Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tahun 2021 Kota Balikpapan melakukan upaya vaksinasi untuk mengatasi pandemi COVID-19 yang sangat cepat menular dan bisa terbentuk herd immunity. Vaksinasi terdiri dari vaksinasi program dan gotong royong. Pemerintah Kota Balikpapan melakukan upaya vaksinasi secara aman, sehat, dan gratis dan menurut WHO vaksinasi dapat diakses secara adil, aman, dan efektif. Skripsi ini membahas terkait gambaran pelaksanaan vaksinasi program COVID-19 di Kota Balikpapan tahun 2021. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data wawancara mendalam dan telaah dokumen. Penelitian menggunakan pendekatan sistem yaitu input, proses, dan output. Variabel input terdiri dari Sumber Daya Manusia (SDM), dana, sarana dan prasarana, prosedur, dan sistem informasi. Variabel proses terdiri dari perencanaan, pembiayaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pencatatan dan pelaporan. Variabel output terdiri dari masa tunggu vaksinasi dan capaian vaksinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan vaksinasi sudah berjalan mengikuti petunjuk teknis Kemenkes. Namun masih terdapat beberapa kendala yaitu pada bagian input SDM, sarana dan prasarana, serta sistem informasi sempat belum memadai. Pada bagian proses terdapat masalah pada dana belum terserap secara maksimal, penerimaan vaksin terbatas dan tidak tepat waktu, miss komunikasi antar pihak, penyimpanan ada yang belum memadai, pencatatan dan pelaporan yang terhambat melalui aplikasi. Pada bagian output ditemukan masa tunggu vaksinasi yang lama, ada jadwal vaksinasi tertunda namun akhirnya capaian vaksinasi Kota Balikpapan tertinggi di Kalimantan Timur dibantu oleh berbagai pihak. Saran dari peneliti untuk memperhatikan standar/mutu pelayanan terkait pelaksanaan vaksinasi sesuai SOP, merealisasikan anggaran, menyediakan mobil khusus distribusi vaksin, dan melakukan percepatan vaksinasi bagi sasaran yang belum divaksin secara masif.

---

In 2021 the City of Balikpapan will carry out vaccination efforts to overcome the COVID-19 pandemic, which spreads very quickly and can form herd immunity. Vaccination consists of program vaccination and mutual cooperation. The Balikpapan City Government makes efforts to vaccinate in a safe, healthy, and free manner and according to WHO, vaccination can be accessed in a fair, safe and effective manner. This thesis discusses the description of the implementation of the COVID-19 vaccination program in Balikpapan City in 2021. This research is a qualitative descriptive study with in-depth interview data collection methods and document review. The research uses a systems approach, namely input, process, and output. The input variables consist of Human Resources (HR), funds, facilities and infrastructure, procedures, and information systems. Process variables consist of planning, financing, receiving, storing, distributing, recording and reporting. Output variables consist of waiting period for vaccination and vaccination achievement. The results of the study indicate that the implementation of vaccination has been running according to the technical instructions of the Ministry of Health. However, there are still some obstacles, namely the input of human resources, facilities and infrastructure, and the information system was inadequate. In the process section there are problems with funds not being absorbed optimally, vaccine receipts are limited and not on time, miss communication between parties, inadequate storage, recording and reporting are hampered through applications. In the output section, it was found that the waiting period for vaccination was long, there was a delayed vaccination schedule, but in the end, Balikpapan City's vaccination achievement was the highest in East Borneo, assisted by various parties. Suggestions from researchers are to pay attention to service standards/quality related to the implementation of vaccination according to SOPs, realize the budget, provide a special car for vaccine distribution, and accelerate vaccination for targets who have not been vaccinated on a massive scale."

"COVID-19 menjadi pandemi global termasuk di Indonesia.Vaksinasi sebagai langkah pengendalian COVID-19 untuk menurunkan kasus infeksi dan jumlah kematian. Kepulauan Riau memiliki 3 kota dengan zona merah di bulan Agustus 2021. Kota Batam menjadi kota dengan jumlah kasus COVID-19 tertinggi, jumlah kematian tertinggi, dan cakupan vaksinasi di urutan kedua terbawah di Kepulauan Riau. Berdasarkan data 14 agustus 2021 – 3 September 2021 orang yang meninggal akibat COVID-19 di Batam 82% diantaranya belum divaksinasi. Kecamatan Batam Kota menjadi jumlah kasus COVID-19 tertinggi dan jumlah kematian tertinggi di Batam. Menurut sebaran kasus di kelurahan yang ada di Kota Batam, Kelurahan Belian menjadi satu-satunya kelurahan yang berada di zona merah dengan jumlah kasus COVID-19 tertinggi di Batam (30 Agustus 2021). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungann dengan penerimaan vaksinasi COVID-19 pada masyarakat di Kelurahan Belian Tahun 2021. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan desain cross sectional. Jumlah responden sebesar 205 orang yang diambil dengan metode quota sampling. Variabel dependen berupa penerimaan vaksinasi, sedangkan variabel independen berupa usia, jenis kelamin, pendidikan, status pekerjaan, pengetahuan, persepsi kerentanan, persepsi keparahan, persepsi manfaat, persepsi hambatan dan isyarat bertindak. Data kuesioner diisi sendiri oleh responden yang selanjutnya dilakukan uji statistik dengan uji chi-square. Hasil analisis univariat diperoleh responden yang menerima vaksinasi COVID-19 di Kelurahan Belian sebesar 62,9%. Sebanyak 68,8% responden berada diusia >30 tahun, 55,1% responden berjenis kelamin laki-laki, 89,3% responden berpendidikan tinggi, 70,7% responden bekerja, 55,6% responden memiliki pengetahuan yang kurang baik, 54,1% responden memiliki persepsi rentan terhadap COVID-19 yang cukup baik, 52,7% responden memiliki persepsi parah terhadap COVID-19 yang cukup baik, 58,5% responden memiliki persepsi manfaat terhadap vaksinasi COVID-19 yang cukup baik, 53,7% responden memiliki persepsi hambatan yang rendah terhadap vaksinasi COVID-19 dan 52,7% responden yang memiliki isyarat bertindak terhadap vaksinasi COVID-19 yang cukup baik. Hasil analisis bivariat, terdapat hubungan antara variabel pengetahuan, persepsi kerentanan, persepsi keparahan, persepsi manfaat, persepsi hambatan dan isyarat bertindak (p-value=0,0005) dengan penerimaan vaksinasi. Hasil penelitian menyarankan untuk meningkatkan kerjasama dengan pihak puskesmas dan satgas COVID-19 dalam penyebaran edukasi dan meluruskan misinformasi melalui media sosial, meningkatkan testing dan tracing sebagai antisipasi kegiatan akhir tahun dan peningkatan pengawasan protokol kesehatan agar dapat memaksimalkan program vaksinasi.

---

COVID-19 has become a global pandemic, including in Indonesia. Vaccination is intensified as a COVID-19 control measure to reduce infection cases and the number of deaths. The Riau Islands has 3 cities with red zones status in August 2021. The city of Batam is the city with the highest number of COVID-19 cases, the highest number of deaths, and the second-lowest vaccination coverage in the Riau Islands. Based on the data from August 14, 2021, to September 3, 2021, 82% of people who died from COVID-19 related cases have not been vaccinated. Kota Batam District is the sub-district with the highest number of COVID-19 cases and the highest number of deaths in Batam. More specifically, according to the distribution of COVID-19 cases in urban villages in Kota Batam, Belian Village is the only urban village with red zone status and also the village with the highest number of COVID-19 cases in Batam (August 2021). This study aims to determine the factors associated with the acceptance of COVID-19 vaccination in the Belian Village community in 2021. The method that is used in this study is a quantitative method with a cross-sectional design. The number of respondents in this study is 205 people who were taken by non-random sampling method, namely quota sampling. The dependent variable is vaccination acceptance, while the independent variables are age, gender, education, employment status, knowledge, perceived susceptibility, perceived severity, perceived benefits, perceived barriers, and cues to action. The questionnaire was filled in by the respondents themselves, which was tested with statistical tests using the chi-square testing method. The results of the univariate analysis showed that more respondents receive the COVID-19 vaccination in Belian Village (62.9%). 68.8% of respondents were >30 years old, 55.1% of respondents were male, 89.3% of respondents have higher education, 70.7% of respondents have jobs, 55.6% of respondents have poor knowledge, 54.1% of respondents have a fair perceived susceptibility to COVID-19"

"Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dilandasi oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 yang bertujuan untuk mencapai kekebalan kelompok di masyarakat sehingga mampu tetap produktif secara sosial maupun ekonomi. Sehingga diperlukan minimal 70% penduduk tervaksinasi lengkap, yang mana ditargetkan oleh pemerintah sudah tercapai di akhir tahun 2021. Hingga Februari 2022, kota Jakarta Timur baru berhasil memvaksinasi dosis lengkap pada 59.93% penduduk. Penelitian berjenis kualitatif ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kota Administrasi Jakarta Timur dengan menggunakan teori Edward III dan Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian menunjukkan komunikasi kepada pelaksana kebijakan dan masyarakat telah dilakukan dengan baik, SDM mulai terbatas, fasilitas memadai namun belakangan ini vaksin mendekati expired date, koordinasi antarbagian dan antarinstansi terjalin baik, SOP masih menggunakan juknis lama, disposisi pelaksana kebijakan baik serta lingkungan sosial dan politik berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Faktor yang menjadi hambatan ialah minat masyarakat mulai menurun, khususnya dosis lanjutan karena tidak adanya regulasi ketat terkait hal tersebut, selain itu terdapat ketidaksinkronan antara Pcare dengan Pedulilindungi dan/atau dukcapil. Sehingga dapat disimpulkan implementasi kebijakan ini masih perlu ditingkatkan melalui kerja sama dengan lintas sektor untuk percepatan pelaksanaan vaksinasi, membentuk regulasi terkait pelaksanaan vaksinasi lanjutan dan edukasi kepada masyarakat.

---

COVID-19 vaccination based on the regulation of the minister of health number 10 of 2021 concerning the covid-19 vaccination to achieve group immunity in the community so they can remain socially and economically productive. The government targeted that a minimum of 70% of the population must be complete vaccinated by the end of 2021. Until February 2022, the city of East Jakarta has only managed to vaccinate 59.93% of the citizens with a completed dose. This research aims to analyze the implementation of the COVID-19 vaccination policy in the East Jakarta Administrative City using the theory of Edward III, Van Meter, and Van Horn. The results show that communication with policy implementers and the community has been carried out well, human resources are starting to be limited, the facilities are adequate even though the vaccines are approaching the expiration date, and the coordination between departments and agencies is well-established, and SOPs are still using the old technical guidelines, the disposition of policy implementers is good and the social and political environment influence on policy implementation. The inhibiting factor is that public interest has begun to decline, especially follow-up vaccination because the absence of strict regulations regarding this matter, besides there is a dissonance between Pcare with Pedulilindungi and Dukcapil. So the conclusion is implementation of this policy still needs to be improved through collaboration with cross-sectors to accelerate COVID-19 vaccinations, form regulations related to the implementation of advanced vaccinations, and educate the public."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran manajemen pelaksanaan program kesehatan jiwa di Kota Depok Tahun 2015 dengan melihat pencapaian program kesehatan jiwa, sumber daya, dan proses manajerial. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, dari 20% target Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk program kesehatan jiwa di Provinsi Jawa Barat, cakupan deteksi dini gangguan kesehatan jiwa di Puskesmas Jatijajar hanya 2.83%, Kedaung 0.92%, dan Rangkapan Jaya 0.08%. Selain itu, dari target 100%, cakupan penanganan pasien terdeteksi gangguan kesehatan jiwa Puskesmas Jatijajar hanya 41.68%, Kedaung 33.21%, dan Rangkapan Jaya 148.48%. Hasil penelitian tersebut secara umum belum mencapai target SPM. Kondisi ini dikarenakan sumber daya dan proses manajerial yang belum dilaksanakan secara maksimal. Oleh karena itu, disarankan agar ada penyamaan pengetahuan terlebih dahulu antara pihak-pihak yang terlibat untuk kemudian dilakukan optimalisasi sumber daya dan proses manajerial.

---

This study aims to describe the implementation of the management of mental health program in Depok City in 2015 by looking at the achievement of mental health programs, resources, and managerial processes. This study used a qualitative research design.

The result shows, 20% of the West Java Minimum Health Care Standard target, coverage early detection of mental health disorders in Jatijajar Public Health Center only 2.83%, Kedaung 0.92%, and Rangkapan Jaya 0.08%. Moreover, 100% of the target, the coverage of handling patients diagnosed with mental health disorders in Jatijajar Public Health Center only 41.68%, Kedaung 33.21%, and Rangkapan Jaya 148.48%.

Generally, this result hasn't reached out for SPM's target. These conditions are due to the resources and managerial processes which have not been implemented optimally. It is suggested to ensure common understanding among everybody and sectors related to mental health program and optimalize the available resources and managerial process."

"Kota Depok menjadi kota dengan jumlah kasus konfirmasi COVID-19 (49.567 kasus) dan kematian kumulatif (920 kematian) tertinggi di Jawa Barat. Para penderita hipertensi harus lebih disiplin menjalankan perilaku pencegahan COVID-19 karena memiliki kemungkinan untuk mengalami perkembangan penyakit COVID-19 yang parah. Tujuan dari penelitian adalah mendeskripsikan gambaran pengetahuan, sikap, dan perilaku pencegahan COVID-19 pada penderita hipertensi di Kota Depok Tahun 2021. Penelitian ini menggunakan desain studi cross-sectional pada penderita hipertensi di Kota Depok, Jawa Barat bulan Agustus-September 2021. Pengumpulan data secara online menggunakan google form. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa dalam skala 100, rata-rata skor untuk tiap variabel adalah pengetahuan sebesar 85,2, sikap sebesar 77,7, dan perilaku pencegahan COVID-19 sebesar 82,4. Separuh dari responden memiliki pengetahuan baik (52,5%), sikap positif (63,9%), dan perilaku pencegahan baik (58,5%). Tidak ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan perilaku pencegahan COVID-19 (p-value 0,681). Terdapat hubungan yang bermakna antara sikap dan perilaku pencegahan COVID-19 (p-value 0,011) dengan nilai OR: 2,310; 95% CI 1,246-4,281. Separuh responden memiliki pengetahuan yang baik, sikap positif, dan perilaku pencegahan yang baik. Tidak ditemukan adanya hubungan pengetahuan dengan perilaku pencegahan dan terdapat hubungan antara sikap dengan perilaku pencegahan.

---

Depok City is the city with the highest number of confirmed cases of COVID-19 (49.567 cases) and cumulative deaths (920 deaths) in West Java. People with hypertension must be more disciplined practice COVID-19 prevention behavior because they are more likely to experience severe COVID-19 disease development. The purpose of this study is to describe knowledge, attitude, and behavior of COVID-19 prevention among hypertension patients in Depok City. This study used a cross-sectional study in patients with hypertension in Depok City, West Java on August-September 2021. Data collected used online survey (google form). The results showed that on a scale of 100, the mean score of knowledge was 85,2, attitude was 77,7, and COVID-19 prevention behavior was 82,4. Half of respondents had a good knowledge (52,5%), positive attitude (63,9%), and good prevention behavior of COVID-19 (58,5%). There was no significant association between knowledge and COVID-19 prevention behavior (p-value 0,681). There was significant association between attitudes and COVID-19 prevention behavior (p-value 0,011) with OR value: 2,310; 95% CI 1,246-4,281. Half of respondents had a good knowledge, positive attitude, and good preventive behavior. There was no association between knowledge and prevention behavior and there was a association between attitude and preventive behavior."

"Latar Belakang: Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan program Keluarga Berencana tidak dapat berjalan maksimal. Penyebaran Virus Covid-19 yang sangat cepat membuat pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menekan angka penularan Covid-19 yaitu dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan anjuran physical distancing. Namun, adanya kebijakan PSBB menyebabkan kekhawatiran dan rasa takut pada calon maupun akseptor KB, sehingga berakibat untuk tidak pergi ke pelayanan kesehatan. Hal tersebut menyebabkan terjadinya penurunan kunjungan dan penggunaan alat kontrasepsi di seluruh wilayah di Indonesia salah satunya di Kota Surakarta. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana membuat Program Keluarga Berencana yaitu Safari MKJP dan Gugur Gunung. Namun, di masa pandemi kegiatan tersebut sempat terhenti. Faktor keberhasilan suatu program dipengaruhi oleh faktor komunikasi, faktor sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi Metode: Penelitian ini menggunakan desain studi deskriptif observasional dengan pendekatan kualitaitif. Pengambilan data dilakukan secara wawancara mendalam Hasil: Komunikasi diberikan secara langsung sehingga mengurangi timbulnya kesalahpahaman penerimaan informasi. Faktor sumber daya tersedia baik sehingga program dapat berjalan maksimal. Faktor disposisi yang terpenuhi terlihat dari peran staf dalam pelaksanaan program. Faktor struktur birokrasi berjalan ideal sehingga kegiatan berjalan dengan lancar. Kesimpulan: Implementasi program KB dalam penggunaan kontrasepsi di masa pandemi berjalan dengan baik.

---

Background: The Covid-19 pandemic has caused the Keluarga Berencana program unable to running optimally. The rapid spread of the Covid-19 virus made the government make various efforts to reduce the number of Covid-19 transmissions, namely Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) policy and physical distancing recommendations. However, the PSBB policy causes concern and fear for KB candidates and acceptors, resulting in not going to health services. The programs causes a decrease in visits and use of contraceptives in all regions in Indonesia, one of which is in the city of Surakarta. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana makes a Family Planning Program, namely Safari MKJP and Gugur Gunung but during the pandemic these activities had stopped. The success factor of a program is influenced by communication factors, resource factors, disposition and bureaucratic structure. Methods: This study used a descriptive observational study design with a qualitative approach. Data collection was carried out by in-depth interviews. Results: Communication was given directly so as to reduce the incidence of misunderstandings in receiving information. The available resource factor is good. The fulfilled disposition factor can be seen from the staff's role in program implementation. The bureaucratic structure factor runs ideally so that activities run smoothly. Conclusion: The implementation of the family planning program in the use of contraception during the pandemic went well."

"Penelitian ini mengkaji tentang tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kota Padang dalam menyelenggarakan program vaksinasi COVID-19. Penelitian ini merupakan penelitian univariat yang menggunakan teori utama yaitu public trust. Teori public trust memiliki tiga dimensi yaitu perceived competence, perceived benevolence, dan perceived integrity. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu mixed method dengan memperoleh data kuantitatif dan kualitatif melalui survei dan wawancara mendalam. Survei dilakukan secara daring maupun secara luring dengan menggunakan platform google form yang menghasilkan 438 responden yang sesuai dengan syarat penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kota Padang dalam menyelenggarakan program vaksinasi COVID-19 termasuk dalam kategori tinggi dengan persentase 84,9% yang diperoleh dari komputasi tiga dimensi dalam penelitian ini. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi oleh Pemerintah Kota Padang dalam meningkatkan penyadaran kepada masyarakat Kota Padang dalam penyelenggaraan vaksinasi COVID-19 melalui sosialisasi yang masif kepada masyarakat.

---

This study examines the level of public trust in the Padang City Government in implementing the COVID-19 vaccination program. This research is a univariate research that uses the main theory, namely public trust. Public trust theory has three dimensions, namely perceived competence, perceived benevolence, and perceived integrity. This study uses a quantitative approach. The data collection technique in this study is the mixed method by obtaining quantitative and qualitative data through surveys and in-depth interviews. The survey was conducted online and offline using the google form platform which resulted in 438 respondents who met the requirements of this study. The results showed that the level of public trust in the Padang City Government in implementing the COVID-19 vaccination program was included in the high category with a percentage of 84,9% obtained from three-dimensional computing in this study. This research is expected to be a reference by the Padang City Government in increasing awareness to the people of Padang City in the implementation of COVID-19 vaccination through massive socialization to the community."

"Setelah dua tahun berlalu, WHO masih menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat penambahan kasus aktif dan korban meninggal akibat COVID-19. Sejak awal pandemi COVID-19 menyebar ke seluruh Indonesia, Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan kasus COVID-19 tertinggi. Kota Depok merupakan salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kasus COVID-19 yang tinggi.Terdapat beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko penularan COVID-19 di Kota Depok yaitu Kota Depok berada di wilayah dengan tingkat kerawanan yang tinggi akibat berbatasan langsung dengan Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, dan wilayah DKI Jakarta. Selain itu, Kota Depok merupakan kota dengan pekerja ulang alik terbesar di Indonesia yaitu mencapai 18,52%. Maka dari itu, diperlukan upaya untuk mencegahpenularan COVID-19 di Kota Depok yaitu melalui vaksinasi. Namun, capaian vaksinasi COVID-19 di Kota Depok masih terbilang rendah terutama untuk dosis 3. Salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan vaksinasi yaitu akses. Dalam hal ini, lokasi geografis vaksinasi berpengaruh terhadap keputusan seseorang melakukan vaksinasi.Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran aksesibilitas lokasi vaksinasi COVID-19 di Kota Depok melalui penggunaan Sistem Informasi Geografis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan wilayah dengan capaian vaksinasi COVID-19 yang tinggi memiliki lokasi vaksinasi COVID-19 yang banyak dan wilayah dengan capaian vaksinasi COVID-19 yang rendah memiliki lokasi vaksinasi COVID-19 yang sedikit. Aksesibilitas lokasi vaksinasi COVID-19 di Kota Depok sudah baik apabila ditinjau berdasarkan jaringan jalan dikarenakan sebagian besar lokasivaksinasi di puskesmas dapat diakses melalui jalan lokal dan lokasi vaksinasi di rumah sakit serta institusi dapat diakses melalui jalan kolektor dan jalan arteri. Di sisi lain, luas area pelayanan lokasi vaksinasi COVID-19 terhadap area pemukiman Kota Depok yangtermasuk ke dalam kategori sangat terjangkau hanya sebesar 19,32%, kategori terjangkau yaitu sebesar 36,75%, dan kategori tidak terjangkau yaitu 45,65%. Maka dari itu, Kota Depok perlu melaksanakan kembali vaksinasi massal khususnya pada wilayah dengancapaian vaksinasi COVID-19 yang rendah dan melakukan program layanan vaksinasi penjangkauan terutama bagi penduduk lansia dan penduduk dengan disabilitas agar dapat meningkatkan capaian vaksinasi COVID-19 di Kota Depok

---

After two years, WHO still defines COVID-19 as a pandemic. This is because there are

still additional active cases and death tolls due to COVID-19. Since the beginning of the

COVID-19 pandemic spreading throughout Indonesia, West Java has been one of the

provinces with the highest cases of COVID-19. Depok is one of the areas in West Java

that has a high number of COVID-19 cases. There are several factors that can increase

the risk of transmission of COVID-19 in Depok, Depok is in an area with a high level of

vulnerability due to its direct border with Bogor Regency, Tangerang Regency, and the

DKI Jakarta area. Apart from that, Depok is the city with the largest number of

commuting workers in Indonesia, reaching 18.52%. Therefore, efforts are needed to

prevent transmission of COVID-19 in Depok, namely through vaccination. However, the

achievement of COVID-19 vaccination in Depok City is still relatively low, especially

for dose 3. One of the factors that affect vaccination acceptance is access. In this case, the

geographic location of vaccination influences a person's decision to vaccinate. Therefore,

this research was conducted to describe the accessibility of COVID-19 vaccination sites

in Depok through a Geographic Information System approach. The results showed that

there was a tendency for areas with high COVID-19 vaccination outcomes to have a large

number of COVID-19 vaccination sites and areas with low COVID-19 vaccination

outcomes to have few COVID-19 vaccination sites. The accessibility of COVID-19

vaccination sites in Depok is good when viewed based on the road network because most

of the vaccination sites in puskesmas can be accessed via local roads and vaccination sites

in hospitals and institutions can be accessed via collector roads and arterial roads. On the

other hand, the service area of the COVID-19 vaccination sites for residential areas in

Depok, which is included in the very accessible category is only 19.32%, the accessible

category is 36.75%, and the inaccessible category is 45.65%. Therefore, Depok needs to

re-run the mass vaccination program, especially in areas with the low achievement of the

COVID-19 vaccination program and carry out an outreach vaccination program,

especially for the elderly and people with disabilities in order to increase the COVID-19

vaccination program in Depok"

"Unit Vaksinasi Covid-19 pada Rumah Sakit X bertujuan untuk menurunkan risiko angka kesakitan dan kematian akibat Covid-19; mencapai herd immunity (kekebalan kelompok); melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh; menjaga produktifitas dan meminimalkan dampak sosial dan ekonomi. Pada unit tersebut, tenaga kesehatan terpajan oleh berbagai bahaya. Skripsi ini menilai risiko keselamatan dan kesehatan kerja di Unit Vaksinasi Covid-19 Rumah Sakit X Tahun 2021. Penelitian ini bersifat semi-kuantitatif dengan desain penelitian deskriptif, menggunakan pendekatan observasional. Identifikasi bahaya menggunakan Job Safety Analysis (JSA) dan analisis risiko menggunakan standar semikuantitatif William.T Fine, pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan observasi langsung dan wawancara kepada tenaga kesehatan terkait. Penilaian risiko dilakukan dengan menghitung risiko residual dan risiko prediktif sehingga diketahui tingkat risiko pada setiap penilaian tersebut dengan mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada selanjutnya diberikan rekomendasi pengendalian. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 59 tugas yang memiliki 146 risiko dari bahaya fisik, kimia, biologi, ergonomi, psikososial, dan keselamatan. Didapatkan nilai existing risk dengan didapatkan,1 risiko dikategorikan very high, 25 risiko dikategorikan priority 1, 38 risiko dikategorikan substantial, 73 risiko dikategorikan priority 3, 9 risiko dikategorikan acceptable. Hasil juga menunjukkan perlu adanya pengendalian dengan segera yaitu bahaya biologi pada petugas skrining awal dan verifikasi data karena memiliki tingkat risiko very high.

---

Hospital X Covid-19 Vaccination Unit functions to reduce the risk of morbidity and mortality due to Covid-19; achieve herd immunity (herd immunity); protect and strengthen the health system as a whole; maintain productivity and minimize social and economic impacts. In these units, health workers are exposed to various hazards. This thesis assesses occupational safety and health risks in the Covid-19 Vaccination Unit of Hospital X in 2021. This study is semi-quantitative with a descriptive research design, using an observational approach. Hazard identification uses Job Safety Analysis (JSA) and risk analysis uses William.T Fine semi-quantitative standards, data collection is carried out by direct observation and interviews with related health workers. The risk assessment is carried out by calculating residual risk and predictive risk so that the level of risk in each assessment is known by considering existing controls and then given control recommendations. The results showed that there were 59 tasks that had 146 risks from physical, chemical, biological, ergonomic, psychosocial, and safety hazards. The value of existing risk is obtained, 1 risk is categorized as very high, 25 risks are categorized as priority 1, 38 risks are categorized as substantial, 73 risks are categorized as priority 3, 9 risks are categorized as acceptable. The results also indicate the need for immediate control, namely biological hazards in early screening officers and data verification because they have a very high risk level."

"Covid-19 berdampak pada berbagai aspek sehingga perlu upaya pengendalian. Selain melakukan protokol kesehatan maka perlu vaksinasi. Cakupan vaksinasi covid-19 dosis ketiga di Indonesia masih rendah sebesar 37,99%. Cakupan Provinsi Lampung masih rendah sebesar 28,58%. Provinsi Lampung juga berisiko tinggi apabila dilihat dari angka CFR covid-19 sebesar 5,59%. Berbagai strategi dilakukan untuk upaya percepatan vaksinasi dengan melibatkan berbagai aktor namun cakupan masih rendah. Dari studi pendahuluan diketahui bahwa terdapat hambatan pada unsur fungsi manajemen. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi manajemen program vaksinasi covid-19 dari penyedia layanan yang mempengaruhi cakupan vaksin covid-19 dosis ketiga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian Rapid Assesment Procedures (RAP). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh aspek kontek meliputi pembiayaan, logistik vaksin, regulasi serta sarana dan prasarana terhadap cakupan vaksin covid-19 dosis ketiga. Terdapat pengaruh mekanisme dalam aktor meliputi pelaksanaan, pencatatan pelaporan, monitoring dan evaluasi serta koordinasi terhadap cakupan vaksin covid-19 dosis ketiga. Diketahui pada aspek hasil masih rendah yaitu rata-rata pemakaian vaksin perhari sebesar 277 dosis dan cakupan vaksin dosis ketiga sebesar 28,58%. Kesimpulan Peningkatan cakupan vaksinasi covid-19 dosis ketiga di Provinsi Lampung terkendala oleh manajemen program penyedia layanan terutama dari aspek pembiayaan, logistik vaksin, regulasi, koordinasi, pencatatan, dan pelaporan

---

Covid-19 has an impact on various aspects so it needs control efforts. In addition to carrying out health protocols, it is necessary to vaccinate. Coverage of the third dose of Covid-19 vaccination in Indonesia is still low at 37.99%. Lampung Province coverage is still low at 28.58%. Lampung Province is also at high risk when viewed from the CFR co-19 figure of 5.59%. Various strategies have been implemented to accelerate vaccination by involving various actors but the coverage is still low. From the preliminary study it is known that there are obstacles to the elements of the management function. The purpose of this study was to identify the management of the covid-19 vaccination program from service providers that affect coverage of the third dose of the covid-19 vaccine. This study used a qualitative research method with the type of Rapid Assessment Procedures (RAP) research. The results of this study indicate that there is an influence of context aspects including financing, vaccine logistics, regulations and facilities and infrastructure on the coverage of the third dose of the covid-19 vaccine. There is the influence of mechanisms within actors including implementation, recording of reporting, monitoring and evaluation as well as coordination of coverage of the third dose of the covid-19 vaccine. It is known that the yield aspect is still low, namely the average use of vaccine per day is 277 doses and the third dose vaccine coverage is 28.58%. Conclusion Increasing coverage of the third dose of covid-19 vaccination in Lampung Province is constrained by program management of service providers, especially from the aspects of financing, vaccine logistics, regulation, coordination, recording and reporting."