Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Permasalahan penelitian ini adalah belum adanya mekanisme pencegahan kejahatan begal (PKB) yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Jakarta yang melibatkan anggota komunitas (community crime prevention, CCP) yang sistematis, terstruktur, dan terencana dalam mencegah kejahatan jalanan, khususnya begal motor. Bertitik tolak dari permsalahan tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menguji konsep pencegahan kejahatan berlandaskan komunitas dalam konteks pencegahan kejahatan begal (PKB) di DKI Jakarta berupa begal sepeda motor. Penelitian ini hendak menganalisis dan merumuskan model pencegahan kejahatan jalanan yang melibatkan anggota komunitas. Pendekatan penelitian menggunakan mixed method. Secara kuantitatif penelitian ini menguji pengaruh secara parsial Community Based Crime Prevention, Busy Street Theory, dan Situational Crime Prevention terhadap PKB. Sampel penelitian adalah para pengendara motor di Jakarta. Teknik pengumpulan data melalui survei dan wawancara mendalam. Teknik analisis pendekatan kuantitatif menggunakan PLSSEM, sedangkan teknik analisis pendekatan kualitatif melalui empat tahap analisis kualitatif dari Miles et al (2014). Hasil penelitian membuktikan bahwa: (a) Community Based Crime Prevention atau Pencegahan Kejahatan Berbasiskan Komunitas (PKBK) sebagai variabel independen berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pencegahan kejahatan begal (PKB); (b) Busy Street Theory (BST) sebagai variabel independen berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pencegahan kejahatan begal (PKB) sebagai variabel dependen; (c) Situational Crime Prevention (SCP) sebagai variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kejahatan begal (PKB) sebagai variabel dependen. Penelitian ini menghasilkan model pencegahan kejahatan jalanan yang melibatkan anggota komunitas untuk pencegahan kejahatan jalanan, khususnya begal.

---

The problem with this research is that there is no mechanism for preventing the crime of robbery (PKB) carried out by law enforcement officers in Jakarta involving community crime prevention (CCP) members that are systematic, structured, and planned in preventing street crimes, especially motorcycle robberies. Starting from this problem, the purpose of this study is to examine the concept of community-based crime prevention in the context of preventing criminal acts of robbery (PKB) in DKI Jakarta in the form of motorcycle robberies. This study aims to analyze and formulate a street crime prevention model that involves community members. The research method is a mixed method method. Quantitatively, this study partially examines the effect of Community Based Crime Prevention, Busy Street Theory, and Situational Crime Prevention on PKB. The research sample is motorcycle riders in Jakarta. Data collection techniques through surveys and in-depth interviews. The quantitative approach analysis technique uses PLS-SEM, while the qualitative approach analysis technique uses four stages of qualitative analysis from Miles et al (2014). The results of the study prove that: (a) Community Based Crime Prevention or Community Based Crime Prevention (PKBK) as an independent variable has a positive but not significant effect on the prevention of the crime of robbery (PKB); (b) Busy Street Theory (BST) as the independent variable has a positive but not significant effect on the prevention of the crime of robbery (PKB) as the dependent variable; (c) Situational Crime Prevention (SCP) as the independent variable has a positive and significant effect on the prevention of crime of robbery (PKB) as the dependent variable. This research produces a street crime prevention model that involves community members for the prevention of street crime, especially motorcycle robbery."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas pencegahan kejahatan melalui pendekatan komunitas di daerah pemukiman RT 003, 004, dan 005, RW 001, Kelurahan Duren Jaya, Bekasi Timur dalam mengantisipasi pencurian kendaraan bermotor. Daerah pemukiman tersebut dipilih sebagai lokasi penelitian karena frekuensi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang cukup tinggi, dan daerah tersebut memiliki wilayah akses yang terbuka. Tujuan penelitian ini untuk memberikan saran tentang upaya pencegahan kejahatan berbasis komunitas dalam permukiman yang dapat mengantisipasi pencurian kendaraan bermotor di daerah permukiman Kelurahan Duren Jaya, Bekasi Timur. Hal tersebut untuk meningkatkan partisipasi warga komunitas. Menggunakan metode kualitatif melalui wawancara tidak terstruktur, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kontrol sosial informal masih belum berjalan dalam warga komunitas dikarenakan minimnya aksi kolektif. Kemudian, aspek penjagaan yang efektif serta kurangnya informasi terkait fungsi dan keberadaan pemolisian komunitas juga berdampak pada penjagaan di lingkungan yang belum maksimal. Penelitian ini menyarankan bahwa warga komunitas yang berperan sebagai wadah kolaborasi dalam pemolisian komunitas masih memerlukan bimbingan dan kerjasama dengan pihak polisi agar dapat menghasilkan pemolisian komunitas yang berjalan optimal.

---

ABSTRACTThis study discusses crime prevention through community approaches in RT 003, 004 and 005, RW 001, residential areas of Duren Jaya, East Bekasi in anticipation of motorcycle theft. The residential area was chosen as the research location due to the high frequency of the occurrence of motorcycle theft, and open access of the area. The purpose of this study is to provide advice on community-based crime prevention efforts in settlements that can anticipate motorcycle theft in residential areas of Duren Jaya, East Bekasi. This is mean to increase community participation. Using qualitative methods through unstructured interviews, the findings of this study indicate that informal social control is still not running within the community due to the lack of collective action. Then, aspects of effective safeguards and lack of information regarding the function and existence of community policing also have an impact on safeguards in an environment that is not yet optimal. This study suggests that community members who act as collaborative institutions in community policing still in need of guidance and collaboration with the police to conduce optimal community policing."

"Tugas Karya Akhir ini membahas pencegahan kejahatan berpendekatan komunitas pada kasus kejahatan di permukiman. Kejahatan sering terjadi di permukiman yang memiliki karakteristik permukiman banyak rumah kontrak dan permukiman banyak rumah mewah. Dalam menanggulangi masalah kejahatan tersebut dibutuhkan pencegahan kejahatan yang berpendekatan komunitas. Pencegahan kejahatan berpendekatan komunitas lebih mengutamakan partisipasi warga komunitas pada perbaikan kapasitas komunitas yang ditentukan oleh kohesi sosial dan kontrol sosial informal warga komunitas yang bersangkutan. Argumen tersebut senada dengan teori-teori tentang pencegahan kejahatan berpendekatan komunitas antara lain yang dikemukakan oleh Dermawan (2010) dan Sampson (1997).

---

This paper discusses community-based crime prevention in cases of crimes comitted in residential areas. Crimes often occurs in settlements that have the characteristics of numerous contracted house, as well as settlements that have many luxurious homes. In tackling these crimes, a community-based crime prevention is needed. Community- based crime prevention prioritizes community participation in improving community capacity, which is determined by the social cohesion and informal social control of the community members. This argument is in line with the theories of community- based crime prevention that was proposed by, among others, Dermawan (2010) and Sampson (1997)."

"Komunitas Kukusan sebagai salah satu aspek utama yang menaungi mahasiswa maupun masyarakat di Kelurahan Kukusan memegang penting perananan baik dalam hal sosial maupun pencegahan kejahatan. Memahami dinamika dan kedekatan sosial antara mahasiswa dan masyarakat dapat mendorong pencegahan kejahatan yang lebih efektif. Namun, dalam Kelurahan Kukusan terdapat beberapa gap, seperti hilangnya kedekatan antara mahasiswa dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjelaskan bagaimana peran serta mahasiswa dan masyarakat dalam mencegah kejahatan curanmor berbasis komunitas. Data yang ada didapat melalui wawancara dan observasi daerah sekitar, terutama untuk melihat praktik langsungnya. Melalui hasil analisis ditemukan bahwa terdapat gap dan jarak antara mahasiswa dengan masyarakat setempat. Hubungan sosial yang luntur ini menjadi faktor pencegahan kejahatan berbasis komunitas tidak berjalan dengan baik. Mahasiswa yang mulai apatis dan masyarakat yang mulai tidak peduli menjadikan gap antara keduanya menjadi semakin besar. Penelitian ini melihat bahwa memunculkan kembali organisasi yang membangun kedekatan antara mahasiswa dan masyarakat menjadi kunci agar pencegahan kejahatan berbasis komunitas dapat efektif diterapkan di Kelurahan Kukusan.

---

The Kukusan Community, as a key aspect supporting both students and the wider population in the Kelurahan Kukusan area, plays an important role in both social matters and crime prevention. Understanding the dynamics and social proximity between students and the community can lead to more effective crime prevention. However, in Kelurahan Kukusan, there are several gaps, such as the diminishing closeness between students and the community. This study aims to examine and explain how the roles of students and the community contribute to the prevention of curanmor through community-based efforts. Data was collected through interviews and observations of the surrounding area, especially to observe practical implementations. The analysis revealed that there is a gap and distance between students and the local community. This weakening social relationship is a factor in the inefficiency of community-based crime prevention efforts. Students becoming apathetic and the community becoming indifferent have widened the gap between them. This study finds that reviving organizations that foster closeness between students and the community is crucial for effectively implementing community-based crime prevention in Kelurahan Kukusan."

"Penelitian ini membahas mengenai program Desa Siapsiaga yang diinisiasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Program ini merupakan upaya pencegahan terorisme dan radikalisme berbasis masyarakat yang dilakukan di wilayah pedesaan. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utama dan dilengkapi dengan hasil wawancara dengan perancang program yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Formulasi program Desa Siapsiaga juga dianalisis melalui pendekatan kebijakan top-down. Analisis pelaksanaan program ini menggunakan community crime prevention dan kritik atas teori tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa formulasi program Desa Siapsiaga diinisiasi oleh organisasi pemerintah tingkat tinggi sehingga melupakan keterlibatan masyarakat dalam tahap awal program ini. Meskipun pelaksanaan program ini melibatkan masyarakat, terdapat berbagai kekurangan di dalamnya sehingga menimbulkan berbagai kritik.

---

This research discusses the Desa Siapsiaga program initiated by the National Counterterrorism Agency. This program is one of community-based initiatives aimed at preventing terrorism and radicalism in rural areas. The formulation of the Desa Siapsiaga program is analyzed through a top-down policy approach. The implementation of this program is analyzed using community crime prevention and critiques of this theory. The analysis shows that the formulation of the Desa Siapsiaga program was initiated by high-level government organizations, thus overlooking community involvement in the early stages of this program. Although the implementation of this program involves the community, there are various shortcomings that have led to criticism."

"Wacana perpindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur berpotensi meningkatkan migrasi penduduk, yang dapat mengakibatkan peningkatan jumlah rumah kosong di wilayah tersebut. Rumah kosong dapat merusak lingkungan perkotaan, menurunkan nilai properti, meningkatkan kejahatan, dan menciptakan ketidakamanan. Keberadaan rumah kosong dapat meningkatkan tingkat pencurian dan perampokan. Hal ini juga diperparah dengan fenomena mudik Lebaran di Indonesia, di mana rumah kosong rentan menjadi target pencurian. Selain itu, perkembangan teknologi informasi dapat memberikan informasi kepada pelaku kejahatan tentang rumah kosong. Dampak negatifnya melibatkan investasi, pembangunan kembali, nilai properti, dan nilai sewa, yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya peristiwa kejahatan. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan dalam pencegahan tindak pidana pencurian rumah kosong. Sesuai dengan penjelasan tersebut penelitian ini ditujukan untuk menganalisis upaya Sat Reskrim dalam pencegahan tindak pidana pencurian pada rumah kosong di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat dan menganalisis model pengamanan yang diterapkan dalam pencegahan tindak pidana pencurian pada rumah kosong di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat. Metode yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Teori yang dipergunakan untuk menjelaskan berbagai persoalan tersebut antara lain: Teori Pencegahan Kejahatan, Teori Situational Crime Prevention, Teori Fixing Broken Windows, Konsep Pengamanan, dan Konsep Strategi Pencegahan Kejahatan Berbasis Lingkungan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan pencegahan tindak pidana pencurian pada rumah kosong yang diterapkan oleh Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat dilakukan dengan cara mempergunakan informan untuk pengungkapan sindikat pelaku tindak pidana pencurian rumah kosong. Dalam menjaga keamanan lingkungan dari ancaman pencurian, diterapkan dengan langkah strategis yang bertujuan untuk mengurangi kesempatan terjadinya kejahatan dalam situasi tertentu. Salah satunya hal ini dapat diterapkan dengan berfokus pada perubahan fisik dan desain lingkungan untuk mengurangi kesempatan terjadinya kejahatan. Ini bisa mencakup peningkatan penerangan, pemangkasan tanaman yang dapat menyediakan tempat berlindung, atau memodifikasi struktur fisik yang mendukung keamanan.

---

The discourse on the relocation of Indonesia's capital from Jakarta to East The discourse on moving the Indonesian capital from Jakarta to East Kalimantan has the potential to increase population migration, which could result in an increase in the number of empty houses in the region. Vacant homes can damage urban environments, lower property values, increase crime, and create insecurity. The presence of empty houses can increase the level of theft and robbery. This is also exacerbated by the Eid homecoming phenomenon in Indonesia, where empty houses are vulnerable to becoming targets for theft. In addition, developments in information technology can provide criminals with information about empty houses. The negative impacts involve investment, redevelopment, property values, and rental values, which can increase the likelihood of criminal events occurring. Therefore, this research focuses on preventing the crime of stealing empty houses. In accordance with this explanation, this research is aimed at analyzing the efforts of the Criminal Investigation Unit in preventing criminal acts of theft in empty houses in the jurisdiction of the West Jakarta Metro Police and analyzing the security model implemented in preventing criminal acts of theft in empty houses in the jurisdiction of the West Jakarta Metro Police. The method used is a qualitative approach. Theories used to explain these various problems include: Crime Prevention Theory, Situational Crime Prevention Theory, Fixing Broken Windows Theory, Security Concepts, and the Concept of Environmentally Based Crime Prevention Strategies. The results of this research indicate that the activities to prevent criminal acts of theft in empty houses implemented by the West Jakarta Metro Police Criminal Investigation Unit were carried out by using informants to reveal syndicates of perpetrators of criminal acts of theft of empty houses. In maintaining environmental security from the threat of theft, strategic steps are implemented which aim to reduce the opportunity for crime to occur in certain situations. One way this can be implemented is by focusing on physical changes and environmental design to reduce opportunities for crime to occur. This may include improving lighting, pruning plants that may provide shelter, or modifying physical structures that promote safety."

"Karya Akhir ini membahas Strategi Pencegahan Kejahatan Berbasis Masyarakat yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam upaya pencegahan korupsi melalui pendidikan antikorupsi yang membutuhkan partisipasi aktif masyarakat melalui programnya Sekolah Antikorupsi (SAKTI). Sekolah Antikorupsi (SAKTI) merupakan program yang dilaksanakan setiap tahun dan terbagi menjadi dua bentuk; SAKTI Pemuda dan SAKTI Tematik. Metode pengumpulan data yang dipakai dalam tulisan ini adalah data sekunder berupa buku, artikel jurnal, Undang-Undang, dokumen lembaga, media sosial, media berita, serta wawancara bersama salah satu narasumber pekerja ICW. Berdasarkan temuan data, Sekolah Antikorupsi (SAKTI) menghasilkan Rencana Tindak Lanjut (RTL) sebagai implementasi upaya pencegahan korupsi. Berdasarkan hasil analisis, implementasi dari pencegahan kejahatan berbasis masyarakat ini mengisyaratkan masih memiliki hambatan terkait evaluasi keberlanjutan program.

---

This Final Project discusses the Community Crime-Based Prevention Strategy implemented by Indonesia Corruption Watch (ICW) in effort to prevent corruption within anti-corruption education which needs public participation. Sekolah Antikorupsi (SAKTI) is an eventual program carried every year and are divided into two forms; SAKTI Pemuda and SAKTI Tematik. The method used in this writing is through secondary data such as books, journal articles, laws, and institutional documents, social media, reports and interview with one of the ICW employee. Based on the data results, Sekolah Antikorupsi (SAKTI) produces follow-up plan called Rencana Tindak Lanjut (RTL) as an implementation of preventing corruption. The data analysis shows the implementation of community crime-based prevention indicates the presence of obstacle related to evaluation of the sustanability program itself."

"Permasalahan pelanggaran hukum yang sering terjadi di sekitar Teluk Bintuni-Papua Barat dipengaruhi oleh berkembangnya perusahaan ekstraktif yang melakukan pengeboran lepas pantai dalam melakukan eksploitasi sumber daya alam. Adapun pelanggaran hukum sering terjadi di Teluk Bintuni adalah dikarenakan banyaknya tenaga kerja yang tidak terserap dengan baik oleh industri tersebut, masalah ekonomi dan juga Hak ulayat. Oleh karena itu, tesis ini membahas mengenai metode yang tepat untuk mencegah pelanggaran hukum yang berdampak terhadap industri di Teluk Bintuni. Hasil Penelitian ini adalah metode pencegahan kejahatan yang secara efektif dengan menggunakan metode Human Security dan Community Policing yang dapat meredam tingkat pelanggaran hukum. Penggerak dari metode pencegahan ini adalah kolaborasi antara Masyarakat itu sendiri, Kepolisian dan juga Perusahaan.

---

The problem of law violations that often occurs around Bintuni Bay-West Papua is influenced by the development of extractive companies that carry out offshore drilling in the exploitation of natural resources. The law violations that often occur in Bintuni Bay are due to the large number of workers who are not absorbed by the industry, economic problems and also customary rights. Therefore, this thesis discusses the appropriate method to prevent law violations that have an impact on the industry in Bintuni Bay. The results of this study are an effective crime prevention method using the Human Security and Community Policing that can reduce the level of law violations. The driving force behind this prevention method is the collaboration between the Community itself, the Police and the Company."

"Berbagai usaha pencegahan kejahatan telah dilakukan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan yang disengaja atau karena ulah manusia, mulai dari menggunakan pendekatan Situational Crime Prevention, Community Crime Prevention dan juga Social Crime Prevention. Namun berbagai kendala masih ditemukan sehingga diperlukannya suatu model pencegahan kejahatan lingkungan yang integratif dan sinergis agar lebih efektif.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ulang dan menentukan berbagai batasan mengenai strategi pencegahan kejahatan lingkungan dalam kasus kebakaran hutan dan lahan serta mengidentifikasi kebijakan-kebijakan umum yang mungkin diperlukan untuk mencegah permasalahan itu terjadi. Selain itu, memberikan bahan masukan pencegahan kejahatan yang spesifik bagi kejahatan lingkungan dengan model pencegahan kejahatan integratif. Pada akhirnya menciptakan pemahaman mengenai bagaimana suatu pencegahan kejahatan diciptakan secara terpadu oleh lembaga otoritas Negara.Penelitian ini menghasikan temuan bahwa dari lima narasumber pakar dalam Metode Delphi yang penulis wawancara, masih memilki pemahaman yang berbeda-beda mengenai konsep kejahatan lingkungan dalam kasus kebakaran hutan dan lahan sehingga melahirkan kebijakan pencegahan kejahatan lingkungan yang berbeda-beda pula. Oleh karena itu Negara melalui perangkatnya harus mampu bersinergi mengambil tindakan dan kebijakan yang selaras dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan dengan model peradilan lingkungan secara khusus guna mempermudah koordinasi dan pengawasan vertikal dan horisontal antar institusi negara. Bentuk integrasi tersebut penulis gambarkan dengan Teori Kemitraan oleh Shuck dan Rosenbaum yang mencakup empat premis yakni jangkauan pengaruh, mekanisme kausal, target intervensi dan juga kemitraan bagi pelayanan masyarakat dalam pencegahan kejahatan. Pada akhirnya, penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa perlu adanya model integrasi dari lembaga pemerintah maupun non pemerintahan terutama dalam aspek pencegahan kejahatan lingkungan. Model integrasi ini akan menekan ego sektoral masing-masing entitas-entitas terkait serta mewujudkan tujuan yang sama yakni mencegah terjadinya kejahatan lingkungan dalam kasus kebakaran hutan dan lahan.

---

There were a lot of crime prevention had been done to prevent land and forest fire caused by human behaviour, ranging from situational crime prevention, community crime prevention and social crime prevention. However there were still many obstacles so it need an integratif and synergistic environmental crime prevention model to be more effective

This study attempts to review and determine various restrictions on the strategy of environmental crime prevention in the case of forest and land fire and identify the strategy that may be needed to prevent the issue happened . In addition, to give advice about crime prevention specifically for the environmental crime by using integratif prevention model . by the end to create the understanding of how can a crime prevention is created integrally by the state institutions .

This research finds that from five experts in the methods of delphi who were interviewed by the writers, still have different understanding about the concept of environmental crime of land and forest fire cases so that they created different crime prevention policies. Because of that, countries through its officials must be able to synergize to take action and policy in reducing land and forest fire with a specific environmental judicial model to ease coordination and supervision vertically and horizontally between the state institutions. It described with the theory of partnership by shuck and rosenbaum which includes four premise, namely the range of influence, causal mechanism, the intervention target and also partnership for community service in crime prevention. In the end , this research having a conclusion that requires model integration of government and non government agencies especially in aspect of environmental crime prevention. This integrative model will reduce sectoral ego in each related entities to realize that they are having the same purposes to prevent environmental crime in the case of land and forest fire."

"Hubungan antara korporasi dan masyarakat bersifat timbal balik atau reciprocal dan memiliki potensi untuk memunculkan konflik. Konflik antara korporasi dan masyarakat sering kali berakar dari perbedaan kepentingan yang dapat menimbulkan dampak destruktif, termasuk peningkatan risiko terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, respons perusahaan terhadap konflik menjadi aspek yang krusial dalam mencegah eskalasi masalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk konflik yang terjadi antara PT PLN Indonesia Power Kamojang POMU dengan masyarakat, mengevaluasi respons perusahaan terhadap konflik tersebut, serta menganalisis pendekatan yang diambil perusahaan dengan menggunakan prinsip pencegahan kejahatan berbasis komunitas, yang menekankan pentingnya partisipasi publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara semi-terstruktur yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan perusahaan, kepala dusun, mitra binaan, dan warga sekitar Kamojang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik utama yang terjadi antara PT PLN Indonesia Power Kamojang POMU dan masyarakat meliputi ancaman yang terkait dengan penolakan proposal pengajuan dana bantuan sosial oleh masyarakat serta permasalahan perambahan hutan. Analisis lebih lanjut mengungkapkan bahwa dalam beberapa aspek, perusahaan kurang melibatkan komunitas masyarakat secara aktif dalam proses penyelesaian konflik. Hal ini menjadi perhatian penting, mengingat pendekatan pencegahan kejahatan berbasis komunitas sangat menekankan kolaborasi dan partisipasi masyarakat dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan dan efektif.

---

The relationship between corporations and communities is reciprocal and has the potential to lead to conflict. Corporate-community conflicts often stem from a misalignment of interests, which can result in destructive consequences, including an increased risk of crime. Therefore, a corporation's response to conflicts is a critical aspect of preventing further escalation. This study aims to identify the types of conflicts occurring between PT PLN Indonesia Power Kamojang POMU and the local community, evaluate the company’s response to these conflicts, and analyze its approach using community-based crime prevention principles, which emphasize public participation. This research employs a qualitative approach using semi-structured interviews with various stakeholders, including company representatives, village heads, supported partners, and local residents in Kamojang. The findings reveal that the primary conflicts between PT PLN Indonesia Power Kamojang POMU and the community include threats related to the rejection of community proposals for social assistance funds and issues of forest encroachment. Further analysis indicates that, in several aspects, the company has not sufficiently involved the community in conflict resolution processes. This highlights a significant concern, as community-based crime prevention approaches strongly advocate for collaboration and active public participation in creating sustainable and effective solutions."