Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu usaha Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta dalam rangka meningkatkan penerimaan adalah dengan mengembangkan sistem BPHTB secara elektronik atau disebut dengan e-BPHTB. Meskipun layanan e-BPHTB di DKI Jakarta sudah mulai diluncurkan pada akhir tahun 2019, ternyata belum mampu memenuhi target penerimaan yang ditetapkan. Menjelang akhir tahun tepatnya pada bulan Oktober 2020, realisasi BPHTB di DKI Jakarta baru mencapai Rp2,77 triliun atau sekitar 45,06% dari target penerimaan BPHTB. Pemerintah meminta Bapenda DKI Jakarta untuk segera melakukan penyederhanaan proses administratif kepengurusan BPHTB. Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivist dengan metode pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam terhadap narasumber terkait. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan kebijakan sistem e-BPHTB sudah sesuai dengan asas kenyamanan pembayaran dan kemudahan regulasi. Akan tetapi belum sesuai dengan aspek efisiensi biaya. Hambatan yang muncul dari penerapan sistem e-BPHTB di DKI Jakarta yaitu adanya kendala pada jaringan dan jumlah Sumber Daya Manusia yang masih terbatas.

---

One of Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta efforts in order to increase BPHTB revenue as well as a form of improving BPHTB Taxpayer services and compliance is to develop an electronic BPHTB system or called e-BPHTB. Although the e-BPHTB service in DKI Jakarta has started to be launched at the end of 2019, it has not been able to meet the set revenue target. Towards the end of the year, in October 2020, the realization of BPHTB in DKI Jakarta had only reached Rp.2.77 trillion or about 45.06% of the BPHTB revenue target. The government asked the DKI Jakarta Bapenda to immediately simplify the administrative process for BPHTB management. This study uses a post-positivist paradigm with a qualitative approach and type of descriptive research. Data collection techniques were carried out through literature studies and in-depth interviews with related sources The results of this study conclude that the implementation of the e-BPHTB system policy is in accordance with the principles of payment convenience and ease of regulation. However, it is not in accordance with the aspect of cost efficiency. The obstacles that arise from the implementation of the e-BPHTB system in DKI Jakarta are the network constraints and the limited number of Human Resources."

"Skripsi ini membahas implementasi kebijakan Retribusi IMB Provinsi DKI Jakarta ditinjau dari asas ease of administration menggunakan teori Rosdiana dan Irianto. Skripsi ini mengangkat dua permasalahan yaitu apa yang melatar belakangi terjadinya perubahan Perda No. 1/2006 menjadi Perda No. 3/2012 Tentang Retribusi Daerah yang di dalamnya memuat ketentuan mengenai Retribusi IMB, serta bagaimana implementasi kebijakan Retribusi IMB ditinjau dari asas ease of administration. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi kepustakaan, dan observasi. Hasil penelitian (1) adanya perubahan Perda No. 1/2006 menjadi Perda No. 3/2012 dilatar belakangi adanya perubahan peraturan yang tingkatannya lebih tinggi sehingga harus dirubah dan menyesuaikan dengan peraturan yang berada di atasnya; (2) implementasi kebijakan Retribusi IMB Provinsi DKI Jakarta masih belum memenuhi kriteria ease of administration disebabkan masih kurangnya sosialisasi kebijakan Retribusi IMB oleh Dinas P2B, serta belum memadainya penggunaan perangkat sistem berbasis online.

---

This thesis discusses the implementation of building permit charges policy in DKI Jakarta Province, considering ease of administration principle discoursed by Rosdiana and Irianto. The study has two main issues : analyzing the background of Local Law No. 1/2006 modification to be Local Law No. 3/2012 about Local Charges which is contained with building permit charge’s regulation, and describing how the building permit charges policy in DKI Jakarta province is implemented considering ease of administration principle. The research uses qualitative approach with deep interview, literature study, and field observation as data collection methods.

The study's main issues find that (1) modification of upper regulation became a background factor of modification of Local Law No. 1/2006 to be Local Law No. 3/2012, since the lower local regulations always have to adjust the upper regulations that were in it; (2) the implementation of building permit charges policy in DKI Jakarta province still doesn’t comply yet with ease of administration criterion. The Main reason of this finding is lack of socialization held by Dinas P2B, and the use of media online based system is not available yet."

"Pemanfaatan teknologi informasi berbasis internet kini berkembang demikian pesatnya, Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2012 memberikan pelayanan fasilitas pelaporan berbasis internet melalui sistem e-filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam tujuan utamanya peningkatan penerimaan pajak. Dilihat dari aspek ease of administration, kebijakan sistem e-filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak perlu dievaluasi karena secara tidak langsung meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.Penelitian ini betujuan menganalisis tingkat penyampaian SPT PPh Orang Pribadi sebelum dan sesudah adanya sistem e-filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak. Menjelaskan Wajib Pajak lebih memilih menyampaikan SPT PPh Orang Pribadi menggunakan e-filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak. Serta menganalisis langkah-langkah yang dilakukan agar sistem e-filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak menjadi lebih baik. Penelitian ini menggunakan metode campuran (mixed methods research) yaitu kombinasi penelitian kuantitatif dan kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan adanya sistem e-filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak tidak signifikan mempengaruhi tingkat penyampaian SPT PPh Wajib Pajak Orang Pribadi. Wajib pajak lebih memilih menyampaikan SPT Tahunannya melalui sistem e-filing karena lebih pasti, mudah, nyaman dan aman. Upaya yang dapat dilakukan agar sistem e-filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak menjadi lebih baik diantaranya mengevaluasi menu dan fitur sistem e-filing setiap tahunnya,menambah kapasitas server dan jaringan,menjadikan sistem e-filing selain sebagai fungsi pelayanan juga fungsi pengawasan serta ditingkatkannya sosialisasi dan edukasi.

---

Utilization of Internet-based information technology is now growing so rapidly, the Directorate General of Taxation since 2012 has been providing services through the internet-based reporting facility of e-filing system through the website of the Directorate General of Taxation. This is done to improve taxpayer compliance in its main purpose of taxes. Viewed from the aspect of ease of administration, the e-filing system policy through the website of the Directorate General of Taxation needs to be evaluated because it indirectly increases the individual taxpayer compliance.

This study aims to analyze the level of delivery of SPT Personal Income Tax before and after the introduction of e-filing system through the website of the Directorate General of Taxation. Explaining the Taxpayers prefer delivering SPT Personal Income Tax by using e-filing through the website of the Directorate General of Taxation. In addition, to analyze the measures undertaken for the system of e-filing through the website of the Directorate General of Taxes to be better. This study used mixed methods (mixed methods research) namely a combination of quantitative and qualitative research.

The results showed the existence of e-filing system through the website of the Directorate General of Taxation does not significantly affect the rate of submission of SPT Personal Income Tax. Taxpayers prefer Annual SPT through e-filing system because it is more definite, easy, convenient, and safe. Attempts that can be done so that the e-filing system through the website of the Directorate General of Taxation to be better including to evaluate the menus and features of the e-filing system annually, adding server capacity and network, makes the efiling system other than as a function of oversight functions and services also it would increase socialization and education."

"Skripsi ini membahas analisis perubahan peraturan gubernur tentang kebijakan pemungutan Pajak Air Tanah di Provinsi DKI Jakarta ditinjau dari Asas Ease of Administration. Penelitian ini mengangkat dua permasalahan yaitu apa perbedaan antara Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2005 dengan peraturan yang merevisinya yaitu Peraturan Gubernur No 38 Tahun 2017 dan bagaimana perbandingan kedua peraturan tersebut ditinjau dari asas ease of administration. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian 1 adanya perbedaan di beberapa hal seperti penjelasan mengenai Subjek Pajak, Wajib Pajak, Objek Pajak, Tarif Pajak, Dasar Pengenaan Pajak, Penentuan Jatuh Tempo, yang belum diatur di peraturan sebelumnya sehingga pelaksanaan teknis pemungutan pajak menjadi lebih jelas; 2 Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2017 memenuhi asas pemungutan pajak yaitu asas ease of administration secara keseluruhan tetapi memiliki kekurangan di satu asas yaitu asas convenience dalam hal pembayaran pajak karena Pajak Air Tanah hanya dapat dilakukan di satu bank saja yaitu Bank DKI sehinga Wajib Pajak memiliki kesulitan dalam pembayaran jika bank tersebut sedang bermasalah.

---

This thesis discusses analysis of governor's regulatory change on ground water tax policy in DKI Jakarta province considering ease of administration principles. This research raised two issues, namely what is the difference between the Governor's Rule Number 76 year 2005 with the regulations that refine it, namely Governor's Rule Number 38 year 2017 and analysis compare both of governor's rules in terms of the principle of ease of administration. This study uses a post positivist approach, with in depth interview and literature study as a data collection.

This study's main issues find that 1 there are some differences between the governor's rule about subject of taxes, tax payers, tax object, tax rates, tax imposition, maturity determination, which has not been regulated in the previous regulations, so that the technical implication of tax collection becomes more clear 2 The Governor's rule number 38 years 2017 fulfilling the principle of tax collection that is ease of administration as a whole but lacks in one principle that is the convenience concept in terms of tax payments because the groundwater tax can only be done in one bank, i.e. Bank DKI, so taxpayers have difficulties in payment if the banks are in trouble."

"Pemerintah DKI Jakarta melakukan reformasi perpajakan dengan membuat e-BPHTB. E- BPHTB bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam menjalani kewajiban perpajakan BPHTB. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penerapan e-BPHTB online dan pengaruhnya pada penerimaan pajak daerah dan kepatuhan masyarakat di provinsi DKI Jakarta, mengetahui faktor pendukung dan penghambat pada penerapan e- BPHTB online, dan menggambarkan evaluasi pada penerapan e-BPHTB online. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan studi literatur dan studi lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan pengawasan BPHTB berjalan baik dengan memberikan pengawasan kepada Wajib Pajak dengan adanya kerjasama pada pihak terkait. Penerapan e-BPHTB terhadap penerimaan pajak daerah dan kepatuhan masyarakat belum dipengaruhi oleh e-BPHTB online ini karena Wajib Pajak yang memanfaatkan masih sedikit dan adanya sistem approval kurang efektif dan efisien. Tingkat kepercayaan masyarakat sudah dikatakan baik karena pemberian fasilitas yang dibuat oleh pemerintah salah satunya e-BPHTB. Faktor yang mendorong penerapan e- BPHTB online terbagi menjadi tiga yaitu perkembangan zaman terhadap teknologi, kedua manfaat kemudahan yang dirasakan oleh Wajib Pajak dan Fiskus, dan pandemi covid-19. Faktor penghambat pada penerapan program ini yaitu masyarakat yang masih awam terhadap teknologi, sistem approval yang kurang efektif dan efisien karena masih membutuhkan sumber daya manusia dalam pengoperasiannya, dan kurangnya kualitas sumber daya manusia. Tingkat keberhasilan pada penerapan e-BPHTB yaitu terbagi menjadi dua, evaluasi terhadap kompetensi sumber daya manusia yang masih minim pengetahuan karena tidak ada pelatihan pada pegawai pajak dan penyempurnaan aplikasi pada sistem approval.

---

The DKI Jakarta government carried out tax reform by making e-BPHTB. E-BPHTB aims to simplify BPHTB tax obligations for the general public. This study was carried out to determine the driving and impeding factors in the application of e-BPHTB online, to describe the evaluation of the application of e-BPHTB online, and to analyze the application of e-BPHTB online and its impact on local tax revenue and community compliance in the DKI Jakarta province. This research was conducted using qualitative methods. This research uses a qualitative approach by conducting literature studies and field studies. The results of this study indicate that the implementation of the supervision policy of BPHTB is running well by providing supervision to taxpayers with the cooperation of related parties. The application of e-BPHTB to local tax revenues and public compliance has not been affected by this online e-BPHTB because taxpayers who use it are still few and the approval system is less effective and efficient. The level of public trust has been said to be good because of the provision of facilities made by the government, one of which is e-BPHTB. The factors that encourage the application of e-BPHTB online are divided into three, namely the development of the times towards technology, the second is the convenience benefits felt by taxpayers and tax officials, pandemic covid-19. The inhibiting factors in implementing this program are people who are still unfamiliar with technology, the approval system is less effective and efficient because it still requires human resources in its operation, and the lack of quality human resources. The level of success in the implementation of e-BPHTB is divided into two, evaluation of the competence of human resources which is still lacking in knowledge because there is no training for tax employees and improvement of applications on the approval system."

"Program Pengungkapan Sukarela merupakan pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan/mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta. KPP Wajib Pajak Besar Empat menempati urutan pertama dalam lima besar kinerja berdasarkan nilai harta bersih. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis evaluasi penerapan kebijakan Program Pengungkapan Sukarela di KPP Wajib Pajak Empat dan juga menganalisis tantangan yang dihadapi dalam penerapan kebijakan Program Pengungkapan Sukarela di KPP Wajib Pajak Besar Empat. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh William N. Dunn. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan paradigma Post-Positivist dan teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan Program Pengungkapan Sukarela telah meningkatkan penerimaan pajak akan tetapi dapat berdampak kepada menurunnya tingkat kepatuhan pajak apabila tidak didukung dengan pengawasan dan dan penegakan hukum yang baik. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam penerapan kebijakan Program Pengungkapan Sukarela di KPP Wajib Pajak Besar Empat adalah pandemi Covid-19 dan juga kepercayaan Wajib Pajak. Saran yang diberikan adalah untuk meningkatkan efektivitas program, seperti memperbaiki tarif yang diberlakukan dalam kebijakan ini serta menindaklanjuti dengan tegas untuk Wajib Pajak yang dirasa belum patuh. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan penyesuaian yang tepat, program pengungkapan sukarela memiliki potensi yang signifikan untuk berkontribusi pada penerimaan dan juga kepatuhan pajak di Indonesia.

---

The Voluntary Disclosure Program provides an opportunity for taxpayers to voluntarily report/disclose unmet tax obligations through the payment of income tax based on asset disclosure. The Large Tax Office Four ranks first among the top five performers based on net asset value. This study aims to analyze the evaluation of the implementation of the Voluntary Disclosure Program policy at the Large Tax Office Four and also to analyze the challenges faced in implementing the Voluntary Disclosure Program policy at the Large Tax Office Four. In this study, the researcher uses the policy evaluation theory proposed by William N. Dunn. The research was conducted using a qualitative approach with a post-positivist paradigm and data collection techniques through literature studies and in-depth interviews. The results of this study conclude that the Voluntary Disclosure Program policy has increased tax revenue but may lead to a decrease in tax compliance if not supported by good supervision and law enforcement. Some challenges faced in implementing the Voluntary Disclosure Program policy at the Large Tax Office Four include the Covid-19 pandemic and taxpayer trust. Recommendations provided include improving the effectiveness of the program, such as adjusting the rates applied in this policy and strictly following up with non-compliant taxpayers. This study concludes that with proper adjustments, the Voluntary Disclosure Program has significant potential to contribute to tax revenue and compliance in Indonesia."

"Dalam sistem self assessment, Wajib Pajak diharuskan untuk menghitung, memperhitungkan dan melaporkan sendiri pajak yang seharusnya terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak bertugas memberikan sosialisasi, konsultasi, mengamati, mengawasi, meneliti dan bila perlu melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan menerbitkan surat ketetapan pajak. Ternyata banyak Surat Ketetapan Pajak yang telah diterbitkan, tidak atau belum dilunasi oleh Wajib Pajak, hal ini menyebabkan utang pajak yang menjadi tunggakan meningkat dari tahun ke tahun.Penelitian ini menitikberatkan pada evaluasi kebijakan, yaitu ingin mengetahui sejauh mana kebijakan penerbitan ketetapan pajak yang dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelunasan pembayaran surat ketetapan pajak dikaitkan dengan asas Convenience of Payment.Pertanyaan penelitian yang perlu diselesaikan untuk mendapatkan jawabannya dalam tesis ini adalah : apakah kebijakan penerbitan surat ketetapan pajak telah memperhatikan hak-hak Wajib Pajak dan sesuai dengan asas Convenience of payment ? Kerangka teori yang dipakai adalah teori yang terkait kebijakan publik dan teori perpajakan. Dalam teori kebijakan publik dijelaskan mulai dari definisi kebijakan, proses kebijakan, kebijakan publik yang efektif dan teori evaluasi kebijakan. Teori perpajakan yang dibahas adalah pengertian pajak, asas pemungutan pajak, asas convenience of payment, teknik pemungutan pajak, sistem perpajakan, Wajib Pajak dan Penanggung Pajak, utang pajak, ketetapan pajak, sanksi administrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif dengan tipe atau jenis penelitian deskripsi.Metode penelitian yang dipakai dalam pengumpulan data menggunakan kajian kepustakaan dan wawancara, dan selanjutnya dilakukan analisis kualitatif data dengan menerapkan illustrative method. Hasil analisa penelitian berupa temuan penting yang didapat adalah :- Perubahan mendasar kebijakan penerbitan ketetapan pajak sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum- Hal yang masih kontroversial adalah kebijakan penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) terhadap Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan. Banyak kalangan menilai kebijakan ini menyalahi prinsip Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan dapat mempengaruhi pengusaha yang akan berinvestasi di Indonesia.- Agar Wajib Pajak lebih memiliki ability to pay, diperlukan kebijakan jangka waktu penerbitan surat ketetapan pajak yang tidak terlalu lama setelah berakhirnya Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak, hal ini dapat dilaksanakan dengan kebijakan pemeriksaan tahun berjalan dan penerbitan STP Pajak Penghasilan (PPh) dan PPN segera setelah berakhirnya masa pajak.- Jangka waktu / Jatuh tempo pelunasan surat ketetapan pajak adalah 1 bulan dan terhadap Wajib Pajak usaha kecil dan di daerah tertentu dapat diperpanjang menjadi 2 bulan, dan dapat berubah jika Direktur Jenderal Pajak memberikan persetujuan mengangsur dan menunda pembayaran hingga paling lama 12 bulan terhadap WP yang sedang kesulitan likuiditas. - Jika Wajib Pajak mengajukan keberatan atau banding, jangka waktu pelunasan pembayaran surat ketetapan pajak tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding.- Hak-hak Wajib Pajak lainnya yang terkait dengan penerbitan surat ketetapan pajak adalah dengan adanya kebijakan pengurangan, pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar. Selain itu juga dimungkinkan WP mengajukan gugatan terhadap penerbitan ketetapan pajak yang dilaksanakan tidak sesuai prosedur.Kesimpulan yang dapat diambil sebagai hasil penelitian ini adalah Hak-hak Wajib Pajak lebih diperhatikan karena ada pergeseran hak dan kewajiban Wajib Pajak dalam sistem self assessment di UU KUP yang baru. Hak-hak Wajib Pajak yang juga dihargai oleh UU KUP adalah dengan adanya kebijakan jangka waktu pembayaran yang dapat diangsur, mengajukan pengurangan, pembatalan, keberatan, banding terhadap ketetapan pajak, bahkan di UU KUP baru ada penambahan hak Wajib Pajak yaitu dapat mengajukan gugatan terhadap penerbitan ketetapan pajak yang tidak sesuai prosedur. Kebijakan penerbitan ketetapan pajak secara umum sudah memenuhi asas convenience of payment dan ciri-ciri asas tersebut ada di dalam kebijakan penerbitan ketetapan pajak. Ada kebijakan yang belum memenuhi asas convenience of payment yang cukup memberatkan Wajib Pajak yaitu penerapan sanksi administrasi yang tinggi jika permohonan keberatan atau banding ditolak dan kebijakan penerbitan STP terhadap PKP yang gagal berproduksi. Agar kebijakan penerbitan ketetapan pajak dapat berjalan dengan baik, perlu diimbangi dengan implementasi kebijakan penerbitan ketetapan pajak yang secara aktif memperhatikan dan memberikan hak-hak Wajib Pajak sesuai UU KUP. Tindakan pemberian sanksi administrasi diterapkan dengan maksud agar kepatuhan Wajib Pajak meningkat, bukan dalam rangka menambah penerimaan negara. Akan lebih baik dan adil jika sanksi yang dikenai terhadap Wajib Pajak yang ditolak permohonan keberatan atau banding adalah sebatas sanksi berupa bunga yang dihitung dari time value of money atas tertundanya penerimaan pajak bagi negara. Lebih baik jika kebijakan penerbitan STP terhadap PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan dapat ditinjau ulang karena selain memberatkan Wajib Pajak, kebijakan ini juga dapat mempengaruhi keputusan investor menanamkan modalnya di Indonesia.

---

In the self-assessment system, Taxpayers are obliged to calculate, settle and report their own tax liabilities in accordance with tax regulation. The Tax Authority is assigned to provide socialization consultation, to observe, supervise, study and if necessary to conduct an audit or investigation to check the level of compliance of the tax payers in fulfilling their tax obligation by issuing Tax Assessments. In fact, many issued Tax Assessments were not or not yet paid by Taxpayers; this matter causes payable tax to become an increasing arrears from year to year.This research emphasizes on evaluation of policy; that is to find out how far is the issuance policy of tax assessment carried out by the The Tax Authority in the context of enhancing the obedience of paying Tax Assessment related to the principles of Convenience of Payment.Question on research that need to get answers in this thesis is does the issuance policy of Tax Assessment have paid attention to the rights of Taxpayers and in accordance with the principles of Convenience of Payment? The frame of theory used is the theory related to the public policy and theory on taxation. In the theory of public policy, it explains from the definition of policy, process of policy, effective public policy and theory on policy evaluation. The theories on taxation discussed are the understanding of tax, the principles of tax collection, the principles of convenience of payment, methods of tax collection, taxation system, Taxpayers and Tax Guarantors, tax payable, tax assessment, and administration sanctions. The method of research used is the approach on qualitative research with description-type or kind of research.The method of research used in data collection shall use library study and interview, and then conducting data qualitative analysis by implementing illustrative method. The results obtained on research analysis in form of important findings are:- The basic change of issuance policy of tax assessment since the validity of Law Number 28 Year 2007 on Third Amendment on Law Number 6 Year 1983 on General Provisions and Taxation Procedures (KUP) is the shift of obligation to pay tax until the issuance of verdict fixed in nature (executorial). Taxpayer (WP)- The controversial matter is still the issuance policy of Tax Collection Letter (STP) for fail-to-produce Taxable Entrepreneur (PKP) and has been given refund of Input Tax. Many parties assess this policy infringes the principles of Value Added Tax (PPN) and may influence the entrepreneurs who want to invest in Indonesia.- In order that the Taxpayers have more ability to pay, it is necessary to have a policy on short period of issuance of Tax Assessment after the expiration of Tax Period or Part of Tax Year. This may be performed by the audit policy of the current year and issuance of STP Income Tax (PPh) and PPN immediately after the expiration of Tax Period.- The period / maturity of settlement of Tax Assessment shall be 1 month and for small-business Taxpayers and in certain regions may be extended to 2 months, and may be changed if the Director General of Taxation grants his approval to pay in installments and postpone the payment until 12 months at maximum for Taxpayers (WP) who is having difficulty in liquidity.- If the Taxpayers file objections or appeals, the period of settlement of deferred Tax Assessment up to 1 month as from the date of issuance of Decisions on Objections or Decisions on Appeals.- Other rights of the Taxpayers related to the issuance of Tax Assessment shall be by the presence of reduction policy, cancellation of incorrect tax assessment. In addition, it is also possible that WP files claims against the issuance of tax assessment performed not in accordance with the procedures.The conclusion that can be made as result of this research is the Rights of Taxpayers shall be highlighted because of the presence of shift of rights and obligations of Taxpayers in self-assessment system in the new UU KUP. The Rights of Taxpayers are also appreciated by UU KUP by the presence of policy on period of payment in installments, filing for reduction, cancellation, objections, appeals against tax assessment; even in the new UU KUP, there is an addition to the rights of Taxpayers that is the capability to file claim against the issuance of tax assessment with incorrect procedures. The Issuance policy of tax assessment in general has complied with the principles of convenience of payment and the characteristics of such principles are included in the issuance policy of tax assessment. Yet, there are policies that have not complied with the principles of convenience of payment that aggravate Taxpayers, the implementation of high administration sanctions if the application for objections or appeals is rejected and the issuance policy of STP against fail-to-produce PKP. In order that the issuance policy of tax assessment may work well, it is necessary to balance it with the implementation of issuance policy of tax assessment that is actively supervising and providing rights of Taxpayers according to UU KUP. The awarding of administration sanctions is implemented aiming to increase the obedience of Taxpayers, not in the context of increasing state revenues. It will be better and fair if the sanction imposed to Taxpayers whose application for objections or appeals is rejected is only a sanction in form of interest calculated from time value of money on the postponement tax revenue for the state. It will be better if the issuance policy of STP against fail-to-produce PKP and has been given refund of Input Tax is re-evaluated because it aggravates the Taxpayers. This policy may also influence the decision of investors to invest their capitals in Indonesia."

"Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak masih jauh dari harapan. Hal ini terbukti dari tingkat tax ratioyang masih rendah, yaitu sebesar 10.3%. Untuk itu, pemerintah melakukan reformasi perpajakan untuk perbaikan dan perubahan mendasar dalam penggunaan tekonologi dan informasi, serta memperbaiki kualitas sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Di samping itu, pemerintah juga menggalakkan beberapa program lain, seperti peningkatan kualitas pelayanan, sosialisasi pajak, dan pemberian sanksi bagi WP yang melanggar aturan perpajakan. Dengan adanya berbagai program pemerintah tersebut, penulis ingin mengetahui program mana sajakah yang berpengaruh secara signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, program tersebut dapat menjadi fokus utama dalam menangani permasalahan perpajakan, khususnya dalam rangka peningkatan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, kualitas pelayanan, sosialisasi pajak, pengetahuan mengenai pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian kuantitatif dilakukan pada 107wajib pajak se-Jabodetabek dengan menggunakan kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Responden penelitian ini didominasi oleh laki-laki, dengan sebagian besar termasuk dalam kelompok usia remaja. Pendidikan terakhir responden didominasi oleh Sarjana dengan pekerjaan sebagai karyawan. Domisili responden terbanyak di Jakarta. Modernisasi sistem administrasi perpajakan, kualitas pelayanan, sosialisasi pajak, pengetahuan mengenai pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, baik sendiri maupun secara simultan. Modernisasi sistem administrasi perpajakan, kualitas pelayanan, sosialisasi pajak, pengetahuan mengenai pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

---

Taxpayers compliance is still far from expectations. This is proven by the tax ratio that is still low, which is 10.3%. To that end, the government has carried out tax reforms for fundamental improvements and changes in the use of technology and information, as well as improving the quality of human resources in order to increase the needs of taxpayers. In addition, the government also promotes several other programs, such as improving the quality of tax services, tax sosialization, and sanctions for taxpayers who require taxation rules. With the various government programs, the authors want to know which programs are important in increasing taxpayer obligations. Thus, the program can become the main focus in taxation settlement, specifically in the framework of increasing the taxpayers compliance. The aim of this research is to analyze the effect of the modernization of the tax administration system, service quality, tax socialization, tax knowledge, and tax sanction on taxpayer compliance. Quantitative research is conducted on 107 Jabodetabek taxpayers using a questionnaire that has been tested for validity and reliability. The respondents of this study were dominated by men, with most of them in the adolescent age group. The last education of the respondents was dominated by Bachelor with employment as an employee. Most of the respondents are in Jakarta. Modernization of the tax administration system, service quality, tax socialization, tax knowledge, and tax sanctions have a positive and significant effect on taxpayer compliance. Modernization of the tax administration system, service quality, tax socialization, tax knowledge, and tax are positive and significant to the taxpayers compliance.

"