Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pelaksanaan program skrining riwayat kesehatan merupakan tindakan preventif yang dilakukan di berbagai negara. Dengan menerapkan skrining riwayat kesehatan diharapkan mampu mencegah sedari dini terjadinya komplikasi serta dampak pembiayaan kesehatan pada penyakit yang dilakukan skrining. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pelaksanaaan serta determinan dan dampak yang dihasilkan dari program skrining riwayat kesehatan di berbagai negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode literature review. Pencarian studi dilakukan melalui online database yaitu PubMed, ScienceDirect, Proquest, dan Wiley Online Library. Terdapat 12 studi yang termasuk ke dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program skrining riwayat kesehatan telah diterapkan di berbagai negara dengan sasaran jenis penyakit yang berbeda-beda, mayoritas menggunakan mekanisme pengiriman undangan yang terbilang cukup efektif dalam meningkatkan partisipasi skrining. Peran faktor pengetahuan dan kesadaran, dukungan unsur tenaga kesehatan professional, dan status pendidikan peserta sangat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program skrining kesehatan. Dampak positif yang dihasilkan oleh program skrining adalah menurunkan angka kejadian dan kematian pada penyakit yang dilakukan skrining. Namun, juga didapatkan dampak jangka pendek yang terjadi pada pembiayaan kesehatan di sektor rawat jalan dan rawat inap. Meskipun begitu, dampak pada pembiayaan kesehatan terbilang tidak terlalu signifikan dan masih dapat diatasi.

---

The implementation of a health history screening program is a preventive measure carried out in various countries. By implementing medical history screening, it is expected to be able to prevent early complications and the impact of health financing on diseases being screened.This study aims to describe the implementation as well as the determinants and impacts resulting from health history screening programs in various countries. The method used in this study is the literature review method. Study searches were conducted through online databases such as PubMed, ScienceDirect, Proquest, and Wiley Online Library. There are 12 studies included in this research. The results of this study indicate that a health history screening program has been implemented in various countries with different types of disease targets, the majority of several countries use an invitation of health screening which is quite effective in increasing screening participation. The role of knowledge and awareness factors, support from professional health personnel, and the educational status of participants greatly affect the effectiveness of the implementation of the health screening program. The positive impact generated by the screening program is to reduce the incidence and mortality of the disease being screened. However, there are also short-term impacts that occur on health financing in the outpatient and inpatient sectors. Even so, the impact on health financing is not too significant and can still be overcome."

"Program promotif preventif penyakit kronis atau program pengelolaan penyakit kronis (Prolanis) atau manajemen penyakit kronis adalah salah satu program asuransi kesehatan sosial untuk mendukung dan mewujudkan perilaku hidup sehat terkendali dalam masyarakat yang memiliki penyakit kronis dan demi terciptanya Universal Health Coverage (UHC), program promotif preventif penyakit kronis harus dirasakan oleh seluruh masyarakat dengan memberikan jaminan kesehatan yang menyeluruh/terintegrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah literature review dari jurnal, text book, dan website dalam negeri maupun luar negeri. Hasil penelitan menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang kompeten, fasilitas yang mencukupi, pendanaan yang baik dan mencukupi, kebijakan yang ada dan diterapkan dengan baik, perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan program yang terkoordinasi dengan baik dapat membuat tercapainya tujuan program tersebut, di samping adanya hambatan yang terjadi. Oleh karena itu, badan penyelenggara dan FKTP harus membuat strategi untuk mengatasi hambatan yang ada. Adapun pelajaran yang kita dapat dari negara lain adalah Indonesia harus memiliki sistem pendanaan yang lebih kuat dan terkoordinasi, memperkuat dasar program promotif preventif penyakit kronis asuransi kesehatan sosial. Kesimpulannya, penyelenggaraan Prolanis di Indonesia masih kurang baik, target Prolanis belum tercapai. Negara lain pun masih memiliki kekurangan, tetapi saran penulis untuk BPJS Kesehatan dan FKTP harus mempelajari kelebihan dari sistem yang sudah baik di negara lain dan mencontoh beberapa strateginya.

---

Chronic promotive and preventive program or chronic disease management program (Prolanis) is one of the social health insurance programs that supports the realization of healthy living behavior in a controlled society with chronic diseases and for the creation of Universal Health Coverage (UHC), a promotive program prevention of chronic diseases must be felt by the whole community by providing comprehensive/integrated health insurance. The research method used is literature review from journals, text books, and websites in the country and abroad. The results of the research show that competent human resources, adequate facilities, good and sufficient funding, existing and well-implemented policies, planning, organizing, and implementing a well-coordinated program can make achievement of the program's objectives, in addition to obstacles that happened. Therefore the organizing body and FKTP must make a strategy to overcome existing obstacles. As for the lessons we have learned from other countries, Indonesia must have a stronger and coordinated funding system, strengthening the basis of a preventive chronic health disease preventive health insurance program. In conclusion, the implementation of Prolanis in Indonesia is still not good, the Prolanis target has not been reached. Other countries still have shortcomings, but the writer's suggestion for BPJS Health and FKTP must study the advantages of a good system in another country and follow some of its strategies."

"ABSTRAK

Perusahaan asuransi adalah perusahaan yang menerima pelimpahan risiko atas diri tertanggung, sehingga perusahaan asuransi perlu memperhatikan kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat terjadinya klaim. Mengestimasi kerugian klaim

merupakan tugas penting bagi perusahaan asuransi untuk memprediksi kewajiban

mereka. Total kerugian dalam portofolio perusahaan didefinisikan sebagai

sejumlah kerugian polis. Kerugian polis pada asuransi kesehatan dapat dihitung

berdasarkan dua variabel, yaitu frekuensi dan severity klaim. Dalam literatur

Statistika, joint distribution adalah metode analisis statistika yang dapat

menggabungkan dua distribusi data yang berbeda, salah satunya adalah Copula.

Tesis ini memberikan penjelasan tentang Copula dalam mengestimasi kerugian

polis pada asuransi kesehatan dimana studi kasus yang diambil adalah perusahaan

asuransi XYZ. Selanjutnya, penulis melakukan regresi antara kedua Generalized

Linear Model (GLM) dari frekuensi klaim dan severity klaim dengan menggunakan

model regresi berbasis copula yang diestimasi dengan Maximum Likelihood

Estimation (MLE). Model terbaik dan keakuratan model ditentukan berdasarkan

nilai Akaike Information Criterion (AIC) dan Root Mean Square Error (RMSE)

terkecil. Pada akhirnya, model regresi berbasis copula Frank lebih baik

dibandingkan model regresi berbasis copula lainnya yang dapat digunakan untuk

memprediksi kerugian polis asuransi kesehatan pada periode berikutnya

---

ABSTRACT

The insurance company is a company that received delegation of the risks it has

insured, so that this company needs to pay attention to losses incurred as a result of

a claim. Estimating losses of claim is an important task for insurance companies to

predict their obligations. Total losses in the company's portfolio is defined as the

amount of loss policy. Losses in the health insurance policy can be calculated based

on two variables: the frequency and severity of claims. In the literature of Statistics,

joint distribution is a method of statistical analysis that can combine two different

data distribution, it is Copula. This thesis aims to provide a study of Copula for the

estimation of loss claims in health insurance, case study is taken from an insurance

company XYZ. Further, the authors conducted a regression between the

Generalized Linear Model (GLM) of claim frequency and claim severity using

Copula-based Regression Model is estimated by Maximum Likelihood Estimation

(MLE). The best model and model accuracy is determined based on the smallest of

Akaike Information Criterion (AIC) and Root Mean Square Error (RMSE). In the

end of analysis, Frank Copula-based Regression Model is better than other Copulabased

Regression Model that can be used to predict the loss of health insurance

policy in the next period."

"ABSTRAKAsuransi Kesehatan merupakan salah satu produk perlindungan asuransi yang memiliki manfaat menggantikan biaya atau kerugian yang sudah dikeluarkan oleh seorang tertanggung karena mengalami sakit. Sebagai kewajiban terhadap perusahaan asuransi, seorang tertanggung harus membayar premi kepada perusahaan asuransi. Penetapan premi asuransi yang wajar dihitung dengan melakukan evaluasi data pengalaman klaim yang sudah terjadi di periode lalu. Tugas utama seorang aktuaris di dalam perusahaan asuransi adalah melakukan perhitungan cadangan klaim (Loss Reserving) dan pembuatan tarif premi (ratemaking). Perhitungan cadangan klaim yang tepat perlu dilakukan sebagai dasar untuk melakukan pembuatan tarif premi. Dalam melakukan estimasi cadangan klaim, seorang aktuaris harus memperhatikan keterlambatan dalam melakukan pembayaran klaim (delay time). Adanya keterlambatan pelaporan dan pembayaran klaim menjadi penyebab utama mengapa perusahaan asuransi perlu menyediakan cadangan klaim IBNR (Incurred But Not Reported) yang memadai untuk memenuhi kewajiban perusahaan asuransi di periode yang akan datang. Beberapa metode yang dapat digunakan untuk melakukan penaksiran cadangan klaim IBNR adalah klasik chain ladder dan metode Bornhuetter ? Ferguson. Cadangan klaim yang terlalu besar akan membuat tarif premi asuransi cenderung mahal sehingga akan susah untuk dijual ke pasar dan dapat menyebabkan profit perusahaan yang diharapkan tidak tercapai. Sedangkan jika jumlah cadangan klaim terlalu kecil dikhawatirkan tidak akan cukup untuk memenuhi kewajiban perusahaan asuransi untuk membayar klaim di periode yang akan datang. Dengan menggunakan metode klasik chain-ladder dan metode Bornhuetter ? Ferguson dapat diperoleh hasil estimasi cadangan klaim IBNR dengan tingkat kewajaran yang lebih baik.

---

ABSTRACTHealth insurance is one of many insurance products that have benefit to cover the cost of incurred losses by an insured because of an illness. As the liabilities to the insurer, insured must pay the premiums to the company. The determination of a reasonable premium is calculated by evaluating the data of experience claims incurred in previous periods. The main task of an actuary in the insurance company is estimating claims reserves (Loss Reserving) and calculating of premium rates (ratemaking). In order to calculate premium rates, the right method of estimation claims reserves needs to be done. While estimating of claims reserves, an actuary should put consideration the delay time in payment of claims. Due to delay in reporting and payment of claims, is the main reason why insurance companies need to provide a sufficient IBNR reserves to fulfill the obligation of insurance company in the coming period. There are some loss reserving methods insurance companies can use such as classic chain-ladder and Bornhuetter ? Ferguson. If the result estimation of claims reserves is over the realization amount of claims payment then it could be affected to premium, pricing tends to be expensive, and resulted declining in sales performance. Meanwhile, if the number of claims reserves are below than the realization amount of claims payment, feared that insurance companies would not be sufficient to meet the obligations in the coming period. By using the classic chain-ladder and Bornhuetter ? Ferguson method, the result of reserves estimation can be obtained with reasonable levels of IBNR. ;"

"ABSTRAKNama : Dwi Hendro YudhoProgram Studi : Ilmu Kesehatan MasyarakatJudul : Peran Jaminan Kesehatan Di Era JKN Terhadap PemanfaatanPersalinan Di Fasilitas Kesehatan Di Indonesia Tahun 2015-2016Pembimbing : Prof. Dr. drg. Jaslis Ilyas MPHBerdasarkan data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia SDKI angka kematian ibu AKI menunjukkan penurunan dari 390 tahun 1991 menjadi sebesar 305 per 100.000kelahiran hidup pada tahun 2015. Walaupun demikian pencapaian AKI di 2015 tersebutmasih jauh dari target yang ditetapkan dalam Program MDGs sebesar 102, sehingga targetdari MDGs tidak tercapai. Salah satu upaya untuk menurunkan AKI adalah persalinanyang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih dan dilakukan di fasilitas kesehatan.Beberapa penelitian di Indonesia menunjukkan masih tinggi persalinan dilakukan dirumah yang disebabkan sulitnya akses menuju fasilitas kesehatan dan keterbatasanfinansial. Salah satu mekanisme yang dapat digunakan untuk mengurangi hambatanfinansial terhadap pemanfaatan layanan kesehatan adalah kepemilikan jaminankesehatan. Penelitian ini bertujuan membuktikan kepemilikan jaminan kesehatan dapatmeningkatkan pemanfaatan persalinan di fasilitas kesehatan setelah dikontrol denganvariabel Sosio demografi, Enabling Resouces, dan faktor sistem kesehatan di tahun 2015-2016. Desain studi yang digunakan adalah potong lintang dan pendekatan kuantitatifdengan menggunakan data sekunder berupa data susenas 2015-2016 dan podes 2014.Sampel yang memenuhi kriteria inklusi dan ekslusi sebesar 33.695 tahun 2015 dan 33.348tahun 2016. Untuk menjawab tujuan penelitian ini dilakukan analisis multivariat denganpendekatan probit-marginal effect dan memasukkan analisis endogenitas terhadapjaminan kesehatan.Hasil analisis menunjukkan Ibu yang memiliki jaminan kesehatan menaikkan peluangmelakukan persalinan di fasilitas kesehatan sebesar 5,2 2015 dan 5,4 2016 biladibandingkan yang tidak memiliki jaminan kesehatan. Sedangkan berdasarkan jenisjaminan kesehatan, bahwa kepemilikan JKN-KIS meningkatkan 4,6 dan 5,1 danjaminan kesehatan non JKN-KIS meningkatkan sebesar 4,6 dan 6,6 probabilitas ibumelakukan persalinan di fasilitas kesehatan bila dibandingkan yang tidak memilikijaminan kesehatan pada tahun 2015-2016. Walaupun demikian masih ditemukan ibu yangtidak memiliki jaminan kesehatan sebesar 46,1 tahun 2016, jarak fasilitas kesehatanyang jauh dan jumlah fasilitas kesehatan yang lebih sedikit memberikan pengaruh ibudengan status ekonomi rendah yang memiliki jaminan kesehatan tidak melakukanpersalinan di fasilitas kesehatan. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya intervensi berupapeningkatan kepesertaan JKN-KIS, mempertahankan pembiayaan DAK non fisik bidangkesehatan program Jampersal yang berhubungan dengan pemberian biaya operasionaldan transportasi bagi ibu yang bersalin di fasilitas kesehatan. Serta mempertahankanpembiayaan DAK fisik bidang kesehatan dengan prioritas kegiatan pembangunanpuskesmas, sarana penunjang dan penyediaan puskesmas keliling.Kata kunci: JKN-KIS, Persalinan di fasilitas kesehatan, Podes, Susenas

---

ABSTRACT ABSTRACTName Dwi Hendro YudhoStudy Programme Ilmu Kesehatan MasyarakatTitle The role of Health Insurance in The National Health Security JKN Era towards the Utilization of Institutional Delivery inIndonesia 2015 2016Supervisor Prof. Dr. drg. Jaslis Ilyas MPHIndonesian Demography and Health Survey reveals that maternal mortality ratio from1991 until 2015 has decreased from 390 per 100.000 live births to 305 per 100.000 livebirths, yet that progress has not met the target of MDGs 102 per 100.000 live births .Providing the assistance from skilled health personnel and promoting institutionaldelivery are the efforts to decrease the number of maternal mortality. Previous studiesshowed that a high number of non institutional delivery was due to limited access to reachthe healthcare facility and financial challenges. One of the mechanisms that couldalleviate challenges in covering the health care cost in family level is by enrolling in aNational Health Security. The aim of this study was proving that the health insuranceincreased the utilization of institutional deliveries after controlling the socio demographyvariable, enabling resources, and health care system factors in 2015 ndash 2016.This was a cross sectional study and using the quantitative approach. The National Socio Economic Survey SUSENAS 2015 2016 and The Village Potential PODES 2014 datawere the secondary data for this study. There was 33.695 sample from the data in 2015and there was 33.348 sample from the data in 2016 included in the analysis. Multivariateanalysis was performed to answer the objective of the research with the probit marginalapproach and incorporating the endogenous analysis of National Health Security.The result showed that the probabilities of institutional deliveries has increased to 5.2 2015 and 5.4 2016 among the mothers who were covered by the health insurance.Based on the type of health insurance, by enrolling in National Health Security Program Healthy Indonesia Card JKN KIS have increased by 4.6 and 5.1 of institutionaldeliveries. While those who were covered by health insurance outside the JKN KIS haveincreased the institutional deliveries by 4.4 and 6.6 .Nevertheless, there was 46.1 mother in 2016 who have not yet covered by any healthinsurance. Those who were covered by the health insurance but their distance to the healthfacility was far and the number health facility was low affecting the mother for noninstitutionaldeliveries. Hence, there should be intervention in increasing the coverage ofJKN KIS and sustaining the Special Allocation Funds DAK for the non physical budgetin health care program such as the Jampersal which linked to the allocations of operationaland transportation funds for mothers who are going to have delivery in a medical facility.In addition to that, the DAK for physical budget in health care should be sustained bygiving priority in the construction of Puskesmas, the supporting facilities, and theprovision of mobile Puskesmas.Keywords Institutional Delivery, JKN KIS, Podes, Susenas"

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan pembayaran iuran JKN badan usaha di BPJS Kesehatan KCU Jakarta Pusat Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan desain studi cross sectional melalui pendekatan kuantitatif serta didukung informasi kualitatif dari narasumber pada pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa badan usaha yang tidak patuh membayar iuran ada sebesar 44,9%. Sementara itu, didapatkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara riwayat kesehatan dalam jaminan kesehatan dengan kepatuhan pembayaran iuran JKN badan usaha.

---

ABSTRACTThis study aims to discover the factors associated with firm compliance of Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Contribution Payment in Central Jakarta Main Branch Office of BPJS Kesehatan in 2014. This study uses cross-sectional study design with quantitative study and supported by qualitative information from informants. Based on the result of the study, it is known that there are 44,9% firms that do not comply contribution payment. Beside that, there is significant difference between membership history in health insurance with the firm compliance of Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) contribution payment."

"Penelitian ini merupakan literature review mengenai faktor- faktor yang berkaitan dengan angka rujukan rawat jalan tingkat pertama (RJTP) peserta JKN. Tujuan penulisan ini adalah untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan dan faktor apa saja yang berkaitan dengan angka rujukan rawat jalan tingkat pertama (RJTP) peserta JKN. Tinjauan literatur menggunakan pedoman PRISMA. Didapatkan 12 jurnal yang layak uji dan semua jurnal menggunakan metode kualitatif. Terdapat 4 faktor yang diidentifikasi berkaitan dengan masih tingginya angka rujukan rawat jalan di FKTP, yaitu masih kurangnya jumlah tenaga kesehatan atau SDM di fasilitas kesehatan tingkat pertama, kurangnya pemahaman tenaga kesehatan mengenai sistem rujukan dan fungsinya sebagai gatekeeper, belum memadainya ketersediaan fasilitas dan alat kesehatan, serta ketidakcukupan ketersediaan obat- obatan atau bahan medis habis pakai.

---

This research is the literature review regarding the factors that related with the first level outpatient referral rate (RJTP) of JKN participants. The purpose of this paper is to discover an overview of the implementation and several factors are associated with the first level outpatient referral rate (RJTP) for JKN participants. The literature review in this paper is using PRISMA guidelines. There were 12 journals that were worth for the test and all journals used qualitative methods. There are 4 factors are identified that the number of outpatient on referrals is still quite high at FKTP, that are the lack of number of health workers or human resources in first-level health facilities, lack of understanding of health workers regarding the referral system and the function as gatekeepers, inadequate availability of medical facilities and devices, as well as insufficient availability of medicines or medical consumables."

"Latar Belakang: Peningkatan jumlah peserta BPJS Kesehatan setiap tahunnya tidak sejalan dengan tingkat kepatuhan Pekerja Bukan Penerima Upah dalam membayar iuran. Terjadi peningkatan PBPU yang tidak aktif pada tahun 2023 sebesar 32,58 juta jiwa (25%) yang menyebabkan defisit anggaran. Metode: Metode penulisan pada penelitian ini menggunakan literature review.Tujuan: Mengetahui faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan kepatuhan Pekerja Bukan Penerima Upah dalam membayar iuran BPJS Kesehatan. Hasil: Didapatkan 8 artikel yang memenuhi kriteria inklusi untuk disertakan dalam penelitian ini. Definsi kepatuhan adalah perilaku peserta yang secara konsisten membayar iuran tepat waktu, yaitu pada tanggal 1-10 setiap bulannya. Persentase kepatuhan PBPU dalam membayar iuran BPJS Kesehatan berkisar antara 29,5%-84,7% dengan rata-rata sebesar 67,72%. Pengetahuan yang tinggi mengenai manfaat asuransi kesehatan terbukti meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pembayaran, sesuai dengan teori Lawrence Green dan John Nyman. Pendapatan yang lebih tinggi juga meningkatkan kepatuhan. Persepsi positif terhadap layanan dan manfaat BPJS Kesehatan mendorong pembayaran rutin. Usia kepala keluarga yang lebih tua, tarif iuran yang terjangkau, jarak tempuh yang lebih dekat ke tempat pembayaran, dan motivasi yang tinggi juga berkontribusi pada kepatuhan pembayaran iuran. Rekomendasi: BPJS Kesehatan perlu melakukan upaya sosialisasi dan edukasi menyesuaikan karakteristik wilayah dan kerjasama dengan stakeholders, melakukan perbaikan secara berkelanjutan melalui transformasi mutu layanan, dan menjalin kerjasama dengan berbagai kanal layanan serta memberikan edukasi untuk menyediakan sarana layanan pengaduan.

---

Background: The increase in the number of BPJS Health participants each year is not in line with the level in compliance of independent participants to pay contributions. There was an increase of inactive independent participants in 2023 by 32.58 million people (25%) which caused a budget deficit.

Methods: The writing method in this study is using literature review. 

Objective: To identify factors related to compliance of independent participants to pay BPJS Health contributions. 

Results: There were 8 articles that fulfilled the inclusion criteria to be included in this study. The definition of compliance is the behavior of participants who consistently pay contributions on time, namely on the 1st-10th of each month. The percentage of PBPU compliance in paying BPJS Health contributions ranged from 29.5%-84.7% with an average of 67.72%. High knowledge of health insurance benefits is proven to increase awareness and payment compliance, in accordance with Lawrence Green and John Nyman's theory. Higher income also increases compliance. Positive perceptions of BPJS Kesehatan services and benefits encourage regular payments. Older age of the head household, affordable contribution rates, closer distance to the payment center, and high motivation also contribute to the compliance of contribution payment. 

Recommendation: BPJS Kesehatan needs to make socialization and education efforts according to regional characteristics and cooperation with stakeholders, make continuous improvements through service quality transformation, and cooperate with various service channels and educate them to provide complaint service facilities."

"Saat ini ada 3 metode pendaftaran BPJS Kesehatan yang dapat digunakan olehcalon peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN Perorangan menurut PeraturanDireksi BPJS Kesehatan No. 32 Tahun 2015 yaitu melalui kantor cabang, website danbank. Data terkini menyebutkan 96,03 melakukan pendaftaran melalui kantorcabang BPJS Kesehatan.Penelitian ini membahas tentang faktor yang mempengaruhi pengetahuancalon peserta JKN perorangan tentang metode pendaftaran di BPJS Kesehatan.Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dengan desain studi crosssectional. Jumlah responden penelitian ini sebanyak 96 calon peserta JaminanKesehatan Nasional Perorangan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa respondenmemiliki pengetahuan tinggi 56,25 tentang metode pendaftaran calon peserta JKNperorangan. Terdapat 7 variabel yang mempunyai hubungan signifikan yaitu umur,pendidikan, pekerjaan, penghasilan, pengalaman rawat inap, dukungan sosial danfrekuensi terpapar informasi terhadap pengetahuan tentang metode pendaftaran calonpeserta JKN perorangan yang memeiliki p value le; 0,05. Sedangkan variabel yangtidak mempunyai hubungan signifikan ada 3 variabel yaitu jenis kelamin,pengalaman dengan asuransi dan sumber informasi yang memiliki p value > 0,05.

---

Based on Regulation of Directors BPJS Kesehatan No. 32 2015, there arethree methods of registration to BPJS Kesehatan which can be done by people whowant to become the members of national health insurance Jaminan KesehatanNasional JKN those are registration through branch office, websites and banks.Curent data said 96.03 people register through the branch office of BPJSKesehatan.This research discusses the factor affecting knowledge of individual nationalhealth insurance candidates on registration methods in the bpjs kesehatan. The studytakes on a quantitative approach with a cross sectional design. The respondents of thisstudy consist of 96 individual national health insurance candidates.The result showedthat respondents have a high level of knowledge 56,25 about the registrationmethods for individual national health insurance candidates. There are 7 variables hassignificant relationship that is age, education, occupation, income, inpatientexperience, social support and frequency of information exposure to the knowledgeof individual national health insurance candidates on registration methods which hasa p value le 0,005. While the variables that do not significantly related there are 3variables that is sex, experience with insurance and information sources which has pvalue 0,05."

"Asuransi kesehatan sosial merupakan mekanisme pendanaan pelayanan kesehatan yang digunakan untuk meningkatkan kualitas kesehatan, dan memberikan manfaat pengendalian penyakit. Penyakit tidak menular merupakan salah satu penyakit mematikan yang terkadang tidak menunjukan gejala seperti, penyakit hipertensi yang dapat menyebabkan penyakit komplikasi lainnya. Pengendalian penyakit hipertensi yang dilakukan oleh asuransi kesehatan sosial berbeda-beda di setiap negara. Hal ini, berhubungan dengan bagaimana sistem pembayaran provider yang dilakukan di tiap negara tersebut. Penelitian ini mengidentifikasi pelaksanaan pembayaran provider asuransi kesehatan sosial dalam pengendalian penyakit hipertensi di beberapa negara dengan metode telaah literatur pada enam online database yaitu, ScienceDirect, PubMed, Cambridge Core, Semantic Scholar, Taylor and Francis, dan Springer Link. Terdapat 10 studi terinklusi yang berasal dari Negara Ghana, Nigeria, Kenya, dan Cina. Hasil penelitian menunjukan bahwa peserta dalam skema asuransi kesehatan sosial yang menderita penyakit hipertensi memiliki tingkat prevalensi, kesadaran, dan pengendalian hipertensi yang lebih baik dibandingkan dengan mereka diluar skema asuransi kesehatan. Sistem pembayaran provider yang berlaku di Ghana menggunakan metode Ghana Diagnostic Related Groups (G-DRG), Nigeria menggunakan metode kapitasi dan fee-for-service (FFS), Kenya menggunakan metode kapitasi, dan fee-for-service (FFS), dan Cina menggunakan metode kapitasi, dan anggaran global. Secara keseluruhan pembayaran provider pada keempat negara masih memiliki kendala yang terjadi, dan menunjukan tingkat pengendalian hipertensi yang rendah. sehingga, masih diperlukannya evaluasi akan sistem pembayaran provider yang berlaku, dan peningkatan pengendalian penyakit hipertensi oleh asuransi kesehatan sosial di keempat negara.

---

Social health insurance is a funding mechanism for health services that is used to improve the quality of health, and provide disease control benefits. Non-communicable diseases are one of the deadly diseases that sometimes do not show symptoms such as hypertension which can cause complications. Control of hypertension carried out by social health insurance varies in each country. This is related to how the provider payment system is carried out in each of these countries. This study identified the implementation of social health insurance provider payments in the control of hypertension in several countries by the literature review method on six online databases namely, ScienceDirect, PubMed, Cambridge Core, Semantic Scholar, Taylor and Francis, and Springer Link. There were 10 included studies from Ghana, Nigeria, Kenya and China. The results showed that participants in the social health insurance scheme who have hypertension have a better level of prevalence, awareness and control of hypertension compared to those outside the health insurance scheme. The provider payment system in Ghana uses the Ghana Diagnostic Related Groups (G-DRG) method, Nigeria uses the capitation and fee-for-service (FFS) methods, Kenya uses the capitation, and fee-for-service (FFS) methods , and China uses the capitation method, and the global budget. In conclusion, provider payments in the four countries still have problems, and show a low level of hypertension control. Thus, there is still a need for evaluation of the existing provider payment system, and improvement of hypertension control by social health insurance in the four countries."