Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laporan magang ini membahas mengenai proses persiapan pelaporan SPT untuk WNI yang bekerja di luar negeri yang dilakukan oleh KKP TAG. Proses persiapan pelaporan ini dilakukan dari pengumpulan data-data yang diperlukan, melakukan perhitungan yang perlu dilakukan, hingga pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan. Laporan magang ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi keseluruhan proses persiapan pelaporan SPT dan refleksi diri atas pengalaman magang. Hal ini dilakukan dengan cara mengevaluasi proses pelaporan yang dilakukan oleh KKP TAG dengan mengacu pada peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa KKP TAG dalam proses persiapan pelaporan SPT yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

---

This internship report discusses the entire process of preparing tax return reporting for Indonesian citizen working aboard carried out KKP TAG. The preparation process for this report is carried out from collecting the necessary data, doing the necessary calculations, to preparing the tax return. The purpose of this internship report is to evaluate the entire process of preparing the SPT reporting as well as self-reflection on the internship experience. This is accomplished by comparing the KKP TAG's reporting process to the Indonesian tax regulations.Based on the evaluation that has been carried out, it is concluded that the process of tax return preparation by KKP TAG is in accordance with the applicable tax regulation in Indonesia"

"Rendahnya tingkat kepatuhan pajak di Indonesia yang dapat dilihat dari tax ratio, menjadi masalah yang harus diatasi oleh pemerintah. Di tahun 2020, pemerintah Indonesia melalui DJP menggagas dan menerapkan kebijakan pre-populated tax return dalam pelaporan Pajak Pertambahan Nilai. Skripsi ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana evaluasi dari penerapan kebijakan ini melalui tiga kriteria, yaitu tungkat kepatuhan, beban Wajib Pajak, dan efisiensi dengan menggunakan site penelitian yaitu KPP Wajib Pajak Besar Tiga. Selain itu, skripsi ini juga ditujukan untuk mengetahui penerapan kebijakan pre-populated tax return di Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, metode pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara mendalam. Hasil evaluasi di KPP Wajib Pajak Besar Tiga dapat memperlihatkan kebijakan ini dapat memberikan manfaat terhadap tingkat kepatuhan pajak, dapat meringankan beban Wajib Pajak, dan dapat memberikan efisiensi terhadap biaya yang dikeluarkan KPP Wajib Pajak Besar Tiga. Jika dibandingkan dengan penerapannya di negara lain, masih terdapat banyak kekurangan yang harus diatasi oleh Indonesia melalui DJP agar penerapan kebijakan ini dapat berjalan dengan lebih baik lagi dan dapat memberikan manfaat dengan maksimal.

---

The low level of tax compliance in Indonesia that can be seen the tax ratio is a problem that must be overcome by the government. In 2020, Indonesian government through the Directorate General of Taxes (DGT) initiates and implements pre-populated tax return policies for Value Added Tax return. This thesis is intended to find out how the evaluation results from the implementation of this policy through three criteria, namely the level of compliance, the burden of the taxpayer, and efficiency by using LTO 3 as the research site. In addition, this thesis is also intended to determine the implementation of the pre-populated tax return policy in Indonesia when compared to other countries. This study used a qualitative approach, data collection through literature studies and in-depth interviews. The results of the evaluation at LTO 3 can show that this policy can provide benefits to the level of tax compliance, can ease the burden of the Taxpayer, and can provide efficiency to the costs incurred by LTO 3. When compared with its implementation in other countries, there are still many shortcomings that must be overcome by the Indonesian government through the DGT so that the implementation of this policy can run better and can provide maximum benefits."

"Tax Ratio di Indonesia setiap tahunnya mengalami tren menurun. Turunnya tren Tax Ratio mengindikasikan bahwa performa otoritas pajak belum optimal dalam melakuakn pemungutan pajak. Salah satu hal yang menyebabkan Tax Ratio di Indonesia rendah adalah proses administrasi perpajakan yang kompleks. Oleh karena itu perlu adanya pembaharuan sistem administrasi perpajakan di Indonesia menjadi lebih modern supaya mewujudukan sistem administrasi perpajakan yang mudah dan sederhana. Single Identity Number (SIN) dapat menjadi salah satu solusi mewujudkan simplifikasi adminsitrasi perpajakan. Dengan menggunakan teori Ease of Administration, Innovations in Tax Compliance, Cost of Taxation, dan E-Readiness, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan penerapan SIN dan juga kesiapan pemerintah serta pihak terkait dalam menerapkan SIN sebagai modernisasi sistem administrasi perpajakan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, metode pengumpulan data dan teknik analisis data juga secara kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan studi Pustaka dan juga wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah SIN berpotensi memberikan banyak manfaat dalam bidang pelayanan maupun pengawasan perpajakan dan juga menurunkan cost of taxation. Keselerasan strategis antar pihak terkait sudah mulai berjalan namun masih perlu persiapan yang lebih optimal untuk penerapan SIN. Pihak pemerintah maupun pihak lainnya yang terlibat dalam penerapan SIN sudah siap untuk pengimplementasiannya namun masih harus ditingkatkan supaya penerapan SIN sebagai modernisasi sistem administrasi perpajakan di Indonesia bisa diterapkan lebih maksimal.

---

Tax Ratio in Indonesia every year has a downward trend. The declining trend of the Tax Ratio indicates that the performance of the tax authorities has not been optimal in collecting taxes. One of the things that causes the Tax Ratio in Indonesia to be low is the complex tax administration process. Therefore, it is necessary to reform the tax administration system in Indonesia to be more modern in order to realize an easy and simple tax administration system. Single Identity Number (SIN) can be a solution to simplify tax administration. By using the theory of Ease of Administration, Innovations in Tax Compliance, Cost of Taxation, and E-Readiness, this research aims to analyze the readiness of the implementation, and also the readiness of the government and related parties in implementing SIN as a modernization of the tax administration system in Indonesia. This research uses a qualitative approach, data collection methods and data analysis techniques are also qualitative. This research was conducted by means of literature studies and also in-depth interviews. The results of this research are that SIN has the potential to provide many benefits in the field of service and tax supervision and also reduce the cost of taxation. Strategic alignment between related parties has started to run but still needs more optimal preparation for the implementation of SIN. The government and other parties involved in the implementation of SIN are ready for its implementation but still need to be improved so that the application of SIN as a modernization of the tax administration system in Indonesia can be implemented more optimally."

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi aktivitas pengelolaan pajak restoran oleh BKD Kota CCC. BKD Kota CCC yaitu instansi Pemerintah Daerah yang mengelola keuangan daerah terutama pajak daerah. Kegiatan magang dilakukan di bidang PAD 1 dan membahas pajak restoran. Evaluasi dilakukan dengan melihat kesesuaian aktivitas pengelolaan pajak restoran terhadap referensi dan regulasi yang berlaku. Terdapat 3 kegiatan yang dilakukan selama magang berlangsung yaitu pendaftaran, pelaporan dan penagihan pajak. Pendaftaran pajak meliputi pemberian dan pengembalian formulir SPOPD disertai lampiran, penerbitan NPWPD dan Maklumat Daerah serta Penetapan NPWPD secara jabatan. Lalu, Pelaporan pajak meliputi pemungutan pajak, pelaporan SPTPD dan pembayaran pajak terutang. Kemudian penagihan pajak yang dimulai dari penagihan, surat teguran hingga kebijakan lelang. Pelaksanaan aktivitas sebagian besar telah sesuai referensi dan regulasi yang berlaku. Ketidaksesuaian bersifat minor dan dapat diselesaikan sehingga tidak mengganggu aktivitas operasional PAD 1.

---

This internship report aims to evaluate restaurant tax msanagement activities by the BKD Kota CCC. BKD Kota CCC is a local government institution that manages regional finances, especially local taxes. Internship activities are carried out in the field of PAD 1 and discuss restaurant taxes. Evaluation is carried out by looking at the suitability of restaurant tax activities against applicable references and regulations. There are 3 activities carried out during the internship, consist of registration, reporting and tax collection. Tax registration includes giving and returning SPOPD forms with attachments, issuance of NPWPD and Regional Declarations then Stipulation of NPWPD in office. Then, tax reporting includes tax collection, SPTPD reporting and payment of tax payable. Then tax collection starting from billing, warning letters to auction policies. Most of the activities carried out are in accordance with applicable references and regulations. Non-conformities are minor and can be resolved so that they do not interfere significantly with PAD 1 operational activities.

"

"Tingkat kepatuhan pajak dan penggunaan E-filing sebagai sistem pelaporan pajak di Indonesia masih rendah. Hal ini menyebabkan dikeluarkannya SE/8/2015 tentang Kewajiban Penyampaian SPT PPh OP oleh ASN/TNI/Polri melalui e- filing. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan penggunaan e- filing pada golongan Bintara Polda. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan teknik pengumpulan data survey. Hasil penelitian menyebutkan bahwa golongan Bintara Polda memiliki tingkat kepatuhan tinggi dalam menggunakan e-filing untuk pelaporan SPT PPh OP berdasarkan teori Mazur. Sebagai rekomendasi untuk meningkatkan kepatuhan penggunaan e-filing, pengenaan kewajiban penggunaan e-filing dapat diterapkan pada instansi pemerintah lainnya.

---

The level of tax compliance and e filing usage in Indonesia for tax reporting system remains low. Thus, Ministry of Empowerment of State Apparaturs and Bureaucracy Reform enacted the SE 8 2015 about Personal Income Tax Return Reporting Obligation through e filing. This research aims to measure the compliance level of e filing usage of NCO division of Polda Metro Jaya. This research used quantitative approach and survey as data collection technique. As the result, NCO has high level of compliance in using e filing based on Mazur theories. For recommendation, the government may apply the same policy of e filing obligation to other government institutions to increase the compliance level. "

"Laporan magang ini bertujuan untuk membahas mengenai evaluasi pelaporan pajak penghasilan SPT Masa PPh 21 dan 23 pada SPT Masa Rumah Sakit DES periode Maret 2022. Rumah Sakit DES merupakan rumah sakit umum yang pada mulanya berfokus pada pelayanan ibu dan anak. Hasil evaluasi akan membandingkan kesesuaian antara praktik pelaporan SPT Masa dengan dasar hukum yang berlaku seperti Peraturan Menteri Keuangan. Evaluasi dilakukan pada subjek pajak, objek pajak, pembayaran SPT, hingga pelaporan SPT Masa. Dari hasil evaluasi, pelaporan pajak penghasilan SPT Masa yang dilakukan oleh Rumah Sakit DES telah sesuai dengan dasar hukum dan teori yang berlaku. Selain membahas pelaporan SPT Masa pada pajak penghasilan Rumah Sakit DES, laporan magang ini juga membahas refleksi diri dari pengalaman yang didapat selama menjalankan magang.

---

This internship report aims to discuss the evaluation of income tax reporting on periodic tax return DES Hospital for the March 2022 period. DES Hospital is a public hospital that initially focused on mother and child services. The results of the evaluation will compare the conformity between the reporting practices of the Periodic SPT with the applicable legal basis such as the Ministry of Finance Regulation. Evaluation is carried out on tax subjects, tax objects, payment of tax returns, to reporting of mass tax returns. From the evaluation results, the reporting of the Periodic Tax Return by DES Hospital is following the legal basis and applicable theory. In addition to discussing the reporting of the Periodic Tax Return on DES Hospital income tax, this internship report also discusses self-reflection from the experiences gained during the internship."

"Program Pengungkapan Sukarela (PPS) merupakan kebijakan pengampunan pajak yang menuai pro kontra di tengah masyarakat. Setelah pelaksanaannya, penting untuk dilihat evaluasi Wajib Pajak terhadap kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan kepatuhan pajak berkelanjutan tersebut. Dalam penelitian ini digunakan theory of planned behavior yang dapat menggambarkan respon individu dalam menanggapi suatu stimulus beserta intensi berperilaku yang ditimbulkan. Adapun penelitian ini memiliki tujuan untuk: 1) menganalisis pengaruh sikap atas PPS terhadap intensi kepatuhan pajak berkelanjutan; 2) menganalisis pengaruh norma subjektif atas PPS terhadap intensi kepatuhan pajak berkelanjutan, dan 3) menganalisis pengaruh persepsi kendali atas PPS terhadap intensi kepatuhan pajak berkelanjutan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif menggunakan instrumen survei berupa kuesioner yang dibagikan kepada responden di KPP Pratama Jakarta Pluit. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: 1) sikap berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensi berperilaku. Dapat diketahui bahwa sikap positif individu dalam merespon dan mengevaluasi PPS akan mempengaruhi intensi individu agar dapat mewujudkan kepatuhan pajak berkelanjutan secara sukarela; 2) norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensi berperilaku. Dalam hal ini, lingkungan sosial individu juga berperan penting dalam memberikan penilaian positif terkait PPS dan sekaligus memberikan dorongan bagi intensi individu dalam mewujudkan kepatuhan pajak berkelanjutan sebagai tujuan utama dari kebijakan tersebut, dan 3) persepsi kendali tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensi berperilaku. Sementara itu, persepsi individu terkait kemudahan dalam PPS tidak memiliki pengaruh yang cukup untuk menumbuhkan intensi perilaku kepatuhan pajak berkelanjutan bagi individu pasca dilaksanakannya program tersebut.

---

Voluntary Disclosre Program (VDP) is a tax amnesty policy that raised pros and cons for the society. Following its implementation, it is important to recognize the Taxpayer’s evaluation of this policy that aimed to generate a sustainable tax compliance. In this research, theory of planned behavior is used to describe individual responses toward a stimulus along with the behavioral intention that is generated. As for the purposes of this research are: 1) analyzing the influence of attitude toward behavior over VDP towards the sustainable tax compliance intention; 2) analyzing the influence of subjective norm over VDP towards the sustainable tax compliance intention, and 3) analyzing the influence of perceived behavioral control over VDP towards the sustainable tax compliance intention. This research was conducted in a quantitative approach using survey as the instrument in the form of questionnaires which were distributed to the respondents at KPP Pratama Jakarta Pluit. The results of this research show that: 1) attitudes toward behavior has a positive and significant impact on behavioral intention. It can be known that the positive attitude of individuals in evaluating and responding to VDP will influence the individual intentions to generate a voluntary sustainable tax compliance; 2) subjective norm has a positive and significant impact on behavioral intention. In this case, the individual’s social environment is also plays an important role in providing a positive judgement towards VDP while at the same time provides an ecouragement for individuals to have the intention of generating the sustainable tax compliance behavior as the main objective of this policy, and 3) perceived behavioral control doesn’t have a positive and significant impact on behavioral intention. On the other hand, individual perceptions regarding the convenience of VDP did not have a sufficient influence to foster the sustainable tax compliance behavioral intentions for individuals after the implementation of this program."

"Salah satu penyebab rendahnya rasio pajak di Indonesia yaitu kepatuhan wajib pajak. Modernisasi administrasi perpajakan di bidang perpajakan perlu dilakukan untuk mengikuti perkembangan zaman dan meningkatkan kepatuhan. Adanya nota kesepahaman antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Bursa Efek Indonesia menjadi awal untuk penerapan pilot project XBRL di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumentasi dan wawancara mendalam dengan Direktorat Jenderal Pajak. Penelitian dilakukan untuk melihat evaluasi pilot project antara BEI dan DJP, potensi pemanfaatan dan biaya dari kerangka innovation for tax compliance dan cost of taxation, faktor pendukung dan penghambat ditinjau dari kerangka success factors for information technology governance dan kesiapan pemerintah ditinjau dari konsep e-government challenges. Hasil dari penelitian yang dilakukan mengatakan bahwa XBRL berpotensi untuk diterapkan di dalam sistem administrasi perpajakan, hambatan yang ditemukan yaitu mengenai kurangnya sumber daya manusia yang mengerti XBRL terutama didalam perpajakan serta taksonomi yang harus disesuaikan oleh otoritas pajak agar dapat menaungi semua wajib pajak yang akan menerapkannya. Sementara dukungan yaitu dari segi biaya tidak ada masalah di otoritas pajak, konsultan adaptif dan juga lingkungan internal dan eksternal yang suportif. Evaluasi dari penerapan XBRL antara BEI dan DJP memudahkan administrasi di DJP sehingga DJP akan melakukan piloting project kembali setelah penetapan standar taksonomi. Kesiapan DJP akan implementasi XBRL masih belum siap karena belum ada penetapan taksonomi yang akan digunakan serta belum ada diskusi dengan pihak eksternal terkait pengimplementasian XBRL tetapi sudah ada rencana di internal DJP untuk pengadopsian XBRL sebagai tools wajib pajak dalam membuat laporan keuangan.

---

One of the causes of the low tax ratio in Indonesia is taxpayer compliance. Modernization of tax administration in the field of taxation needs to be done to keep up with the times and improve compliance. The existence of a memorandum of understanding between the Directorate General of Taxes and the Indonesia Stock Exchange is the beginning for the implementation of the XBRL pilot project in Indonesia. This research was conducted using a post-positivist approach and by using a qualitative method. Data collection techniques are carried out through documentation and in-depth interviews with the Directorate General of Taxes. The study was conducted to see the evaluation of the pilot project between the IDX and the DGT, the potential utilization and costs of the innovation framework for tax compliance and cost of taxation, the supporting and inhibiting factors in terms of the success factors for information technology governance framework and government readiness in terms of the concept of e-government challenges. The results of the research conducted said that XBRL has the potential to be applied in the tax administration system, the obstacles found are the lack of human resources who understand XBRL, especially in taxation and taxonomy which must be adjusted by the tax authorities in order to overshadow all taxpayers who will implement it. While support, namely in terms of costs, there is no problem with the tax authorities, adaptive consultants and also a supportive internal and external environment. Evaluation of the implementation of XBRL between IDX and DGT facilitates administration at DGT so that DGT will pilot the project again after setting taxonomy standards. DGT's readiness for the implementation of XBRL is still not ready because there has been no determination of the taxonomy to be used and there have been no discussions with external parties regarding the implementation of XBRL but there are plans within DGT internally for the adoption of XBRL as a tool for taxpayers in making financial reports."

"Saat ini permasalahan mengenai pandemi COVID-19 telah menyita perhatian dunia. Efek yang ditimbulkan nyaris terjadi di semua bidang di dalam negeri, salah satunya berdampak pada kondisi perekonomian di Indonesia. Terdapat keterkaitan dan ketergantungan antara perpajakan dengan pertumbuhan ekonomi, karena potensi perpajakan teletak pada kegiatan ekonomi. Guna membantu wajib pajak dalam mengatasi pandemi yang berkepanjangan, pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) atas Pajak Penghasilan Pasal 21. Apakah hasil yang diharapkan sehubungan pelaksanaan kebijakan telah memenuhi sasaran dan tujuan dari kebijakan oleh DJP. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitif dengan paradigma post positivis, dengan melakukan studi lapangan dalam hal ini wawancara mendalam, dan survei dalam hal ini membagikan kuesioner kepada wajib pajak pemberi kerja Hasil dari penelitian ini adalah dalam mengevaluasi kebijakan dapat dilakukan dengan mengaitkan 6 (enam) kriteria, yaitu efektivitas, efisiensi, kesamaan, kecukupan, responsivitas, dan ketepatan.

---

Nowadays, the issue of the COVID-19 pandemic has seized the world’s attention. The effect that occur in almost all fields in the country, one of which has an impact on economic conditions in Indonesia. There is a relationship and dependence between taxation and economic growth, because the potential for taxation lies in economic activities. In order to assist taxpayers in overcoming a prolonged pandemic, the government issued a policy, namely Government-Borne Tax Incentives on Article 21 Income Tax. Have the expected result regarding the implementation of the policy by DGT. The method used in this study is a quantitative approach with a post-positivist paradigm, by conducting field studies in this case in-depth interviews, and surveys in this case distributing questionnaires to taxpayers. The result of this study is that n evaluating policies, it can be done by linking six criterias namely effectiveness, efficiency, similarity, adequacy, responsiveness, and accuracy."

"Laporan magang ini membahas evaluasi pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang dilakukan oleh divisi Individual Tax DV Indonesia. Subjek evaluasi laporan magang ini adalah seorang ekspatriat dari India bernama Mr. B yang dipilih berdasarkan keunikan kasusnya yang melaporkan SPT Tahunan berstatus Kurang Bayar meskipun hanya menerima penghasilan dari satu pemberi kerja dan sudah dipotong PPh 21. Hasil evaluasi menunjukkan perlakuan perpajakan sebagai Wajib Pajaka Dalam Negeri, penghitungan pajak penghasilan terutang, pengisian Formulir SPT Tahunan, pembayaran PPh kurang bayar hingga pelaporan SPT Tahunan secara e-filing sudah dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. DV Indonesia juga melakukan prosedur verifikasi data penghasilan dan harta untuk menjamin pengisian SPT Tahunan Mr. B telah memenuhi kriteria benar, lengkap dan jelas. Meskipun bukan ranah konsultan pajak, perhitungan PPh 21 yang dilakukan oleh pemberi kerja juga dibahas pada laporan magang ini untuk mencari penyebab masih terdapatnya pajak kurang bayar pada SPT Tahunan Mr. B.

---

This internship report discusses the evaluation of reporting of Individual Annual Income Tax Return conducted by the Individual Tax division of DV Indonesia. The subject of this internship report evaluation is an expatriate from India named Mr. B, who was chosen based on the uniqueness of his case, who reported his Annual SPT underpayment status even though he only received income from one employer and had been deducted with Income Tax Art. 21. The evaluation results show that the tax treatment as a domestic taxpayer, the calculation of income tax payable, the filling of the Annual Income Tax Return, the payment of underpaid income tax to the reporting of the Annual Income Tax Return through e-filing have been carried out in accordance with the applicable tax regulations in Indonesia. DV Indonesia also performs procedures for verifying income and assets data to ensure that the filling of Mr. B's Annual Income Tax Return has met the correct, complete and clear criteria. The calculation of Income Tax Art. 21 is also discussed in this internship report, although it is not the realm of tax consultants to find out the cause of the underpayment income tax in Mr. B' Annual Income Tax Return."