Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peserta PBPU nonaktif per Juli 2021 mencapai 16,6 juta, 3,3 juta lebih banyak dari pada Desember 2019. Data Laporan Pengelolaan Program Tahun 2020 menunjukkan pada tahun 2019 BPJS Kesehatan memiliki 224.149.019 peserta terdaftar JKN sedangkan pada 2020 berkurang sebesar 1.687.113 peserta. Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan peserta mandiri dalam membayar iuran JKN di masa pandemi Covid-19. Penelitian ini berbentuk narrative unsystematic review dengan pendekatan kualitatif. Pencarian artikel menggunakan basis data GARUDA Kemdikbud dan Google Scholar. Hasil pencarian ditemukan 7 artikel terseleksi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Pada penelitian ini ditemukan bahwa tingkat kepatuhan peserta berkisar antara 25,9-69%. Dari ketujuh artikel tersebut didapatkan bahwa peserta yang patuh membayar iuran JKN adalah peserta yang memiliki pendidikan tinggi, pendapatan tinggi, persepsi positif terhadap pelayanan kesehatan, bekerja, berpengetahuan cukup, berkemauan membayar tinggi, dan memiliki kecenderungan tinggi untuk mengimitasi kelompok rujukan. Pengetahuan menjadi faktor signifikan yang berhubungan dengan kepatuhan membayar iuran JKN. BPJS Kesehatan diharapkan untuk dapat lebih massif melakukan berbagai upaya edukasi melalui media sosial dengan melibatkan influencer sebagai brand ambassador untuk meningkatkan pengetahuan peserta JKN akan pentingnya kepatuhan membayar iuran JKN.

---

Inactive PBPU participants as of July 2021 reached 16.6 million, 3.3 million more than in December 2019. Data for the 2020 Program Management Report shows that in 2019 BPJS Kesehatan had 224,149,019 registered JKN participants, while in 2020 it was reduced by 1,687,113 participants. This study identifies the factors that affect the compliance of independent participants in paying JKN contributions during the COVID-19 pandemic. This research is in the form of a narrative unsystematic review with a qualitative approach. Search for articles using the GARUDA Kemdikbud database and Google Scholar. The search results found 7 selected articles based on inclusion and exclusion criteria. In this study, it was found that the compliance level of participants ranged from 25.9–69%. From the seven articles, it was found that participants who obediently pay JKN contributions are participants who have a higher education, a high income, a positive perception of health services, work, have sufficient knowledge, are willing to pay high, and have a high tendency to imitate referral groups. Knowledge is a significant factor related to compliance with paying JKN contributions. BPJS Kesehatan is expected to be able to more massively carry out various educational efforts through social media by involving influencers as brand ambassadors to increase the knowledge of JKN participants about the importance of compliance with paying JKN contributions.

"

"[ABSTRAKTingginya kejadian menunggak rata ? rata nasional 33% dalam pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh kepesertaan mandiri Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam jangka panjang bisa mengganggu kelancaran, kelangsungan, dan keberlanjutan pembiayaan kesehatan. Terlebih lagi dengan adanya penyakit kronis pada peserta mandiri semakin memberikan beban ekonomi dan dampak negatif (adverse selection) bagi program JKN. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara penyakit kronis pada peserta mandiri dengan kepatuhan membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Depok. Metode penelitian cross-sectional dengan mengambil sampling keseluruhan peserta mandiri yang pernah mendapat layanan kesehatan di Kota Depok dari Januari 2014 ? Agustus 2015 didapat bahwa penyakit kronis dengan kepatuhan membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Depok berbeda menurut kelas perawatan. Semakin rendah kelas perawatan peserta mandiri dengan penyakit kronis akan cenderung semakin meningkat. Oleh karena itu, distribusi proteksi risiko keuangan harus lebih berpihak atau pro kepada kelompok yang kurang mampu.

---

ABSTRACTThe high occurences of arrears in paying dues towards the independent membership of the National Health Coverage upto 33% at national average in the long term may interfere/hinder the continuity and sustainability of the program. Moreover, the presence of chronic illness among the members will contribute more economic burden and negative impacts (adverse selection). The purpose of this study is to analyze whether the presence of chronic illness has correlations in connection with paying dues compliance among the independent member of the National Health Coverage in Depok, Jawa Barat, Indonesia. By taking the total sampling against the independent membership of National Health Coverage in Depok who have received treatment at the medical facilities found that chronic illness and the compliance of paying dues is unsimilar depend on class of treatment. The lower class of treatment, the members with chronic illness more comply. It is, therefore, important to distribute public financial risk sharing that more inclined to lower class of treatment/pro poor.;The high occurences of arrears in paying dues towards the independent membership of theNational Health Coverage upto 33% at national average in the long term may interfere/hinderthe continuity and sustainability of the program. Moreover, the presence of chronic illnessamong the members will contribute more economic burden and negative impacts (adverseselection). The purpose of this study is to analyze whether the presence of chronic illness hascorrelations in connection with paying dues compliance among the independent member ofthe National Health Coverage in Depok, Jawa Barat, Indonesia. By taking the total samplingagainst the independent membership of National Health Coverage in Depok who havereceived treatment at the medical facilities found that chronic illness and the compliance ofpaying dues is unsimilar depend on class of treatment. The lower class of treatment, themembers with chronic illness more comply. It is, therefore, important to distribute publicfinancial risk sharing that more inclined to lower class of treatment/pro poor.;The high occurences of arrears in paying dues towards the independent membership of theNational Health Coverage upto 33% at national average in the long term may interfere/hinderthe continuity and sustainability of the program. Moreover, the presence of chronic illnessamong the members will contribute more economic burden and negative impacts (adverseselection). The purpose of this study is to analyze whether the presence of chronic illness hascorrelations in connection with paying dues compliance among the independent member ofthe National Health Coverage in Depok, Jawa Barat, Indonesia. By taking the total samplingagainst the independent membership of National Health Coverage in Depok who havereceived treatment at the medical facilities found that chronic illness and the compliance ofpaying dues is unsimilar depend on class of treatment. The lower class of treatment, themembers with chronic illness more comply. It is, therefore, important to distribute publicfinancial risk sharing that more inclined to lower class of treatment/pro poor., The high occurences of arrears in paying dues towards the independent membership of theNational Health Coverage upto 33% at national average in the long term may interfere/hinderthe continuity and sustainability of the program. Moreover, the presence of chronic illnessamong the members will contribute more economic burden and negative impacts (adverseselection). The purpose of this study is to analyze whether the presence of chronic illness hascorrelations in connection with paying dues compliance among the independent member ofthe National Health Coverage in Depok, Jawa Barat, Indonesia. By taking the total samplingagainst the independent membership of National Health Coverage in Depok who havereceived treatment at the medical facilities found that chronic illness and the compliance ofpaying dues is unsimilar depend on class of treatment. The lower class of treatment, themembers with chronic illness more comply. It is, therefore, important to distribute publicfinancial risk sharing that more inclined to lower class of treatment/pro poor.]"

"Iuran BPJS memainkan peran penting dalam kesuksesan sistem jaminan sosial nasional sehingga, apabila iuran tidak dibayarkan secara berkesinambungan, maka akan menghambat penyelenggaraan JKN. Penelitian ini bertujuan untuk menge-tahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan membayar iuran BPJS Kesehatan dalam bentuk literature review. Penelitian ini menggunakan metode literature review yang memanfaatkan 5 database yaitu Garuda, Crossref, Researchgate, Google Scholar, JIMKesmas dan tambahan grey literatur dari Library Universitas Indonesia. Untuk memperoleh literatur yang layak uji, penulis melakukan peninjauan literatur menggunakan pedoman PRISMA (preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses). Berdasarkan hasil analisis kajian literatur, sebanyak 12,5% jurnal dipublikasikan terbit pada tahun 2021, 37,5% dipublikasikan pada tahun 2020, 12,5% jurnal dipublikasikan pada tahun 2019, dan 25% dipublikasikan pada tahun 2018, dan 12,5% terbit pada tahun 2016. 100% jurnal menggunakan desain studi cross-sectional. Sebanyak 50% sampling penelitian pada literatur ini menggunakan purposive sampling. 87,5% penelitian menggunakan lembar kuisioner dalam pengambilan data primer dan analisis yang digunakan berupa analisis univariat dan bivariat dengan uji Chi Square (87,5%). Berdasarkan hasil analisis 8 jurnal, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi kepatuhan peserta mandiri dalam membayar iuran BPJS. Sebagaian besar, faktor yang berhubungan dengan kepatuhan peserta mandiri BPJS Kesehatan dalam membayar iuran adalah pendidikan, penghasilan, pekerjaan, pengetahuan, dan persepsi terhadap pelayanan kesehatan.

---

Premium play an important role in the success of the national social security system so, if contributions are not paid on an ongoing basis, it will hinder the implementation of JKN. This study aims to determine the factors related to compliance in paying BPJS Health contributions in the form of a literature review. This study uses a literature review method that utilizes 5 databases, namely Garuda, Crossref, Researchgate, Google Scholar, JIMKesmas, and additional gray literature from the University of Indonesia Library. To obtain literature worthy of testing, the authors conducted a literature review using the PRISMA (preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses) guidelines. Based on the analysis of the literature review, 12.5% ​​of published journals were published in 2021, 37.5% were published in 2020, 12.5% ​​of journals were published in 2019, and 25% were published in 2018, and 12.5% were published in 2016. 100% of journals use a cross-sectional study design. As much as 50% of the research sampling in this literature uses purposive sampling. 87.5% of the research used a questionnaire sheet in primary data collection and the analysis used was univariate and bivariate analysis with Chi-Square test (87.5%). Based on the results of the analysis of 8 journals, researchers can conclude that various factors affect the compliance of independent participants in paying BPJS contributions. For the most part, factors related to the compliance of BPJS Kesehatan independent participants in paying contributions are education, income, employment, knowledge, and perceptions of health services. "

"ABSTRACTPenelitian ini membahas mengenai kepatuhan peserta bukan penerima upah PBPU atau disebut sebagai peserta mandiri. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif deskriptif dengan desain cross-sectional. Data yang diambil adalah data primer yang diperoleh dengan membagi kuesioner kepada 33 pedagang di Pasar Gunung Batu, Kota Bogor. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pesertabukan penerima upah PBPU patuh dalam membayar iuran JKN sebesar 72. Peserta bukan penerima upah di Pasar Gunung Batu sebagian besar terdiri atas perempuan sebanyak 19 orang dengan persentase 57,6. Sebagian besar pedagang memiliki latar belakang pendidikan SMA sebesar 45,5. Rata-rata umur peserta adalah 42,48 tahun dengan median 43 tahun. Peserta bukan penerima upah sebagian besar memiliki jumlah anggota keluarga sebanyak 2-3 orang sebanyak 57,6. Sebagian besar peserta JKN telah mengikuti program selama lebih dari 3 tahun dan mengambil iuran kelas 2 48,5 .Peserta sebagian besar memiliki jenis usaha seperti makanan, sembako, pakaian dasayuran dengan pendapatan rata-rata peserta sebesar Rp3.777.272. Risiko penyakit tidak terlalu mempengaruhi kepatuhan peserta, 100 dengan riwayat penyakit dan membutuhkan pengobatan serta 60 peserta yang sedang tidak sakit tetap membayar iuran. Hasil analisis menunjukkan bahwa sikap, norma subyektif dan sanksi tidak mempengaruhi kepatuhan peserta secara signifikan. Namun, sikap yang ditunjukkan peserta terhadap program JKN ini cukup positif. Pembayaran iuran belum menjadi norma bagi masyarakat. Walaupun peserta tidak setuju dengan adanya sanksi namun mereka merasa sanksi cukup efektif untuk membuat peserta patuh membayar iuran.

---

ABSTRACTThis study discusses the compliance of non wage earners PBPU or referred to as independent participants. The type of research used is descriptive quantitative with crosssectional design. The data taken is primary data that are obtained by dividing questionnaires to33 traders in Gunung Batu Market, Bogor City. The results of the analysis show that thecompliance level of non wage earners PBPU is compliant in paying JKN contributions of72. Non wage participants in Pasar Batu Batu consisted mostly of 19 women with apercentage of 57.6. Most traders have a high school education background of 45.5 . Theaverage age of the participants was 42.48 years with a median of 43 years. Non wage participants mostly had 2-3 persons as much as 57.6. Most of the participants of JKN have attended the program for more than 3 years and take the 2nd class contribution 48.5. Participants mostly have business types such as food, basic foods, clothing and vegetables withaverage income of participants of Rp 3,777,272. The risk of disease does not significantly affectthe compliance of participants, most of 60 participants still pay dues even though not ill. The results of the analysis show that the attitude, subjective norms and sanctions do not significantly affect the participant 39s compliance. However, the attitude shown by the participants towards the JKN program is quite positive. Tuition payments have not become the norm for society. Although the participants did not agree with the existence of sanctions but they felt sanctione ffective enough to make the participants dutifully pay dues."

"ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan peserta mandiri membayar iuran BPJS Kesehatan di Kantor Cabang Jakarta Selatan Tahun 2015 berdasarkan faktor peredisposi, faktor pendukung, faktor pendorong. Hasil penelitian diperoleh informasi bahwa umur responden terbanyak baik yang tidak patuh bayar iuran maupun patuh iuran adalah >35, dengan mayoritas laki-laki, berpendidikan SMA, kelas perawatan yang dipilih kelas 1, lama menjadi peserta BPJS Kesehatan > 6 bulan, dan mempunyai penghasilan keluarga kurang dari 3 juta. Dari hasil analisis channel pembayaran mayoritas melakukan pembayaran melalui ATM dengan waktu tempuh dari rumah ke tempat pembayaran kurang lebih 15 menit. Mereka mayoritas mengetahui informasi cara pembayaran melalui sosialisai petugas BPJS Kesehatan yang menurut mereka kejelasan informasi yang diberikan cukup jelas. Faktor predisposisi adalah umur, pekerjaan dan lama kepersertaan, Faktor pendukung adalah channel pembayaran, dan Faktor pendorong adalah Kejelasan informasi yang secara statistik terbukti bermakna berhubungan dengan perilaku kepatuhan membayar iuran BPJS Kesehatan. Diharapkan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jakarta Selatan meningkatkan monitoring dan evaluasi penatalaksanaan dan pengendalian mutu layanan ke peserta.

---

ABSTRACT This study aims to determine the factors that participant behavior independently of compliance to pay dues BPJS Health in South Jakarta Branch Office 2015 based on factors peredisposi, supporting factors, factors driving. The results were obtained information that the age of most respondents either do not pay dues and obedient submissive dues are> 35, with the majority of men, educated high school, class of treatments that have been grade 1, long been a participant BPJS Health 1 year, and have a family income of less of 3 million. From the analysis of the majority of the payment channel to make payments via ATM with travel time from home to a payment of approximately 15 minutes. They know the majority of payment information through Health socialization BPJS officers that they think the clarity of the information provided is quite clear. Predisposing factors are age, occupation and long kepersertaan, supporting factor is the channel of payment, and the driving factor is the clarity of the information that is statistically proven to significantly associated with adherence behavior BPJS paying dues. Expected BPJS Health Branch Office South Jakarta improve monitoring and evaluation of management and quality control services to participants."

"Latar Belakang: Peningkatan jumlah peserta BPJS Kesehatan setiap tahunnya tidak sejalan dengan tingkat kepatuhan Pekerja Bukan Penerima Upah dalam membayar iuran. Terjadi peningkatan PBPU yang tidak aktif pada tahun 2023 sebesar 32,58 juta jiwa (25%) yang menyebabkan defisit anggaran. Metode: Metode penulisan pada penelitian ini menggunakan literature review.Tujuan: Mengetahui faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan kepatuhan Pekerja Bukan Penerima Upah dalam membayar iuran BPJS Kesehatan. Hasil: Didapatkan 8 artikel yang memenuhi kriteria inklusi untuk disertakan dalam penelitian ini. Definsi kepatuhan adalah perilaku peserta yang secara konsisten membayar iuran tepat waktu, yaitu pada tanggal 1-10 setiap bulannya. Persentase kepatuhan PBPU dalam membayar iuran BPJS Kesehatan berkisar antara 29,5%-84,7% dengan rata-rata sebesar 67,72%. Pengetahuan yang tinggi mengenai manfaat asuransi kesehatan terbukti meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pembayaran, sesuai dengan teori Lawrence Green dan John Nyman. Pendapatan yang lebih tinggi juga meningkatkan kepatuhan. Persepsi positif terhadap layanan dan manfaat BPJS Kesehatan mendorong pembayaran rutin. Usia kepala keluarga yang lebih tua, tarif iuran yang terjangkau, jarak tempuh yang lebih dekat ke tempat pembayaran, dan motivasi yang tinggi juga berkontribusi pada kepatuhan pembayaran iuran. Rekomendasi: BPJS Kesehatan perlu melakukan upaya sosialisasi dan edukasi menyesuaikan karakteristik wilayah dan kerjasama dengan stakeholders, melakukan perbaikan secara berkelanjutan melalui transformasi mutu layanan, dan menjalin kerjasama dengan berbagai kanal layanan serta memberikan edukasi untuk menyediakan sarana layanan pengaduan.

---

Background: The increase in the number of BPJS Health participants each year is not in line with the level in compliance of independent participants to pay contributions. There was an increase of inactive independent participants in 2023 by 32.58 million people (25%) which caused a budget deficit.

Methods: The writing method in this study is using literature review. 

Objective: To identify factors related to compliance of independent participants to pay BPJS Health contributions. 

Results: There were 8 articles that fulfilled the inclusion criteria to be included in this study. The definition of compliance is the behavior of participants who consistently pay contributions on time, namely on the 1st-10th of each month. The percentage of PBPU compliance in paying BPJS Health contributions ranged from 29.5%-84.7% with an average of 67.72%. High knowledge of health insurance benefits is proven to increase awareness and payment compliance, in accordance with Lawrence Green and John Nyman's theory. Higher income also increases compliance. Positive perceptions of BPJS Kesehatan services and benefits encourage regular payments. Older age of the head household, affordable contribution rates, closer distance to the payment center, and high motivation also contribute to the compliance of contribution payment. 

Recommendation: BPJS Kesehatan needs to make socialization and education efforts according to regional characteristics and cooperation with stakeholders, make continuous improvements through service quality transformation, and cooperate with various service channels and educate them to provide complaint service facilities."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan pembayaran iuran JKN pada peserta mandiri BPJS Kesehatan Jakarta Pusat Tahun 2017. Ruang lingkup penelitian yaitu peserta mandiri yang sedang berada di BPJS Kesehatan Jakarta Pusat untuk melakukan perubahan data. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan studi cross-sectional. Berdasarkan hasil penelitian, faktor pengetahuan, umur, dan status kesehatan memiliki hubungan yang signifikan terhadap kepatuhan. Dari hasil penelitian ini, BPJS Kesehatan dapat melihat gambaran peserta berdasarkan kepatuhan pembayaran iuran JKN serta dapat mengetahui hubungan antara variabel yang diteliti dengan perilaku kepatuhan pembayaran iuran. Diharapkan hasil tersebut dapat menjadi pedoman strategi untuk pemasaran calon peserta baru dan juga menambahkan persentase kolektabilitas iuran.

---

ABSTRACTThis study attempts to analyze the factors that related with compliance JKN payment among independent participant BPJS Kesehatan in Central Jakarta Branch Office. Respondents in this study is independent participant who are in Central Jakarta branch office to changing personal data. This study is quantitative study with cross sectional approach. Based on the results of this study, Researchers found that knowledge, age, and health status were related to compliance with JKN 39 s contribution payments. From the result of this study, BPJS Kesehatan can see the description of the participants based on the compliance of JKN dues payment also the relationship between the variables studied with the behavior of compliance payment dues. The research hope these results can serve as a strategic guideline for the marketing of new prospective participants and also add a percentage of collectability JKN payments."

"Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Indonesia selalu mengalami defisit dari tahun ke tahun. Tingginya angka defisit yang dialami salah satunya disebabkan oleh rendahnya tingkat kepatuhan pembayaran iuran, terlebih pada masyarakat pekerja Informal, yang termasuk ke dalam PBPU/BP yang tidak termasuk PBI namun tidak sedikit yang menunggak dalam membayar iuran. Dimana ini merupakan tantangan yang dihadapi negara berkembang seperti Indonesia dengan tingginya jumlah penduduk yang tidak termasuk ke dalam kelompok miskin dan bekerja di sektor perekonomian informal. Acap kali PBPU/PB tidak ingin mendaftar dan tidak ingin membayar iuran JKN sedangkan manfaat yang diterima sangat bagus. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi Willingness to Pay (WTP) iuran JKN pada pekerja informal di Indonesia. Penelitian yang digunakan adalah literature review, yang berfokus pada sebuah topik yang menjadi minat dalam sebuah penulisan ini yakni WTP iuran JKN masyarakat Indonesia pada pekerja sektor Informal dengan pencarian sumber informasi dilakukan menggunakan database online yang dapat diakses secara bebas maupun berlangganan, yaitu Remote.lib.ui, Proquest, dan Google Scholar. Penelitian ini membahas mengenai faktor yang memengaruhi kemauan membayar pada pekerja informal untuk iuran JKN, antara lain mengenai gambaran WTP di Indonesia, faktor rata-rata pendapatan yang diterima, faktor sosial demografi, tingkat pendidikan, akses terhadap pelayanan kesehatan juga pemanfaatan akan fasilitas pelayanan kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor WTP iuran JKN pada masyarakat informal di Indonesia beragam, yakni dari karakteristik daerah dari distrik fiskal terendah hingga tertinggi dimana daerah dengan pajak yang rendah merupakan hambatan terhadap tingkat WTP iuran JKN, lalu rerata pemasukan yang diterima dimana upah lebih besar dari Rp 3,5 juta per bulan memiliki tingkat WTP yang lebih tinggi, sosial demografi dengan variabel jenis kelamin perempuan memiliki tingkat WTP yang lebih tinggi daripada lelaki, pendapatan perkapita dan konsumsri rumah tangga yang diterima setiap daerah, hubungan dari peran kader dan variabel kondisi kesehatan di masyarakat, faktor akses yang sulit merupakan salah satu hambatan dalam meningkatkan WTP, pun dalam pemanfaatan fasilitas kesehatan dimana masyarakat yang pernah memanfaatkan dan menggunakan fasilitas seperti rawat jalan dan rawat inap memiliki hubungan untuk meningkatkan tingkat WTP iuran JKN pada pekerja informal.

---

Indonesia's National Health Insurance (JKN) always experiences a deficit from year to year. One of the reasons for the high deficit rate is the low level of compliance with payment of contributions, especially among informal workers, who are included in PBPU/BP which are not included in PBI but are not a few in arrears in paying contributions. Where this is a challenge faced by developing countries like Indonesia with a high number of people who are not included in the poor group and work in the informal economy sector. Often PBPU/PB don't want to enroll and having a low rate of Willingness to Pay (WTP) moreover don’t want to pay anymore the JKN contributions even though the benefits they will receive are very good. The purpose of this study was to determine the factors that influence the WTP of JKN contributions for informal workers in Indonesia. The research used is a literature review, which focuses on a topic that is of interest in this paper, WTP of the Indonesian people's JKN contributions to Informal sector workers by finding for sources of information using an online database that can be accessed freely or subscribed to, namely Remote.lib.ui, Proquest, and Google Scholar. This study discusses the factors that influence the willingness to pay informal workers for JKN contributions, including the description of the unqualified in Indonesia, the average income received, social demographic factors, education level, access to health services and utilization of health service facilities. The results of the study shows that the WTP factors for JKN contributions in the informal community in Indonesia vary, namely from the characteristics of the regions from the lowest to the highest fiscal districts where regions with low taxes are an obstacle to the WTP level of JKN contributions, then the average income received where wages more than IDR 3.5 million per month has a higher WTP rate, socio-demographic variables with female gender have a higher WTP rate than men, per capita income and household consumption received by each region, the relationship between the role of cadres and variables health conditions in the community, the factor of difficult access to healthcare is one of the obstacles in increasing WTP, even in the use of health facilities where people who have used and used facilities such as outpatient and inpatient care have a relationship to increasing the WTP rate of JKN contributions to informal workers"

"Penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian Jaminan Kesehatan Nasional pada pedagang kaki lima. Rancangan penelitian adalah analitik kunatitatif dengan pendekatan potong lintang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 100 responden yang diteliti, 43 responden telah membeli JKN. Hasil uji Chi-square menunjukan bahwa ada hubungan yang signifikan antara usia, pendapatan, risiko riwayat penyakit kronis keluarga, risiko finansial keluarga,harga/iuran JKN, tempat/lokasi BPJS Kesehatan, tempat/lokasi rumah sakit, bukti fisik BPJS Kesehatan; dan SDM (Sumber Daya Manusia) BPJS Kesehatan dengan keputusan pembelian Jaminan Kesehatan Nasional pada pekerja sektor informal (pedagang kaki lima) di Kota Bogor Tahun 2017.

---

This study analyzed the factors affecting the decision for purchasing National Health Insurance (JKN Program) among street vendors. The study design was analytical quantitative with cross sectional approach. The result of research showed that from 100 respondents who had been interviewed, 43 respondents had bought National Health Insurance. Chi-square test showed that there were significant results between age, income, family history of chronic disease, family financial risk, premium of JKN Program, the location of BPJS Kesehatan, the location of hospital, proof of BPJS Kesehatan, and human resources of BPJS Kesehatan with decision for purchasing national health insurance among street vendors in Bogor 2017."

"Penelitian ini membahas tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Badan Usaha Untuk Menggunakan Koordinasi Manfaat CoB Di Era Jaminan Kesehatan Nasional. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.Hasil penelitian ini adalah diketahuinya faktor-faktor internal yang mempengaruhi penggunaan CoB yaitu umur, pendidikan, kebutuhan, risiko sakit, jumlah pegawai dan jumlah peserta. Sedangkan untuk faktor-faktor eksternalnya adalah pengalaman, persepsi, harga, motivasi serta Untuk koordinasi lainnya dan mekanisme pelayanan kesehatan untuk meninjau berjalannya peraturan BPJS No.4 Tahun 2016.Saran dari peneliti pada badan usaha adalah sebaiknya pegawai melakukan pengobatan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, badan menggunakan CoB karena dengan dilakukan CoB akan meringankan beban badan usaha untuk membayar iuran AKT.Saran untuk asuransi komersial adalah dengan menawarkan harga premi yang lebih kompetitif, membuat strategi pelayanan tambahan, menambah jaringan provider fasilitas kesehatan, melakukan sosialisasi dengan memanfaatkan website, televisi dan koran. Dan saran untuk BPJS Kesehatan adalah ikut melakukan sosialisasi dengan AKT terkait koordinasi, memperluas jaringan provider agar badan usaha tertarik untuk menggunakan CoB terutama provider rumah sakit swasta, memaksimalkan koordinasi kepesertaan dan iuran dengan sistem yang lebih mudah agar dapat menambah nilai jual produk CoB.

---

This research discusses the Factors Affecting Business Entities To Use Coordination of Benefits CoB In the National Health Insurance Era. This research is qualitative research with descriptive approach.The results of this study are the findings of internal factors that influence the use of CoB, namely age, education, needs, risk of illness, number of employees and number of participants. While for the external factors are experience, perception, price, motivation and For other coordination and health service mechanism to review the running of regulation BPJS No.4 Year 2016.Suggestion from researcher at business entity is better employee do medication at health facility which cooperate with BPJS Kesehatan, the agency uses CoB because by doing CoB will ease the burden of business entities to pay the dues of AKT.Suggestions for commercial insurance are to offer more competitive premium rates, create additional service strategies, increase provider network health facilities, socialize by utilizing websites, television and newspapers. And advice for BPJS Health is to socialize with AKT related to coordination, expand the provider network so that business entities are interested to use CoB especially private hospital providers, maximize co ordinate participation and dues with easier system in order to increase the selling value of CoB products."