Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peluncuran satelit Sputnik I oleh Uni Soviet memicu terjadinya kompetisi kegiatan eksplorasi antariksa. Amerika Serikat secara ambisius menjalankan program Apollo guna meraih keunggulan strategis di antariksa melalui misi pendaratan manusia pertama di bulan. Namun, Amerika Serikat mengambil keputusan untuk meninggalkan keunggulan strategis yang dimilikinya dari keberhasilan program Apollo di saat kompetisi eksplorasi antariksa tengah berlangsung. Fokus penelitian ini adalah mengetahui hal-hal yang melatarbelakangi penghentian program Apollo oleh Amerika Serikat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan eksplanasi dari pertimbangan keputusan Amerika Serikat menghentikan program Apollo. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan melalui penggunaan data primer dan sekunder. Analisis akan didasarkan pada aplikasi teori rational actor model oleh Graham Allison, yakni pengambilan keputusan mengacu pada empat hal: (1) tujuan dan objektif; (2) opsi; (3) konsekuensi; dan (4) pilihan rasional. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat lebih banyak keuntungan bagi Amerika Serikat jika menghentikan program Apollo. Keunggulan strategis Amerika Serikat tetap dipertahankan melalui dominasinya dalam berbagai kegiatan eksplorasi antariksa baru. Sehingga, menjadi suatu keputusan yang rasional bagi Amerika Serikat untuk menghentikan program Apollo berdasarkan setelah mempertimbangkan tujuan dan konsekuensi yang didapat.

---

The launch of the Sputnik I satellite by the Soviet Union triggered competition for space exploration. The United States ambitiously pursued the Apollo program to gain a strategic advantage in space through the first human landing mission on the moon. However, the United States decided to abandon its strategic advantage from the triumph of the Apollo program when the space race was happening. The focus of this research is to understand the reasons behind the termination of the Apollo program by the United States. The purpose of this research is to get an explanation of the consideration of the United States' decision to terminate the Apollo program. This research uses a qualitative approach through the use of primary and secondary data. The analysis will be based on the application of the rational actor model theory by Graham Allison, which stated that decision-making refers to four things: (1) goals and objectives; (2) options; (3) consequences; and (4) rational choice. This research shows that there is much more beneficial for the United States if the Apollo program is terminated. The strategic advantage of the United States is maintained through its dominance in various new space exploration activities. Thus, it became a rational decision for the United States to terminate the Apollo program considering its objectives and consequences."

"ABSTRAKTesis ini membahas proses pengambilan kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam mengambil kebijakan luar negerinya di bidang antariksa pasca Konflik Krima yang terjadi di tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana kepentingan birokrasi negara dapat mempengaruhi negara dalam pengambilan keputusannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang deduktif. Kerangka analisis yang digunakan dalam tesis ini menggunakan Military-Industrial Complex. Miltary-Industrial Complex menjelaskan kepentingan-kepentingan elit-elit politik negara yang akan mempengaruhi keputusan negara dalam kebijakan luar negerinya khususnya di antariksa. Terdapat tiga komponen yang dianalisa dalam tesis ini yaitu pemerintah sebagai regulator kebijakan, NASA sebagai implementator dan perusahaan-perusahaan swasta yang dikontrak untuk menyediakan barang dan jasa. Hasil penelitian ini secara umum akan menunjukkan kepentingan masing-masing komponen kompleks di antariksa. Selanjutnya kepentingan-kepentingan ini akan menjawab tujuan utama dari keseluruhan penelitian ini yaitu alasan Amerika Serikat untuk tetap memperpanjang kerja samanya dengan Rusia di dalam program International Space Station

---

ABSTRACTThis thesis discusses the process of US foreign policy making in order to decide foreign policy in the field of space after the Crimean Conflict that occurred in 2014. This study aims to provide an overview of how the interests of the state's bureaucracy can influence state in decision policy making. This study uses a qualitative method that is deductive. The analytical framework used in this thesis uses the Military-Industrial Complex. Miltary-Industrial Complex explains the interests of the political elites that will influence state decisions for making foreign policy, especially in space. There are three components analyzed in this thesis, namely the government as a policy regulator, NASA as an implementer and private sectors contracted by government to provide goods and services. The results of this study in general will show the importance of each of the complex components in space. Furthermore, these interests will answer the main objective of this entire study, the United States' reasons for continuing to extend its cooperation with Russia in the International Space Station program."

"ABSTRAKTesis ini menganalisis mengapa Amerika Serikat tetap mempertahankan kerja sama luar angkasanya dengan Rusia meskipun keduanya memiliki kepentingan geopolitik yang berbeda. Permasalahan dimulai pada bagaimana Amerika Serikat melakukan kebijakan untuk tetap memperpanjang kontrak kerja sama dengan Rusia di bawah International Space Station atau program stasiun luar angkasanya. Hal ini pun diputuskan hanya beberapa bulan setelah pemberian sanksi ekslusif dan pemutusan berbagai macam bentuk kerja sama antara Amerika Serikat terharap Rusia pasca aneksasi Rusia di Krimea 2014 lalu. Kerja sama ini menyisakan sebuah teka-teki besar dengan nuansa akan hadirnya imunitas atas segala bentuk perbedaan kepentingan geopolitik Amerika Serikat dan Rusia. Untuk menganalisis fenomena ini, tesis ini akan menawarkan konsep strategic engagement sebagai perspektif dan analisa utamanya. Melalui komponen utamanya, yaitu bentuk interaksi, impuls-katalis, dan kehadiran kelembagaan, strategic engagement menghasilkan perspektif dan penemuan atas hubungan Amerika Serikat dan Rusia di bidang luar angkasa. Temuan utama penelitian ini adalah Amerika Serikat berusaha untuk mempertahankan model kerja samanya dengan Rusia di luar angkasa dengan tujuan untuk tetap mempertahankan luar angkasa sebagai dimensi keamanan internasionalnya yang lebih stabil dan transparan. Dengan kerja sama luar angkasa, maka Amerika Serikat dapat melakukan pemantauan yang bersifat kontinyu, lebih dalam, dan lebih tajam atas intensi teknologi, dan persepsi yang dimiliki oleh Rusia di luar angkasa.

---

ABSTRACTThis thesis analyzes why the United States maintains its space cooperation with Russia even though the two have different geopolitical interests. The problem began with how the United States carried out a pomlicy to continue to extend the cooperation contract with Russia under the International Space Station or its space station program. This was decided only a few months after the granting of exclusive sanctions and the termination of various forms of cooperation between the United States and Russia after Russias annexation of Crimea in 2014. This cooperation remains a big puzzle with the nuance of immunity to all forms of differences in the geopolitical interests of the United States and Russia. To analyze this phenomenon, this thesis will offer the concept of strategic engagement as its main perspective and analysis. Through its main components, namely the form of interaction, impulse-catalyst, and institutional presence, strategic engagement generates perspectives and discoveries on the relationship between the United States and Russia in the space sector. The main finding of this research is that the United States seeks to maintain a model of cooperation with Russia in space with the aim of maintaining space as a more stable and transparent dimension of its international security. With space cooperation, the United States can carry out a continuous, deeper, and sharper monitoring of Russias technological intentions and perceptions in space."

"ABSTRACTProgram diskon pelanggan merupakan salah satu strategi pemasaran dengan cara memberikan pengurangan harga yang diberikan oleh suatu pelaku usaha kepada konsumen untuk menarik minat beli dari konsumen tersebut. Tujuan dari pemberlakuan program diskon pelanggan adalah menjaga loyalitas dari konsumen agar tetap melakukan pembelian kepada pelaku usaha tersebut. Contoh dari program ini adalah  frequent-flyer program yang ditawarkan oleh maskapai penerbangan. Tulisan ini memiliki rumusan masalah bagaimana pengaturan program diskon pelanggan ditinjau dari hukum persaingan usaha Amerika Serikat, Inggris dan Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan analisis terhadap pemberlakukan program diskon pelanggan dikaitkan dengan potensi pelanggaran hukum persaingan usaha Indonesia. Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan. Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi dokumen. Bahan hukum yang digunakan Penulis antara lain bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Terdapat beberapa definisi operasional yang digunakan, beberapa diantaranya adalah posisi dominan, praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Berdasarkan analisis yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa Amerika Serikat dan Inggris telah sadar terhadap potensi anti persaingan dari pemberlakukan program diskon pelanggan dengan melihat beberapa contoh kasus yang pernah terjadi. Terdapat beberapa pasal hukum persaingan usaha Indonesia yang relevan dengan potensi pelanggaran terhadap pemberlakuan program tersebut.

---

ABSTRACTLoyalty discount is one of the marketing strategies that involves price reduction given by undertaking to consumers in order to attract their interest in buying. The aim of loyalty discount is to maintain consumer loyalty in order that they continue to buy from the undertaking. One example of this program is the frequent-flyer program offered by airlines. The research question of this thesis is how the loyalty discount is regulated based on the American, United Kingdom, and Indonesian competition laws. The purpose of this research is to provide analysis of the implementation of loyalty discount in relation with potential violations of Indonesian business competition law. The researcher used literature research method. The type of data used in this writing is secondary data, namely data obtained from document studies. The legal materials used by the researcher include primary, secondary, and tertiary legal materials. There are several operational definitions used, some of which are dominant position, monopolistic practices, and unfair competition. Based on the analysis carried out, it was concluded that the United States and the United Kingdom were aware of the potential for anti-competition from the implementation of loyalty discount by looking at a number of examples of cases that had occurred.  There are several articles on Indonesian business competition law that are relevant to potential violations of the application of the program."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai program hibah Millennium Challenge Account(MCA) di Indonesia. Pemberian bantuan luar negeri selalu terkait dengan motifnegara donor dan negara resipien. Penelitian ini menginvestigasi motif AmerikaSerikat (AS) dalam pemberian hibah MCA ke Indonesia yang dirumuskan dalammotif politik dan ekonomi. Motif Politik pemberian MCA terkait denganpembuktian AS dalam isu pelestarian lingkungan global. Motif ekonomi terkaitdengan upaya AS untuk melindungi perusahaan AS di Indonesia, perluasan pasarAS, dan pembentukan iklim yang kondusif bagi perusahaan AS.

---

ABSTRACTThis study discussed the Millennium Challenge Account (MCA) grant program inIndonesia. The provision of foreign aid could be associated with the motives ofdonor countries and the resipien countries. This research investigates the unitedstates (U.S.) motives in the provision of MCA grants to indonesia which wasformulated in political and economy motives. Political motives of MCAassociated with the U.S. proof in relation in preserving the global environment.The economic motive associated with the attempts to protect U.S. companies inIndonesia, the expansion of U.S. market, and the formation of conducive climatefor U.S. companies."

"Depresi Besar (The Great Depression) yang menimnpa Amerika Serikat pada awal tahun 1930an telah mengantarkan sirkumstansi domestik Amerika menuju krisis nasional yang hebat. Krisis ini tidak saja berimplikasi pada bidang ekonomi namun juga menggerogoti sistem nilai dan keyalcinan bangsa Amerika yang selama ini menjadi acuannya, kapitalisme, individualism, dan demokrasi. Untuk itu, berbagai upaya dan strategi coba dijalankan guna memecahkan krisis ini.Franklin Delano Roosevelt yang naik menjadi presiden saat depresi berlangsung mengajukan formula solusi untuk menyembuhkan krisis dan ekses negatif lain akibat depresi, kelaparan, pengangguran, dan kemiskinan melalui kebijakan dan sejumlah program yang disebutnya sebagai New Deal. Fokus penelitian ini adalah berkisar pada upaya dan strategi presiden Roosevelt melalui program New Deal yang merupakan bentuk legitimasi carnpur tangan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sekaligus memberi pengaruh pada relasi lembaga kekuasaan di Amerika, yang menganut doktrin trias polifika. Doktrin ini dicirikan oleh prinsip separation power melalui metode kerja yang didasarkan pada mekanisme checks and balances tapi ketika New Deal lahir, telah memberi porsi besar dan dominannya pihak eksekutif dalam pelaksanaan kekuasaannya.Menurut Roosevelt, ini hares dilakukan karena dalam realitas kehidupan masyarakat Amerika banyak ditemukan fakta bahwa sistem ekonomi yang disandarkan pada doktrin kapitalisme laissez faire selama ini malah menciptakan jurang perbedaan yang tajam di dalam struktur masyarakatnya, antara si-kaya dengan si-miskin dan pemiliki modal (usahawan) dengan buruh (pekerja). Akibatnya, kapitalisme yang filosofis dasarnya berakar pada ajaran individualism, yang saat itu diterjemahkan sebagai bentuk rugged individualism (individualisme kekar). Untuk itu, kebijakan dan program New Deal ditujukan tidak saja pada usaha dan upaya penyelarnatan nasib mayoritas rakyat Amerikatapi juga diarahkan pada pemulihan dan reformasi terhadap sistem kapitalisme itu sendiri yang dinilainya gagal mensejahterakan rakyat Amerika.Hasil dari program ini, meskipun banyak kekurangan dan dinilai menyimpang dari nilai dan tradisi bangsa selama pelaksanaannya, relatif sukses dalam memecahkan masalah depresi dan krisis yang terjadi di Amerika. Tapi bila,dicennati lebih seksama maka di balik keberhasilan ini, Roosevelt sebenamya menggunakan bahasa legitimasi yang memang secara fundamental dmilikinya sebagai seorang Presiden Amerika meskipun dalam prakteknya telah memberi porsi besar dalam pergeseran pelaksanaan kekuasaan eksekutif yang lebih kuat dan sangat dominan terhadap dua cabang kekuasaan lainnya.

---

The Great Depression which fall on U.S.A in early 1930s had done brought domestic conditions to great national crisis. The crisis was not oly gave implications to economic sector but also undermined nation values system and beliefs system which all this time had become reference, capitalism, individualism, and democracy. On behalf of various efforts and strategies make an attempt to purposed solving crisis.

Franklin Delano Roosevelt who had become a president i9n depression era take place to submit solutions formula for cured these crisis and negative impact as side effect of depression, hunger, jobless, and poverty, by various policy and program means wich called New Deal. This research focus is refer to effort and strategy of President' Roosevelt by New Deal Program, which is a form of legitimacy of government intervention in economic and its influence to relation of institution power in U.S., that adopt of trias politica doctrine. This doctrine is feature by separation of power principle and framework method by basis to checks and balances mechanisms, which more portion and dominant to executive side on power implementations.

According Roosevelt, it had must to do cause in living reality of American society many fact found that economic system which leaned to capitalism laissez faire doctrine it had create different gap acute in society structure, between the have and the poor, industrialist and workers. Its consequence that philosophy capitalism which rooted from individualism doctrine, at that time retranslated as a form of rugged individualism. On behalf of New Feal policy not only as purpose for exertion and attain to fate rescue of majority American people, but also direct to recovery, and reform of capitalism system it self which valued fail to make prosperous American people.

The result from these program, even much decreased and deviated from nation value and custom on it implementation, are relatively success enough to cute off depression and crisis problem in U.S. But, if pay close attention more acurately then it behind of these successes, that Roosevelt truly used legitimacy language which belonged fundamentally as an American President. Even though have gave big portion on - displacement of implemntation of executive power so strongest and dominance over two power branch else (Congress and Supreme Court)."

"Kartel dipersepsikan sebagai bentuk paling berbahaya dari tindakan anti persaingan dan di beberapa yurisdiksi menerima penanganan dari perspektif hukum pidana. Sifat kerahasiaan kartel menjadi hambatan terbesar bagi otoritas persaingan usaha untuk membuktikan keberadaan kartel, hal mana juga dialami oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Indonesia. Untuk alasan ini, sejumlah besar yurisdiksi telah mengadopsi leniency program untuk mengungkapkan keberadaan kartel.Tesis ini membahas pengaturan dan implementasi leniency program dalam Antitrust Law di Amerika Serikat dan Antimonopoly Law di Jepang serta kemungkinan penerapannya dalam hukum persaingan di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menyarankan untuk menerapkan leniency program melalui amandemen Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan sejalan dengan itu meningkatkan sanksi denda administratif yang diterapkan KPPU terhadap pelaku kartel.

---

Cartels are perceived as the most dangerous form of anti-competitive conduct and in some jurisdiction subjected to the criminal penalty regime. The confidential nature of cartel has been the biggest obstacle in proving their existence, which is also experienced by the Business Competition Supervisory Commission in Indonesia. Leniency programs uncover conspiracies that would otherwise go undetected and for this reasons numerous jurisdictions have adopted leniency program within their competition law regime. The study discussed the regulation of leniency program and its implementation both in the United States Antitrust Law and in Japan Antimonopoly Law. The study also addressed the possibility of leniency program? application in Indonesia. The study used juridical-normative research method which emphasis on the use of statute and comparative approach. The result suggest to implement leniency program in Indonesia through the amendment of Law No. 5 of 1999 and to increase the administrative fines imposed by the Commission against perpetrators of cartels."

"

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana terjadinya perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap program nuklir Iran pada periode pemerintahan Obama. Amerika Serikat lebih terbuka untuk berdiplomasi dengan Iran, tetapi masih mempertahankan pendekatan koersifnya. Guna memahami perubahan tersebut, penelitian ini menggunakan konsep perubahan kebijakan luar negeri oleh Jakob Gustavsson. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tujuh perubahan kebijakan luar negeri yang merupakan konsekuensi dari empat hal. Pertama, pelemahan power militer Amerika Serikat dan perubahan fokus wilayah Amerika Serikat ke Asia. Kedua, polarisasi politik domestik dan penguatan perekonomian Amerika Serikat. Ketiga, keinginan Obama untuk membatasi penggunaan militer di luar negeri dan menyelesaikan isu nuklir Iran melalui diplomasi. Keempat, dinamika pengambilan keputusan di Gedung Putih. Maka dari itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa keempat faktor ini berkontribusi terhadap tujuh perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap program nuklir Iran pada periode pemerintahan Obama. 

---

This research aims to answer how United States foreign policy towards Irans Nuclear Program change during the Obamas administration. United States is more open to diplomacy with Iran yet still maintain its coercive postures. In order to understand this problem, this research uses the concept of foreign policy change by Jakob Gustavsson. The methodology used on this research is a qualitative approach with descriptive analysis. This research shows there are seven foreign policy changes that are the results of four factors. First, United States declining military power and the shift of United States regional focus to Asia. Second, the polarized domestic politic situation and United States strengthening economic power. Third, Obamas personal preference in limiting the use of United States military power abroad and solve the Iran nuclear issue through diplomacy. Fourth, the decision-making process at the White House. Therefore, this research concludes that these four factors contribute to the seven changes of United States foreign policy towards Irans nuclear program. 

"

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang strategi image restoration yang dijalankan olehKedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia melalui program @america sebagaibentuk restorasi citra yang hancur oleh kebijakan war on terrorism.Kedutaan Besar Amerika Serikat, dalam merestorasi kerusakan citra terparahmereka dalam lima puluh tahun terakhir, memilih menggunakan pendekatankomunikasi dalam upaya melakukan diplomasi publik mereka untukmengembalikan citra positif Amerika di mata publik Indonesia sehinggafavorabilitas masyarakat Indonesia terhadap berbagai kebijakan global Amerikadapat kembali meningkat.Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis, pendekatan kualitatif, danbersifat deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawanaramendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwamelalui @america, program-program komunikasi mampu membawa pesandiplomasi dalam rangka merestorasi sekaligus mengembalikan citra positifAmerika Serikat di Indonesia yang telah rusak karena kebijakan war on terrorism.

---

AbstractThis research describes about image restoration strategies run by Embassy ofUnited States in Indonesia through @america?s programs as a manner to restorethe damage images caused by war on terrorism policy.US Embassy, on restoring their most damage images in the last fivety years, usesthe communication approach as their public diplomacy?s method to restore theirpositive images to Indonesian people as well as increasing its favorability to USforeign policy.This study utilizes post-positivist paradgm and descriptive qualitative research.In-depth interviews and literature studies have been selected as the main methodsof data collection. The results of this study shows that through @america,Communication programs are able to send diplomacy message to aim therestoration as well as returning positive images of United States in Indonesia thathave been damaged by the war on terrorism policy."