Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"BIMP-EAGA yang merupakan singkatan dari Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, and Philippines—East ASEAN Growth Area merupakan salah satu kerja sama subregional yang diakui ASEAN berperan penting dalam membangun konektivitas ASEAN. Melihat capaian program BIMP-EAGA yang masih rendah khususnya terkait pembangunan konektivitas pada periode Implementation Blueprint (IB 2012-2016), maka fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor yang menyebabkan cenderung lambatnya pembangunan konektivitas BIMP-EAGA periode IB 2012-2016. Dengan mengaplikasikan dimensi keberhasilan kerja sama pada konsep kerja sama subregional, temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor jarak geografis, komplementaritas ekonomi dan infrastruktur, komitmen politik dan partisipasi sektor swasta, serta keberadaan katalis berkontribusi dalam perkembangan pembangunan konektivitas BIMP-EAGA yang cenderung lambat.

---

BIMP-EAGA as the abbreviations for Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, and Philippines—East ASEAN Growth Area is one of subregion cooperation recognized by ASEAN plays an important role in building ASEAN connectivity. Seeing that the achievements of the BIMP-EAGA program are still low, especially related to connectivity development in the Implementation Blueprint period (IB 2012-2016), the focus of this study is to analyze the factors that cause the slow development of BIMP-EAGA connectivity development for the IB period 2012-2016. By applying the dimensions of successful cooperation to the concept of subregional cooperation, the findings of this study show that factors of geographical proximity, economic complementarity and infrastructure, political commitment and private sector participation, as well as presence of a catalyst contribute to the development of BIMP-EAGA connectivity which tends to be slow."

"ABSTRAK Tesis ini berbicara mengenai Kerjasama Ekonomi Sub Regional ASEAN (KESR) khususnya di wilayah Timur ASEAN yang lebih dikenal dengan BIMPEAGA. Pembentukan kerjasarna segitiga pertumbuhan yang disetujui pada tanggal 24 Maret 1994 di Davao City ini, merupakan terobosan yang ketiga kalinya setelah dibentuk IMS-GT dan IMT-GT yang diarahkan untuk mempersiapkan wilayahwilayah Timur ASEAN dalam mengantisipasi perkembangan perekonomian dunia yang semakin mengglobal dan ditandai dengan liberalisasi perdagangan dalam konteks AFTA, APEC dan perdagangan bebas dunia pada umumnya yang dimotori oleh WTO. Krisis ekonomi yang merata di kawasan ASEAN mengakibatkan terpuruknya dunia usaha yang menjadi motor penggerak kerjasama BIMP-EAGA selama ini. Konsekuensinya, liberalisasi dalam kerangka perdagangan dunia menjadi tidak relevan untuk diterapkan oleh wilayah-wilayah EAGA yang sebagian besar merupakan wilayah miskin dengan tingkat efisiensi industri dan kompetitif produksi yang rendah. Penulis memandang bahwa alternatif terbaik bagi wilayah-wllayah tersebut adalah pengembangan kerjasama BM'-SAGA dengan pertimbangan reduksi tarif hanya dibatasi pada wilayah-wilayah yang sedang dilanda krisis ekonomi dan memiliki implikasi terhadap ketidaksiapannya dalam menghadapi liberalisasi. Selain itu dengan letak geografis yang berdekatan dapat merangsang minat sektor swasta untuk memperluas perdagangan dan investasi yang dimungkinkan oleh biaya yang relatif rendah dan sarana transportasi yang memadai. Disamping itu peran pemerintah pusat yang cukup disibukan oleh rehabilitasi ekonomi dapat dikurangi sekaligus dapat memberikan otonomi yang lebih besar bagi daerah-daerah yang menjadi lingkup kerjasama. Dalam perkembangan terakhir, kerjasama itu sangat tertinggal dan kurang diminati apabila dibandingkan dengan kerjasama serupa yang telah dirintis sebelumnya seperti IMS-GT. Melalui data perdagagangan bisa dilihat bahwa perdagangan intra EAGA sangat rendah dan realisasi Memorandum of Understanding baru sekitar 15 01o. Padahal secara teoritis kerjasama ini akan sangat menguntungkan wilayah-wilayah EAGA. Tesis ini secara spesifik akan menganalisa faktor-faktor penghambat Pembangunan Ekonomi Sub-wilayah EAGA berdasarkan data sejak tahun terbentuknya (1994) sampai sekarang. Dalam menganalisa permasalahan yang dihadapi, penulis memperhitungkan faktor-faktor politik, ekonomi, geografis dan sosial budaya darn wilayah-wilayah EAGA karena semua faktor-faktor tersebut secara spesifik mempunyai andil dalam perkembangan BIMP-EAGA."

"Kerjasama BIMP-EAGA merupakan sebuah realisasi dari regionalisme dalam bentuk institusi regional/sub-regional untuk mencapai kepentingan ekonomi, khususnya perdagangan, investasi dan pariwisata. Salah satu keunggulan kerjasama sub-regional adalah faktor kedekatan geografis antar wilayah negara-negara anggotanya. Dalam konteks pengembangan ekowisata di dalam kerjasama BIMP-EAGA para pemangku kepentingan pun memandatkan faktor geografis ini, selain juga keunggulan yang lain berupa kekayaan sumber daya alam dan keindahan alam, keragaman budaya daerah, termasuk budaya tradisional masyarakat yang dimiliki oleh hampir semua negara anggota BIMP- EAGA. Kerjasama sub-regional BIMP-EAGA di bidang pariwisata ingin mengembangkan konsep ekowisata atau community based ecotourism sebagai konsep yang memadukan sektor pariwisata, lingkungan hidup dan sektor ekonomi atau pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Keikutsertaan masyarakat lokal dalam pengelolaan ekowisata dapat meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan mereka melalui pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM), maupun sebagai pemasok hasil-hasil pertanian serta kerajinan tradisional untuk keperluan para wisatawan, dan sebagainya. Sebagai fasilitator, pemerintah Indonesia berperan besar untuk menyediakan fasilitas utama maupun pendukung yang berkaitan dengan ketersediaan infrastruktur fisik serta regulasi dan kebijakan di bidang pariwisata, khususnya ekowisata. Meskipun peran dan kontribusi pemerintah masih relatif terbatas, bahkan kebijakan ekowisata pun belum diformulasikan secara jelas. Peran pihak swasta dalam mengelola ekowisata baik di Indonesia maupun di dalam kerjasama EAGA tidak atau belum dilakukan secara maksimal., selain karena kebijakan pemerintah yang tidak jelas, juga karena belum tersedianya infrastruktur yang memadai di kawasan ekowisata. Padahal ketersediaan infrastruktur yang baik menjadi daya tarik bagi pengusaha dan investor, Pengembangan kawasan ekowisata di Indonesia juga mendapat perhatian internasional berupa bantuan dari organisasi atau lembaga internasional maupun negara donor di daerah-daerah wisata, terutama berkaitan dengan tujuan dan program pelestarian alam. Selain keuntungan ekonomi, bagi Indonesia pengembangan ekowisata dapat membentuk citra politik Indonesia dalam upaya pelestarian alam dan lingkungan hidup secara global terutama dalam mencegah atau menanggulangi dampak lebih buruk dari global warming dan climate change.

---

BIMP-EAGA cooperation is a realization of regionalisme institutions in the form of regional / sub-regional to reach the interest of economy, particularly trade, investment and tourism. One of the benefits of sub-regional cooperation, including the BIMP-EAGA is among the factors of geographical proximity of countries members. In the context of the ecotourism development the stakeholders in this BIMP-EAGA cooporation can take the advantage of this geographical factors, in addition, they also can take the benefits in other forms such as weahh in natural resources, natural beauty, the diverse of culturals, including traditional community property which are owned by almost all of the members. The sub-regional BIMP-EAGA cooperation in the tourism field wants to develop the ecotourism concept or community-based ecotourism as a blend between the tourism sector, the environment (friendly environment) and the economic sector, namely, the empowerment of the local communities as active actors of ecotourism, Participation of the local communities in the ecotourism management can increase their income and welfare through the development of amali and medium enterprises (SMEs), as well as the results of traditional agriculture and handicrafts for the tourists, and so forth. As a facilitator, Indonesian government has a big role to provide the primary and supporting facilities associated with the availability of adequate physical infiastructure and regulatory and the policy in the tourism field, especially ecotourism. Although the role and contribution of the government is still relatively limited, even ecotourism policy is not formulated clearly yet The private party has a role in managing the ecotourism bolh in Indonesia and in the EAGA cooperation. However, the role can not be done property because of government policies are not clear, also because the availability of adequate infrastructures in the ecotourism area are not provided. Infrastructure restrietiveness become obstacles in the development of ecotourism because the businessmen and investors are not interested. The development in the ecotourism field in Indonesia has big potential in the future because of the international attention which organized as assistance fiom international organizations or agencies and donor countries in the tourism areas, especially whom related to the nature preservation. The benefits of ecotourism of developmental in Indonesia is to create good image of Indonesian politic in terms of nature conservation property and the environment, especially in preventing or tackling the worse impact of global warming and climate change."

"Brunei Darussalam adalah kesultanan yang cukup tua, perkembangan sejarah Brunei sampai tahun 1950an menunjukkan bahwa kesultanan ini pernah jaya. Kejayaan ini memudar dengan datangnya bangsa Eropa ke Asia Tenggara pada abad 17. Untuk menghindarkan keruntuhannya, penguasa Brunei mencari perlindungan dengan meminta proteksi Inggris. Usaha yang dilakukan Sultan Brunei untuk menerapkan sistem pemilihan wakil rakyat langsung di Brunei digagalkan oleh pemberontakan Partai rakyat Brunei. Pemberontakan yang juga gagal menjatuhkan kekuasaan monarki Brunei mendapat bantuan dari Indonesia dan Philipina. Gagalnya Brunei bergabung dengan Malaysia juga membuat Brunei menaruh curiga terhadap negara ini. Sementara itu, perubahan komitmen Inggris terhadap protektoratnya membuat Brunei harus memikirkan alternatif pengganti proteksi Inggris demi menjamin kepentingan nasionalnya. Pada saat itu sikap pemerintah Indonesia, Philipina dan Malaysia sudah menjadi lebih positif dari sebelumnya, juga sudah terbentuk organisasi regional yaitu ASEAN. Alternatif bergabung dalam ASEAN ini dipelajari oleh pemimpin Brunei. Keuntungan dan kerugian bergabungnya Brunei disimak secara cermat. Pada akhirnya Brunei memutuskan bergabung dengan ASEAN karena keuntungan yang didapatnya melebihi biaya yang harus dikeluarkannya. Selain itu ASEAN dinilai mampu menjamin Kepentingan nasional Brunei."

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan pengangkatan anak di Indonesia, Turki dan Brunei Darussalam, termasuk di dalamnya perihal bentuk pengangkatan anak, syarat-syarat pengangkatan anak, tata cara pengangkatan anak, dan akibat hukum yang timbul dari dilakukannya pengangkatan anak. Peraturan yang mengatur pengangkatan anak di tiga negara ini, yaitu di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan dalam Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, di Turki diatur dalam Turkish Civil Code dan di dalam Regulation on The Conduct of Intermediation Activities in The Address of Minors, dan di Brunei Darussalam diatut dalam Adoption of Children Act dan Islamic Adoption of Children Act. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis-normatif dan juga menggunakan metode pendekatan perbandingan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa Indonesia perlu untuk segera membentuk suatu undang-undang khusus yang mengatur pengangkatan anak secara komprehensif demi kepentingan terbaik anak dan sebagai wujud perlindungan terhadap pengangkatan anak.

---

This thesis discusses the arrangements of child adoption in Indonesia, Turkey and Brunei Darussalam, including the forms of child adoption, requirements for child adoption, procedures for child adoption, and the legal consequences arising from doing the adoption. The regulations governing child adoption in these three countries: in Indonesia, it is regulated in Government Regulation No. 54 of 2007 concerning the Implementation of Child Adoption and in the Regulation of the Minister of Social Affairs No. 110/HUK/2009 concerning Requirements for Adoption of Children, in Turkey it is regulated in the Turkish Civil Code and in the Regulation on The Conduct of Intermediation Activities in The Address of Minors, and in Brunei Darussalam it is regulated in the Adoption of Children Act and the Islamic Adoption of Children Act. This study was conducted using the juridicalnormative method, also by using comparative approach based on the applicable law in Indonesia, Turkey and Brunei Darussalam. The result of this study suggests that Indonesia needs to establish a legislation that regulates child adoption comprehensively for the best interests of the child and as a form of protecting the child adoption itself."