Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi ini bertujuan mengevaluasi dampak dari Program Parlemen Remaja sebagai program yang penting dan unik dalam meningkatkan kapasitas kontrol Civil society pada legislatif. Hal yang penting dari program seperti ini adalah Capacity Building dari peserta dalam melakukan kontrol, sementara evaluasi program sejenis masih terlampau prosedural fokus pada implementasi program dan belum pada dampaknya. Evaluasi sumatif ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam, dan survei. Analisis (Context, Input, Process, Product) digunakan untuk melihat sistem implementasi dan juga dampak Capacity Building pada peserta serta proses Program Parlemen Remaja 2020. Sementara Main Analytical Categories (MAC) fokus pada penilaian relevansi dan keberlanjutan. Hasil evaluasi menggarisbawahi bahwa 1) dimensi context dan relevansi relative kuat; 2) sehingga walaupun proses dari pihak penyelenggara program kurang optimal, tetap ada hal yang positif dari inisiatif partisipasi aktif di tim peserta program, 3) hal itu membuat program terlihat cukup baik dalam mengembangkan kapasitas pengetahuan dan keterampilan (Capacity Building) peserta sebagai representasi civil society untuk mengontrol kerja-kerja legislative. Kekurangan terlihat pada dimensi input, dimana kualitas mentor masih belum optimal. Studi ini memperlihatkan adanya urgensi kebutuhan untuk memberi perhatian pada aspek dampak Capacity Building  dari program peningkatan kontrol masyarakat sipil seperti ini, ke depannya dibutuhkan model evaluasi dan parameter yang lebih tajam untuk aspek outcome dan dampak.

---

This study aims at the impact of the Youth Parliament Program as an important and unique program in increasing the capacity of civil society control in the legislature. The important thing about a program like this is the capacity building of participants in controlling, while program evaluation still has a procedural focus on program implementation and not on evaluation. This summative evaluation was carried out using a qualitative method with data collection techniques, in-depth interviews, and surveys. Analysis (Context, Input, Process, Product) is used to see the implementation system and also the impact of Capacity Building on participants and the process of the 2020 Youth Parliament Program. Meanwhile, Main Analytical Categories (MAC) focus on assessing relevance and happening. The evaluation results underline that 1) the dimensions of context and relevance are relatively strong; 2) so that even though the process from the program organizers is not optimal, there are still positive things from the active participation of program participants, 3) it makes the program look quite good in developing the knowledge and skill capacity (Capacity Building) of participants as representatives of civil society to control work- legislative work. Weaknesses are seen in the input dimensions, where the quality of mentors is still not optimal. In this study, there is an urgent need to pay attention to the impact aspect. Capacity building of a civil control improvement program such as this, evaluates the model needed by the community to be more rigorous in terms of outcomes and impacts."

"Studi ini merupakan evaluasi sumatif terhadap Program Pemberdayaan Alternatif (Dayatif) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sukabumi. Berdasarkan studi-studi yang telah ada sebelumnya, evaluasi program masih diperlukan untuk menganalisis lebih lanjut kekurangan yang ada dan juga untuk meningkatkan kualitas program yang akan diadakan selanjutnya. Adanya Program Dayatif ini dapat membantu para mantan narapidana kasus narkoba untuk kembali mendapatkan pekerjaan, dan tidak kembali terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Evaluasi ini dilakukan menggunakan model evaluasi Main Analytical Categories yang menganalisis Relevansi, Efektivitas, serta Dampak yang dirasakan bagi para penerima program, serta analisis capacity building Program Pemberdayaan Alternatif (Dayatif). Hasil penelitian evaluasi ini menunjukkan bahwa konsep capacity building dapat dinilai dari dimensi pengetahuan, serta keterampilan. Berdasarkan hasil penelitian, dimensi keterampilan masih perlu ditingkatkan lagi sebagai tujuan utama dalam program pemberdayaan. Selain itu, hasil analisis Main Analytical Categories juga menunjukkan bahwa Program Dayatif BNNK Sukabumi masih memiliki kekurangan dalam aspek relevansi, efektivitas yang disebabkan oleh kegiatan atau pekerjaan yang disediakan pada program pemberdayaan yang belum sesuai dengan kebutuhan masing-masing penerima program.

---

This study is a summative evaluation of the Alternative Empowerment Program of the National Narcotics Agency (BNN) of Sukabumi Regency. Based on previous studies, program evaluation is still needed to further analyze existing deficiencies and also to improve the quality of programs that will be held in the future. The existence of this Dayatif Program can help ex-convicts of drug cases to get back to work, and not to fall back into drug abuse. This evaluation was carried out using the Main Analytical Categories evaluation model which analyzed the relevance, effectiveness, and perceived impact of beneficiaries, as well as an analysis of the capacity building of the Alternative Empowerment (Dayatif) Program. The results of this evaluation study indicate that the concept of capacity building can be assessed from the dimensions of process, knowledge, and skills. Based on the results of the study, the skill dimension still needs to be improved as the main goal in the empowerment program. In addition, the results of the Main Analytical Categories analysis also show that the Dayatif Program of BNNK Sukabumi still has shortcomings in the aspect of relevance and effectiveness caused by the activities or work provided in the empowerment program that are not in accordance with the needs of each beneficiaries."

"Tesis ini membahas tentang peran DPR-RI dalam Kerjasama Parlemen di kawasan Asia Pasifik dalam rangka memberantas terorisme. Berkaitan dengan hal tersebut organisasi parlemen yang diteliti adalah Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) dan ASEAN Inter-Parliamentary Organization (AIPO) yang merupakan dua organisasi parlemen yang terkait dalam penulisan ini, dalam kurun waktu tahun 2001-2004. Alasan pemilihan periodesasi waktu ini adalah karena pada tahun 2001 isu terorisme menjadi mengemuka sejak terjadinya peristiwa 11 September 2001, yaitu peledakan bom di gedung WTC Amerika SerikatTesis ini menggunakan metode kualitatif analisis dan akan menjawab pertanyaan mengenai peran apakah yang dimainkan oleh DPR dalam kerjasama regional di kawasan Asia Pasifik dalam memberantas terorisme. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan studi pustaka/dokumen-Dokumen yang berhubungan dengan Parlemen Indonesia (DPR-RI), organisasi APPF dan AIPO serta hasil-hasil sidang baik berupa resolusi, laporan kunjungan ataupun pembicaraan persahabatan dan bilateral (friendly talk) dengan negara-negara lain serta bahan-bahan dari Departemen Luar Negeri berupa kertas posisi Pemerintah yang menyangkut pemberantasan terorisme. Seluruh sumber data tersebut dianalisis dengan menggunakan teori peran, diplomasi, teroris dan kebijakan luar negeri.Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa terorisme merupakan ancaman yang serius dan merupakan isu yang komplek. Selain pemerintah, parlemen sudah seharusnya ikut bertanggung jawab dalam menanggulanginya. DPR-RI bekerjasama dengan negara-negara Asia Pasifik dalam pemberantasan terorisme dengan melakukan diplomasi seperti lobi-lobi. Hal tersebut dilakukan agar ide-ide dan gagasan Indonesia dapat menjadi acuan di dalam setiap pengambilan keputusan seperti yang tertuang dalam resolusi-resolusi yang dihasilkan oleh APPF dan AIPO.Peran lain yang dilakukan oleh Parlemen Indonesia (DPR-RI) adalah juga melakukan pembicaraan persahabatan dengan negara-negara yang sangat kritis terhadap penanggulangan terorisme. Parlemen Indonesia juga mengubah kebijakan politik luar negerinya dengan mendorong sebuah negara besar seperti Amerika Serikat untuk mengeluarkan kebijakan luar negerinya seperti penghentian sweeping terhadap orang Indonesia di Amerika Serikat pasca tragedi 11 September 2001, dalam sidang APPF di Honolulu Hawai tahun 2002.

---

This thesis describes the role of DPR-Rl in its inter-parliamentary cooperation in combating terrorism in Asia-Pacific Region. Organization that become the object of research were Asia Pacific Inter-Parliamentary Forum (APPF) and ASEAN Inter-Parliamentary Organization. The research was carried out during 2001-2004 year period in those two organizations, which were closely related to this research. The reason why the year 2001 is chosen as the focus of study in this thesis is because during the year, the issue of terrorism emerged subsequent to the bomb attacks in WTC buildings that took place on September 11, 2001.This thesis, using qualitative method, answer the question what roles played by Indonesian Parliament in Asia Pacific Regional Cooperation in Combating terrorism. The documents gathered and collected as references are the profiles of DPR-RI, APPF and ALPO, outcomes of those organizations meeting in the form of resolutions, reports of visits of bilateral talks/friendly talks, and documents from Departement of Foreign Affairs on the Stance of Indonesian Government in fighting against terrorism. All those sources were analyzed by using the theories of roles, diplomacy, terrorism and foreign policies.The conclusion that can be drown from this study is that terrorism is a serius threat and consists of complex issues. Not only government, but also Parliament should be responsible to prevent it DPR-Rl in cooperation with Parliaments from Asia Pacific countries fights against terrorism through diplomacy to allow Indonesian ideas to become the main reference in every decision making process as cointained in resolutions produced by APPF and AIPO.Other roles played by DPR-Rl were conducting friendly talks to countries, which were considered critical of terrorism issues. A shift was also made in Indonesia's foreign affairs policy by pushing a big country like the United States to issue its foreign policy to end sweeping against Indonesians following the September 11, 2001 tragedy in the 2002 APPF meeting in Honolulu, Hawaii."

"[ABTRAKPenelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi proses terhadappelaksanaan program Bidang Capacity Building di organisasi Sahabat Anak.Seiring dengan bertambahnya jumlah relawan dan peran mereka sebagai pelaksanautama program, Sahabat Anak sebagai organisasi berbasis relawan melihatpentingnya manajemen relawan yang baik. Walaupun demikian, implementasiprogram bidang secara konsisten cenderung mengalami penyimpangan dariperencanaan dan evaluasi organisasi tidak mendetil. Penelitian evaluasi prosesdilakukan terhadap program bidang pada tahun 2014 untuk mengungkapkan secararinci proses bidang dalam melaksanakan program serta aspek-aspek yangmempengaruhi implementasinya menggunakan kerangka evaluasi proses yangdikembangkan oleh Saunders, Evans, Joshi (2005).

---

ABSTRACTThis research aims to apply process evaluation towards the programimplementations of Capacity Building Division in Sahabat Anak. As the volunteernumbers keep growing, Sahabat Anak realises the importance of organisedvolunteer management. However, the past trend of Capacity Building Division?sprograms show a tendency of alteration in program implementation and inicompleteevaluation. Thus, this process evaluation research aims to reveal in detail about howthe division enforces its programs as well as facets that may influence the programimplementation. The evaluation is based on the framework developed by Saunders,Evans, Joshi (2005);This research aims to apply process evaluation towards the programimplementations of Capacity Building Division in Sahabat Anak. As the volunteernumbers keep growing, Sahabat Anak realises the importance of organisedvolunteer management. However, the past trend of Capacity Building Division’sprograms show a tendency of alteration in program implementation and inicompleteevaluation. Thus, this process evaluation research aims to reveal in detail about howthe division enforces its programs as well as facets that may influence the programimplementation. The evaluation is based on the framework developed by Saunders,Evans, Joshi (2005), This research aims to apply process evaluation towards the programimplementations of Capacity Building Division in Sahabat Anak. As the volunteernumbers keep growing, Sahabat Anak realises the importance of organisedvolunteer management. However, the past trend of Capacity Building Division’sprograms show a tendency of alteration in program implementation and inicompleteevaluation. Thus, this process evaluation research aims to reveal in detail about howthe division enforces its programs as well as facets that may influence the programimplementation. The evaluation is based on the framework developed by Saunders,Evans, Joshi (2005)]"

"Riset ini bertujuan untuk memberikan kebaruan substansi dan metode evaluasi dalam mengevaluasi program CSR pendidikan berkarakteristik capacity building yang masih jarang dilakukan perusahaan. Studi sejenis menunjukkan kecenderungan evaluasi sampai ke level output. Sementara dampak kurang optimal karena minimnya pengalaman perusahaan dan belum adanya metode yang valid dan reliabel untuk mengukur dampak dari program tersebut. Riset evaluasi ini bertujuan untuk menilai keberhasilan program SOBAT (Sekolah Binaan United Tractors) dari sisi penerima manfaat dengan menggunakan Main Analytical Categories dan Capacity building yang pembuktian dampaknya dilakukan secara partisipatif menggunakan Social Return On Investment. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa hasil program sudah sangat sesuai ditinjau dari dimensi relevansi, dampak, keberlanjutan, dan replikabilitas. Model pengelolaan program dari sisi efektivitas sudah sangat sesuai, namun efisiensi program masih perlu dimaksimalkan. SOBAT berhasil menciptakan dampak berupa capacity building dalam level organisasi dan individu untuk mencapai keberlanjutan. Keberhasilan program dibuktikan melalui analisis SROI dengan rasio nilai dampak investasi sosial sebesar Rp 7.09 : 1 yang memberikan timbal balik positif sebagai investasi dampak. Hasil keseluruhan memperlihatkan bahwa keberhasilan program dipengaruhi oleh karakteristik penerima manfaat yang memiliki kesadaran untuk mencapai perubahan positif secara kolektif.

---

This research aims to provide new substance and evaluation methods for evaluating the capacity-building characteristic of educational CSR programs that are still rarely carried out by companies. Similar studies show a tendency for evaluation to reach the output level. Meanwhile, the impact is less than optimal due to the lack of company experience and the absence of a valid and reliable method to measure the program's impact. This evaluation research aims to assess the success of the SOBAT (Sekolah Binaan United Tractors) program from the beneficiary perspective using Main Analytical Categories and Capacity building analysis and terminated by Social Return On Investment to prove impact value. The evaluation results show that the program results are very appropriate in relevance, impact, sustainability, and replicability. The program management model in terms of effectiveness is very appropriate, but program efficiency still needs to be maximized. SOBAT has succeeded in creating an impact in capacity building at the organizational and individual levels to achieve sustainability. The program's success is proven through an SROI analysis with a social investment impact value ratio of Rp 7.09: 1, which provides positive returns as an impact investment. The overall results show that the program's success is influenced by the characteristics of the beneficiaries who have the awareness to achieve positive change collectively."

"Skripsi ini mengkaji dan membahas topik fenomena peran fraksi DPR RI, sebagai isu yang tengah mengemuka, yaitu adanya upaya pembubaran fraksi oleh Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) karena fraksi dinilai banyak berperan di dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPR dan dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Sehubungan dengan itu, maka penelitian ini difokuskan pada salah satu pelaksanaan fungsi DPR, yaitu fungsi legislasi dalam penentuan ambang batas parlemen dalam pembahasan RUU tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Hal ini diangkat karena dalam penentuan ambang batas parlemen terjadi perdebatan alot di antara fraksi-fraksi DPR. Di satu pihak, fraksi kecil (FPPP) yang khawatir gagal meraih suara signifikan, bersikeras mempertahankan besaran ambang batas parlemen 2,5%, sedangkan fraksi menengah (FPKS) menginginkan besaran ambang batas parlemen 3%-5%. Di pihak lain, fraksi besar (FPG), dengan hasrat meraih kursi lebih banyak, bersikukuh menaikkan besaran ambang batas parlemen 5%. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif analitis. Data diperoleh melalui tinjauan pustaka dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran fraksi DPR kuat dan mendominasi dalam pelaksanaan fungsi legislasi DPR, yaitu dalam penentuan ambang batas parlemen dalam pembahasan RUU tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Hal ini sebagaimana terlihat, baik dari aspek pengorganisasian anggota fraksi, aspek substansi kebijakan fraksi maupun aspek sistem pengawasan fraksi. Sementara, jika ditinjau dari teori perwakilan politik maka termasuk dalam teori kebebasan dengan tipe hubungan yang partisan.

---

This study examined and discussed the phenomenon topic on the role of the House of Representatives’ factions, as the central issue raised during the discussion, namely the dissolution of factions by the National Anti-Corruption Movement (GNPK) since factions were being assessed as playing a significant role in the execution of the functions, duties, and powers of the House of Representatives which were against the 1945 Constitution. Accordingly, this study focused on the exercise of one of the functions of the House, that is the legislation function in deciding parliamentary threshold during discussion on Bill on the Amendments to Law No. 10 of 2008 on the Election of Members of DPR, DPD and DPRD. The issue was raised because there were tough discussions among factions before the floor made any decisions on parliamentary threshold. On the one hand, faction with small number of MPs (PPP Faction) that was concerned on the failure to reach significant number of vote insisted on maintaining massive parliamentary threshold of 2.5%, while faction with not to large number of MPs (PKS Faction) wanted a massive parliamentary threshold of 3%-5%. On the other hand, faction with larger number of MPs (PG Faction), with an enthusiasm of getting more seats on the next election, insisted in raising thkeye percentage to 5% of parliamentary threshold. This study used a qualitative research design with descriptive analysis. Data were obtained through literature reviews and interviews.

The results showed that the ruling faction played significant role and dominated the legislation functions of the House, especially during the discussion on parliamentary threshold decision on Bill on the Amendments to Law No. 10 of 2008 on Election of Members DPR, DPD and DPRD. That conclusion was clearly manifested both in organizational aspect of faction members, faction's policy substance aspect as well as faction’s supervision system aspect. While, based on the review of the theory of political representation, it can be concluded that there was a theory of freedom with a partisan type of relationship that worked within."