Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dituntut bekerja secara teliti, saksama dan bertanggungjawab karena akta PPAT digunakan sebagai dasar bukti terjadinya suatu peralihan hak atas tanah. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian terkaitkasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 783/Pdt.G/2019/PN Mdn yaitumengenai pertimbangan Hakim yang menyatakan batalnya Akta Jual Beli. Oleh karena itu penelitian ini berupaya menganalisis dan menjawab permasalahan mengenaipertanggungjawaban hukum PPAT atas akta jual beli tanah warisan yang dibuat tanpa diketahui ahli waris lainnya dan perlindungan hukum atas pembeli yang beritikad baik terhadap Akta Jual Beli yang dibatalkan oleh Hakim. Untuk menjawab permasalahan berdasarkan putusan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dan tipologi penelitian eksplanatoris serta didukung dengan wawancara. Hasilpenelitian ini menunjukan bahwa PPAT bertanggung jawab secara perdata danadministrasi atas kelalaiannya dalam pembuatan Akta Jual Beli yang berasal dari kewarisan tanpa diketahui oleh ahli waris lainnya. Berdasarkan Yurisprudensi dan ketentuan Pasal 1246, 1267, 1471 serta Pasal 1492 dalam Kitab Undang-UndangHukum Perdata, apabila dibatalkannya perjanjian jual beli tanah terhadap pembeli yang beritikad baik berhak mendapat perlindungan hukum yaitu berupa ganti kerugian dariobjek jual beli tersebut. Pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor783/Pdt.G/2019/PN Mdn telah memuat perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi para ahli waris yang haknya terlanggar, akan tetapi belum mengakomodir perlindungankepada pihak pembeli karena pertimbangan Hakim pada putusan tersebut telah membatalkan Akta Jual Beli tanpa adanya penggantian kerugian yang seharusnya diterima oleh pembeli yang bertikat baik dari penjual serta PPAT.

---

The Land Deed Making Official (PPAT) is required to work carefully,

thoroughly and responsibly because the PPAT deed is used as the basis for evidence of a transfer of land rights. The problems raised in the research related to the case in the

District Court Decision Number 783/Pdt.G/2019/PN Mdn, namely regarding the judge's consideration which declared the cancellation of the Sale and Purchase Deed.

Therefore, this study seeks to analyze and answer the problem of how PPAT is legally responsible for the sale and purchase deed of inherited land made without the knowledge of the other heirs and how is the legal protection for buyers who have good

intentions against the Sale and Purchase Deed which was canceled by the Judge. To answer the problems based on the decision, normative juridical research methods and

descriptive analytical research typologies were used and supported by interviews. The results of this study indicate that PPAT is civilly and administratively responsible for its

negligence in making the Sale and Purchase Deed from inheritance without the

knowledge other heirs. Based on Jurisprudence and the provisions of Articles 1246, 1267, 1471 and Article 1492 in the Civil Code, if the sale and purchase agreement of land is canceled, a buyer with good intentions is entitled to legal protection in the form of compensation for the object of the sale and purchase. The judge's consideration in the decision Number 783/Pdt.G/2019/PN Mdn has contained legal protection and legal certainty for heirs whose rights have been violated, but has not accommodated

protection to the buyer because the judge's consideration in the decision has canceled the Sale and Purchase Deed without the existence of compensation that should be

received by the buyer in good faith from the seller and the PPAT."

"Penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban pejabat pembuat akta tanah (PPAT) akta pemberian hak tanggungan (APHT) kepada pembeli terakhir/ pembeli yang beritikad baik (pembeli) dan perlindungan terhadap PPAT atas gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) kepada pembeli tersebut. Tujuan pertanggungjawaban PPAT dan perlindungan kepada pembeli adalah memberikan analisis terkait permasalahan pertanggungjawaban dan perlindungan tersebut. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai pertanggungjawaban PPAT terhadap APHT kepada pembeli yang dibatalkan dan perlindungan hukum terhadap PPAT atas gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) kepada pembeli. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan analisis data kualitatif melalui data sekunder. Analisis dilakukan secara eksplanatoris. Analisis berdasarkan literatur dan studi kepustakaan untuk menjawab permasalahan sebelumnya. Hasil analisa yang diperoleh dalam penelitian ini menyatakan bahwa PPAT dapat bertanggungjawab secara administratif, yaitu pertanggungjawaban atas akta yang dibuatnya, karena dalam pembuatan APHT tersebut PPAT telah memenuhi sikap ketelitian dan memenuhi prinsip kehati-hatian, maka PPAT dapat mengajukan perlindungan hukum berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 2 tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah serta memberikan hak jawab nya kepada Hakim di tingkat peradilan untuk melindungi Pembeli tersebut dari gugatan PMH.

---

This research discusses the accountability of official leand dead maker (PPAT) deed of granting dependent rights (APHT) to the last buyer / buyer in good faith (buyer) and protection against PPAT for lawsuits against the law (PMH) to the buyer. The purpose of PPAT accountability and protection to buyers is to provide analysis related to the issue of accountability and protection. The issues raised in this study are about ppat liability to canceled buyers and legal protection against PPAT for lawsuits against the law (PMH) to buyers. This study uses normative juridical research method with qualitative data analysis through secondary data. The analysis is carried out explantically. Analysis based on literature and literature studies to answer previous problems. The results of the analysis obtained in this study stated that PPAT can be administratively responsible, namely accountability for the deed it makes, because in the manufacture of the APHT PPAT has fulfilled the attitude of thoroughness and meets the principle of prudence, then PPAT can apply for legal protection based on Permen ATR / BPN No. 2 of 2018 on The Construction and Supervision of the Land Deed Officials and give their right to answer to the Judge at the judicial level to protect the Buyer from pmh lawsuit."

"Akta yang dibuat oleh PPAT kerap kali menyebabkan terjadinya suatu sengketaatau konflik dalam pertanahan, sehingga tidak sedikit PPAT yang terjerat perkara diPengadilan yang salah satunya adalah karena pembuatan akta yang tidak sesuai denganprosedur. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini ialah bagaimanabentuk pelanggaran berat pembuatan akta jual beli oleh PPAT dalam kasus di PutusanPengadilan No. 1146 K / PDT / 2020 serta bagaimana pertanggungjawaban PPAT ataspelanggaran berat yang telah dilakukan tersebut. Adapun penelitian ini menggunakanmetode yuridis normatif dan bentuk penelitiannya adalah Eksplanatoris. Hasil daripenelitian ini menyimpulkan pelanggaran berat yang dilakukan ialah pembantuan dalampermufakatan jahat yang mengakibatkan sengketa pertanahan dan membuatkan akta yangtelah terbukti PPAT mengetahui para pihak yang berwenang melakukan perbuatan hukumatau kuasanya tidak hadir dihadap nya sehingga melanggar ketentuan 10 Ayat 3 Huruf aPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016. Akta Jual Beli yang dinyatakan batal demihukum menjadikan peristiwa hukum akibat lahirnya akta jual beli tersebut dianggap tidakpernah ada turut menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikatantara para pihak. Maka berdasarkan ketentuan pasal 62 PP No. 24 Tahun 1997 jo. pasal55 Peraturan KaBPN No. 1 Tahun 2006, PPAT VNR dapat dikenakan penjatuhan sanksiadministratif berupa pemberhentian dengan tidak hormat dan ganti rugi. Hasil tesis inijuga menyarankan bahwa sebaiknya PPAT selaku pejabat yang memberikan pelayananharus memeriksa kewenangan penghadap sehingga dapat menghasilkan akta berkekuatanpembuktian sempurna.

---

Deed that had been made by land deed officical often cause conflict or dispute

over land, hence there are many land deed official that trap in court because of it which sometimes happens because not following the procedure when making deeds. The subject matter that will be discussed are how the deed against the law by land deed official in the case of the court verdict No. 1146 K / PDT / 2020 in the framework of the creation of the buy and sell deed and how the legal consequences of cancellation of the buy and sell deed are acts against the law by land deed official. As for this research using normative juridical methods and its research form is an explanatory. The form of serious conducted by VNR is aiding as a malicious agreement that resulted in a land dispute and create a deed where he knows the

authorities whom doing legal acts or their proxies are not present before him which is violate

the provisions of verse 10 section a PP 24year 2016 The sale and purchase deed, which is

null and void, makes the legal event due to the birth of the deed is deemed to have never.

According to chapter 62 PP No. 24 year 1997 jo. Chapter 55 Peraturan KaBPN No. 1 year

2006, PPAT VNR can be punished by dismissal with disrespect and compensation. This

thesis also advice that as PPAT who give public service must research about the authority

of the party that make the deed, so the deed can have the perfect evidentiary"

"Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap hak pembeli yang melakukan jual beli tanah warisan dengan salah satu ahli waris tanpa adanya persetujuan dan sepengetahuan ahli waris lainnya. Hak pembeli sebagai pembeli beritikad baik yang harus mendapatkan perlindungan hukum seringkali tidak dapat dipertahankan oleh hakim, sehingga perlu diteliti mengenai bagaimana kriteria pembeli beritikad baik yang diakui oleh hukum dan bagaimana bentuk perlindungan terhadap pembeli beritikad baik terhadap sengketa tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah secara yuridis normatif. Fokus penelitian ini adalah mengetahui apakah Tergugat I yang merupakan pembeli tanah warisan tersebut termasuk ke dalam kriteria pembeli beritikad baik dan dapat diberikan perlindungan hukum atau tidak dengan didasari dari teori-teori peraturan perundang-undangan mengenai itikad baik, serta apa saja bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada Tergugat I sebagai pembeli jika termasuk ke dalam kriteria beritikad baik, dan terakhir penelitian ini akan mengelaborasi mengenai pertimbangan hakim dalam putusan, apakah sudah tepat atau tidak. Hasil akhir dari penelitian ini menunjukkan bahwa putusan hakim kurang tepat dilihat dari teori-teori hukum yang berkembang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Walaupun putusan hakim lebih mengedepankan keadilan dibandingkan kepastian hukum itu sendiri, namun seharusnya dalam memberikan putusan hakim dapat mencerminkan putusan yang adil dan sesuai dengan norma hukum secara seimbang.

---

This thesis discusses about legal protection of buyer’s rights who buy inherited land with one of the heirs without the consent and knowledge of the other heirs. The rights of a well-intentioned buyer, who should receive legal protection, are often challenging for judges to uphold. Hence, it is necessary to examine the criteria for a bona fide buyer recognized by the law and the forms of protection available to bona fide buyers in land disputes. This thesis using normative juridical method. The focus of this thesis is to find out whether first Defendant, who is the buyer of the inherited land is included in the criteria for a good faith buyer and can be given legal protection or not by supporting the theories of laws and regulations regarding good faith, as well as what forms of legal protection can be given to first Defendant as a buyer if it is included in the criteria of good faith, and finally this research will elaborate on the judge's considerations in the decision, whether it is appropriate or not. The final results of this study indicate that the judge's decision is not quite right according to the developing legal theories and applicable laws and regulations. Even though the judge's decision prioritizes justice rather than legal certainty itself, however in giving decisions, judge's should be able to reflect a fair decision and in accordance with legal norms in a balanced manner way. "

"Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam membuat Akta jual Beli (AJB) walaupun hanya bertanggung jawab atas kebenaran formil, namun masih kerap terkena permasalahan terkait kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya. Dalam tesis ini terdapat kasus, pemilik objek yang sah tidak pernah mengetahui dan menghadap PPAT untuk membuat AJB, namun telah dicatutkan nama pemilik objek sebagai penjual dalam akta. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu akibat hukum atas pembuatan akta jual beli yang dibuat oleh PPAT tanpa persetujuan pemilik objek dan pertanggungjawaban PPAT atas pembuatan akta jual beli yang yang dibuat tanpa persetujuan pemilik objek. Pembahasan penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dan analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1337 K/Pdt/2019. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian preskriptif dan metode analisis data kualitatif. Hasil analisis menunjukan bahwa akibat hukum atas akta yang tidak memenuhi syarat subjektif dan objektif perjanjian, serta syarat materiil jual beli yaitu batal demi hukum. Kemudian, PPAT dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata, pidana, dan administratif atas perbuatannya. Saran yang dapat diberikan yaitu perlunya PPAT untuk hati-hati, cermat, dan teliti dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, perlu pengaturan lebih jelas terkait penyalahgunaan identitas dalam proses pembuatan akta PPAT.

---

The Land Deed Making Official (PPAT) in making the Sale and Purchase Deed (AJB) although only responsible for the formal truth, is still often exposed to problems related to the material truth of the deed he made. In this thesis there is a case where the legal owner of the object has never known and faced PPAT to make an AJB, but the name of the owner of the object as the seller has been included in the deed. The problem in this study is the legal consequences of making a deed of sale and purchase made by PPAT without the consent of the object owner and PPAT's responsibility for making a deed of sale and purchase made without the consent of the object owner. The discussion of this research was carried out by means of a literature study and analysis of the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1337 K/Pdt/2019. To answer these problems, normative juridical research methods are used with prescriptive research types and qualitative data analysis methods. The results of the analysis show that the legal consequences of the deed that do not meet the subjective and objective requirements of the agreement, as well as the material requirements of the sale and purchase, are null and void. Then, PPAT can be held accountable in civil, criminal, and administrative ways for their actions. Suggestions that can be given are the need for PPAT to be careful, thorough, and thorough in carrying out their duties. In addition, clearer regulation is needed regarding the misuse of identity in the process of making the PPAT deed.Kata kunci: PPAT, the sale and purchase deed, unlawful act"

"Akta Hibah yang dibuat tanpa sepengetahuan pemilik atas tanah yang sah merupakan perbuatan melawan hukum.Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) maupun Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) yang membuat suatu akta seperti akta hibah tanpa memperhatikan kedudukan penghadap yang berhak melakukan perbuatan hukum dalam akta, dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dan berkaitan dengan akta tersebut menjadi batal demi hukum karena melanggar syarat materiil hibah dalam akta tersebut. Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah sementara terhadap akta hibah yang dibuat tanpa persetujuan pemilik atas tanah yang sah berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 95/K/Pdt/2021 dan keabsahan akta hibah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Keterbaruan dalam penelitian ini yaitu pada kasus yang diangkat mengenai pembuatan jenis aktanya, yaitu akta hibah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara tersebut tanpa sepengetahuan pemilik atas tanah yang sah, berbeda dengan beberapa tesis yang lain di mana kasus-kasunya membahas jenis akta jual beli. Hasil dari penelitian ini adalah akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara tersebut batal demi hukum, dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban administrasi dan pidana sebagai jalan terakhir (ultimum remedium)

---

The Deed of Grant made without the knowledge of the owner of the legal land is against the law. Land Deed Making Officials (PPAT) and Temporary Land Deed Making Officials (PPATS) who make a deed such as a grant deed without regard to the position of the appearers who are entitled to take legal actions in the deed , is considered an unlawful act and related to the deed becomes null and void because it violates the material terms of the grant in the deed. This study raises the issue of the responsibility of the temporary land deed official for the grant deed made without the consent of the owner of the legal land based on the Supreme Court's decision No. 95/K/Pdt/2021 and the validity of the grant deed made by the Temporary Land Deed Official. To answer these problems, this research uses a normative juridical approach. The novelty in this research is the case raised regarding the making of the type of deed, namely the deed of grant by the Temporary Land Deed Official without the knowledge of the owner of the legal land, in contrast to several other theses where the cases discuss the type of deed of sale and purchase. The result of this research is that the deed made by the Temporary Land Deed Official is null and void, and the Temporary Land Deed Official can be subject to administrative and criminal liability as a last resort (ultimum remedium)."

"Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam membuat Akta Jual Beli Tanah harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Didalam Akta Jual Beli Tanah terdapat penjelasan mengenai luas, letak, dan batas-batas tanah sesuai dengan Surat Ukur Kantor Pertanahan yang dicantumkan dalam Akta Jual Beli Tanah. Namun terdapat kasus Akta Jual Beli Tanah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak menggunakan Surat Ukur Kantor Pertanahan melainkan menggunakan Surat Ukur yang dikeluarkan oleh Staf Kelurahan. Penelitian doktrinal ini menggunakan bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data yang digunakan didalam penelitian ini adalah menggunakan studi dokumen yang dianalisis secara mendalam untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat. Hasil analisis didalam penelitian ini terbagi menjadi dua. Hasil penelitian yang pertama adalah Akta Jual Beli Tanah yang Surat Ukur nya tidak memakai Surat Ukur yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya menjadi cacat hukum dan akta tersebut menjadi batal demi hukum. Kelurahan Buntaran yang merupakan bagian dari wilayah Kota Surabaya tidak memiliki fungsi untuk melakukan pengukuran dan pemetaan suatu tanah yang maka dari itu Staf Kelurahan Buntaran tidak memiliki wewenang untuk mengeluarkan Surat Ukur. Sedangkan Kantor Pertanahan memiliki fungsi yaitu salah satunya adalah melakukan pengukuran dan pemetaan bidang tanah sehingga Data Fisik dan Data Yuridis dari tanah tersebut akurat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Untuk hasil penelitian kedua adalah OS sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah yang membuat Akta Jual Beli dalam kasus ini seharusnya memberikan penyuluhan hukum kepada SG terkait Surat Ukur Staf Kelurahan Buntaran tidak bisa dipakai dalam pembuatan Akta Jual Beli dan OS dapat bertanggung jawab secara administrasi dan/atau memberikan ganti rugi.

---

The Land Deed Official, in making the Deed of Sale and Purchase of Land, must pay attention to the applicable laws and regulations. In the Deed of Sale and Purchase of Land, there is an explanation regarding the land's area, location, and boundaries following the Measurement Letter of the Land Office stated in the Deed of Sale and Purchase of Land. However, there are cases where the Deed of Sale and Purchase of Land made by the Land Deed Official uses the Measurement Letter of the Land Office instead of the Measurement Letter issued by the Sub-District Staff. For this reason, this doctrinal research uses primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collection used in this research uses document studies which are analyzed in depth to obtain accurate research results. The results of the analysis in this study are divided into two. The first research result is the Deed of Sale and Purchase of Land, where the Measurement Letter does not use the Measurement Letter issued by the Land Office of the City of Surabaya, becomes legally invalid, and the deed becomes null and void. The Buntaran Sub-District, which is part of the Surabaya City area, does not have the function of measuring and mapping a piece of land. Therefore, the Buntaran Sub-district Staff does not have the authority to issue a Measurement Letter. While the Land Office has a function, one of which is to measure and map land parcels so that the Physical Data and Juridical Data from the land are accurate in accordance with the actual conditions in the field. For the results of the second study, Co-Defendant I, as the Land Deed Making Officer who made the Sale and Purchase Deed in this case, should have provided legal counselling to the Plaintiff regarding the Buntaran Village Staff Measurement Letter, which could not be used in making the Sale and Purchase Deed and Co-Defendant I could be administratively responsible and/or provide compensation."

"ABSTRAKPejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta-akta mengenai perbuatan hukum yang berkaitan dengan tanah juga bertugas membantu Kepala Kantor Pertanahan Nasional dalam melaksanakan pendaftaran tanah dengan membuat akta-akta tertentu sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah dan atau bangunan yang akan dijadikan dasar bagi bukti pendaftaran tanah, peran Pejabat Pembuat Akta Tanah sangat penting guna mencapai kesuksesan dilaksanakannya pemekaran wilayah pada Kabupaten Bekasi, penentuan perubahan batas wilayah pada perbatasan antara Kotamadya Bekasi dengan Kabupaten Bekasi masih menimbulkan permasalahan berkaitan dengan administrasi seperti halnya yang terjadi pada kasus, dibutuhkan peran serta aktif dari PPAT, Badan Pertanahan Nasional, serta masyarakat guna mewujudkan sistem administrasi pendaftaran tanah yang lebih baik, metode penelitian yang digunakan penelitian normatif yang bersifat yuridis normatif, tipologi yang digunakan adalah eksplanatoris dan preskriptif, jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan teknik analisis data dan pengambilan kesimpulan adalah deduktif (umum-khusus), pengolahan data penelitian adalah kualitatif dengan pendekatan kualitatif menghasilkan data deskriptif analitis, penentuan wilayah jabatan PPAT dan kegiatan pemeliharaan data tanah dalam hal dilakukannya pemekaran wilayah, langkah yang dapat dilakukan para pihak untuk menyelesaikan permasalahan dalam kasus, para pihak yang terkait guna menyelesaikan permasalahan dalam kasus harus dapat berkerja sama dan bernegosiasi dengan baik guna keuntungan bersama, apabila hal tersebut tidak dilakukan maka masing-masing pihak tentunya akan tetap tersangkut pada permasalahan tanah tersebut yang pada akhirnya dapat merugikan kepentingan seluruh pihak serta membuat tanah menjadi terbengkalai karena tidak terlaksananya administrasi yang baik.

---

ABSTRACT

Land Deed Maker Officer as a public official who is authorized to make the deeds things about legal acts related to land is also responsible for assisting the Head of National Land Office in carrying out land registration to make the deeds of certain evidence had done certain legal actions regarding land rights or buildings to be used as the basis for proof of registration of the land, Land Deed Maker Officer's role is very important in order to achieve successful implementation of the regional growth in Bekasi Regency,estlabishment of changes demarcate the border between the Municipality of Bekasi and Bekasi regency still causing some problems related with the administration as well as in the case, it takes the active participation of Land Deed Maker Officer, the National Land Office, as well as the society in order to realize a better system of registration of land, methods of research used normative research that is juridical normative, typology used is explanatory and prescriptive, the type of data used are secondary data with data analysis techniques and conclusions are deductive (general-specific), data processing research is qualitative with a qualitative approach produces analytical descriptive data, Land Deed Maker position region establishment and soil data maintenance activities in terms of regional expansion, steps can be taken to resolve the problems of the parties in the case, the parties concerned in order to resolve the problems in the case should be able to work together and negotiate well for mutual benefit, if it is not done then each each party will certainly remain stuck in the land administration problems that could ultimately harm the interests of all parties and make the land become neglected due to non-performance of good administration."

"Pembahasan dalam penelitian ini adalah akibat yang ditimbulkan jika proses jual beli dilakukan dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas yang diikuti dengan Kuasa Jual yang mana pemberi kuasa jual telah meninggal dan objek jual beli dinyatakan milik salah satu pasangan berdasarkan Akta Van De Pot yang dilakukan di hadapan notaris dan tidak diketahui mantan istri. Pembeli sendiri telah membayarkan sejumlah uang yang nominalnya berbeda dengan yang tertulis di Akta Jual Beli (selanjutnya disebut AJB). Masalah ini dianalisis dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan studi dokumen terhadap data sekunder, dengan menggunakan pendekatan kualitatif terlihat bahwa PPAT memliki tanggung jawab terhadap dilaksanakanya AJB. Termasuk diantaranya adalah melaksanakan AJB sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku dan harus memperhatikan apakah subjek merupakan sepenuhnya pihak yang berwenang dari objek itu sendiri. Termasuk manfaat Van De Pot dalam harta bersama dan apakah pemberi kuasa jual harus hidup saat akta jual beli dilaksanakan serta kewenangan yang dimiliki penerima kuasa jual. Seperti halnya disebutkan dalam Kode Etik PPAT memiliki kewenangan membuat akta autentik yang memiliki kekuatan sempurna di hadapan pengadilan sehingga harus diperhatikan asepek formal dan materil. Pengadilan mendasarkan bahwa tidak dipenuhi Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat objektif perjanjian Hasil putusan Pengadilan Nomor 221/Pdt.G/2019 menyatakan bahwa Akta Jual Beli beserta turutannya dinyatakan batal demi hukum sehingga dinyatakan tidak pernah terjadi, pembeli sebagai pihak yang dirugikan juga termasuk melakukan itikad tidak baik namun PPAT sendiri tidak diberikan teguran/sanksi dari hakim.

---

The discussion in this study is the consequences if the buying and selling process is carried out with a Full Sale and Purchase Binding Agreement followed by a Sales Authorization in which the selling power of attorney has died and the object of sale and purchase is declared to belong to one of the spouses based on the Van De Pot Deed made before a notary and ex-wife unknown. The buyer himself has paid an amount of money whose nominal is different from that written in the Sale and Purchase Deed (hereinafter referred to as AJB). This problem was analyzed using normative juridical research methods. Based on the document study of secondary data, using a qualitative approach, it was concluded that PPAT has responsibility for the implementation of AJB. This includes carrying out AJB in accordance with applicable regulations and paying attention to whether the subject is fully the authorized party of the object itself. Including the benefits of Van De Pot in joint assets and whether the seller of the power of attorney must be alive when the sale and purchase deed is executed and the authority of the selling power of attorney. As stated in the Code of Ethics, PPAT has the authority to make an authentic deed that has perfect power before the court so that formal and material aspects must be considered. The court based that Article 1320 of the Civil Code regarding the objective conditions of the agreement was not fulfilled. The results of the Court's decision Number 221/Pdt.G/2019 stated that the Sale and Purchase Deed and its accompanying elements were declared null and void so that it was declared that it had never happened, the buyer as the aggrieved party also included committing the act of not acting in good faith. good but PPAT itself was not given a warning/sanction from the judge."

"Sebagai Pejabat Umum, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam menjalankan jabatannya mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik yang berhubungan dengan tanah. Pada praktiknya masih terdapat PPAT yang melakukan kelalaian dan ketidaktelitian baik secara administratif maupun hukum, sehingga tidak jarang mengakibatkan kerugian. Seperti pelanggaran dalam proses pembuatan akta yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada, tidak membacakan dan menjelaskan isi akta kepada para pihak. Salah satunya adalah dalam pembuatan akta hibah oleh PPAT yang mana pihak pemberi Hibah tidak dilibatkan, sesuai dengan yang akan penulis bahas dalam penelitian ini. Inilah yang seharusnya menjadi salah satu bagian dari tugas Majelis Pembina dan Pengawas (MPP) PPAT, seperti melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada PPAT sehingga dengan demikian MPP dapat menjadi sarana yang menjembatani kepentingan PPAT dengan Kantor Pertanahan, dan dapat mencegah atau meminimalisir terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu peran MPP dalam mencegah terjadinya pelanggaran oleh PPAT dan akibat hukum terhadap PPAT yang melakukan pelanggaran dalam proses pembuatan akta hibah. Untuk menjawab masalah yang dikaji, penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normative dengan tipe penelitian deskriptif-analitis. Berdasarkan hasil penelitian, peran MPP dalam melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran oleh PPAT yaitu melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap PPAT seperti melakukan kunjungan ke kantor PPAT dan sosialisasi kepada PPAT baik secara langsung maupun menyeluruh. Akibat hukum terhadap PPAT yang membuat akta hibah palsu, maka MPP dapat memberikan sanksi berupa sanksi administratif.

---

Land Deed Making Officials (PPAT) in carrying out their positions as public officials are given the authority to make authentic deeds related to land. In practice it is still found that PPAT commits negligence and inaccuracy both administratively and legally, so that it often results in losses. Such as violations in the process of making a deed that is not in accordance with existing regulations, not reading and explaining the contents of the deed to the parties. One of them is in making a grant deed by PPAT in which the grant giver is not involved, according to what the author will discuss in this study. This is what should be one part of the duties of the Supervisory and Supervisory Council (MPP) of PPAT, such as carrying out guidance and supervision of PPAT so that MPP can thus become a means of bridging the interests of PPAT with the Land Office, and can prevent or minimize the occurrence of violations committed by the PPAT. The problem raised in this study is the role of MPP in preventing violations by PPAT and the legal consequences for PPAT who violate the grant deed process. To answer the problems studied, the author uses a juridical-normative research method with a descriptive-analytical type of research. Based on the results of the study, the role of MPP in preventing violations by PPAT is to conduct guidance and supervision of PPAT such as visiting the PPAT office and outreach to PPAT both directly and thoroughly. The legal consequences for PPAT who make a fake grant deed, then the MPP can impose sanctions in the form of administrative sanctions."