message form and its acceptance in society. The purpose of this research is to understand the construction of risk messages by understanding the message crafting process carried out by COVID-19 Task Force and examining how the cultural factors being used. This research is qualitative research with a constructivist strategy. The data are collected from the interviews of the main actors who have role of crafting risk messages in the COVID-19 Task Force, namely the spokespersons and head of the public communication team. The results concluded that cultural factors are more visible in the construction of risk messages to persuade public, while crisis messages prioritize framing information to gain public optimism. Cultural factors identified are aspects of religion, local values, language, identity similarity, and socio-economic. However, cultural factors have not been involved in the process of crafting key messages, but are used to develop risk messages to other forms to suit the cultural preferences in society. The communication focus of the COVID-19 Task Force also different depending on the development of crisis situation, although in the end the delivery of risk messages has become the government’s main stream during the crisis."

"Kasus COVID-19 yang pertama kali ditemukan di Indonesia merupakan imported cases. Sebagaimana diketahui pelabuhan udara yang tidak hanya sebagai tempat keluar masuknya penduduk dari berbagai negara tetapi juga mempunyai resiko sebagai tempat keluar masuknya penyakit infeksi. Pada setiap bandar udara terdapat Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) termasuk Bandar Udara Soekarno Hatta. Dalam mencegah penyebaran lebih lanjut maka Presiden Indonesia menetapkan COVID-19 sebagai penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat pada tanggal 31 Maret 2020. Untuk mencegah dan mengendalikan kasus importasi COVID-19, maka Kementerian Kesehatan mengeluarkan kebijakan terkait protokol kesehatan dalam penanganan kedatangan penumpang dari luar negeri yang dtuangkan dalam bentuk surat edaran Menteri Kesehatan pada bulan Mei 2020. Pada periode Mei hingga September 2020 ditemukan 704 penumpang yang hasil RDT reaktif terhadap COVID-19 dari 29840 penumpang di Bandara Soetta. Tujuan penelitian tesis ini adalah untuk melakukan analisis implementasi kebijakan protokol kesehatan penanganan penumpang dari luar negeri dalam pencegahan penyebaran COVID- 19 oleh KKP Kelas I Soekarno Hatta. Penelitian ini merupakan analitik kualitatif dengan menggunakan data primer yang berasal dari wawancara mendalam dan data sekunder dari telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan protokol kesehatan penanganan penumpang dari luar negeri tidak berjalan dengan efektif dimana masih terdapat permasahan yang ditemukan di lapangan. Masih terdapat sasaran kebijakan yang tidak mematuhi persyaratan yang diminta untuk masuk ke Indonesia. Untuk itu peneliti menyarankan agar mempertimbangkan membuat aturan yang lebih tinggi kekuatan hukummnya dari Surat Edaran sehingga bisa mengatur sanksi bagi penumpang yang tidak patuh. Selain itu perlu meningkatkan pengawasan dan komitmen bersama antara lintas sektor serta pengembangan aplikasi eHAC untuk bisa melakukan validasi hasil PCR secara digital, mengklasifikasikan risiko infeksi dari wisatawan berdasarkan riwayat perjalanan dan asal penerbangan dan tracking penumpang.

---

The first cases of COVID-19 found in Indonesia were imported cases. As is well known, airports are not only places of entry and exit for peoples form various countries but also have risks as places of entry and exit for infectious diseases. At every airport there is a Port Health Office (KKP) including Soekarno Hatta Airport. In preventing further spread, the President of Indonesia declared COVID-19 as a disease that caused a Public Emergency on March 31, 2020. To prevent and control imported cases of COVID-19, the Ministry of Health issued a policy related to health protocols in handling passenger arrivals from abroad in the form of a circular letter from The Minister of Health in May 2020. In the period from May to September 2020 found 704 passengers whose RDT results were reactive from 29480 passengers at Soetta airport. The purposes of this thesis research is to analyze the implementation oh health protocol policies for handling passengers from abroad in preventing the spread of COVID-19 by Soekarno Hatta Port Health Office. This research is a qualitative analysis using primary data from in-depth interviews and secondary data from document review. The results showed that the implementation of the health protocol policy for handling passengers from abroad did not effectively where there were still matters found in the field. There are still policy targets that do not comply with the requirements to enter Indonesia. For this reason, researchers suggest that they have a higher legal force than circulars so that the can regulate sanctions for passengers who do not comply. In addition, it is necessary to increase supervision and joint commitment between sectors and development the eHAC application to be able to digitally validate PCR results, classify the risk of infection from tourists based on travel history and flight origin and passenger tracking."

"Pendahuluan: Pemerintah Prvinsi Jawa Barat telah mengeluarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 443/Kep.350-BUMD DAN INVESTASI/2021 Tentang Pos Komando Oksigen. Pos komando oksigen dibentuk untuk mengatasi kedaruratan oksigen pada puncak covid-19 varian delta di Jawa Barat Juli-September 2021. Evaluasi menjadi sangat penting sebagai pembelajaran dalam rangka mempersiapkan penanganan kebutuhan darurat oksigen medis dimasa depan. Tujuan: Mengevaluasi implementasi pelaksanaan pos komando oksigen berdasarkan tugas yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.350-BUMD DAN INVESTASI/2021 tentang Pos Komando oksigen khususnya pada puncak varian delta. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian non eksperimental dengan metode kualitatif pendekatan studi kasus yang diharapkan dapat menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III dan Evaluasi Keputusan Teoritis William Dunn. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara mendalam kepada informan dan telaah dokumen. Hasil: Penelitian menunjukkan pos komando oksigen menjalankan tugas dengan baik namun belum optimal. Aspek komunikasi, sudah terbangun komunikasi yang baik didalam pos komando oksigen, diperlukan komunikasi yang lebih konsisten dengan mitra di luar posko. Aspek sumber daya, sudah terpenuhi staf dan diberikan kewenangan, anggaran yang tersedia cukup memenuhi kebutuhan fasilitas dilapangan. Aspek struktur birokrasi berjalan cukup optimal, mekanisme yang dibuat sangat detail dan koordinasi rutin. Aspek disposisi diimplementasikan dengan baik. Pada evaluasi tugas penyusunan rencana kebutuhan yang berjalan sudah cukup baik dilihat dari ketersediaan data untuk menyusun rencana kebutuhan, pengendalian pendistribusian dengan menunjuk BUMD adalah pilihan tepat dengan hasil 12,44 ton/hari oksigen cair dan kepemilikan 1.634 tabung oksigen. Pengkoordinasian dan pensikronan yang dilakukan harus membangun kesamaan pemahaman tentang oksigen sehingga tidak terjadi kesalahan komunikasi yang menghambat koordinasi. Pos komando membentuk sekretariat/gudang dengan pengelolaan informasi terpusat pada layanan Pikobar Provinsi Jawa Barat sudah tepat sesuai dengan amanat peraturan gubernur. Monitoring yang dilakukan juga cukup baik dan sebaiknya melibatkan mitra diluar pos komando oksigen agar juga dapat mengetahui situasi dan kondisi terkini kedaruratan oksigen. Sehingga dapat disimpulkan pos komando oksigen melaksanakan tugas dengan baik.

---

Introduction: The Provincial Government of West Java has issued Governor of West Java Decree Number: 443/Kep.350-BUMD DAN INVESTASI/2021 concerning Oxygen Command center. An oxygen command center was formed to deal with oxygen emergencies at the peak of the Covid-19 variant of the delta in West Java July-September 2021. Evaluation is very important as lesson learning to prepare for handling emergency medical oxygen needs in the future. Purpose: Evaluate the implementation of the implementation of the oxygen command post based on the tasks contained in the Decree of the Governor of West Java Number 443/Kep.350-BUMD AND INVESTASI/2021 concerning the oxygen command post, especially at the peak of the delta variant. Methods: This research is a non-experimental research with a qualitative case study approach which is expected to answer research questions. This study uses the theoretical approach of George C. Edward III's Policy Implementation Model and William Dunn's Theoretical Decision Evaluation. The methods used in data collection were in-depth interviews with informants and document review. Result: The research shows that the oxygen command center does its job well but not optimal. In the aspect of communication, good communication has been established within the oxygen command center, more consistent communication is needed with partners outside the command center. In the aspect of resources, staff have been fulfilled and given authority, the available budget is sufficient to meet the needs of facilities in the field. The aspect of the bureaucratic structure runs optimally, the mechanism is made very detailed and routine coordination. The disposition aspect is well implemented. In evaluating the task of preparing a needs plan that is running well enough, seen from the availability of data to prepare a needs plan, distribution control by appointing a BUMD is the right choice with a yield of 12.44 tons/day of liquid oxygen and ownership of 1,634 oxygen cylinders. The coordination and synchronization that is carried out must build a common understanding of oxygen so that there are no communication errors that hinder coordination. The command center to form a secretariat/warehouse with centralized information management on the West Java Province Pikobar service is appropriate in accordance with the mandate of the governor's regulations. The monitoring carried out is also quite good and it is better to involve partners outside the oxygen command center so that they can also find out the current situation and condition of oxygen emergencies. So it can be concluded that the oxygen command center carried out its duties properly."