Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Jakarta Timur memiliki jumlah kecelakaan lalu lintas tertinggi dibandingkan kota-kota lain di Jakarta selama beberapa tahun terakhir, menunjukkan perlunya peningkatan keselamatan lalu lintas, terutama untuk mobilitas aktif. Berbagai proyek telah dilaksanakan di Jakarta untuk meningkatkan serviceability bagi pejalan kaki dan pengguna sepeda untuk mendorong kebiasaan mobilitas aktif. Namun, hal itu masih belum diterapkan di Jakarta secara keseluruhan. Tulisan ini bertujuan untuk melakukan perbaikan lalu lintas pada simpang tidak aman tertentu di Jakarta Timur. Persimpangan sendiri dipilih sebagai pejalan kaki dan pengguna sepeda adalah yang paling rentan saat menggunakannya. Melalui studi banding kasus, makalah ini diharapkan dapat menentukan desain geometris persimpangan yang sesuai untuk meningkatkan keamanannya bagi pergerakan pejalan kaki dan sepeda, dengan tetap mempertahankan kinerjanya, seperti kapasitas, derajat kejenuhan, dan tundaannya. Studi menunjukkan bahwa peningkatan geometris persimpangan dengan beberapa penyesuaian meningkatkan kemudahan servisnya untuk mobilitas aktif.

---

East Jakarta has the highest amount of traffic accident than other cities in Jakarta for the last few years, indicating the need of traffic improvement on their safety, particularly for active mobility. Various projects have been implemented in Jakarta to improve its serviceability for pedestrian and bicycle user to drive the habit of active mobility. However, they still not have been implemented in Jakarta as a whole. This paper aims to do traffic improvement on a particular unsafe intersection in East Jakarta. Intersection itself is chosen as pedestrian and bicycle user are the most vulnerable when using it. Through comparative study cases, this paper is expected to determine appropriate junction geometrical designs that improve its safety for pedestrian and bicycle movement, while maintaining its performance, such as its capacity, degree of saturation, and delay. The study shows that junction geometrical improvement with several adjustments improves its serviceability for active mobility."

"Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Duren Sawit merupakan salah satu rumah sakit di daerah Jakarta Timur yang telah mendukung pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) DKI Jakarta, yaitu dengan cara mengimplementasikan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS). Saat ini RSKD Duren Sawit sedang dalam tahap penerapan keamanan informasi SIMRS berdasarkan ISO/IEC 27001. Hal tersebut selaras dengan adanya Peraturan Mentri Kominfo No.4 tahun 2016 tentang sistem standar manajemen pengamanan informasi untuk penyelenggaraan sistem elektronik. Namun berdasarkan hasil evaluasi indeks Keamanan Informasi (KAMI) dari Badan Siber dan Sandi Negara, penerapan keamanan informasi di RSKD Duren Sawit belum memenuhi standar keamanan informasi. Penyebab utama dari permasalah tersebut ialah belum adanya penerapan manajemen risiko yang belum mengacu pada standar keamanan informasi. Oleh karena itu, perlu adanya perancangan manajemen risiko keamanan informasi untuk SIMRS RSKD Duren Sawit. Penelitian ini menggunakan kerangka kerja ISO/IEC 27005 sebagai panduan dalam merancang manajemen risiko serta mendukung konsep umum yang ditetapkan dalam ISO/IEC 27001. Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu primer dan sekunder. Pengumpulan data primer berdasarkan wawancara secara langsung di Bagian Pelaksanan SIMRS RSKD Duren Sawit. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan menganalisis dokumen internal RSKD Duren Sawit terkait SIMRS. Penelitian ini menghasilkan 7 skenario risiko yang akan diterima (accept) dan 62 skenario yang akan dikontrol (mitigate). Rekomendasi kontrol disusun dengan mengacu pada ISO/IEC 27002. Berdasarkan penelitian ini dapat meminimalisir dampak kerugian bagi RSKD Duren Sawit. Selain itu, dapat meningkatkan keamanan informasi pada SIMRS RSKD Duren Sawit yang sesuai dengan regulasi pemerintah, serta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan pihak manajemen demi peningkatan layanan SIMRS RSKD Duren Sawit.

---

Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Duren Sawit is one of the hospitals in the East Jakarta area that has supported the development of the Regional Health Information System DKI Jakarta (SIKDA), by implementing the Hospital Management Information System (SIMRS). Currently RSKD Duren Sawit is in the stage of implementing information security SIMRS based on ISO/IEC 27001. This is in line with the Regulation of the Minister of Communication and Information No. 4 of 2016 concerning the standard system of information security management for the implementation of electronic systems. However, based on the results of the evaluation of Indeks Keamanan Informasi (KAMI) from Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), the application of information security in RSKD Duren Sawit is not yet fulfilled information security standards. The root cause of these problems is because information security risk management does not refer to information security standards. Therefore, it is necessary to design an information security risk management for SIMRS RSKD Duren Sawit. This research uses the ISO / IEC 27005 framework as a guide in designing risk management and supports the general concepts from ISO / IEC 27001. Data collection will be divided into primary and secondary data. Primary data collection is based on direct interviews with Bagian Pelaksanan SIMRS RSKD Duren Sawit. Secondary data collection will be done by analyzing the internal documents of RSKD Duren Sawit related to SIMRS. This research produces 7 risk scenarios that will be accepted and 62 scenarios that will be controlled (mitigate). Control recommendations are prepared by referring to ISO/IEC 27002. Based on this research can minimize the impact of losses for the Duren Sawit RSKD. In addition, it can improve information security on the Duren Sawit RSKD SIMRS in accordance with government regulations and can be used as a material for consideration and management decision making for the improvement of SIMRS RSKD Duren Sawit service.

"

"Masyarakat seharusnya menjadi pihak utama dalam mengelola sumber daya alam karena peransertanya akan mempengaruhi kelangsungan sumber daya tersebut, balk secara Iangsung maupun tidak Iangsung. Sayangnya, banyak Peranserta yang tidak sejalan untuk mendukung kelestarian lingkungan dan cenderung mengarah kepada kerusakan ekosistem dan pencemaran lingkungan. Dalam penelitian ini, pengaruh Peranserta masyarakat yang tinggal di sempadan sungai Enim dan kondisi penanganan Iimbah terhadap pengelolaan kualitas sumber secara khusus dipertanyakan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji seberapa besar pengaruh Peranserta masyarakat dan kondisi penanganan Iimbah terhadap pengelolaan sumber daya air.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisa (1) Peranserta masyarakat dan kondisi penanganan Iimbah yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari, (2) pengaruh Peranserta masyarakat terhadap pengelolaan kualitas air, (3) hubungan antara kondisi penanganan Iimbah dan kualitas air; (4) pengaruh Peranserta masyarakat dan kondisi penanganan Iimbah terhadap pengelolaan kualitas air, secara bersamaan (simultan). Penelitian deskriptif analitis yang menggunakan metode survey ini dilakukan di daerah sepanjang Sungai Enim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatra Selatan. Ada 132 responden yang tinggal di pinggir sungai, diambil sebagai sampel yang kemudian dianalisa dengan menggunakan analisa korelasi dan regresi. Hasil pemrosesan data statistik menunjukkan bahwa besamya pengaruh simultan Peranserta masyarakat (X1) dan kondisi penanganan limbah (X2) terhadap pengelolaan kualitas sumber daya air (Y) adalah 0,733 yang berarti cukup kuat. Sedangkan kontribusi simultan variabel X1 dan X2 terhadap Y is 73,3% or (Y)= R2 x 100% = 73.3% dan sisanya ditentukan oleh variabel lain. Lebih jauh lagi, naikturunnya pengelolaan kualitas sumber daya air dapat diprediksi atau dihitung melaiui persamaan regresi Y = 18.665 + 0.227 Xi + 0.459X2. Besarnya pengaruh variabel X1 terhadap Y adalah 0,685 atau 68,5%; kemudian, sisanya ditentukan oleh variabel lain. Besarnya koefisien pengaruh kondisi penanganan limbah terhadap pengelolaan sumber daya air adalah 0,566 atau kontribusi sebesar 56,6%.Angka-angka di atas menunjukkan adanya korelasi yang besar antara (1) Peranserta masyarakat (X1) dan pengelolaan kualitas air (Y), (2) kondisi penanganan Iimbah (X2) dan pengelolaan kualitas air (Y), (3) Peranserta masyarakat (X1) bersamaan dengan kondisi penanganan limbah (X2) terhadap pengelolaan kualitas sumber daya air (Y). Dengan kata lain, masing-masing variabel (XI dan X2) saling mempengaruhi terhadap pengelolaan kualitas air baik secara individu maupun bersamaan.Dari hal tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa Peranserta masyarakat dan kondisi penanganan limbah harus diperhatikan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya air. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara mendorong Peranserta masyarakat untuk ramah lingkungan dan menciptakan kondisi yang lebih balk dalam penanganan limbah. Ini memerlukan usaha-usaha strategis dan terpadu untuk menciptakan kondisi yang mendukung masyarakat memiliki Peranserta yang diinginkan dan ramah pada lingkungan. Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini merekomendasikan pemerintah daerah untuk berupaya mengubah Peranserta masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya menjaga keberlangsungan lingkungan. Hal ini tentunya akan menghasilkan keuntungan yang akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat pada umumnya dan generasi mendatang dalam jangka panjang. Dalam prakteknya, masyarakat harus diberikan pelatihan khusus dan penyuluhan mengenai cara penangangan limbah yang lebih baik. Terakhir, penyediaan prasarana yang relevan dan insentif yang nyata juga panting diberikan.

---

Society should be the main agent in managing natural resources, as their participation will influence the natural resources' sustainability, directly or indirectly. Unfortunately, many of the participations are not in line to support the environment preservation so that their daily activities often produce pollutions. The same thing happens to Enim River. In this research, the influence of participation of the society living on the riverside of Enim and the waste processing condition to water resource management in specific is questioned. Therefore, this research is to study how much the effect of society's participation and waste-processing condition to the quality of water resource management is.

The purposes of the research are to identify and analyze (1) the society's participation and the condition of waste processing resulted from daily activities; (2) the influence of society's participation on water quality management; (3) the relations between waste processing condition and water quality; (4) the influence of society's participation and waste processing condition on water quality management, simultaneously. This analytical descriptive research, which uses survey method, was conducted in the riverside of Enim Lematang River, District of Muara Enim, Province of South Sumatra. There are 132 respondents living on the riverbanks taken as samples, which later analyzed by using correlation coefficient and regression.

The statistical data processing result shows that the coefficient of simultaneous effect of the society's participation (X1) and the condition of waste processing (X2) to the management of water resource quality (Y) is 0.733, which means relatively strong. While the simultaneous contribution of variable XI and X2to (Y) = R2 x 100% = 73.3% and the rest is decided by other variables_ Furthermore, the fluctuation of the management of water resource quality can be estimated through the regression equivalence of Y = 18.665 + 0.227 XI + 0.459X2. The effect coefficient of variable Xl to Y is 0.685 or 68.5% in percentage; later, the rest is determined by other variables. The effect coefficient of waste processing condition to water resource management is 0.566 or contribution as of 56.6% in percentage. Those figures can be interpreted that there are considerable correlations between (1) the society's participation (XI) and water resource management (Y); (2) waste processing condition (X2) and water resource management (Y); (3) the society's participation (X1) together with waste processing condition (X2) and the water resource management (Y). In other words, those variables (Xiand X2) influence the water resource management, either solely or simultaneously.

The research shows that the society's participation and waste processing condition should be paid attention to promote the water resource management. It can be done by encouraging the people's participation to be friendly-environment and creating the better condition of waste processing. The findings of the research support the conclusion that the better transformation of society's participation promotes the success and effectiveness of the water resource management. It needs strategic and comprehensive efforts to create conditions, which favor the society to have desirable and friendly-environmental participations.

Based on the above conclusion, this research recommends the local government to attempt to transform the people's participation to increase their knowledge and awareness of the importance of keeping the environmental sustainability. It surely leads to the benefits, which will promote the life quality of the society in general, and the next generation for the long term. To put it into practice, the local government should give special training and counseling to the society on how to process waste better. The measures are expected to change the people's participation to treat the environment better. In addition, the government should also provide the relevant facilities or infrastructures and real incentives to the society."

"[Perkembangan ekonomi dan pertumbuhan penduduk suatu kota,menyebabkan permintaan akan pelayanan prasarana perkotaan meningkat pula, seperti pembangunan jalan raya, penyediaan kawasan permukiman dan pusat-pusat pelayanan umum, seperti tempat-tempat perdagangan, perkantoran, rumah sakit, sekolah dan lain-lain.Hal ini akan mengubah sifat permukaan tanah yang sebelumnya dapat meresapkan air, menjadi sukar/tidak dapat meresapkan air, sehigga volume limpasan hujan akan bertambah besar. Karena sistem drainase kota yang kurang baik serta badan air penerima, seperti sungai dan waduk sudah terlewati daya tampungnya, maka limpasan hujan tadi menjadi penyebab terjadinya banjir di kawasan tersebut.Secara konvensional konsep pengelolaan limpasan hujan pada suatu kawasan perkotaan berdasarkan pada gagasan bagaimana mengalirkan limpasan hujan secepat mungkin keluar dari kawasan tersebut langsung ke badan air penerima. Untuk mengatasi masalah limpasan hujan, dapat diterapkan konsep pengembangan lahan berwawasan lingkungan melalui pendekatan inovatif berbasis ekosistem yang dikenal sebagai konsep “Low Impact Development (LID)” yaitu pengembangan suatu sistem pengelolaan yang memperkecil laju dan volume limpasan hujan untuk menahan dan memperlambat aliran limpasan hujan masuk kebadan air, sekaligus memberi kesempatan air meresap kedalam tanah sebagai salah satu cara untuk pengisian kembali air tanah, tanpa menyebabkan timbulnya genangan/banjir pada kawasan tersebutDalam rangka pengelolaan limpasan hujan dan pelestarian sumberdaya air, Pemerintah Propinsi DKI Jakarta telah menerbitkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor 115 Tahun 2001, Tentang Pembuatan Sumur Resapan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Namun sejak Perda tersebut diundangkan, pelaksanaan peraturan belum berjalan dengan baik.Untuk menanggapi masalah ini, dilakukan penelitian dengan tujuan: (a)untuk mengetahui tingkat peranserta masyarakat dan pihak-pihak yang terkait lainnya (stakeholders) dalam kegiatan pengelolaan limpasan hujan, (b) memberikan masukan kepada Pemeritah/Pemerintah Daerah dalam pengambilan keputusan tentang pengelolaan limpasan hujan yang ideal dengan pendekatan yang berbasis peran serta masyarakatPenelitian dilakukan dengan pendekatan metode “Stakeholders Analysis” (World Bank 1998), untuk mengetahui partisipasi ideal stakeholder dalam kegiatan pembuatan sumur resapan tersebut, sehingga akan diperoleh pemetaan strategi partisipasi dari setiap kelompok stakeholder. Hasil pemetaan ini akan dibandingkan dengan pelaksanaan aktual di lapangan, dengan studi kasus di kelurahan Duren Sawit dan Pondok Kopi, kecamatan Duren Sawit, Kotamadya Jakarta Timur.Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei, dengan sifat penelitian deskriptif analitik. Pengambilan data dilakukan melalui kuesioner dan wawancara, observasi dan studi literatur. Analisis data dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif untuk kelompok-kelompok stakeholder.Dari perbandingan tingkat partisipasi ideal dan partisipasi aktual (hasil penelitian) dari setiap kelompok stakehoder, dapat diambil kesimpulan bahwa:1. Usaha-usaha Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dalam mensosialisasikan Keputusan Gubernur DKI Jakarta, Nomor 115, Tahun 2001 belum maksimal, sehingga sebagian besar masyarakat tidak mengetahui tentang adanya Perda tersebut.2. Tingkat kesadaran dan peranserta/partisipasi masyarakat sangat kurang dalam mewujudkan usaha-usaha Pemerintah DKI Jakarta dalam pengelolaan limpasan hujan dalam rangka penanggulangan banjir dan pelestarian sumberdaya air, karena Pemerintah (DKI Jakarta) tidak optimal menjelaskan maksud dan tujuan PLH kepada masyarakat, dan tidak optimal pula dalam pengawasan terhadap pelaksanaan pembuatan sumur resapan, sehingga terjadi ketidak patuhan masyarakat terhadap peraturan tersebut, walaupun mereka sebagian besar dari golongan menengah keatas, berpendidikan cukup tinggi, dan dengan status tempat tinggal milik sendiri.Kesimpulan diatas memperlihatkan bahwa implementasi dari Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor 115 Tahun 2001, Tentang Pembuatan Sumur Resapan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sampai saat ini belum berjalan dengan baik., The economic development and the population growth of a city lead to the increasing demand for public services such as new roads, settlement areas, trade centers, office buildings, hospitals and schools. However, this, in the long run will affect the ground surface condition and change from pervious to impervious surface, the condition which will cause increasing volume of surface run-off and higher flood potential. The condition of over capacity of the rivers and reservoirs and poor drainage system of the city contributes to flood occurrence.The concept of conventional stormwater management is based on the idea of draining the water from the affected area in the quickest manner to the recipient water body.To overcome the run-off problem, an innovative, sustainable ecosystem- based approach for land development and run-off management, known as “Low Impact Development (LID)” concept is to be adopted. The basic idea of the concept is to detain and slow down the flow of run-off entering the water body, giving time for the water to infiltrate into the ground and recharge the ground water without flooding the area.Within the framework of run-off management and water resources reservation, the Provincial Government of DKI Jakarta has issued the Decree of Governor of DKI Jakarta, Number 115 Year 2001, on the Making of Infiltration-Well in the Province of DKI Jakarta. This, however, has not been successfully implemented.The purpose of the present research is therefore (a) to know the level of participation of stakeholders in run-off management activity, (b) to advise the government on the ideal community-based participation run-off management.The present research is carried out by applying the “Stakeholders Analysis” (World Bank, 1998) approach to obtain the stakeholders level of participation and the strategic mapping of participation in the making of infiltration-well. Analysis is made by making comparison between the mapping and the actual activity in case study areas in Kelurahan Duren Sawit and Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, East Jakarta.A field survey is conducted and a further descriptive analysis is utilized. Data collection is carried out through interviews and questionnaires, observations and literature studies. Data is then analysed quantitatively and qualitatively for individual groups of stakeholders.Based on the comparisons made between the ideal level of participation and the actual participation of each stakeholder group, conclusions can be drawnas follow:1 The Provincial Government of DKI Jakarta has not made maximum efforts in promoting the Decision of the Governor of DKI JakartaNumber 115 Year 2001 which has resulted in the limited number of community members who recognize the regulations.2. The community level of awareness and participation in the implementation of the DKI Jakarta Provincial Government efforts in the run-off management and water resources reservations is low. This is due to the failure of the government to inform the community the purposes and aims of the PLH, as well as the inadequate and weak monitoring of the making of infiltration wells by the community members. The above conclusions indicate that the Decision of The Local Government of DKI Jakarta Number 115 Year 2001 on The making of Infiltration Well in the province of Jakarta has not been well implemented and executed.]"

"[ABSTRAKPerilaku ketidakpatuhan wajib pajak sudah menjadi permasalahan utamabertahun-tahun di berbagai negara berkembang termasuk Indonesia. Permasalahanini menimbulkan dampak yang besar untuk pembangunan di Indonesia, terutamakarena pajak menjadi bagian terbesar dalam penerimaan negara. Penelitian inidilakukan dengan melihat permasalahan ketidakpatuhan tersebut sebagai latarbelakang penelitian serta mencari tahu faktor-faktor yang menentukan kepatuhanwajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.Kemudian, factor-faktor tersebut akan dibagi menjadi dua aspek; aspekkarakter perusahaan dan aspek perilaku perusahaan. Selanjutnya, data berasal dariKantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Duren Sawit sebagai data sekunder dandata survey yang didasarkan pada persepsi wajib pajak badan sebagai data primer.Perbedaan data penelitian akan di bawa ke dalam dua analisa utama, yaitu regresilogistic dan regresi berganda.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaporan pajak tahun sebelumnya danpersepsi korupsi mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara signifikan,sementara faktor-faktor lainnya tidak mempunyai pengaruh secara keseluruhan.Hal ini secara menyeluruh menyimpulkan bahwa semua factor-faktor kepatuhanadalah satu kesatuan yang harus dijadikan bahan pertimbangan untuk mengurangiperilaku ketidakpatuhan dari wajib pajak, dimana persepsi korupsi adalah faktorutama yang seharusnya menjadi kebijakan penting bagi pemerintah.

---

ABSTRACTFor years, the noncompliance behaviour of taxpayers has been the mainproblem in many developing countries like Indonesia. It makes a significant effectto the country?s development, since tax takes the biggest part of the government?srevenue. This study is conducted by seeing this phenomenon as a background, andit is aimed at determining the factors that are likely to have correlation with thecompliance. It focuses on the corporate taxpayers behaviour, which is dividedbased on two aspects; the business characteristics aspect and tax attitudinal aspect.The data sources derive from the Duren Sawit STO, and survey data are based onthe taxpayer perception using six-point Likert Scale. Then, it will apply twodifferent analyses; first, the logistic regression and second, the multipleregressions.It is shown that the previous tax income return from the taxpayers and thecorruption perception influence the compliance significantly, while the otherfactors are mostly ignored. Overall, it implies that all factors must be broughttogether as a consideration to reduce noncompliance behavior with fightingcorruption as the key element that should be a main policy by the government;For years, the noncompliance behaviour of taxpayers has been the mainproblem in many developing countries like Indonesia. It makes a significant effectto the country?s development, since tax takes the biggest part of the government?srevenue. This study is conducted by seeing this phenomenon as a background, andit is aimed at determining the factors that are likely to have correlation with thecompliance. It focuses on the corporate taxpayers behaviour, which is dividedbased on two aspects; the business characteristics aspect and tax attitudinal aspect.The data sources derive from the Duren Sawit STO, and survey data are based onthe taxpayer perception using six-point Likert Scale. Then, it will apply twodifferent analyses; first, the logistic regression and second, the multipleregressions.It is shown that the previous tax income return from the taxpayers and thecorruption perception influence the compliance significantly, while the otherfactors are mostly ignored. Overall, it implies that all factors must be broughttogether as a consideration to reduce noncompliance behavior with fightingcorruption as the key element that should be a main policy by the government;For years, the noncompliance behaviour of taxpayers has been the mainproblem in many developing countries like Indonesia. It makes a significant effectto the country?s development, since tax takes the biggest part of the government?srevenue. This study is conducted by seeing this phenomenon as a background, andit is aimed at determining the factors that are likely to have correlation with thecompliance. It focuses on the corporate taxpayers behaviour, which is dividedbased on two aspects; the business characteristics aspect and tax attitudinal aspect.The data sources derive from the Duren Sawit STO, and survey data are based onthe taxpayer perception using six-point Likert Scale. Then, it will apply twodifferent analyses; first, the logistic regression and second, the multipleregressions.It is shown that the previous tax income return from the taxpayers and thecorruption perception influence the compliance significantly, while the otherfactors are mostly ignored. Overall, it implies that all factors must be broughttogether as a consideration to reduce noncompliance behavior with fightingcorruption as the key element that should be a main policy by the government.;For years, the noncompliance behaviour of taxpayers has been the mainproblem in many developing countries like Indonesia. It makes a significant effectto the country?s development, since tax takes the biggest part of the government?srevenue. This study is conducted by seeing this phenomenon as a background, andit is aimed at determining the factors that are likely to have correlation with thecompliance. It focuses on the corporate taxpayers behaviour, which is dividedbased on two aspects; the business characteristics aspect and tax attitudinal aspect.The data sources derive from the Duren Sawit STO, and survey data are based onthe taxpayer perception using six-point Likert Scale. Then, it will apply twodifferent analyses; first, the logistic regression and second, the multipleregressions.It is shown that the previous tax income return from the taxpayers and thecorruption perception influence the compliance significantly, while the otherfactors are mostly ignored. Overall, it implies that all factors must be broughttogether as a consideration to reduce noncompliance behavior with fightingcorruption as the key element that should be a main policy by the government, For years, the noncompliance behaviour of taxpayers has been the mainproblem in many developing countries like Indonesia. It makes a significant effectto the country?s development, since tax takes the biggest part of the government?srevenue. This study is conducted by seeing this phenomenon as a background, andit is aimed at determining the factors that are likely to have correlation with thecompliance. It focuses on the corporate taxpayers behaviour, which is dividedbased on two aspects; the business characteristics aspect and tax attitudinal aspect.The data sources derive from the Duren Sawit STO, and survey data are based onthe taxpayer perception using six-point Likert Scale. Then, it will apply twodifferent analyses; first, the logistic regression and second, the multipleregressions.It is shown that the previous tax income return from the taxpayers and thecorruption perception influence the compliance significantly, while the otherfactors are mostly ignored. Overall, it implies that all factors must be broughttogether as a consideration to reduce noncompliance behavior with fightingcorruption as the key element that should be a main policy by the government]"

"

Kawasan berbasis transit dengan pengembangan lahan guna campuran yang ditujukan untuk memberi dorongan terhadap penggunaan transportasi transit publik oleh populasinya, seringkali hanya berfokus pada pengaturan tata ruang saja. Sementara utilitas seperti jalur pejalan kaki hanya dianggap sebagai komponen pelengkap. Walaupun sebenarnya bentuk transportasi mendasar dan satu-satunya cara untuk berganti moda transportasi pada area transit adalah dengan berjalan kaki. Salah satu parameter untuk mengukur kesuksesan sebuah kawasan yang dikembangkan dengan berbasis transit adalah adanya aktivitas-aktivitas di dalam lahan guna campuran yang terhubung dengan berjalan kaki. Studi ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara komponen berjalan kaki atau aspek-aspek dari jalur pejalan kaki yang mempengaruhi tingkat penggunaan transportasi transit public. Ruang lingkup penelitian adalah jalur-jalur yang menghubungkan Stasiun Kereta Duren Kalibata dengan Apartemen Kalibata City. Berdasarkan survei yang telah dilakukan, penggunaan kereta komuter pada Stasiun Duren Kalibata memiliki persentase penggunaan 34.02% dari total moda perjalanan non kendaraan pribadi. Dan dengan salah satu analisa dengan menggunakan analisa regresi linear. Hasil analisa merupakan permodelan dengan bentuk persamaan Y=-0.575-0.021(X₁)+4.825(X₂)-0.164(X₃)+2.154(X₄) dimana variabel-variabel bebasnya merupakan X₁ = jarak perjalanan, X₂ = lebar jalur, X₃ = hambatan dan X₄ = diskontinuitas jalur. Namun dari persamaan ini masih bersifat tidak signifikan dan pada uji t ditemukan bahwa variabel yang memiliki pengaruh terhadap tingkat penggunaan transportasi transit pada kawasan Stasiun Duren Kalibata hanyalah komponen jarak tempuh (X₁). Untuk memodelkan representasi yang lebih baik penggunaan komponen jarak tempuh dapat dikombinasikan dengan komponen-komponen jalur pejalan kaki lainya yang masih memerlukan identifikasi lebih lanjut.

---

Transit development area which supported by the development of mixed-use spatial to encourage the population using transit transportation often focused in spatial arrangement and development. While the transportation utility such as pedestrian way only considered as supporting component. Even though walking is a form of basic transportation and the only way to change mode of transportation in transit area. Multiple actitivities at mixed-use spatial connected by walking distance is one of parameters to a successful transit oriented development area. This study meant to analyze the connection between walking component or aspects of pedestrian way influence the rate of use from public transit transportation. The scope of this study is pedestrian lanes that connecting Duren Kalibata Train Station and Kalibata City Apartment. Survey counting, observation and measurement was used to collect data. Based on survey that has been done, the usage of commuter line at Duren Kalibata Train Station is 34,02% from total of non-private vehicles. Analyzing method being used is multiple linear regression formulate equation Y=-0.575-0.021(X₁)+4.825(X₂)-0.164(X₃)+2.154(X₄) as a result for public transit transportation rate of use at Duren Kalibata Train Station with components from pedestrian way from literature study used as independent variable: trip distance (X₁), sidewalk width (X₂), obstacles (X₃) and lane absence (X₄). Although this equation model has variables with low significance and from t-stat value test, it shows that only trip distance that has big influence for public transit transportation rate of use at Duren Kalibata Train Station. To formulate a better model that represent the condition on how pedestrian way influence the usage rate of transit transportation, trip distance can be used combined with other pedestrian way`s components that will need to be further identified.

"

"RSKD Duren Sawit melayani kesehatan jiwa dan narkoba bagi masyarakat miskin, tidak mampu dan panti laras dengan BOR rata-rata 80%. Pendapatan rawat inap rumah sakit 77,8% berasal dari JPK Gakin dengan sistem pembayaran fee for service, namun tidak seluruh tarif klaim rawat inap dapat dibayarkan oleh JPK Gakin yang disebabkan beberapa hal yaitu pemberian obat tidak sesuai Juklak dan Juknis JPK Gakin, tarif pemeriksaan radiologi melebihi tarif PPE dan jumlah klaim yang melebihi Paket Pelayanan Essensial (PPE). Masalah tersebut mendorong direksi untuk melakukan strategi dan kebijakan internal rumah sakit dalam pengelolaan klaim rumah sakit. Dari hasil penelitian ditemukan kesenjangan tarif rumah sakit dengan tarif PPE JPK Gakin dan paket tarif INACBGs, selain itu MOU antara rumah sakit dan JPK Gakin sangat penting untuk dipahami oleh kedua belah pihak, sosialisasi, monitoring dan evaluasi serta kepatuhan dokter dan perawat dalam memberikan pelayanan sesuai juklak dan juknis. Dengan diterapkannya sistem pembayaran paket tarif INA-CBGs pada April 2013 diharapkan rumah sakit dapat menyiapkan pelayanan yang efektif dan rasional serta melakukan costing pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai clinical pathway, bermutu dan memberikan nilai tambah bagi rumah sakit.

---

The regulation of UU 40 in 2004 about Social Assurance National system SJSN) pushed the government to implemented the program for poor civilization, SJSN was health financial system for poor civilization to cure their health. Duren Sawit hospital was psycotic hospital that belongs of DKI Jakarta Government who gives mental health and drugs abuse for poor people with Bed occupancy rate was 80%. 77,8% hospital revenues from the JPK Gakin with paid system fee for service, but hospital claim can not paid from JPK Gakin couse of the problems was given generic drugs, limitation of prices (PPE), and price of Radiology more expensive than standard of PPE Prices. This problem push the top management to make internal strategy and implementation of the MOU in the right thing, so that implication on the claim regulation.

The finding of this research showed that the different between hospital price and JPK Gakin Price and INA-CBGs price. Another hand that MOU, monitoring and evaluating, docters treatment was very important to handling hospital claim problems. In the future the hospital have to implement clinical pathways, efective and rasional treatment to make excellent service for patient and rasional payment."

"Implementasi program pendidikan dan pelatihan perawat pada RSKD Duren Sawit masih belum mencapai target yang telah ditetapkan sesuai ketentuan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit maupun sasaran mutu unit Pendidikan dan Pelatihan. Penelitian ini yang bertujuan mengetahui bagaimana terselenggaranya proses diklat tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan melakukan eksplorasi terhadap proses perencanaan pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi diklat perawat. Dalam setiap proses, faktor yang dieksplorasi adalah faktor sumber daya manusia (SDM), biaya dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RSKD Duren Sawit Jakarta pada tahun 2013 telah melakukan implementasi Diklat untuk Perawat mengacu pada kebijakan Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Direktur RSKD Duren Sawit Jakarta. Seluruh proses dari tahap perencanaan, pengorganiasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah dilakukan, akan tetapi proses ini belum terintegrasi dan pendokumentasian masih terpisah antara bagian diklat dan bagian Keperawatan. Biaya yang diberikan sudah berkesinambungan akan tetapi belum sesuai dengan kebutuhan. Rumah Sakit diharapkan melakukan analisis penyebab belum tercapainya target yang ditetapkan sebagai bukti bahwa Rumah sakit tetap memperhatikan target mutu yang seharusnya dicapai. Pola pelatihan dapat diubah menjadi pola Training for Trainer dengan tujuan efisiensi dan perawat dapat menjadi pelatih untuk pelatihan internal di Rumah Sakit.

---

The Implementation of Nurse?s Education and Training Program in Duren Sawit Mental Health Hospital in Jakarta 2013 still hasn?t reached the target set by the Minimum Service Standards for Hospitals nor the quality objectives by the Training Unit, therefore this research is conducted to acknowledge how the training process is conducted. This research uses qualitative method by exploring the planning process, organizing process, actuating, controlling and evaluation of nurse?s education and training program. In each process, the factor explored is human resource, cost and method.

The result of this research shows that Duren Sawit Mental Heath Hospital in 2013 has implemented nurse's education and training program as commanded by the Governor of DKI Jakarta's Regulation and the General Manager of RSKD Duren Sawit Jakarta, but this process hasn't yet integrated with the factors explored above and report made on this issue is still divided between the Training Unit and the Nursing Unit. The cost spent has already balanced but it hasn?t fulfilled the need of the cost required for Nurse?s Education and Training Program. The hospital is expected to be able to make a cause analysis as evidence that the hospital still gives attention to the target of quality that has to be attained and change the training method to "Training for Trainer", hoping it would train the nurses to become trainers during internal trainings."

"Tanah sebagai "mode of production", menempatkan tanah sebagai suatu sumberdaya yang amat penting. Tanah tidak hanya berfungsi ekonomis saja, akan tetapi juga berfungsi sosial, sebagai alas hidup manusia, tanah dengan sendirinya menempatkan posisi yang vital, atas pertimbangan karakternya yang unik sebagai benda yang tak tergantikan, tak dapat dipindahkan, dan tak dapat diproduksi kembali. Begitu penting dan mendasarnya fungsi dan nilai tanah, membuat konflik-konflik pertanahan yang muncul, pada hakikatnya adalah perjuangan untuk mempertahankan eksistensi kehidupan manusia, karena menyangkut keberlangsungan proses-proses reproduksi, produksi dan konsumsi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Fokus penelitian tesis ini adalah ingin menggambarkan dampak sosial negatif apa saja yang terjadi akibat kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum, pada kasus Proyek Banjir Kanal Timur (BKT), di Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kotamadya Jakarta Timur, yang telah dilaksanakan sampai akhir tahun 2009, dan bagaimana relasi yang terjadi diantara aktor-aktor yang mewakili Negara, Masyarakat, dan Pasar. Dapat disimpulkan, meskipun memiliki banyak dampak positif bagi masyarakat dan sebagian wilayah Kota Jakarta, akan tetapi pembangunan BKT tidak begitu saja meniadakan dampak sosial negatif terhadap warga masyarakat yang terkena dampak. Dampak sosial yang terjadi akibat kegiatan pembebasan tanah bagi pelaksanaan pembangunan Proyek Banjir Kanal Timur di Kelurahan Pondok Bambu pada tahun 2010 terdiri atas dampak-dampak sebagai berikut: Dampak Dalam Konteks Kepastian Hukum dan Keadilan, yaitu (1) Ketidakteraturan Birokrasi Dalam Kepemilikan Tanah, dan (2) Dominasi Kepemilikan Tanah Oleh Segelintir Orang; Dampak Sosial Pembebasan Tanah, yaitu (1) Konflik Horizontal Antar OTD, (2) Konflik Antara OTD Dengan Aparat Negara, (3) Putusnya Kekerabatan dan Tali Silaturahmi; Dampak Ekonomi Pembebasan Tanah, yaitu (1) Nilai Uang Ganti Rugi Yang Tidak Adil, (2) Penurunan Nilai Uang Ganti Rugi Tanah, (3) Kesulitan Adaptasi Usaha Di Tempat Yang Baru, (4) Butuh Waktu Untuk Memulihkan Usaha/Pendapatan, (5) Kesulitan Investasi Atau Resiko Usaha Yang Baru, (6) Biaya Trasportasi Yang Lebih Besar, Menjadi Tunawisma, (7) Kehidupan Yang Semakin Sulit; dan Dampak Psikologis Pembebasan Tanah (Stres/Kesedihan Mendalam).

---

Land as "mode of production", placed land as a very important resources. Land has not only as economic function, but also has a social function, as a based or foundatiom of human life, automatically placed land in a vital position, with considering its unique character as an un-replacement ?things?, un-removeable, and un-reproduceable. With its basic and important of land function and its value, so that make the land conlficts where manifest, basically is a struggle to keep and maintain the human life exsistence, due to related to the continuity of reproduction, production, and consumption processes, to keep the continuity of human life.

The focus of this research is to describe the negative social impacts that happened by land acquisition activity of the infrastructure development project for public interest, case study in East Flood Canal or Banjir Kanal Timur (BKT) project, in Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kotamadya Jakarta Timur, which were undertaken up to the end of year 2009, and to describe relation between the actors that representative of State, Society, and Market.

Can be concluded, eventhough the BKT project have many positive impacts to the community and part of Jakarta City region, but its development can not avoided the negative social impacts to the project?s affected people (or OTD). The negative social impacts that already happened by land acquisition activity for the development of BKT project in Pondok Bambu at year of 2010, are consisting of:

Impact in context of Legal and Justice certainty, i.e. (1) Disorder of Bureaucracy in Land Ownership, and (2) Domination of Land Ownership by Several Peoples;

Social Impacts of Land Acquisition, i.e. (1) Horizontal Conflict Among OTD, (2) Conflict Between OTD and State Aparatus, (3) Broken of Family Ties;

Economy Impact of Land Acquisition, i.e. (1) Un-fairness of Compensation Value, (2) Decrease on Land Compensation Value, (3) Hardship on Bussines Adaptation/ Income, (4) Time Needed to Business Recovery, (5) Hardship on Investment or New Business Risk, (6) Need more Transportation Cost, (7) Landless and Homeless, and (7) Life More Difficult; and Phsychologycal Impact of Land Acquisition (Stress/Deeply Sad)."

"Kecelakaan lalu lintas yang merupakan salah satu permasalahan dari kegiatan tranportasi sebenarnya adalah dampak yang terjadi dari adanya mobilitas transportasi. Salah satu faktor penyebab kecelakaan lalu lintas adalah kondisi lalu lintas dari suatu jalan. Kondisi lalu lintas jalan dapat diketahui setelah mendapat tingkat pelayanan jalan yang diperoleh setelah membagi volume lalu lintas dengan kapasitas jalan. Kecelakaan lalu lintas pada pagi hari menunjukan tingkat kecelakaan tinggi dapat ditemukan pada segmen jalan yang disekitarnya terdapat pusat keramaian berupa perkantoran dan kondisi lalu lintasnya buruk. Kecelakaan lalu lintas pada siang hari menunjukan tingkat kecelakaan tinggi dapat ditemukan pada segmen jalan yang di sekitarnya terdapat pusat keramaian berupa kawasan pertokoan dan mal namun kondisi lalu lintasnya baik. Kecelakaan lalu lintas pada sore hari menunjukan tingkat kecelakaan tinggi dapat ditemukan pada segmen jalan yang di sekitarnya terdapat pusat keramaian yang berupa kawasan pertokoan serta kondisi lalu lintasnya buruk. Keberadaan pusat keramaian menimbulkan hambatan samping, sehingga menyebabkan terganggunya arus lalu lintas yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

---

Traffic accident is a problem that comes from a transportation activity. Traffic accident was a side effect of a transportation mobility. Balance between driver, vehicle and traffic infrastructrure is a form to a transportation mobility. If one of the element is left behind from the adaptation then will it do assimetry that will bring into a traffic accident. Traffic accident case in Duren Sawit District mostly happen in trunk road. Traffic accident in Duren Sawit District mostly happen near commercial building, it is normally because of crowded activity which is happen near commercial building. Traffic accident mostly happen in a road which is have unstable traffic condition, it is normally because of road incapacitation in order to accommodate traffic volume."