Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berlakunya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI Nomor 5 Tahun 2017 untuk pelayanan pengecekan sertipikat tanah pada Kantor Badan Pertanahan Nasional dilakukan dengan sistem elektronik yang terintegrasi secara online. Hasil pengecekan sertipikat tanah secara online berupa dokumen yang ditandatangani digital menggunakan sertipikat elektronik BsrE dan kode QR. Berbeda dengan hasil pengecekan sebelum online yang fisik sertipikatnya mendapatkan cap serta diberi tanggal oleh Kantor Badan Pertanahan, dengan demikian rumusan masalah yang dibahas yakni bagaimanakah keabsahan dokumen fisik sertipikat tanah yang diterima PPAT dan peran PPAT melakukan pengecekan sertipikat tanah secara online. Penelitian ini memakai metode kepustakaan bersifat yuridis normatif dan menganalisa isu hukum mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan objek penelitian dari bahan pustaka serta hukum positif. Hasil penelitian menunjukan alasan yuridis bahwa PPAT tidak berwenang menguji dan tidak bertanggung jawab terhadap syarat materil keabsahan dokumen fisik sertipikat tanah sepanjang PPAT melakukan tugas jabatannya sesuai kode etik dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

---

The enactment of Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of BPN RI Number 5 of 2017 for land certificate checking services at the National Land Agency Office is carried out with an electronic system that is integrated online. The results of checking the land certificate online are in the form of a digitally signed document using the BsrE electronic certificate and QR code. In contrast to the results of checking before going online, where the physical certificate is stamped and dated by the Land Agency Office, thus the formulation of the problem discussed is how the legality of the physical documents for land certificates received by PPAT and the role of PPAT in checking land certificates online. This study uses normative juridical literature and analyzes legal issues regarding everything related to the object of research from library materials and positive law. The results of the study show the juridical reason that PPAT is not authorized to examine and is not responsible for the material requirements for the validity of the physical documents for land certificates as long as the PPAT performs its duties in accordance with the code of ethics and applicable laws and regulations."

"Notaris dalam membuat Akta Pengikatan Perjanjian Jual Beli sebagai akta pendahuluan sebelum dibuatnya Akta Jual Beli seharusnya memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris. Namun, dalam hal notaris membuat akta yang objeknya terindikasi telah diperjualbelikan sebelumnya, hal tersebut sudah termasuk dalam hal perbuatan melawan hukum yang merugikan salah satu pihak serta masuk dalam ranah tindak pidana serta pelanggaran jabatan notaris yang dapat mengakibatkan akta terkait dapat dibatalkan melalui pengadilan. Berkaitan dengan kasus posisi dalam penelitian, akan dibahas mengenai keabsahan dan implikasi hukum tanggung jawab renteng notaris terhadap Akta Pengikatan Perjanjian Jual Beli yang disahkan dengan putusan pengadilan namun telah dibatalkan oleh para pihak menggunakan perjanjian di bawah tangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif berbentuk yuridis normatif. Hasil Penelitian adalah PPJB dalam kasus posisi adalah akta yang sah dikarenakan memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana tertera dalam Pasal 1320 KUHPerdata maupun Undang-Undang Jabatan Notaris serta dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan, akta notaris, maupun perjanjian yang disepakati kedua belah pihak

---

The Notary in making the Deed of Sale and Purchase Agreement as a preliminary deed before the Sale and Purchase Deed should meet the provisions of Article 1320 of the Civil Code and Article 16 paragraph (1) of the Notary Position Act. Deed whose object is indicated to have been traded before, this is included in the case of fraud that harms one party and is included in the realm of criminal acts and violations of the position of a notary which can result in the related deed being canceled through the court. In connection with the case of the position in the study, it will be discussed regarding the Legality and Legal Implications of Notary Joint Responsibility for the PPJB Deed which was legalized by a court decision but has been canceled by the parties using an underhand agreement. The research method used is qualitative research in the form of normatif juridical. The result of the research is that the PPJB deed in the position case is a valid deed because it fulfills the legal requirements of the agreement as stated in Article 1320 of the Civil Code and UUJN and can be canceled through a court decision, notarial deed, or an agreement agreed by both parties."

"Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu dalam hal peralihan hak atas tanah, salah satunya yaitu akta jual beli. Dalam peraturannya telah diatur bahwa tidak diperbolehkan membuat akta jual beli dengan blanko kosong. Dalam hal ini ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT dalam pembuatan akta jual beli dengan blanko kosong sehingga berimplikasi pada perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Tesis ini membahas tanggung jawab PPAT sebagai pejabat umum terhadap pembatalan akta jual beli akibat perbuatan melawan hukum serta akibat hukumnya. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Hasil pembahasan ini adalah PPAT bertanggung jawab terhadap perbuatan melawan hukum membuat akta jual beli dengan blanko kosong: (1) Tanggung jawab PPAT bersangkutan terdiri dari tanggung jawab administrasi berupa pengenaan sanksi administrasi pemberhentian sementara dari jabatannya dan tanggung jawab pidana berupa pengenaan sanksi pidana. (2) Akibat hukum terhadap akta jual beli yang dinyatakan batal demi hukum oleh suatu putusan pengadilan yaitu akta tersebut dianggap tidak pernah ada. Artinya sejak semula hukum menganggap tidak pernah terjadi jual beli. Pengurusan dilakukan dengan membuat akta pembatalan jual beli tanah, yang akan ditindak lanjuti oleh Kantor Pertanahan untuk dilakukan pencabutan dan pembatalan sertipikat yang telah terbit sebelumnya. Pembatalan sertipikat akan mengembalikan status tanahnya ke keadaan semula sebelum dilakukan peralihan hak. Sehingga nama pemegang hak akan kembali ke nama pemegang hak semula.

---

The Land Deed Maker Official (PPAT) is a public official who is authorized to make authentic deeds regarding certain legal actions in terms of the transfer of land rights, one of which is the deed of sale and purchase. In the regulations it has been regulated that it is not allowed to make a deed of sale with a blank form. In the case, a violation was found by PPAT in making a deed of sale and purchase with a blank form so that it had implications for unlawful acts (onrechmatige daad). This thesis discusses PPAT’s responsibility as a public official for the cancellation of the sale and purchase deed due to unlawful acts and the legal consequences. The research method used in normative legal research. The results of this discussion are that the PPAT is responsible for unlawful acts of making a blank sale and purchase deed: (1) The related PPAT’s responsibilities consist of administrative responsibility in the form of imposition of administrative sanctions for dismissal from his position and crimical responsibility in the form of imposition of criminal sanctions. (2) The legal consequence of the deed of sale which is declared null and void by a court decision is that the deed is deemed to have never existed. That is, from the beginning the law considered that there had never existed. That is, from the beginning the law considered that there had never been a sale and purchase. Managenemt is carried out by making a deed of sale and purchase of land, which will be followed up by the Land Officer for revocation and previously a certificate that has been issued previously. Cancellation of the certificate will return the land status to its original state before the title song was carried out. So that the name of the right holder will return to the name of the original right holder."

"Perjanjian yang dibuat di hadapan Notaris sebagai bukti adanya hubungan hukum yang lahir karena kesepakatan. Pihak yang tidak melaksanakan kewajiban hukumnya dapat dituntut di pengadilan atas dasar wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Masalah penelitian ini adalah pertimbangan hakim mengenai tindakan PT. IPC yang tidak melaksanakan kewajiban hukum sebagai perbuatan melawan hukum dan pertanggungjawaban Notaris terhadap akta pengikatan jual beli saham dan akta kesepakatan bersama yang batal demi hukum. Metode penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan tipe penelitian evaluatif, sehingga menggunakan data sekunder melalui studi dokumen. Data sekunder ini dianalisis dengan metode kualitatif sehingga bentuk laporan penelitiannya adalah evaluatif-analitis. Hasil penelitian ini adalah hakim mempertimbangan tindakan PT. IPC yang tidak melaksanakan kewajiban hukum dalam akta pengikatan jual beli saham dan akta kesepakatan bersama termasuk perbuatan melawan hukum dengan berdasarkan doctrine, Pasal 1365 KUHPerdata dan Putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919. Pertimbangan hakim ini menunjukkan bahwa kewajiban PT. IPC lahir dari perjanjian sehingga tindakan PT. IPC termasuk wanprestasi dan bukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana menurut Putusan HogeRaad tertanggal 26 Maret 1920 dan Yahya Harahap bahwa wanprestasi merupakan bentuk khusus atau lex specialis dari perbuatan melawan hukum sebagai lex generalis. Berikutnya adalah Notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap akta pengikatan jual beli saham dan akta kesepakatan bersama yang batal demi hukum sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan PT.IPC. Hal ini dikarenakan tanggungjawab Notaris dalam membuat akta yaitu terkait dengan keabsahaan perjanjian dan bukan pada pelaksanaan isi perjanjian.

---

An agreement made before a notary as evidence of a legal relationship born out of an agreement. Parties who do not carry out their legal obligations can be prosecuted in court on the basis of default or unlawful acts. The problem of this research is the judge's consideration regarding the actions of PT. IPC that does not carry out its legal obligations is an act against the law and the Notary's responsibility for the binding deed of sale and purchase of shares and the deed of mutual agreement which are null and void by law. This research method is normative juridical with evaluative research type, so it uses secondary data through document study. This secondary data was analyzed by qualitative method so that the form of the research report is evaluative-analytical. The result of this research is that the judge considers the actions of PT. IPC which does not carry out its legal obligations in the deed of binding sale and purchase of shares and deed of collective agreement, including acts against the law based on the doctrine, Article 1365 of the Civil Code and the Hoge Raad Decision dated January 31, 1919. The judge's consideration shows that the obligations of PT. IPC was born from the agreement so that the actions of PT. IPC is a breach of contract and is not an unlawful act, as according to the HogeRaad Decision dated March 26, 1920 and Yahya Harahap that a default is a special form or lex specialis of an unlawful act as a lex generalis. Next, the Notary cannot be held responsible for the deed of binding sale and purchase of shares and the deed of collective agreement which are null and void as a result of unlawful acts committed by PT. IPC. This is because the responsibility of the Notary in making the deed is related to the validity of the agreement and not to the implementation of the contents of the agreement."

"Tesis ini menganalisis mengenai keabsahan akta jual beli yang dibuat secara proforma oleh Notaris dan digunakan sebagai dasar pembiayaan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) pada suatu Perseroan Terbatas dan akibat hukumnya atas penerbitan akta jual beli proforma tersebut. Sehubungan dalam perkembangan pembuatan akta oleh Notaris saat ini yang mana banyak ditemukan penyalahgunaan pembuatan akta, salah satunya ialah akta yang dibuat secara proforma atau dibuat secara pura-pura. Akta proforma sering digunakan dalam pembuatan Akta Jual Beli tanah, hal ini terjadi dalam kasus yang diangkat dalam tesis ini yaitu pada Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 159/Pdt.G/2018/PN BPP. Permasalahan hukum yang dikaji dalam tesis ini ialah mengenai keabsahan akta jual beli proforma dari suatu Perseroan lain yang belum dibalik nama kepada Direktur Perseroan Terbatas yang mengajukan fasilitas kredit SKBDN berdasarkan Putusan Pengadilan; dan akibat hukumnya terhadap para pihak yang terlibat atas penerbitan akta jual beli proforma tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut, Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan tipe penelitian bersifat deskriptif analitis (analytical approach) yang kemudian akan dilakukan analisis data dengan menggunakan metode analisis kualitatif yang mengacu pada suatu kasus yang terjadi dikaitkan dengan pendapat para pakar maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil analisa yaitu bahwa keabsahan akta jual beli proforma adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum terhitung sejak akta diterbitkan, dikarenakan akta dibuat secara pura-pura (schijnhandeling) dan mengandung kausa palsu yang melanggar syarat objektif berdasarkan Pasal 1320 Ayat 4 KUHPerdata. Notaris seharusnya tidak diperkenankan untuk mengusulkan hal-hal yang dilarang oleh Undang-Undang terlebih memberikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan para pihak demi keuntungan pribadi, namun Notaris harus bertindak cermat, hati-hati dan profesional untuk memberikan penyuluhan hukum dalam kehidupan masyarakat dengan menerapkan aturan-aturan hukum yang berlaku dan memastikan hak dan kewajiban serta perlindungan hukum dapat diterima adil bagi para pihak yang berkepentingan.

---

This study analyzes the legality of the sale and purchase deed which created in proforma form by Notary Public and it used for Financing of Domestic Letters of Credit (L/C) in Limited Liability Company and the legal consequences in making sale and purchase deed of the proforma. Regarding to the development in making deed by the Notary at this time whose there are many found misuse of the deeds making, one of which is the deeds that was made in a proforma or made in pretend. That proforma deed is often used in making sale and purchase deeds, this happened in the case that was appointed by this study in the Balikpapan District Court Decision Number 159/Pdt.G/2018/PN.BPP. The legal issues examined in this study are regarding to the validity of the proforma sale and purchase deed from the other company that have not been reverse the name to the Director of the Company that applied SKBDN credit facilities based on the Court's Decision and how the legal consequences for the parties that involved in the issuance of the Proforma sale and purchase deed. To answer those legal issues, this research uses a normative juridical method with a descriptive analytical (analytical approach) type of research which will be analyzed by using a qualitative analysis method that refers to a case that is associated with the opinion of experts and based on applicable laws and regulations. The result of the analysis are that the validity of the proforma sale and purchase deed is invalid and null and void by law and has no legal force since thus deed was issued because the deed was made in pretend (schijnhandeling) and contains fake causes that violate to the objective conditions based on Article 1320 Paragraph 4 of the Civil Code. Notary should not be allowed to propose things that are prohibited by law, especially providing solutions to solve the problems of the parties for personal gain, but Notary have to act thorough, carefully and professionally to provide legal education in people's lives by applying the rules applicable law and ensuring the rights and obligations as well as legal protection are fairly acceptable to the parties concerned. "

"Salah satu yang dapat menyebabkan dibatalkannya suatu akta perjanjian pengikatan jual beli disertai dengan akta kuasa menjual adalah wanprestasi. Prestasi yang tidak terpenuhi dalam pembuatan akta, dengan sebab adanya keterangan palsu disampaikan para pihak kedalam akta notaris. Hal ini menjadi penting untuk mengetahui peran dan tanggung jawab notaris terhadap akta perjanjian pengikatan jual beli disertai akta kuasa menjual. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan penelusuran data sekunder. Tipe penelitian yang digunakan bersifat eksplanatoris. Bahan penelitian yang digunakan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan, wawancara dan pemahaman terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 135/PDT/2020/PT SBY terkait pembatalan akta. Hasil penelitian bahwa peran notaris dalam membuat akta perjanjian pengikatan jual beli disertai akta kuasa menjual, dengan memastikan terpenuhinya syarat sahnya perjanjian, namun dalam kasus ini tidak terpenuhinya syarat subjektif yang menyebabkan akta dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dan tanggung jawab notaris hanya sebatas formalitas dari suatu akta dan tidak memiliki tanggung jawab atas materi dari isi akta autentik, maka keterangan palsu yang diberikan oleh almarhum Tuan SO dan Tuan SE yang menyatakan telah terjadinya pelunasaan atas objek tanah yang termuat pada akta perjanjian pengikatan jual beli dan akta kuasa menjual merupakan tanggung jawab pribadi para pihak.

---

One of the things that can cause the cancellation of a deed of sale and purchase agreement accompanied by a deed of power of attorney to sell is a default. due to non-fulfillment of achievements in the formation of the deed, the reason is due to incorrect information submitted by the parties in making the deed by a notary. It is important to know the roles and responsibilities of a notary in the deed of binding sale and purchase agreement accompanied by the deed of power of attorney to sell. To answer these problems, a normative juridical research method was used which was carried out by tracing secondary data. The type of research used is explanatory. The research materials used are secondary legal materials. The data collection technique was carried out by means of a literature study and understanding of the Surabaya High Court Decision Number 135/PDT/2020/PT SBY regarding the cancellation of the deed. The results of the study show that the role of the notary in creating the validity of the binding sale and purchase agreement deed is accompanied by the power to sell by ensuring the fulfillment of the conditions for the validity of the agreement, but in this case the subjective conditions are not fulfilled which causes the deed to be canceled by the Surabaya High Court and the responsibility of the notary is only limited to the formality of a deed. and does not have responsibility for the material from the contents of the authentic deed, then the false information given by the late Mr. SO and Mr. SE stating that the settlement of the land object contained in the deed of binding sale and purchase agreement and the deed of power of attorney to sell has been the responsibility of the parties."

"Pejabat Pembuat Akta tanah (PPAT) adalah sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik tentang tanah sesuai ketentuan yang berlaku khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan PPAT, sehingga tanggung jawab profesinya terkait erat dengan ketentuan hukum yang berlaku dimana harus direalisasikan pelaksanaannya secara teliti, hati-hati, dan tidak mengabaikan kode etik profesi dan sumpah jabatan yang telah dilakukan. Dikaitkan dengan adanya suatu Putusan yaitu Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 109/PDT.G/2009/PN.BKS, berdasarkan salah satu butir putusan dimana telah ditetapkan salah satu pihak (Penggugat) untuk menandatangani akta jual beli di hadapan PPAT dan diijinkannya untuk bertindak di dalam dua kedudukan sekaligus. Sehingga timbul beberapa pertanyaan yang menjadi inti dari permasalahan yaitu mengenai bagaimanakah prosedur dalam pembuatan akta jual beli yang berdasarkan atas sebuah putusan pengadilan, serta bagaimanakah peran dan tanggungjawab PPAT dalam pelaksanaan putusan tersebut, dan juga mengenai bagaimanakah keabsahan akta jual beli tersebut jika dalam hal pembuatannya telah mengkesampingkan putusan yang berkaitan. Penelitian ini menggunakan Metode Pendekatan secara yuridis normatif, Spesifikasi Penelitian yang digunakan bersifat deskriptif eksplanatoris dan data yang diolah adalah analitis kualitatif isi sesuai dengan tujuan penelitian yang selanjutnya dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan antara lain yaitu bahwa tidak terlaksananya putusan pengadilan tersebut sehingga dalam hal pembuatannya hanya terlihat seperti pembuatan akta jual beli pada umumnya.

---

Officials land Deed Maker (PPAT) is as a general officer who is authorized to make an authentic deed of land in accordance with the applicable regulation, especially The Government Regulation Number 37 Year 1998 which about PPAT Occupation Regulations, so the responsibility of the profession is closely related to the applicable provisions of law, which must be realized its implementation thoroughly, carefully, and does not ignore the professional code of ethics and the oath of Office that has been done. Associated with the presence of a ruling which is a verdict of the Bekasi District Court No. 109/PDT.G/2009/PN.BKS, based on one decision point where it has established one of the parties (plaintiff) to sign the deed of sale in the presence of PPAT and in allowing to act in two positions at once. Which rises some questions and concerns about how the procedure in making the deed of sale on the basis of a ruling of the Court, as well as how the roles and responsibilities in the implementation of the verdict of the PPAT, also about how the validity of the deed of sale if in terms of its production was throw over the verdict related. This research uses a method of normative juridical approach, specification used is descriptive explanatory research, and data that is processed is the qualitative analytical content in accordance with the purpose of further research that is constructed in a conclusion, in such a conclusion where the courts decision was not applied so therefore in this intance just look like a manufacture of deed of sale in general."

"Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib mentaati ketentuan yang berlaku sebagaimana yang telah diatur oleh perundang-undangan, apabila Notaris melanggar ketentuan yang berlaku maka Notaris wajib bertanggungjawab dalam aspek individu maupun sosial. Semakin banyak akta yang dibuat oleh notaris maka akan semakin besar tanggung jawab Notaris tersebut. Notaris juga dapat merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, sehingga seorang Notaris dalam menjalankan kewenangan dan kewajibannya memerlukan seorang pegawai sebagai penunjang profesional kerjanya. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tanggung jawab Notaris atas pemalsuan tanda tangan Notaris/PPAT yang dilakukan oleh pegawai dalam Akta Jual Beli serta menganalisis kekuatan mengikat dan dampak hukum dari Akta Jual Beli yang dibubuhi tanda tangan Notaris/PPAT yang dipalsukan oleh pegawai Notaris/PPAT. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan penelusuran bahan dari data sekunder. Tipe penelitian yang digunakan bersifat eksplanatoris. Hasil penelitian ini yaitu adanya tanggung jawab secara perdata sesuai Pasal 1367 KUHPerdata menyatakan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu. Dampak hukum terhadap Akta Jual Beli tersebut adalah batal demi hukum karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata. Untuk mencegah hal itu terjadi, diharapkan Notaris dan pegawai membuat perjanjian kerja secara tertulis yang ditandatangani kedua belah pihak agar tidak terjadi kasus pemalsuan tanda tangan Notaris/PPAT oleh pegawainya di kemudian hari.

---

The Notary in carrying out his position is obliged to comply with the applicable provisions as regulated by legislation, if the Notary violates the applicable provisions, the Notary is obliged to be responsible for individual and social aspects. The more deeds made by a notary, the greater the responsibility of the notary. Notaries can also hold concurrent positions as Land Deed Making Officials, so that a Notary in carrying out his authority and obligations requires an employee as a professional supporter of his work. The problems raised in this study are the Notary's responsibility for falsification of Notary/PPAT signatures carried out by employees in the Sale and Purchase Deed and analyze the binding strength and legal impact of the Sale and Purchase Deed whose signatures of Notary/PPAT were falsified by Notary/PPAT employees . To answer these problems, a normative juridical research method was used which was carried out by tracing materials from secondary data. The type of research used is explanatory. The results of this study are that there is a civil liability according to Article 1367 of the Civil Code stating that people who appoint other people to represent their affairs are responsible for losses caused by their servants or subordinates in carrying out the work assigned to those people. The legal impact on the Sale and Purchase Deed is null and void because it does not meet the provisions of Article 1868 of the Civil Code. To prevent this from happening, it is expected that the Notary and the employee will make a written work agreement signed by both parties so that there are no cases of forgery of the Notary's signature/PPAT by their employees in the future."

"Tesis ini dilatarbelakangi oleh karena adanya ketidaksesuaian dalam pembuatan suatu Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT ABC dengan Anggaran Dasar Perseroan, yang dibuat oleh Notaris X, yaitu perihal ketentuan masa jabatan Direksi, yang mana dalam Anggaran Dasar Perseroan telah ditentukan bahwa masa jabatan Direksi adalah untuk 2 tahun, namun dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut menentukan hanya untuk 1 tahun. Dengan adanya ketidaksesuaian tersebut, bagaimanakah tanggung jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat tanpa dipenuhinya ketentuan Anggaran Dasar Perseroan berkaitan dengan penunjukan Direksi, kemudian bagaimanakah bentuk perlindungan yang diberikan oleh Undang Undang Jabatan Notaris beserta perubahannya, kepada Notaris X pada kasus dalam penulisan ini. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif, dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang tidak memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan berkaitan dengan penunjukan Direksi, Notaris dapat dimintakan pertanggungjawabannya, hal ini dikarenakan Notaris tersebut telah melakukan kelalaian dalam melaksanakan jabatannya, kemudian bentuk perlindungan yang diberikan oleh Undang Undang Jabatan Notaris beserta perubahannya, kepada Notaris X pada kasus dalam penulisan ini adalah dengan adanya kehadiran Majelis Kehormatan Notaris sebagaimana diatur Pasal 66 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014.

---

This study is based on the discrepancy in the making of a Deed of Decision Statement of Meeting of PT ABC with the Articles of Association of the Company, which made by Notary X, concerning the term of office of the Board of Directors, which in the Articles of Association of the Company has been determined that the term shall be for 2 years, but in the Deed of Decision Statement of Meeting determined only for 1 year. In the absence of this discrepancy, what is the responsibility of Notary in the making of the Deed of Decision Statement of Meeting without complying with the Articles of Association of the Company in relation to the appointment of the Board of Directors, then what kind of protection that provided by Notary Law and its amendments for Notary X in the case of this study. This study is normative juridical research, with data collection through literature study. This study concludes that in the making of the Deed of Decision Statement of Meeting which does not comply the provisions of the Articles of Association of the Company, the Notary may be held accountable due to negligence that has been made while carrying out his duty, then the protection that provided by Notary Law for Notary X in the case of this study is by the presence of Honorary Council of Notary as regulated in Article 66 of Law Number 30 Year 2004 Concerning Notary as amended by Law Number 2 Year 2014."

"Tesis ini membahas mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh notaris dalam pelaksanaan jabatan. Pelanggaran berupa tidak mentaati prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan tidak menjunjung tinggi nilai moral selaku seorang pejabat umum yang diberikan wewenang membuat akta autentik. Sebagaimana pada kasus Notaris SF dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 985 PK/Pdt/2018, notaris mengetahui dan menyaksikan adanya paksaan kepada pihak penjual agar mau menandatangani dokumen berupa Keputusan Sirkuler PT PRA dan Akta Jual Beli Saham. Atas pelanggaran yang dilakukan notaris, mengakibatkan akta yang dibuat di hadapan Notaris SF dibatalkan dan karenanya notaris dinyatakan melakukan PMH, namun putusan pengadilan tidak menjatuhkan sanksi ganti kerugian terhadap notaris. Oleh karena itu, fokus permasalahan dalam tesis ini adalah akibat hukum terhadap Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat (Sirkuler) yang terdapat unsur paksaan dalam pengambilan keputusan dan peran serta tanggung jawab notaris yang menyaksikan adanya paksaan kepada pihak penjual pada saat pembuatan Akta Jual Beli Saham. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Tipologi penelitian adalah eksplanatoris. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen dan wawancara. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah menerbitkan hak kepada pemegang saham yang mengalami paksaan pada pengambilan keputusan sirkuler untuk melakukan pembatalan atas Keputusan Sirkuler PT PRA. Dibatalkannya keputusan sirkuler menimbulkan akibat hukum berupa segala kesepakatan yang telah disetujui dalam keputusan sirkuler batal sejak putusan MA RI No. 985 PK/Pdt/2018 ini diterbitkan. Peran Notaris SF dalam kasus ini yaitu membuat Akta PKPS No. 20 dan Akta Jual Beli Saham No. 21. Atas pelanggaran yang dilakukan, maka notaris dibebankan tanggung jawab secara perdata dan administrasi.

---

This thesis discusse on violations committed by the notary publics in his obligations. Violations are in the form of not complying with the procedures established by laws and regulations and do not uphold moral values as a public official who is given the authority to make authentic deeds. As in the case of Notary SF in the Supreme Court’s decision Number 985 PK/Pdt/2018, the notary knows and witnesses that there is coercion on the seller to sign a document in the form of Circular Decision of PT PRA and the Deed of Sale and Purchase of Shares. The notary’s violation resulted in the deed made before Notary SF being canceled and therefore the notary was declared to have committed an unlawful act, but the court’s decision did not impose a penalty for compensation against the notary. Therefore, the focus of the problem in this thesis is the legal consequences of Unanimous Written Resolution the Shareholders (Circular Resolution) which contains an element of coercion in decision making and the role and responsibilities of a notary who witnessed the existence of coercion on the seller at the time of making the Deed of Sale and Purchase of Shares. The research method used is normative juridical with a statutory approach and case approach. The typology of research is explanatory. This study uses secondary data with data collection tools in the form of document studies and interviews. The results obtained from this study are to issue rights to shareholders who are forced to make circular decisions to cancel the Circular Decisions of PT PRA. The cancellation of the circular decision has legal consequences in the form of all agreements that have been approved in the circular decision are considered void since the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 985 PK/Pdt/2018 is published. The role of the Notary SF in this case is to make Deed of Restated Resolution of Shareholders Number 20 and Deed of Sale and Purchase of Shares Number 21. For the violations committed, the notary is charged with civil and administrative responsibility."