Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas kombinasi Pilkada calon tunggal dengan sistem noken mengambil studi kasus pada Pilkada Tahun 2018 di Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua. Terdapat dua permasalahan dalam penelitian ini, pertama, bagaimana dampak pemilihan sistem noken terhadap kemenangan calon tunggal petahana, kedua, bagaimana prinsip deliberasi dalam pemilihan sistem noken dengan calon tunggal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksplanatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menerangkan, menguji hipotesis dari variabel-variabel penelitian terkait sistem noken dan calon tunggal. Hasil penelitian terkait dampak sistem noken menunjukkan bahwa penerapan model pemilihan sistem noken pada pemilihan calon tunggal lebih memberi keuntungan dan berdampak semakin menguatkan peluang kemenangan calon tunggal petahana. Sedangkan terkait prinsip deliberasi dalam pemilihan sistem noken dengan calon tunggal menunjukkan hadirnya pemilih kotak kosong menandakan ruang deliberasi tidak terabaikan, baik pemilih maupun kepala suku bebas menentukan keputusan serta ketersediaan ruang publik masih berjalan bebas sesuai basis pemilihnya. Impilkasi teoritis local strongmen relevan untuk memotret eksistensi petahana. Teori ini dapat membantu melihat eksistensi petahana dengan menganalisa modal kekuatan yang dimiliki petahana yang menjadi daya tarik dari partai-partai politik dan kelompok informal lainnya. Sedangkan implikasi teori demokrasi deliberatif menunjukkan sistem noken pada Pilkada Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2018 selaras dengan prinsip dasar demokrasi deliberatif yang memungkinkan adanya ruang publik.

---

This study discusses the combination of a single candidate Pilkada with the noken system taking a case study in the 2018 Pilkada in Central Mamberamo Regency, Papua. There are two problems in this study, first, how is the impact of the noken system election on the victory of the incumbent single candidate, second, how is the principle of deliberation in the election of the noken system with a single candidate. This study uses an explanatory research method, namely research that aims to explain, test hypotheses from research variables related to the noken system and single candidate. The results of research related to the impact of the noken system show that the application of the noken system election model in the selection of a single candidate is more profitable and has an impact on strengthening the chances of winning the incumbent single candidate. Meanwhile, regarding the principle of deliberation in the noken system election with a single candidate, the presence of empty box voters indicates that the deliberation space is not neglected, both voters and tribal chiefs are free to make decisions and the availability of public space is still running freely according to their voter base. The local strongmen's theoretical implications are relevant for photographing the incumbent's existence. This theory can help to see the existence of the incumbent by analyzing the capital strength of the incumbent which is the attraction of political parties and other informal groups. Meanwhile, the implications of deliberative democracy theory show that the noken system in the 2018 Central Mamberamo Regional Election is in line with the basic principles of deliberative democracy which allows for public space."

"Tugas karya akhir ini meneliti strategi pemenangan dan hambatan calon anggota legislatif perempuan DPR-RI Ina Elizabeth Kobak pada Pemilu 2019 di Provinsi Papua. Penelitian ini menggunakan kerangka konsep strategi dari Henneberg dan Chen (2008) dan analisisnya dilengkapi dengan konsep patriarkisme dan teori kekuasaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode sampling purposive dalam pengumpulan datanya. Hasil temuan menunjukkan bahwa terdapat tiga strategi utama dalam pemenangan calon anggota legislatif perempuan, yakni pengaruh kepala suku, door to door, dan pendekatan publik. Pengambilan keputusan yang berpusat pada kepala suku dalam musyawarah masyarakat adat Papua menjadi kunci kemenangan calon anggota legislatif perempuan. Hambatan yang dialami oleh calon anggota legislatif perempuan berasal dari hambatan adat, teknis, dan politis.

---

This final paper examines the winning strategies and obstacles for women legislative candidates for DPR-RI Ina Elizabeth Kobak in the 2019 Election in Papua Province. This study uses a strategic conceptual framework from Henneberg and Chen (2008) and the analysis is complemented by the concept of patriarchism and theory of power. This study used a qualitative method with purposive sampling method for collecting data. The findings show that there are three main strategies in winning the candidates for women legislative members, namely the influence of tribal leaders, door to door, and public approaches. Decision-making that focuses on tribal leaders in the deliberations of indigenous Papuans is the key for winning women legislative candidates. The obstacles experienced by women legislative candidates come from customs, technical and political obstacles."

"ABSTRAKTerbukannya ruang demokrasi dalam menentukan sikap hak suara pada pemilihan kepala daerah Kota Jambi tahun 2018 membuat pihak yang berkontestasi dalam pilkada mempunyai cara masing-masing untuk merangin dukungan masyarakat termasuk dukungan kelompok birokrasi. Syarif Fasha selaku calon kepala daerah petahana Kota Jambi tahun 2018 menggunakan kekuasaan politiknya untuk mempertahankan kekuasaannya melalui politisasi birokrasi. bentuk politisasi birokrasi yang dilakukan ialah mempolitisir fasilitas negara, untuk mendukung alfiasi politik, memanfaatkan informasi birokrasi, memihak dalam kepentingan kelompok dan individu, penempatan jabatan birokrasi bedasarkan relasi politik.

---

ABSTRACTThe oppennes of democracy for voters to use their rigth to vote in Kota Jambi's mayoral election in 2018 made parties which competed in local election utilized various method to gain publick support. The birocracy group is among them . Syarif Fasha as on the incumbent candidate for the for fosition of mayor of kota jambi in 2018 used it political power to hold on the power through politiciting biraucracy. The from the politicization incliding approprition thourgh burauecratic networ, taking sides in conflic between Group/individuals through mobilization of of civil government apparaturses for political purposes and placing bureaucratic appointess thorugh political relations. "

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang gagalnya forum kerjasama Border Liaison Meetingyang dilaksanakan oleh RI-PNG untuk mengatasi meningkatnya ancamankeamanan non tradisional di perbatasan RI dan PNG. Border Liaison Meeting(BLM adalah forum pertemuan tingkat daerah yang diselenggarakan olehpemerintah Propinsi Papua (RI) dengan Pemerintah PNG dalam rangkamendukung pembangunan wilayah perbatasan dan penyelesaian isu-isu keamanannon tradisional di kawasan perbatasan kedua negara.Penelitian ini adalahpenelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis sebagai penelitianinterpretatif yang menekankan pemahaman pada dunia sosial. Penelitian inimenunjukkan hasil bahwa kedua Negara belum siap untuk melakukan pembukaanpasar bersama dalam mengimplementasikan hasil BLM dan kurangnya saranaprasarana bagi petugas pengawas keamanan di perbatasan. Dengan ketidaksiapanini maka menghasilkan masalah baru yaitu meningkatnya ancaman keamanannon-tradisional di kawasan perbatasan RI-PNG khususnya di Propinsi Papua.

---

ABSTRACTThe focus of this studey is analyzing the failure of Border Liaison Meeting Forum MOUbetween the Republic of Indonesia and Papua New Guinea (PNG) to deal with the nontraditionalsecurity threats in the border area of the two countries. BLM is a region-levelforum held by the province of Papua and the government of PNG in order to support thedevelopment of border areas as well as handle the non-traditional issues occurred in theseareas. This study is qualitative research that aims to give a descriptive analysis of a socialphenomenon especially that happens in the border area of Indonesia and PNG. This studysummarize that MOU on BLM between the two countries has failed due to the lackreadiness in opening the open market accessed by the two countries as a way ofimplementing the BLM. Moreover, Indonesian officials are still lacking of securityinfrastructure to oversee the activities in the border areas. Therefore it gives newproblems especially the rise of non-traditional security threats in the border areas of PNGIndonesiaspecifically in the Province of Papua."

"ABSTRAKPada penelitian ini penulis melakukan analalisis hate spin di media sosial twitter terhadap proses Pilkada di Provinsi Jawa Barat. Pencarian data penelitian dilakukan pada media sosial Twitter, informasi tentang hate spin menjadi objek utama penelitian yang akan dikaji lebih dalam. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan akun-akun bermuatan negatif yang berusaha menyentuh sisi emosi pengguna media sosial Twitter daripada sisi rasionalnya. Akun-akun tersebut diberi nama sama dengan pasangan calon Pilkada Jabar Tahun 2018 diantaranya adalah akun Ridwan Kamil-Uu Rhuzanul Ulum rlm; @rinduTPbenci, akun Sudrajat Ahmad Syaikhu @SudrajatAhmadS1 dan akun Deddy Mizwar Dedi Mulyadi @2dm4jabar. Dalam proses pencarian data tidak ditemukan akun yang secara khusus melabeli citra negatif pada pasangan calon nomer urut dua yaitu Tubagus Hasanudin dan Anton Charliyan. Dari hasil observasi peneliti dapat diketahui bahwa akun-akun tersebut tidak dibuat oleh kandidat untuk berkampanye melainkan akun-akun tersebut dibuat oleh propagandis untuk menyebarkan Hate Spin. Tweet propaganda yang disampaikan pada akun-akun diatas menggunakan metode gambar dan tulisan, hal ini bertujuan untuk menarik perhatian dan memudahkan dalam memberikan pengaruh kepada pengguna media sosial twitter khususnya di Jawa Barat. Terdapat 5 wacana yang dibahas dari keempat pasangan calon yaitu Agama, Dinasti Politik, Korupsi, Pelanggaran kampanye dan Kualitas Pasangan Calon Kepala daerah yang mana pada masing-masing isu ini ditemukan propaganda, partial truth dan Hate Spin. Kasus Hate Spin menjadi ancaman bagi kedaulatan rakyat Indonesia. Karena dengan adanya Hate Spin sistem pemilihan umum akan menjadi sarana bagi mereka-mereka orang yang tidak pro demokrasi untuk memenangkan salah satu kandidat pasangan calon dengan berbagai cara yang mereka kehendaki. Hal ini melunturkan marwah dari sistem demokrasi Indonesia yang mana seharusnya rakyat bebas memilih pemimpinnya melalui pemilu tanpa intervensi dari pihak manapun.

---

ABSTRACTIn this research, outhor did hate spin analysis on twitter towards the process of the Regional Elections in West Java Province. The searching for data conducted on twitter, the information about hate spin was being the main object of the research that would be observed deeply. Based on the results of the research found that accounts with the negative content try to touch the emosional side of Twitter rsquo s users than the rational side. Those accounts were named with the same name of the candidates of the Regional Elections Jabar in 2018 such as Ridwan Kamil Uu Rhuzanul Ulum rsquo s account rinduTPbenci, Sudrajat Ahmad Syaikhu rsquo s account SudrajatAhmadS1, and Deddy Mizwar Dedi Mulyadi rsquo s account 2dm4jabar. In the process of searching data did not find account that specially give negative image to the candidate number 2, Tubagus Hasanudin dan Anton Charliyan. From the observation of the outhor can be seen that those accounts are not made by the candidates to campaign but the accounts are made by propagandis to spread Hate Spin. The propaganda tweet delivered by those accounts using of drawing and writing method, it aims to attract attention and giving influence easily to users of Twitter, especially in West Java. There are 5 discourses that discussed from four pairs of the candidates, Religion, Political Dinasty, Coruption, Campaign Violations and the quality of the pairs of the candidates that from each of the issues found propaganda, partial truth and Hate Spin. The case of Hate Spin becomes a threat to the sovereignty of the people of Indonesian. Because of the existence of Hate Spin, the electoral system would be tools for those who are not pro democracy to win one of the pairs of the candidates in various ways that they want. This will fade the dignity of the Indonesian democratic system that the people should be free to elect their leaders through elections without any intervention from any party. Key Words Twitter, Propaganda, Partial Truth, Hate Spin, The threat of Indonesia 39 s democratic system "

"Pencalonan jalur perseorangan pada pilkada langsung di Kabupaten Garut cenderung mengalami penurunan. Dibandingkan pelaksanaan pilkada 2008 dan pilkada 2013, partisipasi bakal pasangan calon dalam pilkada Kabupaten Garut 2018 menunjukkan angka yang paling sedikit. Permasalahan tersebut dikarenakan adanya aturan peningkatan syarat minimal dukungan yang harus dipenuhi oleh bakal pasangan calon sesuai UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016. Kajian ini berfokus pada peran modal politik, modal sosial dan modal ekonomi bagi bakal pasangan calon Suryana dan Wiwin Suwindaryati dalam pencalonan jalur perseorangan pada pilkada Kabupaten Garut tahun 2018, melalui teori modal Pierre Bourdieu (1992) terutama terkait dengan modal politik, modal sosial dan modal ekonomi serta relasi kepemilikan modal dengan pencalonan jalur perseorangan. Untuk memperkuat teori modal politik Pierre Bourdieu dalam penelitian ini, didukung oleh teori modal politik oleh John A. Booth dan Patricia Bayer Richard (1998). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam, dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran modal politik yang terakumulasi dengan kekuatan modal sosial dan modal ekonomi, memengaruhi kekuatan politik dan strategi pasangan calon Suryana dan Wiwin Suwindaryati dalam memenuhi syarat minimal dukungan pada tahap pencalonan perseorangan. dalam pilkada Kabupaten Garut 2018.

---

Nominations for the individual path during the direct election in Garut district tend to fall. In comparison to the 2008 and 2013 elections, the number of individual candidate pairs participating in the 2018 Garut district election was the lowest. This problem is due to the rules for increasing the minimum support requirements that must be met by prospective pairs of candidates according to Election Law Number 10 of 2016. This study focuses on the role of political capital, social capital, and economic capital for the prospective candidates, Suryana and Wiwin Suwindaryati, in the nomination of the individual path in the 2018 Garut district election. Bourdieu's theory of capital (1992), mainly related to political capital, social capital, and economic capital, as well as the relationship between capital ownership and the nomination of the individual path. To strengthen Pierre Bourdieu's theory of political capital in this study, it is supported by the theory of political capital by John A. Booth and Patricia Bayer Richard (1998). This research was conducted using qualitative methods through in-depth interviews and literature studies. The results of this study indicate that the role of political capital, which is accumulated with the strength of social capital and economic capital, affects the political power and strategy of the candidate pair of Suryana and Wiwin Suwindaryati in meeting the minimum support requirements at the individual nomination stage in the 2018 Garut Regency Election."

"ABSTRAKTesis ini dilatarbelakangi oleh keberhasilan pasangan calon Irna Narulitadan Tanto Warsono Arban menjadi peserta sekaligus memenangkan pemilukadaKabupaten Pandeglang tahun 2015. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukanupaya untuk memilih pasangan calon yang tepat dan kendaraan politik yang kuat.Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana strategi politik Irna Narulita danTanto Warsono Arban dalam menentukan pasangan calon dan bagaimana strategiuntuk mendapatkan dukungan gabungan partai politik sebagai syarat pencalonanINTAN pada pemilukada tahun 2015.Teori yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian ini adalahpemilu dari Robert Dahl, teori demokratisasi dan teori partisipasi politik dariSamuel P. Huntington dan teori strategi politik dari Peter Schroder. Penelitian inimenggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam sebagai sumberdata primer dan studi kepustakaan serta dokumentasi media massa sebagai sumberdata sekunder.Temuan dari penelitian ini adalah peran aktor politik sangat penting dalammempengaruhi pembentukan pasangan calon dan arah dukungan partai politik.Dalam penelitian ini, aktor politik sentral melekat pada calon bupati KabupatenPandeglang, yaitu Irna Narulita. Untuk menentukan pasangan calonpendampingnya, Irna melakukan komunikasi politik dengan para partai politikpendukung agar tidak terjadi perpecahan. Kemudian dengan pertimbangankomponen individu, program, kinerja dan kompetensi maka dipilih TantoWarsono Arban sebagai calon wakil bupati. Sementara dalam mendapatkandukungan gabungan partai politik, Irna melakukan komunikasi politik denganmengikuti proses penjaringan setiap partai politik. Disamping itu, peran figur IrnaNarulita menggunakan langkah strategi membuat partai politik berinisiatif untukmemberikan dukungan.Implikasi teoritisnya adalah penelitian ini menegaskan dan menunjukkanteori pemilu dari Robert Dahl, teori demokratisasi dan teori partisipasi politikSamuel P. Huntington sangat relevan dengan keikutsertaan pasangan calon Irna-Tanto pada pemilukada di Kabupaten Pandeglang. Penelitian ini jugamembuktikan bahwa konsep Peter Schroder tentang membentuk produk politikmenjadi strategi yang relevan dalam pencalonan. Serta konsep langkah strategisefektif untuk mendapatkan dukungan partai politik

---

ABSTRACTThis thesis is based on the success of the Irna Narulita-Tanto WarsonoArban in the 2015 regional head elections in Pandeglang. In terms of victory, thissuccess is related to the effort in selecting the right candidate and in having astrong political vehicle. There are two questions that will be answered by thisresearch. First, what was Irna Narulita and Tanto Warsono Arban?s politicalstrategy in choosing the candidate pair? Second, what was the strategy thatenabled them to receive joint support from political parties as the INTANnomination condition in the 2015 regional head election?The theories used to answer the questions of this research are RobertDahl?s theory of election, Samuel P. Huntington?s theory of democratization andpolitical participation, and Peter Schroder?s theory of political strategy. Thisresearch uses a qualitative approach with an in-depth interview as the primarydata source. As a secondary data source, literary review and mass mediadocumentation are used.The principal finding of this research shows that the role of the politicalactors is crucial in influencing the formation of a candidate pair and the directionof the political parties? support. In this research, the political actors are attached tothe Pandeglang regent candidate, Irna Narulita. To select the vice-regentcandidate, Irna used political communication with the supporters to preventdisunity. Then, with consideration of several components (individual, program,performance, and competence), Tanto was selected as the vice-regent candidate.In gaining the joint support from political parties, Irna used politicalcommunication by participating in the recruitment process of each political party.In addition, Irna Narulita used the political party strategy in order to give support.The theoretical implication of this research accentuates and shows thatRobert Dahl?s theory of election, Samuel P. Huntington?s theory ofdemocratization and theory of political participation are relevant to theparticipation of the Irna-Tanto pair in the regional head elections in Pandeglang.This research also proves that the concept of effective strategy and PeterSchroder?s concept about forming a political product is relevant to thenomination."