Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pola konsumsi rokok individu dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pendapatan individu dan alasan merokok. Tingkat pendapatan yang diperoleh dalam jangka waktu tertentu akan mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat konsumsi rokok. Selain itu, konsumsi rokok seseorang juga dipengaruhi oleh alasan merokok, karena rokok dijadikan sebagai salah satu solusi dalam mengatasi masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, bahkan rokok menjadi kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pendapatan individu dan alasan merokok terhadap tingkat konsumsi rokok individu di Kabupaten Lombok Tengah, serta menganalisis dampak kenaikan tarif cukai hasil tembakau terhadap tingkat konsumsi rokok di Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengambilan data campuran (mix method). Kuesioner disebarkan kepada 100 responden dengan menggunakan teknik non-probability sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan individu dan alasan merokok berpengaruh positif dan siginifikan terhadap tingkat konsumsi rokok individu di Kabupaten Lombok Tengah. Dampak kenaikan tarif cukai terhadap konsumsi tokok di Kabupaten Lombok Tengah periode 2016 sampai tahun 2021 sebagai salah satu alternatif dalam mengenalikan konsumsi rokok bersifat inelastis. Kenaikan tarif cukai dalam rangka mengendalikan konsumsi rokok tidak berdampak signifikan terhadap penurunan tingkat konsumsi rokok di Kabupaten Lombok Tengah.

---

There are factors that affect a person's high level of cigarette consumption, such as individual income factors and reasons for smoking. The level of income obtained in a certain period of time will affect the high level of cigarette consumption. In addition, a person's cigarette consumption is also influenced by the reason for smoking, because cigarettes are used as one of the solutions in overcoming problems that occur in everyday life, even cigarettes become a habit that is done every day. The purpose of this research was to analyze the influence of individual income and reasons for smoking on the level of individual cigarette consumption in Central Lombok Regency, as well as analyzed the impact of the increase in tobacco excise tariffs on cigarette consumption rates in Central Lombok Regency. This research used a quantitative approach with mixed data. The questionnaire was distributed to 100 people using non-probability sampling techniques. The data was analyzed by multiple linear regression analysis. The results showed that individual income and smoking reasons had a positive and significant effect on the level of individual cigarette consumption in Central Lombok Regency. The impact of the increase in excise tariffs on cigarette consumption in Central Lombok Regency for the period 2016 to 2021 was inelastic. The increase in excise rates in order to control cigarette consumption did not have a significant impact on the decrease in cigarette consumption rates in Central Lombok Regency."

"ABSTRAKDisertasi ini meneliti dampak sistem cukai ad valorem, spesifik dan hybrid terhadap harga dan konsumsi rokok. Hipotesis utama H0 pada disertasi ini adalah sistem cukai berdampak pada harga rokok, di mana dampak sistem cukai spesifik terhadap harga lebih besar dibanding ad valorem atau hybrid. Perubahan terhadap harga selanjutnya berdampak pada perubahan konsumsi rokok. Sedangkan pertanyaan penelitian ini adalah seberapa besar beban cukai digeser ke harga pada masing-masing sistem cukai dan sistem cukai mana yang berdampak besar pada konsumsi rokok. Data panel dari 114 negara pada tahun 2008 dan 2010 digunakan sebagai analisis antar negara. Sedangkan data panel konsumsi per pabrikan dari 3.294 pabrik dalam periode bulanan dari tahun 2005-2010 dipakai untuk mengestimasi permintaan masing-masing merk rokok di Indonesia, fokus pada periode ini karena Indonesia pernah menerapkan ketiga sistem cukai tersebut secara beruntun.Pada analisis cross country maupun data cukai per perusahaan di Indonesia, diawali dengan dengan model incidence tax konvensional yakni memasukan variabel beban cukai ke dalam persamaan harga dengan tidak memasukan faktor sistem cukai. Pada model II analisis incidence tax dilakukan dengan memasukan beban cukai pada masing-masing sistem cukai. Hasil estimasi secara keseluruhan menunjukan fenomena incidence tax yang over shifting dimana sistem cukai spesifik menaikan harga lebih besar dibandingkan dengan sistem cukai lainnya.Analisis selanjutnya adalah mengestimasi transmisi sistem cukai ke konsumsi melalui harga, analisis dampak sistem cukai ini menggunakan metode 2SLS dan 3SLS. Persamaan konsumsi rokok dimana variabel harga rokok merupakan variabel endogen yang dipengaruhi oleh masing-masing sistem cukai. Untuk analisis permintaan rokok di Indonesia lebih lanjut yakni memasukan faktor adiksi dengan memperhitungkan lag konsumsi periode sebelumnya ke dalam model. Hasil estimasi terhadap model permintaan konsumsi rokok antar negara menunjukan bahwa sistem spesifik berdampak positif paling besar terhadap harga dibandingkan sistem ad valorem ataupun hybrid.Demikian pula hasil estimasi pada permintaan konsumsi rokok di Indonesia menunjukan hasil yang sama. Sehingga hipotesis bahwa sistem spesifik paling besar dampaknya dalam menaikan harga rokok serta sistem spesifik paling besar dampaknya dalam menurunkan konsumsi rokok terbukti didukung baik oleh data cross country maupun data Indonesia.

---

ABSTRACT

This dissertation examines the impact of ad valorem, hybrid and specific excise system to cigarette price and consumption. The main hypothesis i.e. there is an impact of excise system to the price of tobacco, in which specific system has greater impact than ad valorem or hybrid system. Price change has an impact to cigarette consumption. The research question is to answer what fraction of excise is passed on to consumers in each excise systems and which one of excise system has the greatest negative impact on consumption, which is important to know, when country makes choice on appropriate excise system policy in order to reform their excise system for tobacco control.

Panel data from 114 countries on the year 2008 and 2010 is explored for cross countries demand. Whereas brands consumption panel data of 3.294 firms of monthly periods from 2005-2010 is explored for demand estimation in Indonesia. In this period Indonesia has implemented ad valorem, hybrid and specific excise system consecutively.

With cross countries data and brands consumption data in Indonesia, in the first model conventional analysis, this study explores the impact of increasing excise on price without including excise system. In the Model II, this study analyzes model by including burden of excise in each excise syste. The sstimation results shows that incidence tax is over shifting which specific excise system increase price more than other excise systems.

Furthermore, this study estimates excise system transmission to the consumption through the price, by using 2SLS and 3SLS. In the model of cigarette consumption, the price of cigarette is an endogenous variable which is affected by each of the excise systems. This study considers addiction factor by including lag period of consumption into the model. In the cross country analysis, the result of cigarette consumption demand model indicates that specific excise system has greatest negative impact in reducing consumption than any other excise system.

Similarly, in the case of Indonesia shows the same results. Therefore the hypothesis that the specific system has the highest impact in raising the price of cigarettes as well as reducing cigarette consumption supported by the Indonesia and the cross country data."

"Perkembangan teknologi serta kemajuan informasi telah menghasilkan produk tembakau baru berupa rokok elektrik. Satu-satunya payung hukum yang ditujukan untuk pengendalian konsumsi rokok elektrik sekaligus mengatur legalitasnya di Indonesia adalah instrumen cukai. Kebijakan kenaikan tarif cukai rokok elektrik yang tertuang di dalam PMK 192/PMK.010/2022 menuai berbagai polemik, seperti ketidaksetujuan dari pihak pengusaha rokok elektrik, belum adanya peraturan pendukung nonfiskal yang melengkapinya, serta efektivitas cukai rokok elektrik masih dipertanyakan keberhasilannya. Hal ini dikarenakan konsumsi rokok elektrik terus mengalami kenaikan dalam 10 tahun terakhir. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strength, weakness, opportunity, dan threa dari policy maker dalam kebijakan kenaikan tarif cukai rokok elektrik. Hal tersebut dikarenakan policy maker merupakan komponen terpenting dalam terwujudnya kebijakan cukai rokok elektrik yang tepat sasaran untuk menyelesaikan masalah-masalah terkait kebijakan ini. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan paradigma post positivist. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini memaparkan mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dari policy maker dalam kebijakan kenaikan tarif cukai rokok elektrik. Dari hasil analisis SWOT, ditemukan strategi SO, ST, WO, dan WT yang dapat diimplementasikan untuk policy maker kebijakan ini kedepannya, antara lain: melakukan edukasi mengenai tujuan dinaikkannya cukai melalui media sosial karena masih rendahnya pemahaman masyarakat akan tujuan kenaikan tarif, mempercepat proses revisi PP 109 Tahun 2012 untuk memenuhi kekosongan payung hukum pengamanan zat adiktif dalam rokok elektrik, mengedepankan kesepakatan terbanyak dalam proses formulasi kebijakan, dan menangani maslaah yang timbul dari implementasi kebijakan ini, yaitu beredarnya rokok elektrik palsu.

---

Technological developments and advances in information have resulted in new tobacco products in the form of e-cigarettes. The only legal umbrella aimed at controlling the consumption of e-cigarettes while at the same time regulating their legality in Indonesia is the excise instrument. The policy to increase the excise tax for e-cigarettes as stated in PMK 192/PMK.010/2022 has drawn various polemics, such as disapproval from e-cigarette entrepreneurs, the absence of supporting non-fiscal regulations that complement it, and the effectiveness of e-cigarette excise is still questionable. This is because the consumption of e-cigarettes has continued to increase in the last 10 years. Based on these problems, this study aims to analyze the strengths, weaknesses, opportunities, and threats of policy makers in the policy of increasing e-cigarette excise rates. This is because the policy maker is the most important component in realizing an e-cigarette excise policy that is right on target to solve problems related to this policy. This research was conducted using a qualitative approach with a post-positivist paradigm. Data collection techniques used were in-depth interviews and literature studies. The results of this study describe the strengths, weaknesses, opportunities and challenges of policy makers in the policy of increasing e-cigarette excise rates. From the results of the SWOT analysis, SO, ST, WO, and WT strategies were found that could be implemented for policy makers of this policy going forward, including: educating the purpose of increasing excise duty through social media due to low public understanding of the purpose of increasing tariffs, speeding up the revision process PP 109 of 2012 to fill the void in the legal umbrella for safeguarding addictive substances in e-cigarettes, put forward the most agreements in the policy formulation process, and deal with problems arising from the implementation of this policy, namely the circulation of counterfeit e-cigarettes."

"ABSTRAKKebijakan simplifikasi struktur tarif cukai hasil tembakau (CHT) yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.10/2017 merupakan upaya pemerintah dalam menyederhanakan sistem multi layer untuk tarif cukai industri sigaret kretek tangan (SKT), sigaret kretek mesin (SKM), dan sigaret putih mesin (SPM). Struktur tarif yang sebelumnya berjumlah 12 lapisan (layer), akan disederhanakan menjadi 5 layer melalui tahapan roadmap dalam kurun waktu 4 tahun (2018-2021). Di dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa selain penyederhanaan sistem administrasi cukai, tujuan dari kebijakan ini adalah meminimalisasi loophole praktik penghindaran beban cukai, sehingga diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan CHT. Kebijakan yang melibatkan berbagai aktor ini mendapatkan pro dan kontra dari para stakeholder. Skripsi ini membahas mengenai kebijakan simplifikasi struktur tarif cukai hasil tembakau dalam rangka mengendalikan konsumsi rokok. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang dilakukan dengan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian konsumsi sebelum dan sesudah PMK 146/PMK.10/2017 tidak menunjukkan tren positif. Sementara itu, terdapat intervensi dari industri hasil tembakau (IHT) kepada pemerintah terkait kebijakan simplifikasi untuk pengendalian konsumsi rokok. Dapat disimpulkan bahwa tantangan pemerintah dalam simplfikasi struktur tarif CHT adalah intervensi IHT dan sulitnya mendapatkan kesepakatan dalam proses perumusan kebijakan, hingga pada akhirnya diputuskan untuk menunda simplifikasi di tahun 2019 oleh Kementerian Keuangan.

---

ABSTRACTThe policy of simplifying the structure of tobacco excise in Minister of Finance Regulation No. 146 /PMK.10 /2017 is a government effort to simplify the multi-layer system for excise on hand-rolled kretek cigarettes, machine-made kretek cigarettes, and machine-made white cigarettes. The previous rate structure amounted to 12 layers, will be simplified into 5 layers through the roadmap stages in a period of 4 years (2018-2021). In the regulation, it is explained that in addition to simplifying the excise administration system, the aim of this policy is to minimize excise avoidance practices, so that it is expected to optimize tobacco excise revenues. This policy involves various actors and gets the pros and cons of stakeholders. This thesis discusses the policy of simplifying the structure of the tobacco excise rate in order to discourage cigarettes consumption. This research is descriptive qualitative research with data collection techniques through literature study and field study conducted by interviews with relevant parties. The results showed that consumption control before and after Minister of Finance Regulation No. 146 /PMK.10 /2017 did not show a positive trend. Meanwhile, there was an intervention from the tobacco industry to the government regarding a simplification policy for discouraging cigarettes consumption. It can be concluded that the governments challenge in simplifying the structure of tobacco excise comes from tobacco intervention and the difficulty of getting the agreemen in the policy formulation process and at the end, it was decided to postpone simplification in 2019 by the Ministry of Finance."

"Tujuan penelitian dilakukan untuk menentukan distribusi dan asosiasi jumlah rokok yang dihisap setiap hari, durasi merokok, dan jenis rokok pada pasien Kanker Nasofaring (KNF) yang datang ke klinik gigi RSCM, Jakarta antara tahun 2006 dan 2009. Pengumpulan data diperoleh melalui rekapitulasi catatan medis dari pasien yang telah didiagnosis dengan KNF oleh klinik gigi RSCM, Jakarta antara tahun 2006 dan 2009. Analisis data dilakukan dengan menggunakan uji chi-square yang dilakukan untuk mengidentifikasi distribusi faktor risiko dalam populasi pasien KNF. Uji sampel dua independen non-parametrik dilakukan untuk mengidentifikasi perbandingan masing-masing status merokok dan KNF. Tidak ada hasil yang signifikan secara statistik untuk perbandingan jumlah rokok yang dihisap setiap hari, durasi merokok, dan jenis rokok merokok setiap hari dalam perkembangan KNF (p> 0,05). Namun, 50% dari pasien KNF dan non-KNF telah merokok selama lebih dari 20 tahun. Perokok pasif juga berperan terhadap tingginya prevalensi KNF. Prevalensi KNF meningkat seiring durasi merokok meningkat. Perokok pasif juga memainkan peran utama dalam pengembangan KNF.

---

To determine the distribution and association of amount of cigarette smoked daily, duration of smoking, and the type of cigarette within the patients of Nasopharyngeal Cancer (NPC) who came into dental clinic of RSCM, Jakarta between the year 2006 and 2009. Data Collection was done by recapitulating medical records of the patients who had diagnosed with NPC from dental clinic of RSCM, Jakarta between year 2006 and 2009. Data analysis was done using chi-squared test which was performed in order to identify the distribution of risk factors within the population of NPC. The two-independent sample test of non-parametric test was performed two identify the comparison of each smoking status and NPC.

There is no statistically significant result for the comparison of amount of cigarette smoked daily, duration of smoking, and the type of cigarette smoked daily to the development of NPC (p>0.05). However, 50% of the oral cancer patients have been smoking for more than 20 years. Also, passive smokers are identified to be attributable to the prevalence of NPC. The prevalence of NPC increases as the duration of smoking increases. Passive smoking also plays a major role in the development of NPC."

"Latar belakang: Rokok konvensional dan rokok elektronik mengandung bahan kimia berbahaya, walaupun rokok elektronik memiliki kadar yang cenderung lebih rendah dibandingkan rokok konvensional. Belum ada penelitian yang membuktikan bahwa rokok elektronik dapat membantu menghentikan penggunaan rokok konvensional. Di sisi lain, kemunculan rokok elektronik sebagai pengganti rokok konvensional menjadi semakin populer, terutama di kalangan remaja. Maka dari itu, peneliti ingin mengetahui apakah pemberian edukasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan mampu mengubah pemahaman atau persepsi mahasiswa non-kedokteran mengenai bahaya rokok elektronik.Metode: Penelitian ini menggunakan desain quasi eksperimental dengan pre-post design, dengan pengambilan data consecutive sampling. Pengetahuan mahasiswa dinilai menggunakan kuesioner yang telah divalidasi, terdiri dari pre-test, video edukasi, dan post-test. Analisis bivariat dilakukan dengan menggunakan uji Wilcoxon.Hasil: Data diambil dari 100 mahasiswa non-kedokteran. Ditemukan adanya hasil yang signifikan antara pemberian edukasi dan perubahan persepsi mengenai rokok elektronik, dengan nilai p adalah 0,000 (<0,05). Sebagian besar responden (83%) menyatakan untuk tetap tidak menggunakan rokok elektronik setelah mendapatkan edukasi.Kesimpulan: Ditemukan hubungan yang signifikan antara pemberian edukasi dan perubahan persepsi tentang rokok elektronik, di mana sebagian besar responden mengalami peningkatan pada nilai post-test.

---

Background: Conventional cigarettes and e-cigarettes contain toxic chemicals, albeit lower concentration in e-cigarettes compared to conventional cigarettes. There are currently no evidence about whether e-cigarette could be a helping alternative for smokers to cease smoking. Despite the lack of evidence, the use of e-cigarettes gain an increasing popularity, especially among youth population. Thus, the writer would like to find out whether education about the dangerous effects of e-cigarette can change the perception among non-health university students.

Methods: This research uses quasi-experimental with pre-post study design and consecutive sampling method to collect the data. The subjects’ knowledge are measured with a validated questionnaire which includes pre-test, an educational video, and post-test. Bivariate analysis were done by Wilcoxon test.

Results: The data was collected for 100 non-medicine undergraduate students. A significant correlation was found between educational method and change of perception towards e-cigarettes, with p score of 0.000 (<0.05). Most of the respondents (83%) claimed to not plan on using e-cigarette after receiving said education.

Conclusion: : In conclusion, giving education affects the change of perception towards e-cigarette, of which most of the respondents have an increased post-test score."

"Skripsi ini membahas implementasi kebijakan pada aktivitas pemerintah pusat dalam mempersiapkan pemungutan Pajak Rokok. Pajak Rokok merupakan pajak daerah baru sebagai bentuk local taxing power. Pajak Rokok dipungut dengan model Piggyback Tax System yang jarang diterapkan di Indonesia sehingga membutuhkan persiapan dalam mekanisme pemungutan dan penyetorannya. Penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Charles O Jones tentang tahapan aktivitas dalam implementasi kebijakan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan paradigma post positivist melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pada aktivitas pemerintah pusat dalam mempersiapkan pemungutan Pajak Rokok dilakukan melalui dua tahap, yaitu aktivitas organisasi dan aktivitas interpretasi serta terdapat enam kegiatan utama penunjang aktivitas ini sejak tahun 2010 hingga tahun 2013. Secara keseluruhan implementasi kebijakan pada aktivitas pemerintah pusat dalam mempersiapkan pemungutan Pajak Rokok telah sesuai dengan tujuan yang diharapkan, meskipun terdapat kendala dalam aktivitasnya.

---

This thesis discusses the implementation of policy in central government activities on preparing Cigarette tax collection. Cigarette tax is a local tax as a new form of local taxing power. Cigarette taxes levied by Piggyback tax system models are rarely applied in Indonesia and thus require preparation in the collection and remittance mechanism. This study uses the theory proposed by Charles O Jones on stage in policy implementation activities. This study was performed using a post positivist paradigm through in-depth interview and literature study.

The results showed that the implementation of policy in central government activities on preparing Cigarette tax collection has done in two stages, activity of organization and activity of interpretation and also there are six main activities supporting this stages since 2010 to 2013. Overall, the implementation of policy in central government activities on preparing Cigarette tax collection has done as expected, although there are some constraints in execution."

"Salah satu bentuk pengalokasian dari penerimaan daerah sektor pajak adalah kebijakan earmarking tax atas Pajak Rokok di Provinsi DKI Jakarta batas minimum pengalokasian tersebut adalah 70% dari penerimaan Pajak Rokok yang digunakan untuk pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukumoleh aparat. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan implemetasi kebijakan earmarking tax atas Pajak Rokok di Provinsi DKI Jakarta.Pendekatanpenelitianyang digunakan adalahkualitatifdengan teknik pengumpulan data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan earmarking tax atas Pajak Rokok di Provinsi DKI Jakarta belum terpenuhi karena alokasi dana dari pajak rokok tidak dianggarkan khusus melainkan sudah digabungkan dengan Anggaran Perencanaan Belanja Daerah. Permasalahan yang timbul adalah kebijakan tersebut tidak terlaksana di Provinsi DKI Jakarta karena atas pengalokasian dana untuk alokasi dana pelayanan kesehatan dan penegakan hukum oleh aparat berasal dari keseluruhan penerimaan daerah, bukan hanya berdasarkan penerimaan dari Pajak Rokok.

---

The allocation of the reception area is the tax sector earmarking tax policy on Cigarette Taxes in Jakarta minimum allocation limit is 70% of the Cigarette Tax revenues used for public health services and law enforcement by the authorities. This study aims to describe the implementation of earmarking tax policy on Cigarette Taxes in Jakarta. The research approach used is qualitative with qualitative data collection techniques. The results of this study showed that the implementation of the policy of earmarking tax on Cigarette Taxes in Jakarta has not been met because the allocation of funds from cigarette taxes are not specifically budgeted but has been merged with the Regional Expenditure Budget Planning. The problem that arises is the policy did not take place in Jakarta due to over allocation of funds for health care and the allocation of funds by the law enforcement officers come from the entire reception area, not only by the reception of Cigarette Taxes."

"ABSTRAKSkripsi ini bertujuan untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya pengaruh iklan gambar seram & iklan jantan terhadap konsumsi & willingness to pay pada perokok aktif di Universitas Indonesia. Masalah ini berimplikasi pada dampak iklan gambar seram mempengaruhi konsumsi yang memiliki pemikiran untuk berhenti merokok pada perokok aktif & pada dampak iklan jantan mempengaruhi preferensi perokok karena merokok jantan. Selain itu, Iklan gambar seram mempengaruhi willingness to pay dapat dilihat preferensi rokok yang buruk & iklan jantan mempengaruhi willingness to pay dapat dilihat preferensi rokok jika merokok jantan. Skripsi ini menganalisis implikasi tersebut dengan menggunakan data primer yang dilakukan dengan cara survei perokok aktif di Universitas Indonesia. Hasil estimasi menunjukan bahwa terdapat hubungan negatif pada iklan gambar seram terhadap konsumsi & willingness to pay dan terdapat hubungan positif pada iklan jantan terhadap konsumsi & willingness to pay.

---

ABSTRACT

This paper studies effect of pictorial health warnings advertising & manly advertising on consumption and willingness to pay cigarette by smoker in University of Indonesia. The implies that effect pictorial health warnings on consumption have thought for quit cigarette to smoker & effect manly advertising on consumption have preference smoker because manly smoker. Moreover, pictorial health warnings on willingness to pay that smoker can look preference cigarette is bad & effect manly advertising to willingness to pay can look preference cigarette because manly smoker. This paper analiysis use primary data to collected by customer survey in University of Indonesia. The estimation have negatif relationship between pictorial health warnings advertising on consumption & willingness to pay and positif relationship between manly advertising on consumption & willingness to pay."

"ABSTRAKRokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu dan masyarakat, oleh karena dalam rokok terdapat kurang lebih dari 4.000 (empat ribu) zat kimia antara lain nikotin yang bersifat adiktif dan tar yang bersifat karsinogenik, yang dapat mengakibatkan berbagai penyakit antara lain kanker, penyakit jantung, impotensi, penyakit darah, emfisema, bronchitis kronik, dan gangguan kehamilan. Dalam rangka upaya penanggulangan bahaya akibat merokok dan dalam rangka pengawasan dan pengendalian rokok yang lebih efektif, efisien dan terpadu diperlukan peraturan dalam bentuk Undang-undang tentang pengendalian dampak tembakau/rokok di Indonesia dengan tujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok; membudayakan hidup sehat; menekan perokok pemula; dan melindungi kesehatan perokok pasif."