Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tinjauan pustaka ini ditujukan untuk memetakan literatur akademik yang membahas kebijakan perdagangan luar negeri Tiongkok. Sebagai salah satu negara dengan latar belakang perekonomian yang tertutup dan tidak mengalami demokratisasi dalam sistem pemerintahannya, Tiongkok menjadi studi kasus yang unik dalam perdagangan global karena negara tersebut dapat berkembang pesat dan perlahan menggeser kedudukan AS dan Jepang dalam perdagangan. Pemetaan literatur ini dilakukan secara taksonomi dengan mengelompokkan 39 literatur ke dalam tiga subtema, yakni (1) karakter kebijakan perdagangan luar negeri Tiongkok; (2) Tiongkok dalam perdagangan bilateral; dan (3) Tiongkok dalam perdagangan regional. Adapun temuan-temuan literatur yang ada menunjukkan bahwa strategi kebijakan perdagangan luar negeri Tiongkok dari masa ke masa tidak menggambarkan pola yang pasti. Namun, penulis dapat menyimpulkan bahwa Tiongkok selalu menjadikan tujuan nasional sebagai landasan pembentukan sekaligus penentu orientasi arah kebijakan. Selain itu, penulis menemukan bahwa politik domestik senantiasa memengaruhi kebijakan perdagangan luar negeri Tiongkok di tiap periode perkembangan. Hal tersebut masih menjadi perdebatan apakah keterlibatan pemerintah justru membantu mengurangi dampak buruk liberalisasi atau justru mendistorsi progress perdagangan Tiongkok. Masih belum terdapat konsensus akan sejauh mana pemerintah dapat mengintervensi atau terlibat dalam kebijakan perdagangan luar negeri Tiongkok. Selain itu, penulis mengidentifikasikan tiga kesenjangan literatur, yakni (1) bahasan terkait aktor yang memengaruhi kebijakan perdagangan luar negeri Tiongkok terbilang masih minim; (2) dominasi kajian kebijakan perdagangan luar negeri Tiongkok dengan mitra negara maju; dan (3) dominasi konsep-konsep Barat dalam pengkajian literatur kebijakan perdagangan luar negeri Tiongkok.

---

This literature review is intended on mapping the academic literature that discusses China’s foreign trade policy. As one of the countries with a closed economic background and has not experienced democratization in its government system, China is a unique case study in global trade because the country can develop rapidly and slowly shift the position of the US and Japan in trade. This literature mapping was carried out taxonomically by grouping 39 literatures into three sub-themes, namely (1) the character of China’s foreign trade policy; (2) China in bilateral trade; and (3) China in regional trade. The findings of the existing literature show that China’s foreign trade policy strategy from time to time does not describe a definite pattern. However, the author can conclude that China has always made national goals the basis for forming as well as determining the orientation of policy directions. In addition, the author finds that No. politics has always influenced China’s foreign trade policy in each period of development. It is still a debate whether the government’s involvement actually helps reduce the negative impact of liberalization or distorts China’s trade progress. There is still No. consensus on the extent to which the government can intervene or be involved in China’s foreign trade policy. In addition, the authors identify three literature gaps, namely (1) the discussion regarding actors influencing China’s foreign trade policy is still minimal; (2) domination of China’s foreign trade policy studies with developed country partners; and (3) the dominance of Western concepts in the study of China’s foreign trade policy literature"

"Tesis ini menjelaskan mengapa kebijakan luar negeri suatu negara dapat bersifat ambivalen. Analisis yang dibangun dalam tesis ini menggunakan kerangka pemikiran realisme neoklasik untuk menjelaskan kebijakan luar negeri Tiongkok yang ambivalen terhadap Indonesia pada kasus Laut Natuna Utara ditengah eratnya hubungan kedua negara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Tiongkok tengah mengalami pergeseran. Sejak menjadi Presiden Tiongkok pada tahun 2013, Xi Jinping menyerukan semangat untuk “berjuang meraih prestasi” sehingga menghasilkan kebijakan luar negeri yang lebih asertif. Hal ini dipengaruhi oleh adanya tekanan sistemik yang dihadapi Tiongkok dan orientasi strategis Xi Jinping. Tekanan sistemik yang dihadapi Tiongkok adalah adanya upaya dari negara-negara pesaing Tiongkok, baik di level regional maupun global, untuk menghambat kebangkitan Tiongkok sebagai kekuatan global. Sementara itu, sejak dipimpin Xi Jinping orientasi strategis Tiongkok bersifat eksternal dengan tujuan untuk mewujudkan ambisi menjadi negara yang kuat, sehingga dapat memperluas pengaruh politik dan ekonominya.

---

This thesis aims to explain why a country can produce an ambivalent foreign policy. This study utilizes the framework of neoclassical realism to explain China's ambivalent foreign policy towards Indonesia in the North Natuna Sea case amid the close relations between the two countries. The results of this study indicate that China's foreign policy is undergoing a shift. Since becoming President of China in 2013, Xi Jinping has called for a “striving for achievements” narative which resulted in a more assertive foreign policy. This is influenced by the existence of systemic pressures faced by China and Xi Jinping's strategic orientation. The systemic pressure faced by China is the strategy of China's adversaries, both at the regional and global levels, to contain China's rise as a global power. Meanwhile, since being led by Xi Jinping, China's strategic orientation has been external with the aim of realizing the ambition to become a strong country, so that it can expand its political and economic influence.

"

"Penelitian ini membahas tentang Implementasi Kebijakan Perizinan Ekspor dan Impor online Inatrade di Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivis yang didasarkan pada Teori Edward III. Hasil penelitian yaitu indikator transmisi dan staf belum memadai. Diharapkan sosialisasi eksternal semakin ditingkatkan dan juga pemberian informasi secara rutin melalui buletin/newsletter yang dikirim ke e-mail., penambahan jumlah staf berdasarkan analisis beban kerja dan jabatan dengan tetap memperhatikan kompetensinya

---

The focus of this study are about the Implementation of Export and Import Online Licensing Inatrade Policy at Directorate General of Foreign Trade, Ministry of Trade. This study use positivist approach based on Edward III Theory. The conclusion of this study are transmition and indicator are insufficient. The advice for Directorate General of Foreign Trade, Ministry of Trade are to develop a better external socialization wi with priodic providing information via neswletter that send by e-mail, add more staf based on work load and office job analysis that consider their competency. that consider their competency."

"Sustainable Development Goals (SDGs) yang diajukan oleh PBB sebagai acuan pembangunan global dapat menjadi indikator pembangunan yang objektif bagi negara, kota, termasuk desa karena mengandung 17 tujuan dengan spektrum dan indikator yang luas. Kerangka SDGs yang menyeimbangkan elemen sosial, ekonomi, dan lingkungan dapat memandu pembangunan jangka menengah desa untuk mencapai tujuan keberlanjutannya, terutama ketika di Indonesia, pemerintah telah memberikan otonomi kepada setiap desa untuk pembangunannya dengan anggaran langsung untuk dikelola. Situasi ini menuntut tanggung jawab yang lebih besar bagi pemerintah desa untuk dapat mencapai pembangunan yang ideal dan berkelanjutan. Namun kewenangan nasional tersebut tidak bisa lepas begitu saja setelah memberikan dana desa dengan melihat kompleksnya permasalahan pembangunan desa. Kerangka kerja ini harus diterjemahkan ke dalam model pembangunan yang dapat digunakan oleh pemerintah desa, pemerintah kabupaten/kota, atau para ahli untuk memandu perencanaan jangka menengah desa. Model tersebut mencegah subyektivitas dan fokus yang salah pada prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah desa. Model tersebut juga dapat mengurangi potensi perencanaan pembangunan kabupaten/kota yang tidak sesuai dengan kebutuhan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan terfokus dengan membandingkan kondisi saat ini dengan kerangka pembangunan ideal menggunakan kerangka sistematis berbasis Soft Systems Methodology (SSM). Kesenjangan yang ditemukan akan dilanjutkan sebagai rekomendasi dan keluaran dari penelitian ini. Rekomendasi tersebut akan diuji secara efisien menggunakan pemodelan System Dynamic (SD). Ini akan memungkinkan pemangku kepentingan terkait untuk bersama-sama membahas tujuan dan prioritas setiap desa untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan

---

The sustainable development goals (SDGs) proposed by the United Nations as a reference for global development can be an objective development indicator for countries, cities, including villages because they contain 17 goals with a vast spectrum and indicators. The SDGs framework of balancing social, economic, and environmental elements could guide the village's medium-term development to achieve its goal of sustainability, especially when in Indonesia, the government has given each village autonomy for its development with a direct budget to manage. This situation demands more responsibility for village governments to be able to achieve ideal and sustainable development. However, the national authority cannot be hand-out after giving the village funds by observing the complex problem of the village's development. This framework should be translated into a development model that the village government, regional government, or the experts can use to guide the village's medium-term planning. The model should prevent subjectivity and the wrong focus on the development priorities set by the village government. The model could also reduce the pressure from regional development planning programs that can be inconsistent with village needs. This research aims to identify the focused gap by comparing current conditions with the ideal development framework using a systematic framework based on Soft Systems Methodology (SSM). The gaps found would be resumed as recommendations and output of this research. It would enable relevant stakeholders to collectively discuss the goals and priorities for each village to achieve more sustainable development. The recommendations will be test using System Dynamic (SD) modeling to evaluate the recommendations which will efficiently works in reality."

"Isu informalitas dan tujuan distribusi pemerintah menyebabkan perlakuan khusus PPN atas sektor pertanian masih diperlukan. Bentuk perlakuan dan dampak yang ditimbulkan beragam, tergantung kepada kondisi dan kebutuhan di masing-masing negara. Studi ini bertujuan untuk mengestimasi dampak kebijakan pengukuran alternatif basis pajak terhadap kinerja penerimaan PPN sektor pertanian di Indonesia. Menggunakan permodelan table input-otput, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa kebijakan tersebut berdampak positif terhadap tingkat kepatuhan dan kinerja penerimaan PPN sektor pertanian, namun menurunkan agregat penerimaan PPN nasional, dan meningkatkan beban PPN yang harus ditanggung oleh pengusaha sektor pertanian.

---

Informality issues and government distributional objectives cause the need for VAT special treatment for the agricultural sector. The treatment forms and resulting impacts vary, depending on each country's conditions and necessities. This study aims to estimate the impact of the alternative tax base measurement policies on the VAT revenue performance in the Indonesian agricultural sector. Using input-output table modeling, the results show that the policy has a positive impact on the compliance level and VAT revenue in the agricultural sector, but reduces the aggregate national VAT revenues, and increases the VAT burden that must be borne by the agricultural sector entrepreneurs."

"Dengan adanya amandemen Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada tahun 2009 yang menyatakan bahwa atas ekspor jasa dikenakan PPN dengan tarif 0%. Jenis – jenis jasa yang atas ekspornya dikenakan PPN dengan tarif 0% diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.010/2019 yang merupakan perubahan ketiga dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 70/PMK.03/2010. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membandingkan tentang bagaimana penerapan kebijakan PPN atas ekspor jasa di Indonesia dan beberapa negara di ASEAN seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam dan Filipina. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatitif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini adalah kebijakan ekspor jasa tertentu di Indonesia telah mencerminkan prinsip netralitas dan place of taxation rules. Selain itu dalam rangka mempermudah pengawasan, baik di Indonesia maupun di Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam dan Filipina sama – sama menerapkan adanya batasan jenis jasa yang atas ekspor jasa dikenakan PPN 0%. Untuk dapat memanfaatkan fasilitas tersebut terdapat beberapa persyaratan di antaranya harus adanya perjanjian/perikatan dan bukti pembayaran yang mampu menunjukan adanya transaksi ekspor jasa. Dalam rangka meningkatkan daya saing ekspor jasa di Indonesia, peneliti menyarakan perlu adanya perluasan jenis jasa dan peraturan khusus yang mengatur tentang bagaimana pengawasan kebijakan ini sehingga dapat memberikan kepastian hukum.

---

The impact of amandement Value Added Tax (VAT) Law on 2009 is services exports are subject to VAT at a rate of 0% (zero rate). The types of services which subject to VAT at a rate of 0% are regulated in Regulation of the Minister of Finance Number 32/PMK.010/2019 which is the third change of the Minister of Finance Number PMK 70/PMK.03/2010. The study aims to analyze and compare the implementation of VAT policies on service exports in Indonesia and several countries in ASEAN such as Singapore, Malaysia, Thailand, Vietnam and Philippines. This study used  a qualitative approach with descriptive research type. The study finds that the service export policies in Indonesia has been reflected the neutrality principle and place of taxation rules. The VAT policies on service exports both in Indonesia, Singapore, Malaysia, Thailand, Vietnam and Philippines are implementing restrictions on types of services which service exports are subject to 0% VAT. There are several requirements to implemented the facility, the one is should be have an agreement / engagement and the payment receipt which is able to show the service export transaction. This study shown that to increase the competitiveness of service exports in Indonesia, the researcher suggests to expand the types of services and special regulation which is regulated  how to monitor this policy so it can give an legal certainty."

"ABSTRAKInvestor State Dispute Settlement ISDS yang terdapat di dalam sebagian besar Bilateral Investment Treaties secara global mengandung beberapa kekurangan utama. Kekurangan-kekurangan ini menyebabkan mekanisme ISDS ini dikritisi oleh berbagai pihak dalam masyarakat termasuk para pakar, masyarakat umum, dan juga pemerintah-pemerintah itu sendiri, terutama dalam wacana dimasukannya ISDS ini ke dalam Transatlantic Trade and Investment Partnership TTIP . Karena itu, pemikiran untuk dibuatnya Investment Court System ICS dimunculkan oleh Uni Eropa sebagai solusi dari kekurangan-kekurangan pada ISDS untuk TTIP beserta seluruh perjanjian investasi Uni Eropa di masa yang akan datang. Dengan demikian, kekurangan-kekurangan utama pada ISDS beserta dengan fitur-fitur ICS yang dirumuskan dalam mengatasi kekurangan-kekurangan ISDS tersebut merupakan topik utama sekaligus tujuan dari penelitian ini. Di sini, berdasarkan metode penelitian normative di mana analisa dari sumber data sekunder telah dilakukan, telah ditemukan bahwa terdapat enam kekurangan utama di ISDS. Kekurangan-kekurangan utama tersebut terdiri dari tiadanya kontrol terhadap putusan yang dikeluarkan, transparansi, kempetensi dari para arbitrator, benturan kepentingan, dan dampak pada kedaulatan. Berkenaan dengan hal demikian, ICS mengatasi masing-masing dari kekurangan tersebut dengan membentuk Appeal Tribunal, Judges yang bersifat tetap untuk menciptakan konsistensi, mengadopsi UNCITRAL Rules of Transparency, menentukan standar kualifikasi dari para Judges, menghilangkan system penunjukan arbitrator oleh pihak bersengketa serta dualisme fungsi arbitrator, dan perlindungan yang lebih kuat untuk kedaulatan Host States melalui diatasinya kekurangan-kekurangan tersebut. Kesimpulannya, fitur-fitur dari ICS yang diajukan akan dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam mekanisme ISDS dan karenanya, ICS merupakan mekanisme yang lebih baik disbanding dengan ISDS yang sekarang ini ada.

---

ABSTRACTThe Investor State Dispute Settlement ISDS that exists in the most Bilateral Investment Treaties in the globe contains protuberant drawbacks. These drawbacks had lead the current ISDS mechanism to be criticized by many parts of society that includes the scholars, general society, and the governments themselves, especially in its inclusion in the current Transatlantic Trade and Investment Partnership TTIP . Thus, the idea to establish an Investment Court System ICS is conceived by the European Union EU as the solution to the drawbacks of ISDS for the TTIP and all prospective investment agreements of the EU. In relation to this, the prominent drawbacks of the current ISDS along with the ICS as the solution to those drawbacks had been the main questions and objectives of this research. Here, based on the normative research method, in which the analysis of secondary data sources is conducted, it had been found that there are six prominent drawbacks of ISDS. Those main drawbacks consist of the inexistence of control toward the awards, inconsistency, transparency, arbitrators rsquo competence, conflict of interest, and effects on the sovereignty. Respectively, ICS encounters each of the drawbacks through the establishment of Appeal Tribunal, Judges with secure tenancy in upholding the consistency, adopting the UNCITRAL Rules of Transparency, setting the minimum qualification for the Judges, eradicating the party appointment for the arbitrators along with the dual roles of the arbitrators, and a stronger protection to the sovereignty of the Host States through tackling the aforementioned drawbacks. In the conclusion, the features of the proposed ICS shall be able to fix the problems in the current ISDS and therefore, ICS is a better mechanism compared to the current ISDS. "

"Keputusan India untuk mengundurkan diri dari rangkaian perundingan (atau negosiasi) perjanjian perdagangan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) menjadi salah satu kebijakan yang mengejutkan dalam perkembangan perdagangan internasional. Selain menghambat pelbagai agenda regionalisme antara India dengan kawasan Asia Pasifik secara keseluruhan, keputusan tersebut juga dapat dianggap bertentangan dengan upaya-upaya India untuk mengarahkan kebijakan luar negerinya menuju kawasan timur terutama di wilayah Asia Timur dan Tenggara (terutama dengan tersusunnya pelbagai free trade agreement FTA yang dilaksanakan oleh India). Tulisan ini mencoba untuk mencari penyebab mundurnya India dari meja perundingan pembahasan RCEP, dengan menunjukkan bahwa tekanan domestik memberi dorongan bagi India untuk menarik diri dari negosiasi RCEP dibandingkan melalui faktor eksternal (baik melalui tekanan aktor negara lain maupun dari institusi internasional).Pada penelitian ini, penulis menggunakan kerangka konsep yang disusun oleh Thomas Risse Kappen mengenai penggolongan aktor-aktor domestik penentu pada kebijakan luar negeri suatu negara melalui sistem politik (dan birokrasi) serta kelompok masyarakat dalam memahami aktor-aktor domestik yang memberikan pengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap pengambilan keputusan pada kebijakan luar negeri India. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa selain kepentingan ekonomi India yang dianggap tidak menguntungkan jika bergabung dalam RCEP, tekanan kuat serta demonstrasi terutama dari aktor aktor kelompok nasionalis Hindu (terutama melalui Rashtriya Swayamsevak Sangh RSS) sebagai induk pendukung utama dari partai pemerintah yang dipimpin oleh perdana menteri Narendra Modi (Partai Bharatiya Janata BJP) menjadi pendorong dalam negeri utama untuk memahami akar mundurnya India dari perundingan RCEP."