Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pasca Tragedi 9/11, negara-negara di dalam sistem internasional diminta untuk mendukung dan mengadopsi kampanye Global War on Terror dalam merespon ancaman terorisme. Indonesia menjadi salah satu negara yang mendukung kampanye ini. Selain karena terekspos rezim dalam sistem internasional, Indonesia juga mengalami ancaman terorisme dari dalam negeri. Seiring dengan berjalannya waktu, pilihan tindakan Indonesia pun berkembang: dari hanya patuh terhadap rezim kontraterorisme yang berlaku dan menerima bantuan, menjadi aktor yang turut menggerakkan agenda kontraterorisme dalam berbagai forum multilateral. Indonesia bahkan dapat dikatakan sebagai “lead sharper” kebijakan kontraterorisme di Asia Tenggara. Melihat perkembangan Indonesia dalam kebijakan luar negerinya, menarik untuk menilik bagaimana isu kontraterorisme berdinamika dengan kebijakan luar negeri untuk mencapai tujuannya. Dengan demikian, penelitian ini berusaha untuk menjawab pertanyaan: “Apa bentuk kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh Indonesia untuk memenuhi kebutuhan kontraterorisme selama 2001-2019? Apa saja faktor yang mempengaruhi pilihan kebijakan tersebut?” Pertanyaan ini akan coba untuk dijawab dengan menggunakan analisis realisme neoklasik dalam tiga pemerintahan di Indonesia. Dengan menjawab pertanyaan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat melacak upaya kontraterorisme yang dilakukan Indonesia selama delapan belas tahun ke belakang dan mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan tersebut.

---

After the 9/11 Tragedy, countries in the international system were asked to support and adopt the Global War on Terror campaign in responding to the threat of terrorism. Indonesia was one of the countries that supported this campaign. Apart from being exposed of the regime in the international system, Indonesia was also facing the threat of terrorism from its domestic sphere. Over time, Indonesia's choice of action has also grown: from only obeying the prevailing counterterrorism regime and receiving assistance, to being an actor who helps move the counterterrorism agenda in various multilateral forums. Indonesia can even be said to be the "lead sharper" of counterterrorism policies in Southeast Asia. Seeing Indonesia's development in its foreign policy, it is interesting to see how the counterterrorism issue is having its dynamic with foreign policy to achieve the country’s goals. Thus, this research seeks to answer the question: “What form of foreign policy was carried out by Indonesia to meet counterterrorism needs during 2001-2019? What were the factors that influenced this policy choice?” These questions will be answered using an analysis of neoclassical realism in Indonesia’s three reign governments. By answering these questions, it is hoped that this research will be able to trace Indonesia's counterterrorism efforts over the past eighteen years and analyze the factors that influenced these choices."

"Aksi terorisme yang melibatkan Foreign Terrorist Fighter (FTF) masih terjadi di Indonesia. Hal ini tidak lepas dari kekalahan ISIS di Suriah yang menyebabkan para anggotanya kembali ke negara asal termasuk Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) telah membentuk satuan tugas untuk secara khusus menangani FTF, namun dalam pelaksanaannya muncul banyak kendala sehingga tidak optimal. Ego sectoral masih menjadi kendala dalam penanganan FTF. Sehingga Collaborative Government Theory digunakan dalam menyelesaikan permasalahan FTF. Metode Penelitian kualitatif dengan metode Delphi digunakan untuk menghasilkan Model Comprehensive Counter Terrorism yang diharapkan dapat mengurangi aksi-aksi terorisme yang dilakukan oleh FTF. Model Comprehensive Counter Terrorism dipimpin oleh Satuan Tugas FTF BNPT dengan anggotanya berasal dari lembaga dan kementerian terkait yaitu TNI, Polri, Kemenlu, Kemendagri, Dirjen Imigrasi, PPATK, Kemensos dan Kemenag.

---

Terrorist acts involving Foreign Terrorist Fighters (FTF) are still happening in Indonesia. This is inseparable from the defeat of ISIS in Syria which caused its members to return to their countries of origin, including Indonesia. The National Counterterrorism Agency (BNPT) has formed a task force to specifically deal with FTF, but in its implementation there are many obstacles that are not optimal. Sectoral ego is still an obstacle in handling FTF. So that Collaborative Government Theory is used in solving FTF problems. Qualitative research methods using the Delphi method are used to produce a Comprehensive Counter Terrorism Model which is expected to reduce acts of terrorism carried out by the FTF. The Comprehensive Counter Terrorism Model is led by the BNPT FTF Task Force with members from related institutions and ministries, namely the TNI, Polri, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Home Affairs, Director General of Immigration, PPATK, Ministry of Social Affairs and Ministry of Religion."

"Sepanjang sejarah hubungan internasional, kebijakan keamanan selalu berevolusi demi merespons kemunculan ancaman keamanan baru. Di abad ke-21, ancaman keamanan nontradisional berupa terorisme—dengan intifada kedua dan insiden 11 September sebagai titik puncaknya—memicu pergeseran kebijakan keamanan ke arah perang nonkonvensional. Salah satu kebijakan keamanan baru yang dinilai kontroversial adalah pembunuhan yang ditargetkan. Selama penggunaannya sebagai instrumen kontraterorisme, praktik ini menuai banyak kritik yang menganggap kebijakan ini ilegal, imoral, dan inefektif. Namun, tidak sedikit pula pihak yang berupaya mempertahankan legalitas, legitimasi, dan efektivitas praktik tersebut. Atas latar belakang ini, penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: “bagaimana perkembangan literatur akademis tentang pembunuhan yang ditargetkan dalam konteks kontraterorisme?” Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, penulis melakukan tinjauan pustaka terhadap 27 literatur akademis terakreditasi internasional yang mengangkat isu ini dengan batasan waktu publikasi dari tahun 2000 sampai Juli 2021. Tulisan ini mengadopsi metode pengorganisasian literatur taksonomi untuk mempermudah penulis dalam mengintegrasikan perspektif interdisipliner dalam tinjauan pustaka ini serta memungkinkan penulis mengidentifikasi tema-tema yang masih kurang berkembang. Dengan menggunakan metode taksonomi, penulis memetakan tulisan-tulisan tersebut menjadi dua kategori: (1) dimensi normatif pembunuhan yang ditargetkan dalam kontraterorisme, yang dibagi menjadi tiga subtema berupa legalitas, legitimasi, dan transformasi faktor-faktor ideasional terkait pembunuhan yang ditargetkan; dan (2) efektivitas pembunuhan yang ditargetkan sebagai instrumen kontraterorisme. Penulis berargumen terdapat tiga masalah yang memunculkan kesenjangan penelitian dalam badan literatur pembunuhan yang ditargetkan, antara lain inkonsistensi fondasi konseptual, perbedaan paradigma kontraterorisme, dan ketimpangan tren pendirian literatur di antara kategori yang berbeda. Tinjauan pustaka ini menemukan enam karakteristik yang menggambarkan perkembangan diskursus akademis tentang pembunuhan yang ditargetkan dalam kontraterorisme: (1) lemahnya fondasi konseptual; (2) kesenjangan metodologis antarkategori; (3) pertentangan paradigma penegakan hukum dan perang; (4) derajat efektivitas yang sangat bervariasi; (5) konsistensi pendirian netral dalam literatur normatif; dan (6) diversifikasi pendirian dalam literatur praktis. Tulisan ini merekomendasikan penguatan kerja sama antara akademisi dan pelaku kebijakan untuk mengonsolidasi kajian tentang praktik ini, perumusan instrumen hukum internasional baru untuk meregulasi pembunuhan yang ditargetkan, identifikasi center of gravity kelompok teror dan hubungannya dengan praktik pembunuhan yang ditargetkan, serta merefleksikan praktik ini bagi kebijakan kontraterorisme Indonesia.

---

Throughout the history of international relations, security policy continues to evolve in response to emerging new security threats. In the 21st century, terrorism as a nontraditional security threat—with the second intifada and the September 11 attacks as its peaks—shifted the security policy towards nonconventional warfare. Targeted killing is among one of the controversial new security policies. In the course of its implementation as a counterterrorism instrument, this practice has been opposed for its perceived illegality, immorality, and inefficacy. Nevertheless, some scholars attempt to defend the legality, legitimacy, and effectivity of the practice. Against this backdrop, the author formulates the following research question: “how is the development of academic literature on targeted killing in counterterrorism context?” To answer the research question, the author conducts a literature review on 27 internationally accredited academic literature on this topic within the publication period of 2000 to July 2021. This paper adopts a taxonomy methodological approach to enable the author to integrate interdisciplinary perspective into the literatur review as well as to identify underdeveloped thematic categories. By utilizing taxonomy methods, the author divides the literature into two categories: (1) the normative dimension of targeted killing in counterterrorism, divided into three subthemes, namely legality, legitimacy, and ideational transformation of targeted killing; and (2) the effectivity of targeted killing as a counterterrorism instrument. The author argues three main issues gave rise to the research gaps in the body of literature on the topic, namely inconsistent conceptual foundation, differing counterterrorism paradigms, and disparity in the trends of literature stances across categories. The findings of this literature review identify six characteristics that portray the development of the academic discourse on targeted killing in counterterrorism: (1) a weak conceptual foundation; (2) a methodological gap between categories; (3) clashes between law enforcement and armed conflict paradigms; (4) varying degrees of effectivity; (5) consistency of neutral stance in the normative group; and (6) diversified literature stances among practical literature. This paper recommends for an intensification of cooperation between scholars and policymakers to consolidate studies on targeted killing, a formulation of a new international law instrument to regulate targeted killing, an identification of center of gravity in terror group and its relation to targeted killing practices, and a reflection of this practice for Indonesian counterterrorism efforts."

"[Penelitian ini akan membahas mengenai efektivitas strategikontraterorisme pemerintah Tiongkok terhadap gerakan bersenjata Uighur di wilayah Xinjiang. Pemerintah Tiongkok telah melakukan berbagai kebijakan yang berdimensi sosial-politik-kebudayaan seperti kebijakan migrasi etnis Han ke wilayah Xinjiang, kebijakan keluarga berencana, kebijakan bahasa Mandarin ataupun kebijakan kontraterorisme yang bersifat hard approach seperti kebijakan Kampanye Serangan Keras yang digunakan dalam merespon gerakan bersenjata Uighur. Dari pilihan-pilihan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Tiongkok, penelitian ini mencoba melihat efektivitas dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah Tiongkok tersebut;This research will examine the effectiveness of China’s government counterterrorism strategy toward the Uighur’s armed movement in Xinjiang region. Chinese government has conducted various policies that have sociopolitical-cultural dimension such as Han ethnic migration policy into Xinjiang region, family planning policy, Chinese language policy or counterterrorism policy which is tend to be hard approach as Strike Hard Campaign policy used in responding to Uighur’s armed movement. Based on optional policies taken by theChinese government, this research will asses the effectiveness of measures taken by Chinese government., This research will examine the effectiveness of China’s governmentcounterterrorism strategy toward the Uighur’s armed movement in Xinjiangregion. Chinese government has conducted various policies that have sociopolitical-cultural dimension such as Han ethnic migration policy into Xinjiangregion, family planning policy, Chinese language policy or counterterrorismpolicy which is tend to be hard approach as Strike Hard Campaign policy used inresponding to Uighur’s armed movement. Based on optional policies taken by theChinese government, this research will asses the effectiveness of measures takenby Chinese government.]"

"Kebijakan Luar Negeri Republik India merupakan salah satu fenomena hubungan internasional yang signifikan untuk diteliti mengingat kemungkinan kontribusi kepada pemikiran non-barat. Semenjak kemerdekaannya pada tahun 1947, kebijakan luar negeri India telah konsisten mengalami perkembangan. Namun, masih belum ada pemetaan literatur dalam topik ini. Berdasarkan latar ini, penulis akan meninjau perkembangan literatur tentang kebijakan luar negeri Republik India. Tulisan ini akan meninjau 86 literatur yang telah ditelaah oleh penulis berdasarkan tema serta pengaruhnya kepada dunia akademis. Menggunakan metode taksonomi, kumpulan literatur akan dibagi menjadi tujuh kategori tematis. (1) Fondasi Kebijakan Luar Negeri India, (2) Dimensi Kawasan dalam Kebijakan Luar Negeri India, (3) Peran Aktif Kebijakan Luar Negeri India di Tingkat Global, (4), Tantangan Keamanan dalam Kebijakan Luar Negeri India, (5) Isu Ekonomi dalam Kebijakan Luar Negeri India, (6) Soft Power dalam Kebijakan Luar Negeri India, (7) Bahasan Minor dalam Kebijakan Luar Negeri India. Beberapa bagian kategori tersebut kemudian akan dibagi lagi kedalam sub-kategori untuk memberikan gambaran yang lebih detil akan kumpulan literatur. Penjabaran tulisan akan dimulai dari memberikan latar belakang akan pemilihan subjek studi literatur, lalu tinjauan pustaka akan literatur yang telah ditemukan, kemudian diteruskan dengan membahas konsensus, perdebatan, serta celah-celah dari penelitian terdahulu. Dari hasil tinjauan pustaka, ditemukan bahwa paradigma realis dapat ditemukan secara dominan. Selain itu, India memiliki fondasi kebijakan luar negeri yang kaya dan kuat, terlihat dari banyaknya ide-ide dan cara pandang yang belum masuk pada arus utama- karenanya membuka kemungkinan untuk mengembangkannya ke paradigma yang lengkap. Berdasarkan penemuan penulis, perlu adanya penelitian lebih lanjut akan peran politik serta dinamika domestik dalam kebijakan luar negeri India. Selain itu, studi akan pemikiran non-barat yang berasal dari India juga perlu untuk ditingkatkan sebagai bagian dari pengayaan ilmu hubungan internasional

---

The foreign policy of the Republic of India is one of the significant phenomena of international relations to be studied in light of its possible contribution to non-Western thought. Since its independence in 1947, India’s foreign policy has consistently experienced development. So far, no academic literature has classified Indian foreign policy. Thus, the author will review the literature concerning the foreign policy of the Republic of India. This paper will review 86 literatures which have been surveyed by the author based on theme and its impact to the academic world. Utilizing taxonomy method, the collection of literature will be divided into seven thematic categories. (1) Foundations of Indian Foreign Policy, (2) Regional Dimensions in Indian Foreign Policy, (3) Active Role of Indian Foreign Policy at Global Level, (4) Security Challenges in Indian Foreign Policy, (5) Economic Issues in Indian Foreign Policy, (6) Soft Power in Indian Foreign Policy, (7) Minor Discussions in Indian Foreign Policy. Several parts of the categories will then be further divided into subcategories to provide a more detailed look at the collection of literature. The exposition of the paper will start by providing the background of the selection of the literature subject, then a review of the literature that has been found, followed by discussing the consensus, debate, and gaps from previous studies. From the literature review, a realist paradigm was found to be dominant. Also, India has a rich and strong foundation of foreign policy, evidenced by many ideas and viewpoints that have yet to enter the mainstream- hence opening up the possibility of developing it to a full-fledged paradigm. Based on the findings of the author, further research is needed on the political role and domestic dynamics within Indian foreign policy. Furthermore, studies of Indian non-Western thought need to be increased as part of the enrichment of international relations scholarship. "

"ABSTRAKDiplomasi dikenal secara eksklusif dilaksanakan hanya oleh negara dan pejabat pemerintah pusatnya. Namun pada perkembangannya diplomasi juga mulai dilakukan oleh pemerintah daerah/kota yang kemudian dikenal sebagai diplomasi kota. Diplomasi kota adalah sebuah bentuk mekanisme diplomasi dimana pemerintah kota berinteraksi dengan aktor hubungan internasional lain untuk merepresentasikan dirinya dan mencapai kepentingan daerahnya. Pada implementasinya, diplomasi kota memberikan banyak keuntungan karena secara khusus dilakukan oleh daerah yang tentunya mengetahui keunggulan dan kekurangan masing-masing. Namun, masih didapati ketimpangan pelaksanaan diplomasi kota di berbagai daerah di Indonesia. Kenyataan ini kemudian memunculkan pertanyaan ldquo;bagaimana Pemerintah Indonesia dapat mengoptimalkan diplomasi kota sebagai salah satu upaya strategis kebijakan luar negeri Indonesia? rdquo;Dengan tujuan menjawab pertanyaan tersebut, penelitian akan melihat bagaimana implementasi, peluang dan tantangan diplomasi kota di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan tinjauan pustaka dan wawancara sebagai metode pengumpulan datanya. Dengan mendasar pada teori Multi-Level Governance penelitian ini mencoba membuktikan bawa untuk melaksanakan kegiatan diplomasi kota yang optimal perlu sinergi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.Pada akhirnya, penelitian berhasil menyimpulkan bahwa tantangan-tantangan yang muncul dalam implementasi diplomasi kota di daerah membutuhkan penanganan yang berbeda. Peran Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sebagai focal point dalam hubungan internasional Indonesia masih diperlukan untuk optimalisasi kegiatan diplomasi kota di Indonesia, sehingga harmonisasi arah kebijakan diplomasi Indonesia di segala lini pemerintahan dapat tercapai.

---

ABSTRACTDiplomacy was known to be carried out exclusively by nations and its central officers. However, as it develops, diplomacy was also conducted by provincial municipal government and known as city diplomacy. City diplomacy is a diplomacy mechanism in which municipal government interact with other actors in international relation to represent their city and pursue their interest. In the actual implementation, city diplomacy brings many benefits because it is specifically used by the provincial municipal government which certainly knows the advantages and disadvantages of its own territory. However, imbalance still occur from the conduct of city diplomacy in various regions in Indonesia. This fact prompted a question about how the Indonesian government can optimize city diplomacy as one of its strategic Indonesian foreign policy With the aim of answering the question, this research look into the implementations, opportunities and challenges of the city diplomacy in Indonesia. The research methods of this paper were qualitative by using literature survey and in depth interview as the methods to gather data and information. By using the Multi Level Governance theory, this paper try to prove that synergy and coordination between the central and municipal government are crucial in order to optimize city diplomacy.Ultimately, the study had concluded that each of the challenges that arise in the implementation of city diplomacy requires different treatment. The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia rsquo s role as the focal point of Indonesia rsquo s international relations are needed to optimized the city diplomacy in Indonesia, so that harmony in each administrative level can be achieved."

"Tesis ini menjelaskan mengapa kebijakan luar negeri suatu negara dapat bersifat ambivalen. Analisis yang dibangun dalam tesis ini menggunakan kerangka pemikiran realisme neoklasik untuk menjelaskan kebijakan luar negeri Tiongkok yang ambivalen terhadap Indonesia pada kasus Laut Natuna Utara ditengah eratnya hubungan kedua negara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Tiongkok tengah mengalami pergeseran. Sejak menjadi Presiden Tiongkok pada tahun 2013, Xi Jinping menyerukan semangat untuk “berjuang meraih prestasi” sehingga menghasilkan kebijakan luar negeri yang lebih asertif. Hal ini dipengaruhi oleh adanya tekanan sistemik yang dihadapi Tiongkok dan orientasi strategis Xi Jinping. Tekanan sistemik yang dihadapi Tiongkok adalah adanya upaya dari negara-negara pesaing Tiongkok, baik di level regional maupun global, untuk menghambat kebangkitan Tiongkok sebagai kekuatan global. Sementara itu, sejak dipimpin Xi Jinping orientasi strategis Tiongkok bersifat eksternal dengan tujuan untuk mewujudkan ambisi menjadi negara yang kuat, sehingga dapat memperluas pengaruh politik dan ekonominya.

---

This thesis aims to explain why a country can produce an ambivalent foreign policy. This study utilizes the framework of neoclassical realism to explain China's ambivalent foreign policy towards Indonesia in the North Natuna Sea case amid the close relations between the two countries. The results of this study indicate that China's foreign policy is undergoing a shift. Since becoming President of China in 2013, Xi Jinping has called for a “striving for achievements” narative which resulted in a more assertive foreign policy. This is influenced by the existence of systemic pressures faced by China and Xi Jinping's strategic orientation. The systemic pressure faced by China is the strategy of China's adversaries, both at the regional and global levels, to contain China's rise as a global power. Meanwhile, since being led by Xi Jinping, China's strategic orientation has been external with the aim of realizing the ambition to become a strong country, so that it can expand its political and economic influence.

"

"Penelitian ini menjelaskan mengapa ancaman transnasional terorisme tetap ada dan terus berkembang di kawasan meskipun mekanisme kerja sama kontraterorisme Indonesia-Filipina sudah dilakukan. Analisis dalam penelitian ini menggunakan teori kerja sama kontraterorisme oleh Wyn Rees (2006). Hasil penelitian ini menemukan bahwa terdapat perbedaan persepsi ancaman yang signifkan antara Indonesia dan Filipina yang berimplikasi terhadap perbedaan respon kontraterorisme dan eskalasi ancaman pro-ISIS yang berbeda di masing-masing negara. Indonesia menekankan pendekatan criminal justice model. Filipina menekankan pendekatan militeristik. Kedua, kerja sama internal institusi-institusi keamanan Indonesia dan Filipina cenderung bersifat formal daripada substansial. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya rasa saling percaya (trust and reliability), sensitivitas isu kedaulatan teritorial, dan kompetisi di antara institusi-institusi keamanan dalam negeri. Ketiga, kerja sama kontraterorisme AS dengan Indonesia dan Filipina menekankan pendekatan militeristik serta adanya perubahan prioritas keamanan AS yang berimplikasi kepada upaya kerja sama kontraterorisme di kawasan Asia Tenggara. Dengan demikian, upaya penanggulangan ancaman kelompok pro-ISIS di Asia Tenggara melalui kerja sama kontraterorisme Indonesia dan Filipina menjadi kurang optimal.

---

This research explains why the transnational threat of terrorism persists and continues to evolve in the region despite the existing counterterrorism cooperation mechanisms between Indonesia and the Philippines. This research uses a qualitative method. The analysis in this research applies Wyn Rees's (2006) theory of Counterterrorism Cooperation. The findings indicate significant differences in threat perception between Indonesia and the Philippines, leading to differing counterterrorism responses and varying level of escalations of pro-ISIS threats in each country. Indonesia emphasizes a criminal justice model approach, whereas the Philippines emphasizes a militaristic approach. Secondly, the internal cooperation of security institutions in Indonesia and the Philippines tends to be more formal than substantive. This is influenced by a lack of mutual trust and reliability, sensitivity to sovereignty issues, and competition among domestic security institutions. Thirdly, US counterterrorism cooperation with Indonesia and the Philippines emphasizes a militaristic approach and a change in US security priorities have implications for counterterrorism cooperation efforts in Southeast Asia. Consequently, efforts to counter the threat of pro-ISIS groups in Southeast Asia through Indonesia and the Philippines' counterterrorism cooperation become less optimal."