Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mengevaluasi pelaksanaan Quality Assurance and Improvement Program (QAIP) pada fungsi audit internal Inspektorat Lembaga Pemerintah X. Berdasarkan Penilaian Eskternal, Inspektorat memperoleh Hasil QAIP sebesar 72% pada tahun 2020. Hasil QAIP dapat dipandang sebagai indikasi kualitas audit internal dalam memberi nilai tambah bagi organisasi. Kualitas audit internal didasarkan pada kewajiban untuk memenuhi harapan pemangku kepentingan serta tanggung jawab profesional yang melekat dalam kepatuhan terhadap Standar. Penelitian ini merupakan studi kasus, dengan menggunakan metodologi deskriptif kualitatif. Metodologi tersebut digunakan untuk menganalisis pencapaian perbaikan Inspektorat dalam pengelolaan QAIP setelah dilakukannya penilaian eksternal. Hasil analisis berdasarkan kerangka kerja QAIP menunjukkan bahwa sebagian besar perbaikan dilakukan untuk menyelaraskan aturan, pedoman, struktur, dan proses alur kerja konsisten dengan standar praktik audit. Namun demikian, hanya dua standar, yaitu Standar Atribut 1000-Tujuan, Kewenangan, dan Tanggung Jawab, dan Standar Atribut 1100-Independensi dan Objektivitas yang dikategorikan efektif peningkatannya. Sedangkan delapan standar yang lain termasuk dalam kategori kurang efektif. Dalam upaya Inspektorat untuk meningkatkan implementasi QAIP sesuai standar, ditemukan sejumlah hambatan, terutama dari aspek sumber daya manusia, organisasi, dan situasi yang melekat pada sektor publik.

---

This study evaluates the effectiveness of the Quality Assurance and Improvement Program (QAIP) for the Internal Audit function of the Inspectorate of Government Agencies X. Based on the external evaluation, the inspectorate achieved a QAIP result of 72% in 2020. The requirement to fulfill stakeholder expectations and the professional responsibility inherent in compliance with the standards determine the quality of the internal audit. This study is a qualitative case study using a descriptive technique. The approach is used to evaluate the Inspectorate's accomplishments in the QAIP following the external evaluation. Following the results of the QAIP-based analysis, the majority of the improvements were made to harmonize policies, guidelines, structure, and workflow processes with the internal auditing practice standards. However, only two standards, notably Attribute Standard 1000-Purpose, Authority, and Responsibility and Attribute Standard 1100-Independence and Objectivity, are classified as effective improvements. while the remaining eight standards are classified as less effective. In the Inspectorate's endeavors to improve the implementation of QAIP in accordance with the standards, a number of challenges were encountered, particularly in the areas of human resources, organization, and situations inherent to the public sector."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktek dari auditor KAP XYZ dalam melakukan perencanaan dan prosedur audit untuk mendapatkan bukti audit serta memahami bagaimana auditor mengevaluasi bukti audit yang didapatkan dalam situasi audit jarak jauh karena pandemi Covid-19.. Latar belakang peneilitian ini dikarenakan perubahan cara atau lingkungan dari audit konvensional sebelum pandemi dan saat pandemi, yaitu auditor melakukan audit secara jarak jauh. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara pada dua narasumber yang merupakan Assistant Manager pada KAP XYZ. Temuan dalam penelitian ini menunjukan bahwa tidak terdapat banyak perubahan dalam penerapan audit jarak jauh dengan audit konvensional sebelum pandemi Covid-19, namun auditor dari KAP XYZ menekankan bahwa auditor dalam perikatan audit jarak jauh, perlu meningkatkan profesional skeptisisme dan kemampuan analitis yang lebih dalam yang melakukan analisis terhadap bukti audit yang sudah didapatkan untuk menilai apakah bukti audit sudah cukup dan tepat.

---

This study aims to analyze the practice of KAP XYZ auditors in carrying out appropriate audit planning and procedures to obtain audit evidence from audit procedures and understand how auditors evaluate audit evidence obtained in remote audit situations due to pandemic Covid-19. The background of this research is due to changes in the method or environment from conventional audits before the pandemic and during the pandemic, where auditors conduct audits remotely. This research was conducted by interviewing two sources who are Assistant Managers at KAP XYZ. The findings in this study indicate that there are not many changes in the implementation of remote auditing with conventional audits before the Covid-19 pandemic, but the auditors from KAP XYZ emphasize that auditors in remote audit engagements need to increase professional skepticism and deeper analytical skills who perform analysis of the audit evidence that has been obtained to assess whether the audit evidence is sufficient and appropriate."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian penerapan tahapan audit kinerja oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan komunikasi hasil audit. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif berupa studi kasus dengan objek penelitian pada Inspektorat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB). Inspektorat Kementerian PANRB merupakan unit pengawas intern yang salah satu tugasnya adalah melakukan audit kinerja. Evaluasi dalam penelitian ini difokuskan pada kegiatan audit kinerja yang dilakukan oleh Inspektorat Kementerian PANRB tahun 2022 yaitu Audit Kinerja atas Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP). Pengumpulan data dilakukan melalui telaah dokumen dan wawancara. Analisis data menggunakan Keputusan Inspektur Kementerian PANRB Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Kinerja di Lingkungan Kementerian PANRB, yang mengacu pada Panduan Praktik Audit Kinerja yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tahun 2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan Inspektorat Kementerian PANRB sudah melakukan setiap tahapan audit kinerja mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan komunikasi hasil audit, namun beberapa kegiatan dalam tahapan audit kinerja tersebut masih memerlukan perbaikan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Inspektur Kementerian PANRB Nomor 5 Tahun 2021, terutama terkait pendokumentasian kertas kerja. Penyebab terjadinya kondisi ini antara lain belum dilakukan sosialisasi Pedoman secara berkala, periode waktu penugasan cukup singkat, adanya tumpang tindih penugasan, jumlah dan kompetensi tim audit belum memadai, auditee tidak merespons tim audit, dan belum ada sistem penilaian kinerja yang menerapkan reward and punishment. Untuk mengoptimalkan kegiatan audit kinerja ke depannya, Inspektorat Kementerian PANRB dapat melakukan sosialisasi Pedoman secara berkala, mengevaluasi waktu penugasan, menambah jumlah auditor, menyusun rencana diklat, melakukan sharing knowledge dengan auditee, dan menerapkan sistem reward and punishment.

---

This research aims to evaluate the compliance of the implementation of the performance audit stages by the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP), which includes the audit planning, audit execution, and communication of audit results. The method used in this research is a qualitative research approach in the form of a case study with the object of research at the Inspectorate of the Ministry of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform (PANRB Ministry). The Inspectorate of the PANRB Ministry is an internal supervisory unit, one of whose duties is to carry out performance audits. The evaluation in this research focused on the performance audit activities carried out by the Inspectorate of the PANRB Ministry in 2022, which is the performance audit on the implementation of performance monitoring and evaluation of public service delivery (PEKPPP). Data collection is conducted through document review and interviews. Data analysis is based on the Decree of the Inspector of the PANRB Ministry Number 5 of 2021 concerning the Guidelines for Performance Audit Implementation in the PANRB Ministry, which refers to the Guidelines for Performance Audit Practices published by the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) in 2018. The results of this research show that, overall, the Inspectorate of the PANRB Ministry has carried out each stage of the performance audit, starting from the audit planning, audit execution, and communication of audit results, but some activities in those performance audit stages still require improvement in accordance with the Decree of the Inspector of the PANRB Ministry Number 5 of 2021, especially the documentation of working papers. This is due to the socialization of the guidelines not yet held regularly, the assignment time period is quite short, there is overlapping of assignments, the number and competence of the audit team are not sufficient, the auditee does not respond to the audit team, and there is no system of performance assessment that applies reward and punishment. To optimize the performance audit activities in the future, the Inspectorate of the PANRB Ministry can hold the socialization of the guidelines regularly, evaluate the assignment time period, add the number of auditors, make training plans, share knowledge with auditees, and implement a reward and punishment system."

"Laporan ini bertujuan untuk memaparkan prosedur audit terhadap akun aset tetap pada PT. M. Pembahasan diawali dengan pemahaman siklus dan kebijakan aset tetap pada perushaan pembiayaan. Selanjutnya diungkapkan pembahasan pengendalian internal dan prosedur audit umum atas aset tetap PT. M. Proses audit dilakukan sesuai pendekatan manual audit KAP OBSE, mencakup perencanaan audit, perancangan, pelasanaan audit dan penyelesaian audit. Temuan atas audit aset tetap PT. M adalah kesalahan waktu pengakuan aet tetap, kesalahan pengakuan aset tak berwujud sebagai aset tetap. Secara keseluruhan tidak ditemukan perbedaan antara kebijakan akuntansi PT. M dengan PSAK 16 dan laporan keuangan telah disajikan secara wajar.

---

This report describes the audit procedures of fixed assets in PT . M. discussion start with the understanding of cycle and fixed assets policy in financing company. Thus we disclose about the internal control and audit procedures of fixed assets account in PT. M. The audit Process based on KAP OBSE Audit Approach Manual, which encompasses audit planning stage, design, perform audit and completing audit stage. There are findings on audit procedures such as timing errors on recognizing fixed assets, and misclassification for intangible asset. Generally there is no difference between fixed assets policy with PSAK 16 and financial statements has been presents fairly."

"Laporan magang ini disusun sebagai evaluasi atas salah satu prosedur audit, yaitu pengujian pengendalian yang dilakukan oleh KAP OPQ terhadap akun penjualan pada PT JPG pada periode interim yang berakhir pada tanggal 30 September 2022. PT JPG merupakan perusahaan manufaktur yang memasarkan produk dari hasil pengolahan tandan buah segar kelapa sawit untuk pasar domestik dan luar negeri. Pengujian pengendalian yang dilakukan berupa pendokumentasian walkthrough dan inspeksi dokumen pendukung atas atribut pengendalian yang sudah diidentifikasi oleh KAP OPQ untuk mengevaluasi efektivitas dari pengendalian pada akun penjualan PT JPG. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan kesesuaian prosedur pengujian pengendalian yang dilakukan KAP OPQ dengan Standar Audit (SA) serta teori audit yang berlaku. Berdasarkan evaluasi tersebut, rangkaian pengujian pengendalian yang dilakukan KAP OPQ telah sesuai dengan standar dan teori audit yang berlaku.

---

This internship report is prepared as an evaluation of one of the audit procedures, namely Test of Controls conducted by KAP OPQ on the sales account at PT JPG for the interim period ended on September 30, 2022. PT JPG is a manufacturing company that markets products derived from the processing of oil palm fresh fruit bunches for the domestic and international markets. Test of controls conducted includes walkthrough documentation and inspection on supporting documents for the identified control attributes by KAP OPQ to evaluate the effectiveness of controls on PT JPG's sales account. The evaluation is carried out by comparing the conformity of the control testing procedures carried out by KAP OPQ with the applicable Auditing Standards (AS) and audit theory. Based on this evaluation, a series of control tests carried out by KAP OPQ are in accordance with applicable auditing standards and theories."

"Peran auditor internal untuk menghasilkan pengawasan yang berkualitas sangat dibutuhkan dalam menghadapi lingkungan yang semakin dinamis. Untuk itu, diperlukan peningkatan mutu kapabilitas yang diukur menggunakan enam elemen Internal Audit-Capability Model (IA-CM). Di sektor pemerintah, tugas pengawasan intern dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kapabilitas internal audit beserta tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM dalam mencapai kapabilitas APIP level 4. Kapabilitas APIP level 4 adalah APIP telah menjadi mitra strategis organisasi dan hasil pengawasan APIP terkait tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian (GRC) yang secara berkelanjutan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Pengumpulan data penelitian menggunakan kuesioner, telaah dokumen, dan wawancara yang dianalisis melalui pendekatan kualitatif. Data dianalisis berdasarkan aspek penilaian kapabilitas APIP level 4 yang terdapat pada Peraturan BPKP No. 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada K/L/D. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih diperlukan perbaikan dalam mencapai kapabilitas APIP level 4 terkait Elemen Pengelolaan SDM, Elemen Praktik Profesional, dan Elemen Peran dan Layanan. Hasil penelitian juga memberikan saran bagi Inspektorat Jenderal dalam menghadapi tantangan dan hambatan untuk mencapai kapabilitas APIP level 4.

---

The role of internal auditors in producing quality supervision is needed in the face of an increasingly dynamic environment. For this reason, it is necessary to improve the quality of capabilities as measured using the six elements of the Internal Audit- Capability Model (IA-CM). In the government sector, Internal supervision is carried out by the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP). This study aims to evaluate internal audit capability along with the challenges and obstacles faced by the Inspectorate General of Ministry of Law and Human Rights in achieving APIP capability level 4. APIP capability level 4 is defined as APIP has become a strategic partner of the organization and the results of APIP supervision related to governance, risk management, and control (GRC) sustainably support the achievement of organizational goals. Research data collection using questionnaires, document reviews, and interviews were analyzed through a qualitative approach. The data were analyzed based on the aspects of the APIP capability level 4 assessment in BPKP Regulation No. 8 of 2021 concerning Capability Assessment of Government Internal Supervisory Apparatus in K/L/D. The results showed that improvements were still needed in achieving APIP capability level 4 related to the People Management Element, Professional Practice Element, and Service and Role Element. The study results also provide suggestions for Inspectorate General in facing challenges and obstacles to achieving APIP capability level 4."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui level kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah APIP pada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, mengidentifikasi kelemahan masing-masing elemen dan key process area dengan menggunakan Internal Audit-Capability Model. Berdasarkan kelemahan key process area diidentifikasikan area of improvement dan dirancang strategi serta rencana tindak untuk meningkatan level kapabilitas APIP. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode studi kasus.Hasil penelitian menunjukkan bahwa level kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian Agama berada pada level 1 initial. Kelemahan pada elemen peran dan layanan, manajemen sumber daya manusia, praktik profesional, akuntabilitas dan manajemen kinerja serta struktur tata kelola harus mendapatkan perhatian untuk mempercepat pencapaian target ke level 3 integrated. Strategi peningkatan level kapabilitas APIP pada Inspektorat Jenderal adalah melakukan penguatan kapasitas, kewenangan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

---

The objective of the research is to asses capability level of Government Internal Auditor APIP at General Inspectorate of Ministry of Religious Affairs, to identifying weakness of each elements as well as key process area using Internal Audit Capability Model IA CM. By weakness of such key process area had been identified area of improvement, strategy design and its follow up for increasing such capability level of APIP. This research uses qualitative method with case study method.

The study indicated that capability level of General Inspectorate of Ministry of Religious Affairs is in 1 initial. This study identifies the weakness in the element of role and service, human resources management, professional practice, performance management and accountability and governance structure should be observed in order to accelerate target achievement to level 3 integrated. Strategy to increase capability level of APIP at general inspectorate is by strengthening capacity, authority and increasing of human resource competency."

"Internal audit departemen merupakan suatu departemen independen dalam perusahaan yang melakukan evaluasi terhadap internal control perusahaan. Evaluasi internal control perusahaan perlu dievaluasi secara berkala untuk melihat kekuatan dan kelemahan yang ada. Kelemahan dari internal control perlu diperbaiki dengan melibatkan seluruh bagian dalam perusahaan yang terkait. Untuk melakukan evaluasi secara objektif diperlukan suatu departemen dalam perusahaan yang tidak melaksanakan kegiatan operasional perusahaan sehingga dapat memberikan penilaian yang objektif.Internal audit sebagai lembaga independen dalam perusahaan perlu memiliki kualitas agar audit yang dilakukan berkualitas dan memberikan hasil yang bermanfaat bagi perusahaan. Salah satu cara dalam menjaga kualitas internal audit adalah dengan melakukan quality assurance review yang dilakukan oleh pihak ketiga yang independen misalnya konsultan, kantor akuntan publik dll.PT. X sebagai salah satu distributor konsumer produk terbesar, telah memiliki internal audit yang berkualitas, hal ini tampak dari analisis quality assurance yang dilakukan oleh penulis. Kualitas internal audit ini tampak dan adanya struktur organisasi yang jelas, program & jadwal audit yang tersusun dan training untuk memberikan pengetahuan kepada internal auditor.Evaluasi internal control yang dilakukan adalah internal control atas kas, piutang, persediaan, aktiva tetap dan hutang selama tahun 2003-2004. Hasil darn evaluasi yang dilakukan menunjukan bahwa internal control PT X telah memadai walaupun masih memerlukan perbaikan dan peningkatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan. Untuk memperbaiki kelemahan internal control yang ada maka perlu kerjasama antar setiap bagian dalam perusahaan. Manajemen perusahaan harus turut berperan aktif dalam melihat kelemahan yang ada dan perbaikan yang dilakukan atas kelemahan tersebut."

"Badan Kebijakan Fiskal (BKF) merupakan salah satu instansi yang memiliki peran strategis dalam merumuskan kebijakan fiskal Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya, diperlukan suatu mekanisme untuk memastikan bahwa proses kegiatan yang dilakukan di BKF berjalan sebagaimana mestinya. Sejak tahun 2011, BKF telah menerapkan pemantauan pengendalian intern untuk meningkatkan penerapan pengendalian internal di lingkungan BKF. Penerapan sistem pengendalian intern menjadi penopang reformasi keuangan negara yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan pemantauan pengendalian intern pada BKF. Penelitian dilakukan melalui metode kualitatif deskriptif dengan memanfaatkan data primer serta data sekunder dari BKF. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan pemantauan pengendalian intern di BKF serta terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan dengan peraturan. Sosialisasi kepada pegawai untuk meningkatkan pemahaman atas pemantauan pengendalian internal menjadi solusi untuk mengatasi hambatan tersebut.

---

Fiscal Policy Agency (FPA) is an institution that has a strategic role in formulating fiscal policy in Indonesia. In performing its duties , it needs a mechanism to ensure that the activities carried out in FPA function properly . Since the year 2011 , FPA has implemented internal controls monitoring to improve implementation of internal control in the FPA . Implementation of the internal control system became the backbone of the country 's financial reforms should be implemented based on the principles of good governance . This study was conducted to determine the application of internal control monitoring at one FPA. The study was conducted through descriptive qualitative method utilizing primary data and secondary data from BKF . The study concluded that there are some obstacles in the implementation of internal control monitoring in BKF and there is a mismatch between the implementation and the regulations . Socialization to employees to increase understanding of the internal control monitoring a solution to overcome these obstacles"

"Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sangat penting karena memiliki dampak signifikan dalam memperkuat efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pada tahun 2021 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menerbitkan Peraturan BPKP No. 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas APIP. Sampai saat ini belum terdapat publikasi hasil penilaian kapabilitas APIP berdasarkan peraturan baru tersebut. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kapabilitas APIP berdasarkan peraturan terbaru tersebut. Studi kasus dilakukan pada salah satu inspektorat pemerintah daerah yaitu Inspektorat Kabupaten Sukabumi. Inspektorat Kabupaten Sukabumi dipilih sebagai objek penelitian karena mengalami peningkatan kapabilitas setelah penerapan peraturan terbaru. Inspektorat Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu dari 362 APIP dengan level kapabilitas di bawah Level 3, berdasarkan hasil asesmen BPKP tahun 2021. Namun setelah menggunakan peraturan terbaru, hasil penilaian mandiri Inspektorat Kabupaten Sukabumi menunjukan kapabilitas APIP-nya sudah meningkat menjadi Level 3. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara independen hasil penilaian mandiri tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus tipe evaluasi. Kerangka evaluasi mengacu pada peraturan baru dan peraturan lama terkait penilaian kapabilitas APIP. Hasil penelitian menunjukan peningkatan level kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Sukabumi bukan dikarenakan peraturan baru yang lebih longgar. Peraturan baru penilaian kapabilitas APIP lebih ketat dari peraturan lama karena dalam peraturan baru mengalami penyesuaian konsep dan mekanisme penilaian kapabilitas. Peraturan baru tidak hanya mendorong APIP untuk membangun infrastruktur pengendalian internal, tetapi juga melakukan penerapan dan internalisasi fungsi pengendalian mutu secara penuh untuk mendukung dan menghasilkan pengendalian internal pemerintah yang memadai. Hasil evaluasi juga menunjukan bahwa Inspektorat Kabupaten Sukabumi belum dapat mencapai Level 3 sebagaimana hasil penilaian mandirinya. Hal tersebut ditunjukan oleh adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), kurangnya sosialisasi, keterbatasan anggaran, belum optimalnya audit ketaatan dan audit kinerja, serta PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) belum berbasis risiko.

---

The capability of the Government Internal Audit Apparatus (APIP) is very important because it has a significant impact on strengthening the effectiveness of the Government Internal Control System (SPIP) to realize good governance. In 2021, the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) issued BPKP Regulation No. 8 of 2021 concerning APIP Capability Assessment. Until now, there has been no publication of the results of the APIP capability assessment based on this new regulation. Therefore, this study aims to evaluate the capability of APIP based on this latest regulation. A case study was conducted at one of the local government inspectorates, namely the Sukabumi District Inspectorate. The Sukabumi District Inspectorate was chosen as the object of research because it experienced an increase in capability after the implementation of the latest regulations. The Sukabumi District Inspectorate is one of 362 APIPs with a capability level below Level 3, based on the results of the BPKP assessment in 2021. However, after using the latest regulations, the results of the Sukabumi District Inspectorate's self-assessment show that its APIP capability has increased to Level 3. This research aims to independently verify the results of the self-assessment. This research uses a qualitative method with an evaluation-type case study. The evaluation framework refers to the new and old regulations related to APIP capability assessment. The results showed that the increase in the APIP capability level of the Sukabumi District Inspectorate was not due to new regulations that were more relaxed. The new APIP capability assessment regulation is stricter than the old regulation because the new regulation has adjusted the concept and mechanism of capability assessment. The new regulation not only encourages APIP to build internal control infrastructure, but also to fully implement and internalize the quality control function to support and produce adequate government internal control. The evaluation results also show that the Sukabumi District Inspectorate has not been able to achieve Level 3 as the results of its self-assessment. This is indicated by the existence of limited Human Resources (HR), lack of socialization, budget limitations, not optimal compliance audits and performance audits, and PKPT (Annual Supervisory Work Program) is not yet risk-based."