Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Para pengamat ekonomi telah meneliti hubungan antara pengeluaran pemerintah dengan kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan sejak beberapa dekade yang lalu. Sehingga, banyak teori dan bukti empiris telah ditemukan sejak saat itu. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kaitan antara Dana Otonomi Khusus (Otsus) sebagai salah satu jenis pengeluaran pemerintah, dengan indikator-indikator kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan di Provinsi Aceh, melibatkan panel data dari 30 provinsi dalam periode 2002-2018. Metode sintetik kontrol digunakan karena model dimaksud biasanya digunakan pada kasus-kasus intervensi kebijakan pemerintah dalam studi kasus perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana otsus berperan penting dalam menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan akses sanitasi yang aman, dan menaikkan tingkat penerimaan siswa sekolah menengah atas. Namun demikian, tidak ada hubungan yang jelas antara alokasi dana otsus dan akses air bersih.

---

Economists have talked about government expenditure and its relation with poverty, health, and education from decades ago. Indeed, many theories and empirical evidence have been conducted since then. This study aims to evaluate relationship between one type of government spending, Special Autonomy Fund (SAF), and poverty, health, and education indicators in Aceh province, Indonesia, using panel dataset of 30 provinces in 2002-2018 period. Synthetic Control Method (SCM) is used as the model, since it is commonly applied to the cases of policy intervention in comparative case studies. This paper discovers that the SAF lowers poverty rate, escalate access to safe sanitation, and improve net enrollment ratio of senior secondary school. Nevertheless, there is no prominent association between SAF allocation and access to safe water."

"Economists have talked about government expenditure and its relation to poverty, health, and education for decades. Indeed, many theories and empirical evidence have been conducted since then. This study evaluates the relationship between Special Autonomy Fund (SAF) and poverty, health, and education indicators in Aceh province, Indonesia, using a panel dataset of 30 regions in the 2002-2018 period. Synthetic Control Method (SCM) is used as the model to accommodate the allocation of SAF to Aceh given by the central government since it is commonly applied to the cases of policy intervention in comparative case studies. This paper discovers that the SAF plays a vital role in lowering the poverty rate, escalating access to safe sanitation, and improving the net enrollment ratio of senior secondary schools. However, there is no prominent association between SAF allocation and access to safe water. This outcome variable shows positive and negative signs; therefore, a conclusion could not be provided."

"[Tesis ini bertujuan untuk menganalisa dampak dari belanja pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, menggunakan data panel yang meliputi 28 provinsi selama periode 2003 sampai dengan 2013. Studi dalam tesis ini memanfaatkan tes kausalitas dan analisis pooled ordinary least square (OLS). Hasil dari tes kausalitas menunjukkan adanya hubungan kausalitas dua arah antara belanja pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Hasil dari analisis OLS menunujukkan bahwa belanja pemerintah di bidang pendidikan dankesehatan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara positif. Hasil studi dalam tesis ini konsisteen dengan hasil-hasil studi empiris sebelumnya;The paper studies the effect of government education and health expenditure on economic growth in Indonesia, using panel data from 28 provinces covering the period 2003 to 2013. This study utilizes causality test and pooled ordinary least square (OLS) analysis. The causality test result shows the existence of bidirectional causality between government education expenditure and gross regional domestic product (GRDP) as well as government health expenditure andGRDP. The OLS analysis finds robust evidence that education and healthexpenditure positively affect economic growth. The results are consistent with previous empirical studies., The paper studies the effect of government education and health expenditure oneconomic growth in Indonesia, using panel data from 28 provinces covering theperiod 2003 to 2013. This study utilizes causality test and pooled ordinary leastsquare (OLS) analysis. The causality test result shows the existence ofbidirectional causality between government education expenditure and grossregional domestic product (GRDP) as well as government health expenditure andGRDP. The OLS analysis finds robust evidence that education and healthexpenditure positively affect economic growth. The results are consistent withprevious empirical studies.]"

"ABSTRAKPendidikan dipercaya sebagai salah satu faktor yang mampu mengakhiri rantai kemiskinan. Namun di beberapa wilayah seperti di China dan Tanzania pendidikan tidak efektif untuk menekan angka kemiskinan. Malah dalam sebagian kasus, investasi keluarga yang terlalu besar dalam pendidikan malah menyebabkan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimana pengaruh pendidikan yang direpresentasikan dengan angka partisipasi murni siswa/i SMP dan SMA terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia dengan menggunakan data dari 34 provinsi di Indonesia dalam 4 tahun 2013-2016 . Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel yaitu Random Effect Model. Hasil dari uji statistik menunjukkan bahwa angka partisipasi murni siswa/i SMP dan SMA terbukti secara signifikan menurunkan tingkat kemiskinan. Namun, koefisien pengaruh kedua variabel tersebut yang relatif kecil menunjukkan bahwa pendidikan belum berhasil memberikan eksternalitas positif yang diharapkan dapat diciptakan oleh sektor pendidikan. Untuk itu masih di rasa perlu ada peningkatan tidak hanya dalam jumlah kuantitas peserta didik melainkan juga kualitas pendidikan untuk menciptakan manfaat yang lebih.

---

ABSTRACTEducation is believed to be one of the factors that could bring an end to the poverty chain. However, in some countries like China and Tanzania, education is not effective to reduce poverty rate. Instead, in some cases, a large amount of family investments in education leads to poverty. The aim of this research is to examine how education, which is represented by middle school and high school students 39 pure participation rate, affects the poverty rate in Indonesia by using the data collected from 34 provinces in Indonesia in 4 years timespan 2013 2016 . The method used in this research is the regression of panel data by Random Effect Model. The result of this statistic test shows that middle school and high school students 39 pure participation rate has been proven to be able to reduce the poverty rate significantly. However, the impact rsquo s coefficient of both variables, which are relatively small, shows that education has not been successful in providing the positive externality which is expected from the education sector. For this reason, it is necessary to have an increase not only in the quantity of students, but also in the quality of education so that it will give more benefit."

"Tesis ini mengevaluasi perilaku 491 kabupaten/ kota di Indonesia dalam mengalokasikan pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan. Variabel eksogen dikelompokkan dalam empat kategori yang meliputi demografi, ekonomi, geografi, dan politik. Hubungan antarwilayah secara eksplisit diintegrasikan dalam analisis dengan menggunakan model Maximum Likelihood (ML) dan Generalized Spatial Two Stage Least Squares (GS2SLS). Hasil analisa menunjukkan bahwa model Spatial Durbin (SDM) lebih tepat dalam menjelaskan perilaku pemerintah kabupaten/ kota. Pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan tidak hanya dipengaruhi oleh variable-variabel eksogennya sendiri namun juga dipengaruhi oleh variabel-variabel eksogen dan endogen dari kabupaten/ kota di sekitarnya. Hasil ini mengkonfirmasi bahwa limpasan (spillover) hipotesis terjadi di tingkat kabupaten/ kota di Indonesia.

---

This study investigates 491 Indonesia's state level behavior in education spending formulation. Four groups of variables, namely demographic, economic, geographic and politic, are introduced. Spatial interaction effect is embedded into the model by using Maximum Likelihood (ML) and Generalized Spatial Two Stage Least Squares (GS2SLS) estimation. The result reveals that Spatial Durbin Model (SDM) is better in representing state's behavior. State's education spending decision is not only determined by its own exogenous variables but also its neighbors decision through an endogenous and an exogenous interaction effect. The result also confirms the existence of spillover hypothesis in Indonesia's state level."

"ulisan ini dimaksudkan menggambarkan keterkaitan antara ketenagakerjaan , pendidikan dan kemiskinan yang merupakan tantangan tersendiri dalam penetapan kebijakan pembangunan masa depan. Isu pengembangan strategi dan kebijakan pembangunan pendidikan pendidikan di harapkan tidak hanya tertuju pada persoalan mikro semasa yaitu proses pendidikan itu sendiri...."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pendidikan oleh pemerintah daerah terhadap pengeluaran pendidikan oleh rumah tangga menurut kelompok pendapatan. Studi ini menggunakan data Indonesian Family Life Survey (IFLS) 2007 dan 2014 dan APBD kabupaten/kota. Hasil empiris dengan model tobit menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran pendidikan oleh pemerintah menurunkan pengeluaran pendidikan oleh rumah tangga. Menurut kelompok pendapatan, pengeluaran pendidikan oleh pemerintah signifikan mengurangi total pengeluaran pendidikan oleh rumah tangga di semua kelompok pendapatan. Menurut jenis pengeluaran, peningkatan pengeluaran pendidikan oleh pemerintah signifikan mengurangi pengeluaran iuran sekolah di semua kelompok pendapatan. Sementara itu, pengeluaran pendidikan pemerintah yang meningkat signifikan mengurangi biaya peralatan sekolah, transport dan kursus pada kelompok pendapatan rendah dan menengah dan tidak signifikan memengaruhi rumah tangga di kelompok pendapatan tinggi.

---

This study aims to determine the effect of education spending by local governments on education expenditure by households according to income groups. This study uses data from Indonesian Family Life Survey (IFLS) 2007 and 2014 and local government budget (district/city). Empirical results from tobit model indicate that an increase in local government expenditure on education reduces household expenditure on education. According to income groups, education expenditure by the government significantly reduces total education expenditure by household in all income groups. By type of expenditure, an increase in education spending by the government significantly reduces school tuition spending in all income groups. Meanwhile, an increase in education spending by the governma on education significantly reduced the cost of school equipment, transport and courses in the low and middle income groups and did not significantly affect households in the high income group."

"[ABSTRAKThesis ini menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah di bidangpendidikan terhadap keikutsertaan siswa dalam pendidikan, dengan menggunakanmetode effek tetap (fixed effect) terhadap data panel pada pemerintahkabupaten/kota di Indonesia selama periode 2008-2010. Analisis dilakukandengan memisahkan keikutsertaan siswa dalam pendidikan dasar (sekolah dasardan sekolah menengah pertama) dan keikutsertaan siswa dalam pendidikanlanjutan untuk melihat perbedaan pada keduanya. Thesis ini menemukan bahwasetelah mengendalikan karakteristik pulau, pengeluaran pemerintah di bidangpendidikan memiliki efek yang positif dan signifikan terhadap keikutsertaan siswadalam pendidikan dasar. Setelah memisahkan wilayah Indonesia bagian timur danbarat, ditemukan bahwa pengeluaran pemerintah hanya memiliki efek yangsignifikan terhadap keikutsertaan siswa dalam pendidikan dasar di wilayahIndonesia bagian timur. Thesis ini juga menemukan bahwa kualitaspenyelenggaraan pemerintahan tidak memiliki pengaruh terhadap efektifitaspengeluaran pemerintah di bidang pendidikan selama periode analisis.

---

ABSTRACTThis paper analyses the impact of government education spending oneducation enrolment, using a fixed effect method on a panel data atdistrict/municipal level of government in Indonesia during the period 2008-2010.The analyses separate basic education (elementary and junior high school)enrolment and senior high school enrolment to see whether the effects aredifferent among them. This paper finds that after controlling for islandcharacteristics, government education spending has a positive, significant effecton basic education enrolment. After separating between east region and westregion, this paper finds that government spending only has significant effect onbasic education enrolment in east region. This paper also finds that the quality ofgovernance has no influence on the effectiveness of government educationspending during the period of study., This paper analyses the impact of government education spending oneducation enrolment, using a fixed effect method on a panel data atdistrict/municipal level of government in Indonesia during the period 2008-2010.The analyses separate basic education (elementary and junior high school)enrolment and senior high school enrolment to see whether the effects aredifferent among them. This paper finds that after controlling for islandcharacteristics, government education spending has a positive, significant effecton basic education enrolment. After separating between east region and westregion, this paper finds that government spending only has significant effect onbasic education enrolment in east region. This paper also finds that the quality ofgovernance has no influence on the effectiveness of government educationspending during the period of study.]"

"Pendidikan merupakan titik sentral bagi pembangunan manusia. Berbagai indikator di tingkat internasional menempatkan pendidikan sebagai salah satu kunci utama keberhasilan pembangunan. Sejak tahun 1994, pemerintah Indonesia telah menetapkan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dengan target partisipasi sekolah untuk SMP/MTs mencapai 90 persen, paling lambat pada tahun 2008. Tahun 2000, pemerintah Indonesia menandatangani MDGs, berkomitmen untuk menyediakan pendidikan dasar untuk semua dengan target menjamin bahwa sampai dengan tahun 2015, semua anak, di manapun, laki-laki dan perempuan, dapat menyelesaikan sekolah dasar. Pada tahun 2005, Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional menargetkan bahwa pada tahun 2009, APM SD/MI mencapai 94% dan 75,5% untuk SMP/MTs.Pada kenyataannya, pencapaian pembangunan pendidikan di Indonesia masih jauh dari yang diharapkan. Kesenjangan antara target partisipasi sekolah yang dibuat pemerintah dan MDGs dengan pencapaian realistiknya masih besar. Selain itu, persoalan kesejangan pencapaian pendidikan juga terjadi antardaerah perdesaan dan perkotaan serta antara penduduk kaya dan penduduk miskin.Mengacu pada permasalahan kesenjangan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) hal-hal apa saja yang membuat partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan dasar SD/MI dan SMP/MTs masih jauh dari target yang dibuat pemerintah dan target MDGs; dan (2) apakah ada perbedaan interaksi antara sekolah dan kawasan (kawasan Indonesia Barat dan Indonesia Timur) dalam pengaruhnya terhadap partisipasi sekolah pendidikan dasar di Indonesia.Penulis menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis data sekunder untuk menjawab pertanyaan dasar tersebut. Data dikumpulkan dan diolah dengan menggunakan program komputer Microsoft Excel 2002 dan SPSS for Windows Release 11.00. dengan aplikasi analisis regresi metode enter, analisis jalur dan analisis faktorial dengan metode General Linear Model. Dilakukan uji asumsi, seperti uji normalitas sebaran, uji linierit uji heteroskedastisitas dan uji multikolinieritas, terhadap data-data penelitian. Unit analisisnya adalah kabupaten/kota, dengan jumlah sampel sebanyak 320.Untuk menjawabi pertanyaan pertama, variabel independen yang diuji terkait dengan faktor sosial/keluarga dalam penelitian ini mencakup (1) faktor pendidikan orang dewasa yang diukur melalui melek huruf laki-laki dan perempuan, (2) faktor ekonomi yang diukur melalui persentase pengeluaran untuk pendidikan dan persentase perempuan dewasa bekerja, dan (3) faktor kesehatan anak yang diukur melalui prevalensi balita kurang gizi. Sedangkan variabel yang terkait dengan faktor sekolah yaitu (1) faktor guru yang diukur melalui rasio murid-guru dan (2) jumlah sekolah yang diukur melalui rasio murid-sekolah. Variabel dependennya adalah partisipasi sekolah SD/MI dan SMP/MTs. Sedangkan untuk menjawab pertanyaan kedua, variabel independennya adalah partisipasi sekolah: SD/MI dan SMP/MTs, sedangkan fixed factors adalah kawasan dan sekolah. Kawasan dan sekolah diperlakukan sebagai dumy variable. Dalam penelitian ini, terdapat enam hipotesis penelitian yang diuji.Penelitian ini berhasil menyimpulkan empat temuan mendasar. Pertama, hasil analisa data menunjukkan bahwa secara umum faktor-faktor yang ada di masyarakat/keluarga merupakan faktor yang memiliki pengaruh secara signifikan terhadap partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan dasar SD/MI dan SMP/MTs. Faktor sekolah hanya berpengaruh terhadap partisipasi sekolah pada pada jenjang SMP/MTs. Secara lebih spesifik, faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan dasar SD/MI yaitu (1) faktor pendidikan orang dewasa (melek huruf laki-laki dan perempuan), (2) faktor ekonomi (pengeluaran untuk pendidikan) dan (3) faktor kesehatan anak pada usia 0-5 tahun (balita kurang gizi). Sedangkan partisipasi sekolah pada jenjang SMP/MTs dipengaruhi oleh (1) faktor pendidikan orang dewasa (melek huruf laki-laki), (2) faktor ekonomi (pengeluaran untuk pendidikan), (3) faktor guru (rasio murid terhadap guru) dan (4) faktor jumlah sekolah (rasio murid terhadap sekolah).Kedua, hasil analisa data menunjukkan bahwa terdapat interaksi yang nyata antara sekolah (SD/MI dan SMP/MTs) dan kawasan (Indonesia Barat dan Indonesia Timur) dalam pengaruhnya terhadap partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan dasar.Partisipasi sekolah pendidikan dasar baik untuk SD/MI maupun SMP/MTs, di Indonesia Barat lebih tinggi partisipasi sekolahnya daripada di Indonesia Timur.Ketiga, kawasan Indonesia Timur menghadapi tantangan yang lebih besar terkait faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi sekolah pendidikan dasar, seperti melek huruf orang dewasa, pengeluaran untuk pendidikan, balita kurang gizi dan rasio murid terhadap sekolah, daripada Indonesia Barat.Keempat, partisipasi sekolah pendidikan dasar pada jenjang SD/MI sudah mendekati target pemerintah dan MDGs. Akan tetapi, partisipasi sekolah pada jenjang SMP/MTs masih jauh dari target pemerintah dan MDGs.Rekomendasi untuk meningkatkan partisipasi sekolah pendidikan dasar antara lain (1) perlunya upaya untuk perbaikan tingkat keberaksaraan penduduk dewasa, (2) penanganan gizi buruk balita, (3) memperluas kesempatan kerja dan berusaha bagi perempuan, (4) segera merealisasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dalam APBN/APBD, (5) melakukan amandemen terhadap UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terutama pasal-pasal yang kontradiktif dengan semangat sumber hukum nasional tertinggi yaitu UUD 1945 Pasal 31 Ayat 2 dan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, dan (6) perlunya penambahan guru dan sekolah untuk SMP/MTs.

---

Education constitutes a fundamental and key element for human development. Various development indicators at the international level have put education as one of the main key for achieving a great success of development. Since 1994, the government of Indonesia has proclaimed the nine years compulsory basic education program. This program targeted to achieve 90% of school participation rate for secondary high school (SMP/MTs), at least by the year 2008. In 2000, the government of Indonesia has signed the MDGs agreement, committed to ensure that, by the year 2015, children everywhere, boys and girls alike, will be able to complete a full course of primary schooling. In addition, in 2005, strategic planning of National Department of Education has targeted to achieve 94% as the net school participation rate for elementary school (SD/MI) and 75, 5% as for secondary high school (SMP/MTs), at least by the year 2009.By seeing in its realization achievement, however, the achievement of education development in Indonesia is still far away from its planned targets. The gab between planned school participation rate target of the government and the MDGs and the real achievement in the field is significantly huge. Moreover, the problem of gab in education achievement is also significantly found between rural and urban areas as well as between the rich and the poor communities throughout Indonesia. With regard to the problem of gab in education achievement and its progress as explained above, this study has two main research questions. It aims to know (1) what factors that influence the school participation rate of basic education: SD/MI and SMP/MTs, that is considered still hard to meet with the planned rate of government and MDGs targets; and (2) is there found a different interaction between schools and regions (West Indonesia and East Indonesia) relating to factors influence on school participation rate of basic education in Indonesia.Researcher applies a quantitative approach and secondary data analysis to answer these research questions. Researcher uses a computer program of Microsoft Excel 2002 and SPSS for Windows Release 11.00 to analyze the data. It applies enter method-regression analysis, path analysis and general linear model-factorial analysis for statistical analysis.Assumption examination tests were made prior to statistical variables- analysis, they are such as normality distribution test, linearity test, heteroscedasticity test and multicolinearity test. Unit of analysis was regency/city, with 320 samples.The independent variables, in which were tested, as to answer the first main research question, were related to social/family factors. It includes (1) adult education factor that was measured by male and female literacy, (2) economic factor that was measured by percentage of family's expenditure for education and percentage of women in labor force, and (3) children's health factor that was measured by prevalence of malnourished children under five. The variables that are related to school factors include (1) teacher factor that was measured by student-teacher ratio and number of school that was measured by student-school ratio. The dependent variables were school participation rate of SD/MI and SMP/MTs. To answer the second main research question, the independent variable was school participation rate of SD/MI and SMP/MTs, whereas the fixed factors were regions (West Indonesia and East Indonesia) and schools (SD/MI and SMP/MTs). Regions and schools alike were treated as dummy variables. There were six hypothesis were tested within this research.As results, this research has successfully concluded about four main findings. The first finding, the result of data analysis indicated that, in general, the social or family factors constitute determinant factors that have significant influence on school participation rate of basic education, both for SD/MI and SMP/MTs. While, school factor only influences on school participation rate for SMP/MTs. Specifically, factors that influence on school participation rate of basic education for SD/MI include (1) adult education factor (male and female literacy), (2) economic factor (family's expenditure for education) and (3) children's health factor under five (malnourished children under five prevalence). While, the school participation rate of basic education for SMP/MTs was influenced by (1) adult education factor (male literacy), (2) economic factor (family's expenditure for education), (3) teacher factor (student-teacher ratio) and (4) number of school factor (student-school ratio).The second finding, the result of data analysis shown that there was a real interaction found between schools (SD/MI and SMP/MTs) and regions (West Indonesia and East Indonesia) relating to factors that influence on school participation rate of basic education in Indonesia. The school participation rate of SD/MI and SMP/MTs was where the West Indonesia region was higher than the East Indonesia region.The third finding discussed that compared to West Indonesia region; the East Indonesia region has been facing a higher challenging relating to determinant factors that influence on school participation rate of basic education, such as, adult literacy rate problem, family's expenditure for education problem, malnourished children under five problem, and student-school ratio problem, than West Indonesia region has.The fourth finding indicated that the school participation rate of basic education for SD/MI was currently closed to the planned government's and MDGs targets. However, the school participation of basic education for SMP/MTs was considered significantly still far away from the planned governments and MDGs targets.Several recommendations considered to improve the school participation rate of basic education in Indonesia include: (1) improve literacy program for adult, (2) improve malnourished children under five program, (3) extend working and business opportunity and access for women, (4) increase and immediately realize the education budget of 20% in national and regional budget, (5) amendment of law No. 20/2003 concerning about the national education system, and (6) increase number of teacher and school for SMP/MTs."

"ABSTRAKBerlakunnya UU No. 23 Tahun 2014 berimplikasi pada perubahan pembagian urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan dibidang pendidikan menengah yang semula menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota berubah menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Penetapan pembagian urusan pemerintahan harus berdasar pada prinsip akuntabilitas, efisiensi dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional sebagaimana diatur pada UU No. 23 Tahun 2014, tetapi penetapan pengelolaan penedidikan menengah tidak sepenuhnya mematuhi prinsip-prinsip sebagaimana diatur dalam undang-undang. Sehingga, terdapat kekhawatiran adanya ketidak sesuaian antara maksud dan tujuan dengan materi pengaturan dalam UU No. 23 Tahun 2014. Hal ini berimplikasi terhadap tanggungjawab pemerintah untuk memberikan peningkatan pelayanan publik yang maksimal kepada masyarakat dibidang penyelenggaraan pendidikan menengah. Penelitian ini diharapkan memberikan kajian hukum yang komprehensif terkait perubahan pengelolaan pendidikan menengah di pemerintah provinsi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, yurisprudensi dan doktrin yang ada. Serta menggunakan tipologi Preskriptif dan Jenis data sekunder. Perubahan pengelolaan pendidikan menengah yang semula merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota sepenuhnya menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi, tanpa adanya hubungan/hieraki keterkaitan dalam penyelenggaraan, sehingga dalam pelaksanaannya dibentuk cabang dinas pendidikan sebagai kepanjangan tangan Dinas Pendidikan Provinsi. Penentuan pembagian urusan pengelolaan pendidikan menengah pada dasarnya belum sepenuhnya berlandaskan pada Prinsip dan Kriteria pembagian urusan pemerintahan konkuren, sehingga dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya mengedepankan fungsi kemanfaataan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik. Besarnya beban anggaran yang menjadi tanggungjawab pemerintah provinsi berdampak pada menurunya akses pelayanan penyelenggaraan pendidikan menengah bagi masyarakat. Sehingga dibutuhkan perubahan substansi pengaturan manajemen pengelolaan pendidikan menengah dalam UU No. 23 Tahun 2014.

---

ABSTRACTThe enactment of Act No. 23 of 2014 concerning Regional Government has an impact on the changes in functional assignment of concurrent government affairs between the central government, provincial government and district/city government. One of the major implications in society is the management shift of secondary education affairs which is originally under the authority of district/city government to become under the authority of provincial government. The society which initially received free school facilities until secondary education and ease of access to supervision of the implementation of secondary education becomes difficult due to the ability of the provincial government to provide the same services. This study focuses on the changes in the implementation of secondary education, the determination of government affairs in the management of secondary education, and the implications of management shift of secondary education. This research is expected to be able to provide ideal construction in the distribution of government affairs. This study is normative legal research by exploring the laws and regulations and existing doctrines using secondary data. The management shift of secondary education which is originally the authority of district/city government becomes the authority of provincial government completely without any relationship/hierarchy in the implementation. Hence, a branch of Education Office is formed as an extension of the Provincial Education Office. The determination of functional assignment for managing secondary education is basically not fully based on the principles and criteria for the distribution of concurrent government affairs, so its implementation, the priority function has not been put forward for the society to get public services. The amount of the budget burden that is the responsibility of the provincial government has an impact on the decrease of access to services in secondary education for the society. Therefore, a change in the substance of the management arrangements for secondary education management in Act No. 23 Of 2014 is needed."