Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia merupakan negara yang cukup lambat dalam merespons seruan PBB untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam seluruh proses perdamaian, termasuk dalam operasi pemeliharaan perdamaian. Indonesia membutuhkan waktu tujuh tahun untuk merespons seruan tersebut dengan melakukan pengiriman penjaga perdamaian perempuan. Hambatan-hambatan yang dihadapi di tingkat nasional juga membuat pengiriman personel perempuan tersebut hanya dapat dilakukan dalam jumlah yang relatif minim. Kendati demikian, pengiriman penjaga perdamaian perempuan Indonesia mengalami lonjakan peningkatan pada tahun 2015-2021. Lonjakan pengiriman yang terjadi pada tahun 2019 bahkan berhasil membuat Indonesia menduduki peringkat delapan besar negara pengirim penjaga perdamaian perempuan terbanyak di dunia. Menanggapi fenomena tersebut, penelitian ini mempertanyakan mengapa Indonesia meningkatkan pengiriman penjaga perdamaian perempuannya pada tahun 2015-2021. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan kerangka analisis kebijakan luar negeri yang turut berusaha mengidentifikasi hubungan antara konsepsi peran nasional dengan kebijakan peningkatan yang diambil. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan peningkatan pengiriman penjaga perdamaian perempuan tersebut merupakan wujud performa peran dari konsepsi peran nasional yang ditampilkan secara dominan oleh Indonesia, yakni konsepsi peran penjaga perdamaian. Kendati demikian, penelitian ini juga menemukan sejumlah konteks lain yang turut berkontribusi dalam mewujudkan peningkatan ini, yaitu komitmen peningkatan pengiriman penjaga perdamaian perempuan yang disampaikan dalam kampanye dan keanggotaan Indonesia di DK PBB, adanya kepentingan birokratik dan dukungan dari aktor-aktor perumus kebijakan pengiriman pasukan Indonesia, dan kehadiran Menteri Luar Negeri yang mampu memberikan dukungan politik yang dibutuhkan untuk merealisasikan kebijakan ini.

---

Indonesia has demonstrated a relatively reluctant response to UN calls in increasing the involvement of women in peacekeeping operations. It took seven years for the country to finally send a number of female peacekeepers as a response to the call. Obstacles found at the nation’s deployment mechanism also prevent the country from sending a great number of female peacekeepers. However, a relatively huge increase in the deployment of Indonesian female peacekeepers was apparent in the year 2015 to 2021. The rising number of female peacekeepers deployed in 2019 has even managed to turn Indonesia as the world’s eight largest female troops/police contributing countries (T/PCCs). Therefore, this study inquires why Indonesia has increased the deployment of its female peacekeepers in 2015 to 2021. To answer this question, this study employs an analytical framework of Foreign Policy Analysis (FPA) which also seeks to trace the relationship between national role conception and the adopted foreign policy. This study finds that the policy of increasing Indonesian female peacekeepers deployment is a form of role performance enacted to Indonesia’s dominant role conception as a defender of peace. However, this research also finds a number of other relevant contexts that have contributed to realizing this policy, namely the commitment to increase Indonesian female peacekeepers deployment as a campaign material and contribution during Indonesia’s non-permanent membership in the UN Security Council, the existence of bureaucratic interests and support from Indonesian troops deployment policy makers, and the presence of a Minister of Foreign Affairs who is able to provide the necessary political support to realize this policy."

"Misi Pemeliharaan Perdamaian mengalami evolusi yang meliputi pendekatan kemanusiaan yang lebih luas, personel wanita semakin meningkat menjadi bagian dari keluarga misi pemeliharaan perdamaian.PBB telah meminta lebih banyak penggelaran female peacekeepers guna memperkuat pendekatan “holistik” secara keseluruhan terhadap operasi-operasi pemeliharaan perdamaian PBB saat ini.Banyak yang harus dilakukan dalam mengintegrasikan lebih banyak female peacekeepers kedalam misi-misi PBB. Lebih banyak female peacekeepers yang terlatih akan menjadi aset bagi masa depan operasi-operasi pemeliharaan perdamaian.Pada bulan Oktober 2000 Dewan Keamanan PBB telah menetapkan Resolusi 1325 mengenai Wanita, Perdamaian dan Keamanan. Resolusi tersebut dipandang sebagai resolusi landmark dimana pertama kali, Dewan Keamanan mengakui kontribusi wanita selama dan pasca konflik. Sejak ditetapkannya Resolusi 1325 tersebut, perhatian terhadap perspektif gender dalam agenda perdamaian internasional telah jelas ditempatkan dalam kerangka keamanan dan perdamaian yang lebih luas. Artikel ini menjelaskan peningkatan kontribusi jumlah personel female peacekeepers Indonesia pada periode 2009-2016 dan membahas mengapa Indonesia perlu mendukung dan mempertimbangkan mengirimkan lebih banyak female peacekeepers dalam operasi-operasi pemeliharaan perdamaian PBB."

"The UNPKO has an important role in dealing with conflict resolution in many part of the world and bring the security back to normal. In this regards, the constitutional basis of the UNPKO can be seen in Chapter Six and Seven of the UN Charter. A a country which embraces value of liberty and in order to creat orderliness and worldpeace, Indonesia has been actively involved in the UNPKO since 1957. Based on this, it can be argued that Indonesia's role in the UNPKO is relevant with the constitution of the republic."

"Artikel ini membahas partisipasi dalam pasukan penjaga pedamaian PBB sebagai instrumen kebijakan luar negeri Indonesia. Semakin pentingnya PBB dan diplomasi multilateral bagi Indonesia, Indonesia harus mengoptimalkan potensi perannya dalam mendorong partisipasinya pada operasi pemeliharan perdamaian PBB."

"ABSTRAKInvasi Israel ke Libanon membuat Perserikatan Bangsa-bangsa membuat misiperdamaian internasional yang diberi nama UNIFIL (United Nations InterimForce in Lebanon. Untuk menyusun pasukan-pasukan dari negara-negaraanggotanya agar tergabung dalam UNIFIL, PBB melakukan seleksi terhadapnegara-negara anggotanya untuk berpartisipasi dengan cara memberian mandatmelalui Resolusi DK PBB 1701. Indonesia merupakan negara yang dimandatkanoleh PBB setelah sebelumnya pasukan UNIFIL hanya diisi oleh negara-negaraanggota NATO (North Atlantic Treaty Organization).Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menekankan metodestudi kasus dari peristiwa yang terjadi di Libanon Selatan yang melibatkanIndonesia sebagai pasukan pemelihara perdamaian (peacekeeper). Adapunpraktek pemeliharaan perdamaian (peacekeeping) yang dilakukan Indonesiasesuai dengan landasan Politik Luar Negeri RI (Polugri).Penelitian ini dilakukan berdasarkan fakta historis dimana pada tahun-tahunmiliter Indonesia tergabung dalam UNIFIL telah membangun citra positifIndonesia khususnya di Libanon. Hal tersebut berdasarkan temuan-temuanmengenai banyaknya prestasi yang diperoleh Kontingen Garuda yang dibuktikandengan berbagai macam penghargaan baik oleh pemerintah Indonesia, pemerintahLibanon maupun Perserikatan Bangsa-bangsa sehingga menjadi kebangaantersendiri bagi Indonesia.Namun demikian, pemerintah Indonesia sepertinya tidak lantas berpuas diridengan prestasi yang telah dicapai oleh tentara militernya. Dengan posisi militerIndonesia yang masuk dalam lima belas besar peringkat dunia, Indonesia masihmenginginkan masuk dalam posisi sepuluh besar peringkat militer dunia sehinggauntuk mencapai tujuan itu pemerintah terus melakukan upaya pembenahandidalam tubuh militer, penambahan jumlah personil yang dilengkapi dengan skill,penambahan anggaran yang menyesuaikan serta menjalin kerja sama denganaktor-aktor peacekeeping lainnya.

---

ABSTRACTIsraeli invasion to Southern Lebanon was responsed by the United Nations (UN)to make the international peace mission called UNIFIL (United Nations InterimForce in Lebanon). To prepare troops from member countries that are members ofUNIFIL, the UN undertook the selection by the UN Resolution called mandate.Indonesia is one of UN members countries which is mandated by the UN after theprevious UNIFIL troops only be filled by the member countries of NATO (NorthAtlantic Treaty Organization). A pride for Indonesia because through TentaraNasional Indonesia (TNI) in the name of nation internationally, but it is contrastwith what Indonesia’s had with alutsista is uncomplete.This study used a qualitative approach by emphasizing the study method of theectivity that occurred in South Lebanon as involving Indonesian peacekeepers.The practice of maintaining peace (peacekeeping) are conducted in accordancewith the foundation of Indonesian Politics of Foreign Affairs (Polugri), Conceptof Military Operations Other Than War (MOOTW) and defensive militarydoctrine and form of implementation of International Cooperation.This study was conducted based on the historical facts in the years in which theIndonesian military have joined the UNIFIL build a positive image of Indonesia,especially in Lebanon. It is based on the findings of the many achievements inGaruda Contingent as evidenced by the various awards by the Indonesiangovernment, the Lebanese government and the United Nations so that it becomesa moment of pride for Indonesia.However, the Indonesian government seems not necessarily satisfied with theachievements by military troops. By entering the Indonesian military position inthe world rankings fifteen, Indonesia still wanted inside the top ten world rankingmilitary so as to achieve the purpose that the government continues to makeefforts to reform the military in the body, increasing the number of personnel whoare equipped with skills, adding adjust budget and collaborate with otherpeacekeeping actors."

"Penulisan skripsi mengenai program bantuan Peace Corps di Indonesia ini ditujukan untuk melengkapi tentang sejarah hubungan Indonesia-Amerika Serikat. Penulisan ini dilakukan dengan menggunakan metode sejarah yang terdiri dari empat tahapan, yakni heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Penulisan ini juga menggunakan sumber lisan seperti wawancara untuk mendukung sumber-sumber tertulis yang telah digunakan. Misi Perdamaian Peace Corps di Indonesia pada tahun 1963-1965 merupakan kebijakan bantuan luar negeri Amerika Serikat pada masa Presiden John F. Kennedy. Bantuan Peace Corps di Indonesia meliputi pengiriman sukarelawan pelatih-pelatih olahraga dan guru bahasa Inggris untuk meningkatkan kemampuan pemuda-pemudi Indonesia serta membangun hubungan persahabatan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Sayangnya aktivitas sukarelawan Peace Corps di Indonesia tidak dapat diselesaikan karena munculnya ancaman gerakan demonstrasi simpatisan komunis terhadap orang-orang Amerika di Indonesia pada tahun 1964-1965. Di balik terbatasnya aktivitas sukarelawan dalam membantu masyarakat Indonesia pada saat itu, Peace Corps telah memberikan sesuatu yang lebih dari sekedar bantuan, yaitu membangun persahabatan Indonesia - Amerika Serikat melalui pendekatan personal.

---

The aim of this mini thesis about Peace Corps program aid in Indonesia is to make a contribution in historiography of Indonesia-United States relation. This historiography was done with using historical method which contains of four steps, heuristic, critic, interpretation, and historiography. It also use oral sources such as interview to support written sources (books, article, etc) that had been used before. Peace Corps in Indonesia 1963-1965: Peaceful Mission was one of the United States foreign assistance policies in John F. Kennedy's administration. Peace Corps assistance in Indonesia comprise of sending volunteers such as sports coaches and English teachers to improve Indonesian youth ability and also build a good friendship between Indonesia and United States of America. Unfortunately, the Peace Corps volunteer activity in Indonesia had to be suspended in early of 1965 because the protest that emerged toward American peoples in Indonesia in year 1964-1965. In spite of the volunteer's limited activity when assisting Indonesian society at that moment, Peace Corps had given something more than aid, which is to building up Indonesia - United States friendship through personal approach."

"The Democratic Republic of the Congo (DRC) is a country with the most prolonged rebel conflict of the 21st century. This thesis analyses the causes of the UN's difficulties in finding a solution to the crisis of rebel groups that threaten security in the DRC, particularly in its eastern part. Most of the existing work on the subject under study states that peacekeeping missions' failure in the DRC is due to various factors such as mandate, strength, complexity of violence, etc. However, existing studies have not analysed the work of MONUSCO as a regime and why this regime is ineffective. In approaching the theory of the international regime, this study uses the internal and external factors of the regime to analyses the causes of this ineffective peacekeeping mission in the DRC. The research applies qualitative methods with primary and secondary data obtained from official MONUSCO documents, books, journals, and online news. This study shows that the rebel crisis in the DRC is due to various internal problems. In addition, MONUSCO principles and rules are ineffective in eradicating the rebel groups, which cause insecurity, deterring peace in the DRC.

---

Republik Demokratik Kongo (D.R.C.) adalah negara dengan konflik pemberontakan terpanjang pada abad ke-21. Artikel ini menganalisis penyebab kesulitan Perserikatan Bangsa-Bangsa (P.B.B.) dalam mencari solusi atas krisis kelompok pemberontak yang mengancam keamanan di D.R.C., khususnya yang terjadi di wilayah bagian timur. Sebagian besar tulisan yang sudah ada mengenai subjek yang diteliti menyatakan bahwa kegagalan misi penjaga perdamaian di D.R.C. disebabkan oleh berbagai faktor seperti mandat, kekuatan, kompleksitas kekerasan, dan lain-lain. Namun, penelitian-penelitian terdahulu belum pernah menganalisis Misi Stabilisasi P.B.B. di D.R.C. (MONUSCO) sebagai rezim dan mengapa rezim ini tidak efektif. Dengan pendekatan teori rezim internasional, artikel ini menggunakan faktor internal dan eksternal rezim untuk menganalisis penyebab tidak efektifnya misi pemeliharaan perdamaian di D.R.C. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi MONUSCO, buku, jurnal, dan berita online. Studi yang dilakukan menunjukkan bahwa krisis pemberontak di DRC disebabkan oleh berbagai masalah internal dan bahwa prinsip dan aturan MONUSCO tidak efektif dalam memberantas kelompok pemberontak sehingga menyebabkan ketidakamanan yang menghalangi perdamaian di DRC."