Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Organisasi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah seperti Kementerian atau Lembaga setingkat dengan Kementerian, maupun di Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, membutuhkan data yang memiliki kualitas tinggi untuk melakukan perencanaan dan evaluasi pembangunan yang matang. Untuk keperluan penyediaan data dan informasi pengawasan dan dukungan yang dibutuhkan oleh pimpinan, telah dikembangkan Teknologi Informasi berupa aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntabilitas (SIMA). Namun pada kenyataannya, kualitas data SIMA saat ini masih belum memenuhi standar karena isian data SIMA yang ada saat ini kurang memadai. Kurangnya kualitas data hasil pengawasan yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti kelengkapan data, keakuratan data, ketepatan waktu data, dan konsistensi data yang berdampak pada hasil pengawasan BPKP kurang bisa memberikan rekomendasi strategis kepada Presiden. Penelitian ini dilakukan untuk mengukur tingkat kematangan dari pengelolaan kualitas data dan memberikan rekomendasi peningkatan kualitas data berdasarkan Data Quality Maturity/Capability Model Loshin dan Data Management Body of Knowledge (DMBOK). Kemudian juga dilakukan pegukuran dimensi kualitas data antara lain dimensi completeness, accuracy, timeliness. Dari hasil penelitian ditemukan permasalahan dimensi disebabkan karena validasi pada sistem yang belum memadai. Pada pengukuran tigkat kematangan manajemen data dari delapan komponen penilaian diperoleh tingkat maturitas mencapai level 3 atau defined. Kemudian untuk menentukan strategi dipetakan berdasarkan harapan untuk mencapai level 5 atau optimized diperoleh 37 rekomendasi untuk perbaikan kualitas data hasil pengawasan.

---

Government organizations, both at the central and regional levels, such as ministries or institutions at the level of the ministry, as well as at the provincial/district/city governments, need high-quality data to carry out careful planning and evaluation of development. For the purpose of providing data and information on supervision and support needed by the leadership, Information Technology has been developed in the form of an Accountability Management Information System (SIMA) application. However, in reality, the current SIMA data quality still does not meet the standards because the current SIMA data entry is inadequate. The lack of quality of data from supervision results caused by several factors such as completeness of data, accuracy of data, timeliness of data, and consistency of data which has an impact on results of supervision of BPKP less able to provide strategic recommendations to the President. This study was conducted to measure the maturity level of data quality management and provide recommendations for improving data quality based on the Loshin Data Quality Maturity/Capability Model and the Data Management Body of Knowledge (DMBOK). From the results of the study, it was found that dimensional problems were caused by inadequate validation of the system. Measuring the maturity level of data management from the eight assessment components, it is obtained that the maturity level reaches level 3 or defined. Then to determine the mapped strategy based on the expectation to reach level 5 or optimized, 37 recommendations were obtained for improving the quality of the monitoring data."

"Dalam rangka mendukung pengambilan keputusan yang tepat bagi pimpinan berbasis data (data driven organization), Kemenkeu menyusun inisiatif strategis optimalisasi Sistem Layanan Data Kementerian Keuangan (SLDK) dan pengembangan proyek data analytics. Dalam pengembangan data analytics, terdapat permasalahan rendahnya kualitas data sehingga data driven organization belum terwujud dengan optimal. Penelitian ini meggunakan metode kualitatif dengan melalui proses wawancara dan observasi. Pengukuran kualitas data dan tingkat kematangan kualitas data menggunakan kerangka kerja Loshin’s Data Quality, DAMA-Data Management Book of Knowledge (DMBoK), dan Government Data Qualiaty (GDQ). Hasil pengukuran kualitas data menunjukkan terdapat permasalahan data tidak akurat dan tidak lengkap dan tingkat kematangan kualitas data Kemenkeu berada pada level Repeatable. Menyusun strategi kualitas data, ketentuan teknis, tim kualitas data, dan prosedur pengelolaan kualitas data; identifikasi harapan dan aturan kualitas data; mengukur, memantau, dan melaporkan kualitas data; mengelola aturan, knowledge base, dan metadata; meningkatkan kesadaran; melakukan pelatihan; menyediakan tools, menerapkan aturan dan menangani permasalahan; memutakhirkan SLA; mengelola kinerja kualitas data; dan melakukan audit kualitas data merupakan strategi peningkatan kualitas data yang dilaksanakan dalam empat tahap pada Tahun 2022-2023.

---

To support the right decision making for data-driven organizations, the Ministry of Finance (MoF) has developed a strategic initiative for optimizing the MoF's Data Service System (SLDK) and developing a data analytics project. In the development of data analysis, there is a problem of low data quality so that data-driven organizations have not been realized optimally. This study uses a qualitative method through interview and observation. Measurement of data quality and maturity level of data quality uses the Loshin's Data Quality framework, DAMA-Data Management Book of Knowledge (DMBoK), and Government Data Quality (GDQ). The results of the measurement of data quality indicate that there are problems with inaccurate and incomplete data and the MoF's data quality level is at the Repeatable level. Develop a data quality strategy, technical provisions, data quality team, and data quality management procedures; identification of data quality expectations and rules; measure, monitor, and report on data quality; manage rules, knowledge base, and metadata; raise awareness; conduct training; provide tools, apply rules and carry out problem solving; updating SLAs; manage data quality performance; and conducting data quality audits is a data quality improvement strategy implemented in four stages in 2022-2023.

"

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses bisnis dan sistem pengelolaanpengaduan yang berjalan di BPKP, menganalisis proses bisnis dan sistempengelolaan pengaduan yang berjalan di BPKP serta mengusulkan rancangansistem pengelolaan pengaduan dan mekanisme penanganan pengaduan untukBPKP melalui media website. Sistem pengelolaan pengaduan ini merupakanperwujudan dari peraturan pemerintah berdasarkan surat edaran Kemenpan-RBdan Peraturan Kemenpan-RB. Tujuan perancangan sistem ini adalah untukperbaikan organisasi dengan mewujudkan apa yang menjadi visi, misi, nilai BPKP(PIONIR) dan moto BPKP sehingga tercipta good governance dan cleangovernment. Metode yang digunakan untuk merancang sistem pengelolaanpengaduan ini adalah 4 tahap awal dari metode FAST. Tahapan yang digunakantahap scope definition, tahap problem analysis, tahap requirement analysis dantahap logical design. Dalam tahap scope definition sampai dengan requirementanalysis menghasilkan aktivitas yang dipertahankan, aktivitas yang ditambah dankerangka kerja PIECES yang kemudian diturunkan menjadi analisis kebutuhandan analisis fitur. Pada logical design dibuat diagram usecase, deskripsi usecase,diagram fungsi dekomposisi, diagram konteks, diagram aliran data, spesifikasiproses, diagram hubungan entitas, kamus data dan antarmuka pengguna menurutmetode pengembangan sistem dari Whitten dan Bentley. Hasil analisis adalahperancangan sistem informasi pengelolaan pengaduan berbasis website yangterdiri dari 15 tampilan user interface yaitu beranda, kirim pengaduan, registerpelapor, berita terbaru, kontak, verifikasi pengaduan, register umum penerimaanpengaduan, surat jawaban, laporan tindak lanjut, monitoring tindak lanjut,monitoring penanganan, surat permintaan perlindungan, surat respon cepat,laporan penanganan, surat usulan pemberian penghargaan. User pada sistem iniyang menjadi adalah pelapor (termasuk di dalamnya pejabat penerima pengaduandi Unit Kerja) dan pejabat penerima pengaduan di Inspektorat.

---

ABSTRACTThis research aims to determine and analyze the business process andwhistleblowing system that runs on BPKP, as well as to propose a draft forwhistleblowing system and complaint handling mechanisms for BPKP throughmedia websites. This whistleblowing system is a manifestation of governmentregulations by circular letter and regulations from Kemenpan-RB. The purpose ofthis system designation is to improve the organization towards the vision, mission,values BPKP (PIONIR) and motto of BPKP so as to create good governance andclean government. The method used in the designation of whistleblowing systemis the 4 early stages of FAST methodology, namely scope definition stage,problem analysis stage, requirement analysis stage and logical design stage. Scopedefinition stage until requirement analysis produce maintained activities,additional activities and PIECES framework which later be derived as arequirement analysis and features analysis. In the logical design stage, usecasediagram, usecase description, functional decomposition diagram, context diagram,data flow diagram, process specification, entity relationship diagram, datadictionary and user interface are made according to the method of Whitten andBentley. The results of the analysis is a design of whistleblowing system beingbased on website which consists of 15 user interface namely home, send thecomplaint, the complainant registers, latest news, contacts, verification ofcomplaints, general admission registers complaint, answer letters, follow-upreport, monitoring the follow-up, handling monitoring, protection request letter,rapid response letter, handling complaint report, and proposal award letter. Usersof the system are the informant (including the complaint receiver official in workunit), inspector, and complaint receiver official in Inspectorate"

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses bisnis dan sistem pengelolaanpengaduan yang berjalan di BPKP, menganalisis proses bisnis dan sistempengelolaan pengaduan yang berjalan di BPKP serta mengusulkan rancangansistem pengelolaan pengaduan dan mekanisme penanganan pengaduan untukBPKP melalui media website. Sistem pengelolaan pengaduan ini merupakanperwujudan dari peraturan pemerintah berdasarkan surat edaran Kemenpan-RBdan Peraturan Kemenpan-RB. Tujuan perancangan sistem ini adalah untukperbaikan organisasi dengan mewujudkan apa yang menjadi visi, misi, nilai BPKP(PIONIR) dan moto BPKP sehingga tercipta good governance dan cleangovernment. Metode yang digunakan untuk merancang sistem pengelolaanpengaduan ini adalah 4 tahap awal dari metode FAST. Tahapan yang digunakantahap scope definition, tahap problem analysis, tahap requirement analysis dantahap logical design. Dalam tahap scope definition sampai dengan requirementanalysis menghasilkan aktivitas yang dipertahankan, aktivitas yang ditambah dankerangka kerja PIECES yang kemudian diturunkan menjadi analisis kebutuhandan analisis fitur. Pada logical design dibuat diagram usecase, deskripsi usecase,diagram fungsi dekomposisi, diagram konteks, diagram aliran data, spesifikasiproses, diagram hubungan entitas, kamus data dan antarmuka pengguna menurutmetode pengembangan sistem dari Whitten dan Bentley. Hasil analisis adalahperancangan sistem informasi pengelolaan pengaduan berbasis website yangterdiri dari 15 tampilan user interface yaitu beranda, kirim pengaduan, registerpelapor, berita terbaru, kontak, verifikasi pengaduan, register umum penerimaanpengaduan, surat jawaban, laporan tindak lanjut, monitoring tindak lanjut,monitoring penanganan, surat permintaan perlindungan, surat respon cepat,laporan penanganan, surat usulan pemberian penghargaan. User pada sistem iniyang menjadi adalah pelapor (termasuk di dalamnya pejabat penerima pengaduandi Unit Kerja) dan pejabat penerima pengaduan di Inspektorat.

---

ABSTRACTThis research aims to determine and analyze the business process andwhistleblowing system that runs on BPKP, as well as to propose a draft forwhistleblowing system and complaint handling mechanisms for BPKP throughmedia websites. This whistleblowing system is a manifestation of governmentregulations by circular letter and regulations from Kemenpan-RB. The purpose ofthis system designation is to improve the organization towards the vision, mission,values BPKP (PIONIR) and motto of BPKP so as to create good governance andclean government. The method used in the designation of whistleblowing systemis the 4 early stages of FAST methodology, namely scope definition stage,problem analysis stage, requirement analysis stage and logical design stage. Scopedefinition stage until requirement analysis produce maintained activities,additional activities and PIECES framework which later be derived as arequirement analysis and features analysis. In the logical design stage, usecasediagram, usecase description, functional decomposition diagram, context diagram,data flow diagram, process specification, entity relationship diagram, datadictionary and user interface are made according to the method of Whitten andBentley. The results of the analysis is a design of whistleblowing system beingbased on website which consists of 15 user interface namely home, send thecomplaint, the complainant registers, latest news, contacts, verification ofcomplaints, general admission registers complaint, answer letters, follow-upreport, monitoring the follow-up, handling monitoring, protection request letter,rapid response letter, handling complaint report, and proposal award letter. Usersof the system are the informant (including the complaint receiver official in workunit), inspector, and complaint receiver official in Inspectorate."

"Pemerintah saat ini sedang mengimplementasikan program pembangunan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi atau disebut dengan istilah sistem e-government berdasarkan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai auditor internal pemerintah, merupakan salah satu instansi pemerintah yang saat ini sedang menerapkan SPBE dimana dalam melaksanakan proses bisnis manajemennya mulai beralih dari pendekatan konvensional menuju pendekatan berbasis teknologi informasi. BPKP memiliki unit TI yaitu Pusat Informasi Pengawasan (Pusinfowas) yang bertanggungjawab dalam pengelolaan teknologi informasi dalam menunjang dan mewujudkan fungsinya di bidang pengawasan. Saat ini Pusinfowas mempunyai layanan TI untuk mendukung dan melayani unit kerja BPKP. Tetapi, kondisi layanan TI di BPKP belum berjalan optimal dengan adanya keluhan yang dirasakan pegawai-pegawai terkait layanan TI tersebut. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan melakukan evaluasi tingkat kapabilitas layanan TI di BPKP dengan menggunakan kerangka kerja gabungan ITIL V3 2011 dan COBIT 5. Kerangka kerja COBIT 5 digunakan untuk mengukur tingkat kapabilitas proses-proses manajemen layanan TI dan dilakukan pemetaan dengan kerangka kerja ITIL V3 2011 dalam memilih proses-proses yang akan diukur. Pengukuran tingkat kapabilitas menggunakan Process Assessment Model (PAM) yang dilakukan terhadap 12 proses relevan. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa 8 proses yang berada pada kapabilitas tingkat 1 (performed) dan 4 proses lainya masih berada pada kapabilitas tingkat 0 (incomplete). Setelah dilakukan pengukuran 12 proses domain, dilakukan pengukuran gap antara kapabilitas saat ini (as-is) dengan kapabalitas harapan dari manajemen TI (to-be) sebagai referensi rekomendasi perbaikan layanan TI berdasarkan ITIL V3 dan COBIT 5.

---

The government is currently implementing an Information and Communication development program called the e-government system based on Presidential Regulation No. 95 of 2018 concerning Electronic-Based Government Systems (SPBE). The Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) as the government's internal auditor, is one of the government agencies that is currently implementing SPBE, which is in the process of implementing its business management. BPKP has an IT unit that is the Supervision Information Center (Pusinfowas) which is responsible for managing information technology in supporting and realizing its functions in the field of supervision. Currently Pusinfowas has IT services to support and serve BPKP work units. However, the condition of IT services at BPKP has not been optimal due to complaints received by employees related to IT services.

Based on this, this study discusses the capabilities of IT services at BPKP using the combined work of ITIL V3 2011 and COBIT 5. The COBIT 5 framework is used to measure the capability level of IT service management processes and is carried out with the help of ITIL V3 2011 framework in selecting selected processes. Capability level measurements using the Process Assessment Model (PAM) conducted on 12 relevant processes. The measurement results show that 8 processes that correspond to capability level 1 (carried out) and 4 other processes still depend on capability level 0 (incomplete). After measuring 12 domain processes, measuring the gap between current capabilities (as is) with the expected capability of IT management (to come) as a reference for improving IT services based on ITIL V3 and COBIT 5."

"Audit internal perlu merespon perubahan yang ada saat ini dengan strategi yang inovatif dan pendekatan tangkas yang didukung dengan kemampuan yang memadai. Peran audit internal pada sektor publik bergantung pada keefektifan dan efisiensi informasi akuntansi. BPKP sebagai unit audit internal pemerintah yang melakukan kegiatan jasa asurans dan consulting bertanggung jawab langsung kepada presiden. BPKP memiliki suatu sistem terintegrasi dalam melaksanakan pengawasan bernama SIMA dan juga menggunakan lebih dari 60 aplikasi yang sudah aktif dan berjalan hingga saat ini, Penelitian ini menjelaskan pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan audit dan asurans yang dilakukan BPKP sebagai unit audit internal dan melakukan analisis teknologi informasi pada berbagai tools yang tersedia dalam implementasi audit internal dan memberikan saran untuk perbaikan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan strategi penelitian studi kasus dengan wawancara. Untuk mencapai tujuan penelitian, teori Technology-Organization-Environment (TOE) Framework digunakan agar dapat menjelaskan adopsi TI dalam suatu organisasi. Penelitian ini menjadi pionir dalam membahas adopsi teknologi informasi dalam implementasi audit internal di sektor publik sedangkan penelitian terdahulu yang menggunakan teori TOE Framework sebagian besar berpusat pada sektor privat dan audit eksternal. Meskipun dengan banyaknya aplikasi yang aktif dan operasional serta sistem informasi yang terintegrasi, BPKP baru saja akan merilis pengawasan internal berbasis elektronik. Adanya keterbatasan kompetensi auditor, finansial dan dukungan infrastruktur menjadi faktor-faktor penting yang mendasari pemanfaatan teknologi informasi di organisasi ini. Sejumlah aplikasi teknologi informasi juga dapat disederhanakan menjadi sebuah sistem informasi yang lebih general dan terintegrasi untuk menghindari kesia-siaan.

---

Internal audit needs to respond to current changes with innovative strategies and agile approaches which are supported by adequate capabilities. Financial and Development Supervisory Board (BPKP) as the government internal audit unit, which performs assurance and consulting services, is directly responsible to the president. BPKP has an integrated system in carrying out supervision called Accountability Management information System (SIMA) and also uses more than 60 applications that are already active and running to date. This study describes the use of information technology in auditing and assurance activities carried out by BPKP as an internal audit unit and conducting information technology analysis at various tools available in the implementation of internal audit and provide suggestions for improvement. This is a qualitative research that utilizes a case study research strategy with interviews. To achieve the objectives, the Technology- Organization-Environment (TOE) Framework theory is used to explain IT adoption in an organization. This research is a pioneer in discussing the adoption of information technology in the implementation of internal audit in the public sector where previous research using the TOE Framework theory mostly focused on the private sector and external audit. Despite the large number of active and operational applications as well as an integrated information system, BPKP has recently launched an electronic-based internal supervision. The existence of limited auditor competence, financial and infrastructure support are important factors that underlie the use of information technology in this organization. A number of information technology applications can also be simplified into a more general and integrated information system to avoid waste."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap faktor pendorong penerapan konsep Business Continuity Management System (BCMS) pada sektor publik dan hal-hal yang perlu dipersiapkan organisasi dalam penerapan BCMS sesuai dipersyaratkan standar ISO 22301:2019. Objek penelitian adalah Sekretariat Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang memegang fungsi pendukung jalannya kegiatan pengawasan BPKP. Penerapan dilakukan dengan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Jenis data primer adalah hasil wawancara yang dilakukan dengan wawancara semi-terstruktur dengan narasumber meliputi unit manajemen risiko, unit teknis manjemen insiden, dan unit pengelola teknologi informasi. Analisis data dilakukan dengan membandingkan faktor pendorong penerapan BCMS organisasi dan membandingkan kondisi organisasi dengan persyaratan BCMS. Hasil penelitian adalah terdapat urgensi dan kebutuhan organisasi akan terhadap penerapan BCMS terutama dalam faktor dukungan infomal manajemen puncak, belum meratanya praktik continuity pada organisasi, dan peningkatan dependensi organisasi pada teknologi informasi. Organisasi perlu membuat kebijakan BCMS, peningkatan kompetensi dan awareness mengenai BCM, dan pemutakhiran prosedur dalam mempersiapkan penerapan BCMS pada organisasi. Penelitian ini diharapkan berkontribusi sebagai dasar kajian rencana implementasi BCMS pada sektor publik ke depannya.

---

Business Continuity Management System (BCMS) is not widely implemented in Indonesian public sector, therefore his study aims to reveal the drivers of BCMS implementation at the public sector and preparation that organization should done for BCMS implementation as required by the ISO 22301:2019 standard. The object of the study is Chief Secretariat of Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) which has supporting function for government’s internal audit as BPKP core-business. The research done with case study method with qualitative approach. The primary data in the study was collected through semi-structured interview with people from risk management unit, incidents management unit, and IT management unit. The data analysis carried out with the benchmarking the drivers of BCMS implementation with previous study and literature and benchmarking the organizaiton existing condition with BCMS requirements. The study found that there are urgency and need for BCMS implementation in the organization, with the main drivers are informal top-management support, uneven continuity practices, and the increase of organization’s dependency of information technology. Organization need to create the BCMS policy, enhance the competency and awareness about BCMS, and update the incident response procedure as the preparations of BCMS implementation. This research contributing for future public sector implementation of BCMS."

"Manajemen pengetahuan sektor publik memiliki banyak manfaat bagi birokrasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kapabilitas manajemen pengetahuan yang terdiri dari kapabilitas infrastruktur pengetahuan dan kapabilitas proses pengetahuan yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi dengan perspektif balanced scorecard. Penelitian ini bersifat kuantitatif dan menggunakan teknik total sampling. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner yang dianalisis menggunakan software SmartPLS dan SPSS. Kontribusi penelitian ini mencoba untuk mengadopsi model kapabilitas manajemen pengetahuan sebagai pandangan holistik yang mempengaruhi kinerja organisasi. Kuesioner disebarkan kepada 81 tim struktural dan manajemen pengetahuan di 34 Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua hipotesis diterima. Kapabilitas infrastruktur pengetahuan berpengaruh terhadap kinerja organisasi dan kapabilitas proses pengetahuan menunjukkan hubungan langsung dan signifikan dengan kinerja organisasi. Kapabilitas proses pengetahuan sebagai variabel moderasi bagi kapabilitas infrastruktur pengetahuan dan kinerja organisasi. Selanjutnya kedua variabel secara simultan mempengaruhi kinerja organisasi. Rekomendasi penelitian adalah bahwa organisasi sektor publik harus mendukung proses manajemen pengetahuan, serta membangun infrastruktur manajemen pengetahuan yang tepat karena terbukti berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Hasil penelitian ini akan membantu praktisi untuk mengadvokasi pentingnya manajemen pengetahuan untuk sektor publik.

---

Public sector knowledge management offer many benefits for the bureaucracy. The purpose of this study is to analyze the knowledge management capabilities consisting of knowledge infrastructure capabilities and knowledge process capabilities that can affect organizational performance with a balanced scorecard perspective. This research is quantitative and uses total sampling technique. The research instrument used a questionnaire which was analyzed using SmartPLS and SPSS software. The contribution of this study is to try to adopt a knowledge management capability model as a holistic view that affects organizational performance. Questionnaires were distributed to 81 structural and knowledge management teams in 34 Representatives of the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) in Indonesia. The results showed that all hypotheses were accepted. Knowledge infrastructure capability affects organizational performance and knowledge process capability shows a direct and significant relationship with organizational performance. Knowledge process capability as a moderating variable for knowledge infrastructure capability and organizational performance. Furthermore, both variables simultaneously affect organizational performance. The research recommendation is that public sector organizations must support the knowledge management process, as well as build the right knowledge management infrastructure because it has been proven to have an effect on organizational performance. The results of this study will help practitioners to advocate for the importance of knowledge management for the public sector."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengakuan akuntansi atas pengembangan sistem informasi sebagai aset tak berwujud dalam laporan keuangan pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di antara beberapa sistem informasi yang dikembangkan oleh Pusat Informasi Pengawasan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Pengembangan Sistem Informasi Manjemen Akuntabilitas SIMA seharusnya mendapat pengakuan akuntansi sebagai aset tak berwujud dalam laporan keuangan, karena memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan sesuai kriteria definisi, pengakuan dan pengembangan. Kapitalisasi penting dilakukan karena akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, sebagai upaya pengamanan aset negara dan berguna sebagai informasi pengambilan keputusan manajemen, serta menunjukkan komitmen pemerintah dalam menerapkan prinsip akuntansi berbasis akrual. Pengabaian pengakuan akuntansi yang masih terjadi disebabkan karena kurangnya pemahaman aparatur terhadap konsep pengakuan aset dan juga disebabkan karena belum lengkapnya ketentuan yang mengatur perlakuan akuntansi aset tak berwujud yang berasal dari pengembangan internal.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze information system development recognition as an intagible assets in government financial report. This research is a qualitative case study method. The result shows that among information systems developed by Pusat Informasi Pengawasan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP , SIMA BPKP development should be recognized as an intagible assets, since it meets all criterias required of definition, recognition and development. Capitalization become important since it will increase accountability and transparency, as a safeguard state assets and useful as a better information for management decision making, as well as showing the government commitment to implement accrual based accounting principle. Abandonment of accounting recognition still occurs due to a lack of understanding of the concepts of assets recognition and incomplete provisions governing the accounting treatment of intagible assets derived from internal development. "

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi Inspektorat Jenderal supaya menjadi unit internal audit yang efektif sesuai dengan redefinisi internal audit oleh IIA yang dilihat dari peran dalam proses manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola organisasi; serta untuk mempertahankan dan meningkatkan level Internal Audit Capability Model (IACM) dari level 3 ke 4, yang terdiri atas 6 (enam) elemen yaitu service and role; pengelolaan SDM; praktik profesional; akuntabilitas dan manajemen kinerja; hubungan dan budaya oganisasi; dan struktur tata kelola. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari wawancara dan data sekunder yang merupakan laporan dan publikasi dari Inspektorat Jenderal dan BPKP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat Jenderal belum sepenuhnya menjalankan peran sebagai unit internal audit sebagaimana redefinisi IIA dan masih terdapat hambatan dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan level IACM. Hasil penelitian menyarankan strategi bagi Inspektorat Jenderal yaitu: meningkatkan risk awareness melalui knowledge sharing; melakukan audit manajemen risiko organisasi; mengawal pembentukan unit kontrol intern yang efektif; melakukan comprehensive fraud risk assessment organisasi; memperluas obyek sistem whistle blower; membangun sistem kepegawaian yang terintegrasi; internalisasi nilai-nilai organisasi; melakukan kajian pembentukan Badan Pengawas Independen berdasarkan best practice; dan memisahkan fungsi konsultasi dan assurance.

---

This study aims to determine how the strategy of the Inspectorate General in order to become an effective internal audit unit in accordance with the internal audit redefinition by the IIA seen from the roles in the process of risk management, control, and governance of the organization, as well as to maintain and increase the level of Internal Audit Capability Model (IACM) from level 3 to 4, which consists of 6 (six) elements of services and role of internal auditing; people management; professional practices; performance management and accountability; organization relationships and cultural, and governance structures. This research is a qualitative research with descriptive design. The data used are primary data obtained from interviews and secondary data from the reports and publications from the Inspectorate General and the BPKP.

The results showed that the Inspectorate General has not fully performed the role of internal audit units as the redefinition of the IIA and there are obstacles in the effort to maintain and improve the level of IACM. The results suggest strategies that the Inspectorate General can adopt: increasing risk awareness through knowledge sharing; audit the organization risk management; oversee the establishment of an effective internal control unit; undertake comprehensive organization’s fraud risk assessment, expand the whistle-blower system object; build an integrated personnel system; internalization of organizational values; reviewing the establishment of the Independent Monitoring Body based on best practices, and separate consulting and assurance functions."