Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagai salah satu kontributor utama gas emisi yang mengakibatkan perubahan iklim, industri energi semakin didorong untuk beralih ke penggunaan energi terbarukan. Di Indonesia, PLTS atap rumah tangga diharapkan pemerintah untuk menjadi penopang utama upaya transisi industri energi bahan bakar fosil ke energi baru terbarukan. Sayangnya, upaya tersebut menemui beberapa hambatan, utamanya dari kondisi sosial dan kondisi PLN, BUMN yang mengendalikan industri kelistrikan di Indonesia. Maka dari itu, dilakukan analisis skenario dengan basis model sistem dinamis untuk mengkaji dampak penetrasi PLTS atap rumah tangga dalam beberapa kondisi terhadap PLN dan bagaimana Pemerintah dapat mencapai target bauran energi dan juga lingkungan yang ditetapkan. Analisis pada penelitian menunjukkan bahwa resiliensi PLN terhadap adopsi PLTS atap rumah tangga jauh lebih tinggi dari prakiraan, sedangkan target bauran energi dengan PLTS atap rumah tangga sama sekali tidak tercapai. Hal ini menimbulkan sebuah gagasan rekomendasi akan bagaimana Pemerintah Indonesia harus merancang kebijakan pada kedepannya untuk mengejar target Indikator adopsi PLTS atap rumah tangga dan target indikator lingkungan sembari tetap menjaga keberlanjutan PLN.

---

As one of the main contributors of gas emissions that cause climate change, the energy industry is increasingly being encouraged to switch to the use of renewable energy. In Indonesia, the government expects household rooftop PVs to become the main support for the transition of fossil fuel energy industry to renewable energy. Unfortunately, these efforts encountered several obstacles, mainly from social barriers and PLN, the state-owned enterprise that controls Indonesia’s electricity industry. Therefore, a scenario analysis was carried out on the basis of a system dynamics model to examine the impact of household rooftop PV – under several conditions – on PLN and how the Government can achieve its energy mix and environmental targets. The analysis in the study shows that the resilience of PLN is much higher than forecasted, while the energy mix target with household rooftop PV is not achieved at all. This gave rise to a recommendation on how Indonesia’s government should design policies in the future to pursue the target of household rooftop PV adoption indicators and environmental indicators targets while maintaining the sustainability of PLN."

"Infeksi Saluran Reproduksi (ISR) adalah penyakit yang menyerang organ reproduksi, dapat disebabkan oleh pertumbuhan tidak normal organisme seperti Hemophylus vaginalis dan Candidia albicans. Dapat juga ditularkan melalui hubungan seks dengan pasangan yang telah terinfeksi seperti gonore, sifilis dan lain-lain. Bisa juga disebabkan oleh bakteri atau mikroorganisme lainnya yang masuk ke dalam saluran reproduksi melalui prosedur medis yang kurang/tidak steril. Pada beberapa penelitian terlihat bahwa faktor lingkungan perumahan berpengaruh terhadap kejadian suatu penyakit. Kondisi kebersihan perseorangan dan Individu dengan perilaku seksual berisiko berpotensi untuk menderita ISR.Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi mengenai kejadian ISR pada istri supir truk di PT. Tegas dan PT. Tjadik Gazali dan sanitasi lingkungan rumah serta kebersihan perseorangan yang berhubungan dengan kejadian ISR tersebut. Penelitian ini menggunakan desain potong lintang dengan sampel adalah seluruh istri supir truk tangki PT. Tegas dan PT. Tjadik Gazali.Pada hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa dari 112 responden, yang menderita ISR adalah sebesar (78,6%) dan yang menderita ISR selain gonore sebesar (64,3%). 53 suami responden (47,7) mengaku pernah menderita ISR dalam enam bulan terakhir. Faktor lingkungan perumahan yang berhubungan secara bermakna terhadap ISR adalah Sarana Air Bersih (SAB) (OR=69,0) dan rumah (OR=28,9)Faktor karakteristik responden yang berhubungan bermakna adalah pendidikan istri (OR=5,9). Faktor perilaku dengan hubungan yang bermakna adalah variabel pengetahuan tentang kebersihan perseorangan (020,1), sikap istri terhadap kebersihan perseorangan (OR=36,5), perilaku kebersihan perseorangan secara umum (OR=36,5), perilaku kebersihan perseorangan saat menstruasi (OR=12,5), perilaku seksual berisiko istri dengan (OR=13,8) dan perilaku seksual berisiko suami diluar rumah (OR=85,0). Faktor yang secara bermakna paling berhubungan dengan kejadian ISR adalah SAB (OR=43,7), Rumah (OR=41,1) dan Sikap terhadap kebersihan perseorangan (OR=41,8). Dari ketiga faktor tersebut, faktor yang berinteraksi adalah SAB dengan sikap terhadap kebersihan perseorangan (OR=2,9E+08).Sedangkan untuk ISR selain gonore, faktor lingkungan perumahan yang memiliki hubungan bermakna adalah variabel sarana air bersih (SAB) (OR= 7,0), jamban (OR= 2,9) dan rumah (OR=11,0). Faktor perilaku dengan hubungan yang bermakna adalah variabel pengetahuan tentang kebersihan perseorangan (OR=1,1), perilaku kebersihan perseorangan secara umum (OR=2,7), perilaku seksual berisiko suami diluar rumah (OR=18,8) Faktor yang secara bermakna paling berhubungan dengan kejadian ISR selain gonore adalah jamban (OR=3,3), rumah (OR=7,2) dan perilaku seksual berisiko suami (OR=10,2). Dari ketiga faktor tersebut, yang berinteraksi adalah jamban dengan rumah (OR=1,5) dan rumah dengan perilaku seksual berisiko suami (OR=1123,6).Disarankan untuk mengobati dan mengurangi penularan ISR pada responden dengan pemberian konseling dan penyuluhan oleh klinik serta upaya penyehatan lingkungan perumahan responden. Diharapkan klinik bisa berkoordinasi dengan instansi terkait dalam menangani ISR. Responden diharapkan mau merubah kondisi lingkungan perumahan yang kurang baik dan merubah perilaku berisiko untuk mengurangi kejadian ISR.

---

Reproductive Tract Infections (RTIs) is a disease that attacks reproductive organs, caused by overgrowth of organism that supposed to grow normally in the genital tract of healthy women, such as Hemophylus vaginalis and Candidia albicans. Sexually Transmitted Diseases (STD's) such as viral infections, bacterial infection or parasites microorganism infections that mostly transmitted by sexual intercourse with infected partners. And not so sterile medical care also have changes to cause RTIs. Climate, wearing tight clothes and bad air circulation are also other risky factors that may cause RTIs such as candidia. In several survey, the environment of house are also related to some severe. Personal hygiene also related to RTIs. The most vulnerable to become the victims of RTIs are the ones with the risky sexual behavior and bad personal hygiene.

The objective of this research is to get some information of RTIs case by driver wifes at PT. Tegas and Tjadik Gazali and the housing sanitation and also personal hygiene of that related to RTIs. The research was based on cross sectional design method of all drivers? wives at PT. Tegas and Tjadik Gazali.

In this study was found that from 112 drivers wives, there are about (78,6%) respondents with RTIs and (64,3%) respondents with RTIs without gonorrhea. 53 drivers (47,7%) said that they had been suffering from RTIs in the last six months. The housing environment factors that have significant related to RTIs are the clean water (OR=69,0) and the house (OR=28,9). For respondent characteristic factor that also have significant related to RTIs is wife's education (OR=5,9). Behavior factors that also have significant related to RTIs are personal hygiene knowledge (OR=20,1), personal hygiene attitude (OR=36,5), general personal hygiene behavior (OR=36,5), personal hygiene menstruation (OR=12,5), wife's risky sexual behavior (OR=13,8) and husband's risky sexual behavior (OR = 85,0). The most significant relation with RTIs are the clean water (OR=43,7), the house (OR=41,1) and personal hygiene attitude (OR=41,8). The interaction of that three factors is clean water with personal hygiene attitude (OR=2,9E+08).

The housing environment factors that have significant related to RTIs without gonorrhea are the clean water (OR=7,0), the toilet (OR=2,9), and the house (OR=11,0). Behavior factors are also have significant related such as knowledge about personal hygiene (OR=1,1), personal hygiene behavior (OR=2,7), husband's risky sexual behavior (OR 18,8). The most significant relation with RTIs are toilet (OR=3,3), house (OR=7,2) and husband's risky sexual behavior (OR-10,2). The interaction of that three factors are toilet with house (OR=1,5) and house with husband's risky sexual behavior (OR=1123,6)

In conclusion, it is recommended to do therapy and minimize the transmission of RTIs by giving counseling in the clinic, and healthy housing program. Respondent have to make healthier housing environment and driver have to change their risky sexual behavior to prevent RTIs."

"Water, Sanitation, Hygiene iatau WASH adalah hal yang sangat penting untuk kesehatan manusia dan berkontribusi penting di kehidupan. Indonesia memiliki target untuk bebas BABS hingga 0% tahun 2024 Menurut Menteri Kesehatan bahwa 70% dari sumber air sudah positif terkontaminasi feses. Dampak ini dikarenakan bahaya iklim yang mengurangi akses air dan sanitasi . Lebih dari setengah 52,3% rumah tangga di NTT tidak pernah mengikutsertakan perempuan dalam pengambilan keputusan terkait air dan sanitasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi ketahanan iklim air minum sanitasi, implementasi WASH terhadap GEDSI, dan memberi rekomendasi terkait implementasi WASH berbasis GEDSI di Kota Kupang. Metode yang digunakan untuk mendapatkan data ini adalah menggunakan WASH Climate Resilient Development GWP, Key Informant Interview, dan Focus Group Discussion. Melalui analisis dari hasil pengamatan baik dengan Risk Assessment dan deskriptif, didapatkan bahwa bahaya Iklim terbesar Kota Kupang alami adalah Kekeringan dengan eksposur terbesar ke lingkungan yaitu sumber air dengan tingkat skor sebesar 27 (skala 1-27). Bahaya iklim berdampak besar selanjutnya adalah Badai Seroja yang memberikan eksposur kepada masyarakat dan lingkugan dimana menjadi rentan dengan infrastruktur sanitasi di rumah dan populasi terdampak hingga skor masing - masing 18. Faktor yang menyebabkan ini adalah kurangnya anggaran daerah untuk memprioritaskan pengembangan infrastruktur sanitasi dan air minum. Untuk implementasi WASH ketahanan iklim berbasis GEDSI, Kota Kupang masih minim dalam melibatkan perempuan, disabilitas dan masyarakat rentan dikarenakan minimnya sarana untuk ikut mengambil keputusan di tengah kelompok masyarakat yang dominan laki - laki. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa kondisi air minum dan sanitasi di Kota Kupang belum berketahanan iklim dikarenakan masih rentan dengan bahaya iklim, belumnya pemenuhan kebutuhan air minum dan sanitasi bagi masyarakat khususnya kelompok perempuan, disabilitas dan masyarakat rentan. Rekomendasi penelitian yaitu memberikan adalah peningkatan forum diskusi dan edukasi terutama untuk perempuan, disabilitas, dan kaum rentan seperti anak – anak sehingga seluruh kebutuhan dapat tersampaikan lalu oleh pemerintah dapat meningkatan biaya anggaran untuk penyediaan infrastruktur distribusi air.

---

Water, Sanitation, Hygiene or WASH is very important for human health and makes an important contribution to life. Indonesia has a target to be free of open defecation by 0% by 2024 According to the Minister of Health, 70% of water sources have been contaminated with positive feces. The impact is due to climate hazards that reduce access to air and sanitation. More than half of 52.3% of households in NTT have never included women in making decisions related to water and sanitation. This study aims to analyze the condition of the resilience of drinking water sanitation, WASH implementation of GEDSI, and provide recommendations regarding the implementation of GEDSI-based WASH in Kupang City. The method used to obtain this data is using the WASH Climate Resilient Development GWP, Key Informant Interviews, and Focus Group Discussions. Through an analysis of the results of observations both with Risk Assessment and descriptive, it was found that the biggest natural climate hazard in Kupang City is Drought with the greatest exposure to the environment, namely water sources with a score level of 27 (scale 1-27). The next major impact climate risk is extreme weather (hurricane sejora) which provides exposure to communities and environments where becomes vulnerability with sanitation infrastructure at home and population tracking up to a score of 18 each. The factor that causes this is the lack of local budgets to prioritize the development of sanitation and water infrastructure drink. For the implementation of the climate of resilience based on GEDSI WASH, the City of Kupang is still lack in involving women, disturbances, and vulnerable communities due to the lack of means to take part in making decisions in the midst of male-dominated community groups. Therefore, it can be concluded that the condition of drinking water and sanitation in Kupang City is not yet climate resilient because it is still vulnerable to climate hazards, the need for drinking water and sanitation has not been fulfilled for the community, especially women’s difficulties, and vulnerable communities. The research recommendation is to provide increased discussion forums and education, especially for women, people with disabilities, and vulnerable people such as children so that all needs can be conveyed and government increasing budget costs for the provision of water distribution infrastructure."

"Perubahan iklim diyakini akan memperburuk kondisi ketidaksetaraan gender yang sudah ada, dan sebaliknya ketidaksetaraan gender dianggap dapat menghambat proses adaptasi terhadap perubahan iklim. Namun, narasi ini pada umumnya masih didasarkan hanya kepada generalisasi keterkaitan kemiskinan dan gender, diiringi dengan pembuktian secara empiris yang masih terbatas. Dengan menggunakan data Indonesian Family Life Survey gelombang 4 dan 5, penelitian ini menggunakan metode Difference-in-Difference dengan treatment berupa bencana alam (proksi perubahan iklim) terhadap konsumsi per kapita rumah tangga (proksi kerentanan) yang dikelompokan berdasarkan jenis kelamin kepala rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumah tangga yang dikepalai oleh wanita  (FHH) adalah yang paling rentan terhadap perubahan iklim, dibandingkan dengan rumah tangga yang dikepalai oleh laki-laki (MHH) dan rumah tangga yang dikepalai oleh pasangan laki-laki dan perempuan. Dapat disimpulkan bahwa perempuan merupakan kelompok masyarakat yang layak menjadi salah satu prioritas dalam penyusunan kebijakan terkait rencana adaptasi nasional dalam menghadapi perubahan iklim.

---

The existing conditions of gender inequality will be exacerbated by climate change, and conversely, gender inequality is thought to hamper the process of adaptation to climate change. However, the narratives, in general, are still based on generalizations of gender-poverty linkages accompanied by limited empirical evidence. Using data from the Indonesian Family Life Survey waves 4 and 5, this study uses the Difference-in-Difference method with treatment in the form of natural disasters (proxy for climate change) on per capita household consumption (proxy for vulnerability) which is grouped based on the sex of the head of the household. The results showed that female-headed households were the most vulnerable to climate change, compared to male-headed households and dual-headed households. It is undeniable that female-headed household is one of the priorities in the formulation of policies related to national adaptation plans in dealing with climate change."

"Tesis ini membahas mengenai kebijakan luar negeri Indonesia terhadap isu perubahan iklim global era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Perubahan iklim yang semakin nyata mengancam kehidupan manusia di muka bumi mendorong negara-negara untuk mengantisipasinya. Persoalan perubahan iklim tidak dapat ditangani oleh satu negara, namun dibutuhkan kerja sama negaranegara untuk melakukan tindakan bersama dalam rangka mencegah dan memeranginya. Kerja sama antara negara maju dan negara berkembang tampaknya tidak mudah dilakukan mengingat adanya perbedaan kepentingan di antara keduanya. Negara berkembang menuntut negara maju untuk bertanggung jawab atas emisi gas rumah kaca yang telah dihasilkan selama pembangunan industrinya hingga membawa kesuksesan ekonomi seperti yang tampak sekarang ini. Sementara negara maju menghimbau negara berkembang agar ikut berpartisipasi dalam melakukan tindakan-tindakan nyata mengantisipasi perubahan iklim karena tingkat emisinya yang terus meningkat. Kebijakan luar negeri Indonesia harus adaptif sesuai dengan kebutuhan bagi kepentingan nasionalnya. Indonesia senantiasa menunjukkan komitmennya sebagai negara yang mendukung terhadap isu perubahan iklim global dengan memelopori pertemuan-pertemuan internasional dalam rangka mengurangi emisi sebagaimana diwajibkan dalam Protokol Kyoto , salah satunya UNFCCC. Kebijakan luar negeri Indonesia dalam menangani isu perubahan iklim global banyak dipengaruhi oleh kondisi politik di lingkungan domestik dan lingkungan eksternal. Pemerintah Republik Indonesia berperan dalam mengelola dinamika politik yang terjadi untuk dapat dirumuskan menjadi sebuah kebijakan luar negeri mengenai perubahan iklim global.

---

This thesis is focusing on the Indonesian Foreign Policy in responding to global climate change issues era Susilo Bambang Yudhoyono during 2004-2008. Climate change has increasingly threatened the life people in this world. This problem has urged many countries to take actions. The climate change problem cannot be resolved by individual country, but it needs the cooperation among all countries in this world. However, the cooperation between developed and developing countries seems uneasy because of the differences of economics interests among them. In this issues, developing countries invoke developed countries to take responsibility for greenhouse gas emissions that have been generated during the development of their industries. Meanwhile, developed countries also call for developing countries to participate in this action as nowadays most developing countries also emit greenhouse gases more than developed countries. Indonesian Foreign policy have to adaptive for its national interest. Indonesia shows the commitment by supporting international meetings to decrease the emission as of Kyoto Protocol mandate, one of them is UNFCCC. Indonesian foreign policy in responding to global climate change more influences by domestic and external political conditions. The Indonesian government has central role in managing the dynamic domestic politic that can be formulated in foreign policy on global climate change."

"Perubahan iklim yang semakin nyata mengancam kehidupan manusia di muka bumi mendorong negara-negara untuk mengantisipasinya. Persoalan perubahan iklim tidak dapat ditangani oleh satu negara, namun dibutuhkan kerja sama negara-negara untuk melakukan tindakan bersama dalam rangka mencegah dan memeranginya. Kerja sama antara negara maju dan negara berkembang tampaknya tidak mudah dilakukan mengingat adanya perbedaan kepentingan diantara keduanya. Negara berkembang menuntut negara maju untuk bertanggung jawab atas emisi gas rumah kaca yang telah dihasilkan selama pembangunan industrinya hingga membawa kesuksesan ekonomi seperti yang yang tampak sekarang ini. Sementara negara maju mengimbau agar negara berkembang ikut berpartisipasi dalam melakukan tindakan-tindakan nyata mengantisipasi perubahan iklim karena tingkat emisinya yang terus meningkat.Awal tahun 1990-an PBB menyepakati pembentukan UNFCCC sebagai wadah bagi pelaksanaan perundingan untuk menyusun mekanisme pencegahan dan penanganan perubahan iklim. Protokol Kyoto yang disusun sebagai mekanisme mengikat (legally binding) untuk melakukan pengurangan emisi gas rumah kaca tidak dapat berjalan efektif karena pertentangan kepentingan negara maju dan negara berkembang terkait dengan kepentingan ekonomi. Diantara negara maju, Jerman merespon isu perubahan iklim dengan kebijakankebijakan yang aktif dan progresif. Bersama Uni Eropa, Jerman senantiasa menunjukkan komitmennya dalam mengusulkan dan memelopori tindakantindakan konkret dalam rangka mengurangi emisi sebagaimana diwajibkan dalam Protokol Kyoto. Kebijakan luar negeri Jerman yang progresif dalam menangani isu perubahan iklim lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi politik domestik. Sebagai negara demokrasi liberal, pemerintah federal Jerman berperan untuk mengelola dinamika politik domestik untuk dapat dirumuskan menjadi sebuah kebijakan luar negeri mengenai perubahan iklim global.Perundingan internasional dalam kerangka UNFCCC yang berlangsung setiap tahun pada kenyataannya telah menjadi wahana pertarungan kepentingan ekonomi dan politik negara-negara maju berhadapan dengan negara berkembang. Ditengah kondisi tersebut, kebijakan luar negeri Jerman senantiasa mendinamisasi politik perubahan iklim dari kebuntuan-kebuntuan yang mengancam bubarnya kesepakatan global mengenai upaya memerangi perubahan iklim.

---

Climate change has increasingly threatened the life of people in this world. This problem has urged many countries to take actions. The climate change problem can not be resolved by individual country, but it needs the cooperation among all countries in this world.. However, the cooperation between developed and developing countries seems uneasy because of the differences of economic interests among them. In this issue, developing countries invoke developed countries to take responsibility for greenhouse gas emissions that have been generated during the development of their industries. Meanwhile, developed countries also call for developing countries to participate in this action as nowadays most developing countries also emit greenhouse gases more than developed countries.In early 1990s, the United Nations has approved the establishment of UNFCCC, forum under United Nations, as a tools for negotiation in order to arrange the mechanisms for the prevention and dealing with climate change issue. Kyoto Protocol is one of binding mechanism in order to reduce greenhouse gas emissions. However, it is not be effective because of conflict in economic interest between developed and developing coutries. Among developed countries, Germany has strong political leadership in responding to global climate change. German is also very active and progressive in developing its climate change policies. Germany with the EU always shows its strong commitment in recommending and pioneering actions in order to reduce emissions even more than as required in the Kyoto Protocol. German foreign policy in dealing with climate change is more influenced by domestic political conditions. As a liberal democratic country, the federal government has central role in managing the dynamic domestic politic that can be formulated in foreign policy on global climate change.International negotiation in the UNFCCC framework conducts every year. Nevertheless, this negotiation forum is used to fight the economic and political interests between developed and developing countries. In this condition, German foreign policy often comes up with progressive policy that avoids the impasse of global agreement efforts in combat climate change."

"Studi ini dimaksudkan untuk memformulasi strategi yang dapat menjadi sumbangsih bagi usaha-usaha mitigasi perubahan iklim. Pada akhir 2012 Kyoto Protocol tahap satu telah berakhir dan hasil dari COP 18 membuat keberadaan CDM menjadi penuh tantangan. Sehingga pelaksanaan CDM pasca 2012 atau mekanisme yang sejenis harus diperkuat. Sasaran dari riset ini adalah memformulasikan kombinasi dari kebijakan pemerintah Indonesia dan perjanjian perdagangan internasional untuk meperkuat pelaksanaan CDM di masa mendatang atau mekanisme baru berdasarkan pasar.Riset ini dilakukan melalui tinjauan literatur dan pengumpulan respons survey yang respondennya telah dipilih dengan cermat supaya dapat mewakili seluruh pemangku kepentingan. Para responden yang dicari berasal dari para ahli nasional maupun asing yang memiliki pengalaman dibidang ini. Untuk menjamin bahwa mereka memberikan respons yang sahih, para responden juga dipilih berdasarkan pencapaian pendidikan dan pengalaman kerja yang relevan. Data yang terkumpul pada tahap pertama diolah dengan analisa SWOT yang kemudian difinalisasi menggunakan AHP.Namun riset yang berdasarkan perspektif CDM ini memberikan hasil yang berbeda. Strategi yang terbaik adalah dengan mengkaitkan mekanisme ini dengan perjanjian pedagangan internasional. Sehingga kesadaran akan perubahan iklim perlu dibangun secara regional ataupun dengan mitra perdagangan lainnya. Hasil dari usaha ini adalah pembagian tanggung jawab dalam mitigasi perubahan iklim. Lebih lanjut seyogyanya usaha ini tidak berhenti pada tingkatan antar pemerintah semata, namun harus dapat diimplementasikan antar lembaga-lembaga usaha swasta. Dengan demikian mekanisme bisnis ke bisnis yang cocok dengan CDM ataupun mekanisme yang sejenis dapat berfungsi efektif.

---

This study is intended to formulate strategy that can contribute the climate change mitigation measures. By the end of 2012 first phase Kyoto Protocol has ended and the result of COP 18 brought CDM existence in considerable challenge. Therefore CDM post 2012 or similar mechanism implementation has to be strengthened. The research goal is to formulate combination of Government of Indonesia policies and international trade agreement to reinforce future CDM or new market based mechanism.

This research conducted through literature review and collecting survey responses which the respondents were carefully selected to cover all stakeholders. The respondents were sought from national and foreign expert or people who have experiences in this field. The respondents also selected based on education attainment and relevant working experience to ensure they will give valid responses. The first stage data collected was processed using SWOT analysis and then finalized using AHP.

However this research based on CDM perspective, gave different result. The best strategy is to work through linking the mechanism to the international trade agreement. Therefore climate change awareness should be built regionally or with other trading partners. The outcome of this measures is sharing responsibility on climate change mitigation. Moreover it should not stop only at governments? level, but it should be implemented among the private sectors. Then business to business mechanism which is suitable to CDM or its similar mechanism will be functioned effectively."