Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tinjauan pustaka ini ditujukan untuk memetakan literatur akademik yang membahas kebijakan perdagangan luar negeri Tiongkok. Sebagai salah satu negara dengan latar belakang perekonomian yang tertutup dan tidak mengalami demokratisasi dalam sistem pemerintahannya, Tiongkok menjadi studi kasus yang unik dalam perdagangan global karena negara tersebut dapat berkembang pesat dan perlahan menggeser kedudukan AS dan Jepang dalam perdagangan. Pemetaan literatur ini dilakukan secara taksonomi dengan mengelompokkan 39 literatur ke dalam tiga subtema, yakni (1) karakter kebijakan perdagangan luar negeri Tiongkok; (2) Tiongkok dalam perdagangan bilateral; dan (3) Tiongkok dalam perdagangan regional. Adapun temuan-temuan literatur yang ada menunjukkan bahwa strategi kebijakan perdagangan luar negeri Tiongkok dari masa ke masa tidak menggambarkan pola yang pasti. Namun, penulis dapat menyimpulkan bahwa Tiongkok selalu menjadikan tujuan nasional sebagai landasan pembentukan sekaligus penentu orientasi arah kebijakan. Selain itu, penulis menemukan bahwa politik domestik senantiasa memengaruhi kebijakan perdagangan luar negeri Tiongkok di tiap periode perkembangan. Hal tersebut masih menjadi perdebatan apakah keterlibatan pemerintah justru membantu mengurangi dampak buruk liberalisasi atau justru mendistorsi progress perdagangan Tiongkok. Masih belum terdapat konsensus akan sejauh mana pemerintah dapat mengintervensi atau terlibat dalam kebijakan perdagangan luar negeri Tiongkok. Selain itu, penulis mengidentifikasikan tiga kesenjangan literatur, yakni (1) bahasan terkait aktor yang memengaruhi kebijakan perdagangan luar negeri Tiongkok terbilang masih minim; (2) dominasi kajian kebijakan perdagangan luar negeri Tiongkok dengan mitra negara maju; dan (3) dominasi konsep-konsep Barat dalam pengkajian literatur kebijakan perdagangan luar negeri Tiongkok.

---

This literature review is intended on mapping the academic literature that discusses China’s foreign trade policy. As one of the countries with a closed economic background and has not experienced democratization in its government system, China is a unique case study in global trade because the country can develop rapidly and slowly shift the position of the US and Japan in trade. This literature mapping was carried out taxonomically by grouping 39 literatures into three sub-themes, namely (1) the character of China’s foreign trade policy; (2) China in bilateral trade; and (3) China in regional trade. The findings of the existing literature show that China’s foreign trade policy strategy from time to time does not describe a definite pattern. However, the author can conclude that China has always made national goals the basis for forming as well as determining the orientation of policy directions. In addition, the author finds that No. politics has always influenced China’s foreign trade policy in each period of development. It is still a debate whether the government’s involvement actually helps reduce the negative impact of liberalization or distorts China’s trade progress. There is still No. consensus on the extent to which the government can intervene or be involved in China’s foreign trade policy. In addition, the authors identify three literature gaps, namely (1) the discussion regarding actors influencing China’s foreign trade policy is still minimal; (2) domination of China’s foreign trade policy studies with developed country partners; and (3) the dominance of Western concepts in the study of China’s foreign trade policy literature"

"Tesis ini menjelaskan mengapa kebijakan luar negeri suatu negara dapat bersifat ambivalen. Analisis yang dibangun dalam tesis ini menggunakan kerangka pemikiran realisme neoklasik untuk menjelaskan kebijakan luar negeri Tiongkok yang ambivalen terhadap Indonesia pada kasus Laut Natuna Utara ditengah eratnya hubungan kedua negara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Tiongkok tengah mengalami pergeseran. Sejak menjadi Presiden Tiongkok pada tahun 2013, Xi Jinping menyerukan semangat untuk “berjuang meraih prestasi” sehingga menghasilkan kebijakan luar negeri yang lebih asertif. Hal ini dipengaruhi oleh adanya tekanan sistemik yang dihadapi Tiongkok dan orientasi strategis Xi Jinping. Tekanan sistemik yang dihadapi Tiongkok adalah adanya upaya dari negara-negara pesaing Tiongkok, baik di level regional maupun global, untuk menghambat kebangkitan Tiongkok sebagai kekuatan global. Sementara itu, sejak dipimpin Xi Jinping orientasi strategis Tiongkok bersifat eksternal dengan tujuan untuk mewujudkan ambisi menjadi negara yang kuat, sehingga dapat memperluas pengaruh politik dan ekonominya.

---

This thesis aims to explain why a country can produce an ambivalent foreign policy. This study utilizes the framework of neoclassical realism to explain China's ambivalent foreign policy towards Indonesia in the North Natuna Sea case amid the close relations between the two countries. The results of this study indicate that China's foreign policy is undergoing a shift. Since becoming President of China in 2013, Xi Jinping has called for a “striving for achievements” narative which resulted in a more assertive foreign policy. This is influenced by the existence of systemic pressures faced by China and Xi Jinping's strategic orientation. The systemic pressure faced by China is the strategy of China's adversaries, both at the regional and global levels, to contain China's rise as a global power. Meanwhile, since being led by Xi Jinping, China's strategic orientation has been external with the aim of realizing the ambition to become a strong country, so that it can expand its political and economic influence.

"

"Penelitian ini membahas tentang Implementasi Kebijakan Perizinan Ekspor dan Impor online Inatrade di Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivis yang didasarkan pada Teori Edward III. Hasil penelitian yaitu indikator transmisi dan staf belum memadai. Diharapkan sosialisasi eksternal semakin ditingkatkan dan juga pemberian informasi secara rutin melalui buletin/newsletter yang dikirim ke e-mail., penambahan jumlah staf berdasarkan analisis beban kerja dan jabatan dengan tetap memperhatikan kompetensinya

---

The focus of this study are about the Implementation of Export and Import Online Licensing Inatrade Policy at Directorate General of Foreign Trade, Ministry of Trade. This study use positivist approach based on Edward III Theory. The conclusion of this study are transmition and indicator are insufficient. The advice for Directorate General of Foreign Trade, Ministry of Trade are to develop a better external socialization wi with priodic providing information via neswletter that send by e-mail, add more staf based on work load and office job analysis that consider their competency. that consider their competency."

"Sustainable Development Goals (SDGs) yang diajukan oleh PBB sebagai acuan pembangunan global dapat menjadi indikator pembangunan yang objektif bagi negara, kota, termasuk desa karena mengandung 17 tujuan dengan spektrum dan indikator yang luas. Kerangka SDGs yang menyeimbangkan elemen sosial, ekonomi, dan lingkungan dapat memandu pembangunan jangka menengah desa untuk mencapai tujuan keberlanjutannya, terutama ketika di Indonesia, pemerintah telah memberikan otonomi kepada setiap desa untuk pembangunannya dengan anggaran langsung untuk dikelola. Situasi ini menuntut tanggung jawab yang lebih besar bagi pemerintah desa untuk dapat mencapai pembangunan yang ideal dan berkelanjutan. Namun kewenangan nasional tersebut tidak bisa lepas begitu saja setelah memberikan dana desa dengan melihat kompleksnya permasalahan pembangunan desa. Kerangka kerja ini harus diterjemahkan ke dalam model pembangunan yang dapat digunakan oleh pemerintah desa, pemerintah kabupaten/kota, atau para ahli untuk memandu perencanaan jangka menengah desa. Model tersebut mencegah subyektivitas dan fokus yang salah pada prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah desa. Model tersebut juga dapat mengurangi potensi perencanaan pembangunan kabupaten/kota yang tidak sesuai dengan kebutuhan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan terfokus dengan membandingkan kondisi saat ini dengan kerangka pembangunan ideal menggunakan kerangka sistematis berbasis Soft Systems Methodology (SSM). Kesenjangan yang ditemukan akan dilanjutkan sebagai rekomendasi dan keluaran dari penelitian ini. Rekomendasi tersebut akan diuji secara efisien menggunakan pemodelan System Dynamic (SD). Ini akan memungkinkan pemangku kepentingan terkait untuk bersama-sama membahas tujuan dan prioritas setiap desa untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan

---

The sustainable development goals (SDGs) proposed by the United Nations as a reference for global development can be an objective development indicator for countries, cities, including villages because they contain 17 goals with a vast spectrum and indicators. The SDGs framework of balancing social, economic, and environmental elements could guide the village's medium-term development to achieve its goal of sustainability, especially when in Indonesia, the government has given each village autonomy for its development with a direct budget to manage. This situation demands more responsibility for village governments to be able to achieve ideal and sustainable development. However, the national authority cannot be hand-out after giving the village funds by observing the complex problem of the village's development. This framework should be translated into a development model that the village government, regional government, or the experts can use to guide the village's medium-term planning. The model should prevent subjectivity and the wrong focus on the development priorities set by the village government. The model could also reduce the pressure from regional development planning programs that can be inconsistent with village needs. This research aims to identify the focused gap by comparing current conditions with the ideal development framework using a systematic framework based on Soft Systems Methodology (SSM). The gaps found would be resumed as recommendations and output of this research. It would enable relevant stakeholders to collectively discuss the goals and priorities for each village to achieve more sustainable development. The recommendations will be test using System Dynamic (SD) modeling to evaluate the recommendations which will efficiently works in reality."

"Artikel ini membahas tentang implementasi konsep Kebangkitan Damai Tiongkok dalam kebijakan luar negeri RRT era kepemimpinan Presiden Hu Jintao (2003—2013). Konsep Kebangkitan Damai Tiongkok ini dikemukakan untuk memberikan visi yang kredibel mengenai masa depan hubungan Republik Rakyat Tiongkok dengan dunia internasional pasca muncul dan berkembangnya berbagai opini hingga teori tentang Ancaman Tiongkok pada tahun 1990-an. Metode penelitian yang digunakan pada artikel ini adalah metode penelitian sejarah, yang mencakup proses heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Artikel ini juga membahas sejauh mana peran konsep Kebangkitan Damai Tiongkok mampu menekan stigma yang muncul dari teori Ancaman Tiongkok dan bentuk implementasinya pada kebijakan luar negeri RRT era pemerintahan Hu Jintao. Hasil analisis atas perkembangan politik Luar Negeri RRT era 2003—2013 menunjukan bahwa keputusan Hu Jintao untuk mengimplementasikan konsep Kebangkitan Damai Tiongkok dalam kebijakan luar negeri terbukti efektif untuk meredam teori Ancaman Tiongkok dan meyakinkan banyak negara untuk menaruh kepercayaan terhadap RRT. Hal itu antara lain terbukti dari meningkatnya kerja sama antara RRT dengan organisasi internasional maupun negara-negara di dunia.

---

This article discuss about the implementation of China Peaceful Rise Concept on People’s Republic of China foreign policy under Hu Jintao (2003-2013). The concept of China peaceful rise was proposed to provide a credible vision on the People's Republic of China's future relations with the international world after a large number of opinions to theory about China Threat that emerged and developed in the 1990s. The research method used in this article is the historical research method, which includes the process of heuristics, criticism, interpretation, and historiography. This article also discusses the role of this concept in suppressing the stigma formed by Chinese threat theory and it’s implementation on China’s foreign policy under Hu Jintao. The results analysis on the development of Chinese foreign policy in the 2003-2013 era showed that Hu Jintao's decision to implement the concept of China Peaceful Rise on China foreign policy proved to be effective in suppressing the Chinese Threat theory and convincing many countries to put their trust in China. This was proved by the increased cooperation between China and international organizations and many countries all over the world."

"Isu informalitas dan tujuan distribusi pemerintah menyebabkan perlakuan khusus PPN atas sektor pertanian masih diperlukan. Bentuk perlakuan dan dampak yang ditimbulkan beragam, tergantung kepada kondisi dan kebutuhan di masing-masing negara. Studi ini bertujuan untuk mengestimasi dampak kebijakan pengukuran alternatif basis pajak terhadap kinerja penerimaan PPN sektor pertanian di Indonesia. Menggunakan permodelan table input-otput, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa kebijakan tersebut berdampak positif terhadap tingkat kepatuhan dan kinerja penerimaan PPN sektor pertanian, namun menurunkan agregat penerimaan PPN nasional, dan meningkatkan beban PPN yang harus ditanggung oleh pengusaha sektor pertanian.

---

Informality issues and government distributional objectives cause the need for VAT special treatment for the agricultural sector. The treatment forms and resulting impacts vary, depending on each country's conditions and necessities. This study aims to estimate the impact of the alternative tax base measurement policies on the VAT revenue performance in the Indonesian agricultural sector. Using input-output table modeling, the results show that the policy has a positive impact on the compliance level and VAT revenue in the agricultural sector, but reduces the aggregate national VAT revenues, and increases the VAT burden that must be borne by the agricultural sector entrepreneurs."

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh korupsi terhadap non-performing loan di negara berkembang dan maju. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel kontrol (faktor makroekonomi, faktor spesifik perbankan, dan faktor kualitas institusional) terhadap non-performing loan di negara berkembang dan maju. Terdapat 28 negara berkembang dan 25 negara maju dengan observasi terhadap data historis yang terkait dengan variabel penelitian pada tahun 2013-2018. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah balanced panel data. Dengan menggunakan metode Pooled Least Square, penelitian ini menunjukkan bahwa korupsi memiliki pengaruh positif terhadap non-performing loan pada beberapa kategori sampel. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat korupsi, maka jumlah non-performing loan akan meningkat pada kategori sampel tersebut. Peningkatan jumlah non-performing loan mengindikasikan adanya penurunan kualitas portofolio kredit. Korupsi dapat mendistorsi loanable funds dari proyek normal ke proyek buruk, sehingga dapat meningkatkan jumlah non-performing loan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada peneliti selanjutnya, perbankan, regulator, lembaga antikorupsi, kepolisian, dan kejaksaan.

---

ABSTRACT

This research aims to investigate the effect of corruption on non-performing loan at developing and developed countries. In addition, this research aims to investigate the effect of control variables (macroeconomic factor, bank-specific factor, and institutional quality factor) on non-performing loan at developing and developed countries. There are 28 developing countries and 25 developed countries with observations on historical data related to research variables in period 2013-2018. The type of data that used in this study is balanced panel data. Utilizing Pooled Least Square method, the findings show that corruption has a positive effect on non-performing loan in several sample categories. This indicates higher corruption level leads to higher amount of non-performing loan in that sample categories. The increase on non-performing loan amount indicates the deterioration of loan portfolio quality. Corruption can distort loanable funds from normal project to bad project, which leads to increasing amount of non-performing loan. The results of this study are expected to provide insight to further researchers, banks, regulators, anticorruption institutions, police, and prosecutors."