Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kajian ini menganalisis faktor-faktor yang mendorong Korea Utara menangguhkan uji coba persenjataan mereka selama tahun 2018. Pada tahun 2011 hingga 2017 adanya eskalasi uji coba persenjataan yang dilakukan oleh Korea Utara. Hal tersebut kemudian menimbulkan instabilitas kawasan Semenanjung Korea dan potensi ancaman bagi Amerika Serikat. Amerika Serikat sebagai negara yang terus memantau situasi kawasan Semananjung Korea khususnya sikap provokasi Korea Utara berupaya menerapkan diplomasi koersif melalui kebijakan ‘maximum pressure and engagement’ untuk menangani situasi tersebut. Dengan menggunakan teori efektivitas diplomasi koersif (ideal policy) dan metode penelitian analisis deskriptif, kajian ini menemukan bahwa penangguhan uji coba persenjataan oleh Korea Utara didorong oleh beberapa faktor yaitu ancaman (a threat of force), tenggat waktu (deadline), jaminan (assurance) dan imbalan (offer of carrots).

---

This study analyzes the factors that prompted North Korea to suspend their weapons tests during 2018. From 2011 to 2017 there was an escalation of weapons tests carried out by North Korea. This then causes instability in the Korean Peninsula region and a potential threat to the United States. The United States as a country that continues to monitor the situation in the Korean Peninsula region, especially North Korea's provocation, seeks to implement coercive diplomacy through the policy of 'maximum pressure and engagement' to deal with the situation. Using the theory of the effectiveness of coercive diplomacy (ideal policy) and descriptive analysis research methods, this study found that the suspension of weapons testing by North Korea was driven by several factors, a threat of force, deadlines, assurance and offer of carrots."

"Dalam mencapai dan mengamankan kepentingan negara, diplomasi selalu menjadi pilihan negara sebagai cara dominan untuk meraih tujuan tersebut. Dalam pelaksanaannya, negara dapat menggunakan sumber-sumber kekuatan yang dimiliki, antara lain, kekuatan militer, ekonomi, politik, intelijen dan sebagainya. Penggunaan militer sebagai salah satu instrumen dalam diplomasi sudah menjadi hal yang tidak terhindarkan lagi. Semua pihak pasti sepakat bahwa dalam berdiplomasi, negosiasi merupakan inti dari diplomasi, sehingga kemenangan dalam bernegosiasi juga bisa diartikan sebagai kemenangan dalam berdiplomasi. Untuk bisa bernegosiasi dengan baik, kekuatan bargaining position merupakan syarat penting yang harus dimiliki oleh suatu bangsa. Posisi tawar suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh national power bangsa dan salah satu komponen yang menonjol dari national power tersebut adalah komponen militer. Hal inilah yang membuat militer sulit untuk dipisahkan dari diplomasi negara. Penelitian ini dirancang guna memperoleh pemahaman tentang diplomasi pertahanan Indonesia dalam mencapai kepentingan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran diplomasi pertahanan Indonesia dalam mencapai kepentingan nasional serta bagaimana mengoptimalkannya dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi peran diplomasi pertahanan dalam mencapai kepentingan nasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan data diperoleh melalui observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data saat peneliti berada di lapangan. Lokasi penelitian dilakukan wilayah Kota Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) peran diplomasi pertahanan dalam mencapai kepentingan nasional belum optimal dan capaiannya masih sebatas pada isu pertahanan semata; 2) faktor-faktor yang mempengaruhi peran diplomasi pertahanan ditinjau dari beberapa dimensi yaitu dimensi kapasitas dan kapabilitas TNI, dimensi Kerjasama antar instansi dan dimensi penyusunan strategi diplomasi."

"In achieving and securing national interests, diplomacy always plays significant role. In its implementation, the state uses all of its nationally available resources including military, economy, politics, intelligence and any other resources available. The use of military as an instrument in diplomacy is inevitable. The general consensus is that negotiation forms a core component of diplomacy. Winning in negotiation, therefore, can be likened to winning in diplomacy. In order to gain leverage during negotiations, gaining a better bargaining position is an important requirement and this strongly relies on a nation's power of which one of the key components is the military. In this regard, the military power cannot be separated from state diplomacy. This research is designed to understand the role of Indonesia's defense diplomacy in achieving national interests. The objectives of this research are: First, to analyze the role of Indonesian defense diplomacy in achieving national interests and how to optimize it, and secondly, to analyze the factors that influence this role. This research employs qualitative method. All data is obtained through observation, interviews and literature studies. Data analysis is carried out simultaneously with data collection when the researcher is in the field. The research location is at Jakarta City. We can draw two conclusions from the result of the research: 1) The role of defense diplomacy in achieving national interests has not been optimal and its achievements are still limited to defense issues only; 2) Factors influencing the role of defense diplomacy include the capacity and capability of Indonesian Armed Forces (TNI), cooperation between agencies, and formulation of diplomacy strategy."

"Tesis @America sebagai Diplomasi Publik Amerika Serikat di Indonesia ini membahas interpretasi pemerintah Amerika Serikat terhadap pemuda Indonesia yang dilembagakan melalui pendirian @america di Pacific Place dan media sosial. Penelitian ini adalah kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa @america ditargetkan pada pemuda Indonesia karena pemuda Indonesia memiliki posisi yang penting dan strategis bagi kepentingan Amerika Serikat. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa program dan acara di @america masuk kategori information framework, bukan relational framework.

---

Thesis @America as the United States Public Diplomacy in Indonesia discusses the interpretation of the United States government of the Indonesian youth which was then institutionalized through the establishment of @ America in Pacific Place and social media. This investigation is a qualitative study with descriptive design. The result shows that @america is targeted at the Indonesian youth since Indonesian youth has important and strategic position in relation to American national interests. The results of the study also show that the programs and events at @america can be categorized as an information framework, not a relational framework."

"Yakyuu atau baseball merupakan olahraga nasional dari Jepang dan Amerika Serikat yang juga mempunyai andil dalam praktek diplomasi di antara kedua negara tersebuut. Selepas Perang Dunia II, Jepang tidak hanya kalah dari sekutu, bahkan negaranya juga dapat dikatakan hancur. Selain itu, dengan kompleksnya isu-isu yang dihadapi dan tantangan oleh langkah diplomasi bagi Jepang setelah takluknya mereka pada Perang Pasifik, memaksa Jepang untuk mencari alternatif baru dalam langkah diplomasinya. Salah satu cara Jepang melakukan diplomasinya adalah menggunakan diplomasi publik melalui diplomasi olahraga yakyuu. Penelitian ini mengangkat masalah bagaimana olahraga yakyuu digunakan Jepang terhadap Amerika menjadi sarana diplomasi kedua negara tersebut pada rentang tahun 1946 hingga 1952. Penelitian ini merupakan kajian kepustakaan dengan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini mengkaji kejadian yang berhubungan dengan yakyuu yang melibatkan Jepang dan Amerika, tetapi akan lebih condong dalam menganalisis diplomasi Jepang. Temuan yang diperoleh adalah terbuktinya adanya praktek multi-track diplomacy pada diplomasi yakyuu antar Jepang dan Amerika Serikat, membuktikan bahwa praktek diplomasi menggunakan soft-power dengan pemanfaatan jalur-jalur non pemerintah merupakan strategi yang cefektif untuk mencapai tujuan nasional Jepang, juga secara umum untuk membuat perdamaian atau rekonsiliasi pada kasus Jepang dan Amerika Serikat pada 1952.

---

Yakyuu and baseball is Japan and United States of America national sport, which plays big role in diplomacy between those two countries. After the Second World War, not only Japan were defeated by the Allied Forces, Japan were destroyed either. Furthermore, more complex the issues that Japan faced, thanks to the World War, forced Japan to look for another alternative diplomacy strategy. One diplomacy strategy that Japan could exploit is the sport diplomacy, which take form in yakyuu. This paper is a literature study with qualitative descriptive analysis method. This paper analyse yakyuu events that involves Japan and America with focus on Japans yakyuu diplomacy. Result of this research is mutli-track diplomacy practices are practiced in yakyuu diplomacy that involves Japan and America, proving soft-power diplomacy that involved non-government is an effective diplomacy strategy to fulfill Japans national goals. Also, multi-track diplomacy is an effective way to create peace, that in this case is reconciliation between Japan and America, in 1952."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan diplomasi publik Amerika Serikat terhadap Indonesia, melalui studi kasus program pertukaran Sebuah Dialog Agama dan Masyarakat Amerika Serikat dan Indonesia (Religion and Society: A Dialogue U.S. and Indonesia). Penelitian ini menggunakan konsep soft power dari Joseph S. Nye untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menguji hipotesa yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu terorisme.Penelitian ini menemukan bahwa kegiatan diplomasi publik yaitu melalui program pertukaran Sebuah Dialog Agama dan Masyarakat Amerika Serikat dan Indonesia (Religion and Society: A Dialogue U.S. and Indonesia) yang dilaksanakan Amerika Serikat di Indonesia adalah untuk menghambat penyebaran terorisme di Indonesia. Dalam program pertukaran yang dijadikan studi kasus dalam penelitian ini, terdapat tiga sumber soft power yaitu kebudayaan, nilai-nilai politik dan kebijakan luar negeri.

---

This research is exactly purposed to analyze the implementation of America's public diplomacy to Indonesia through Religion and Society: A Dialogue U.S. and Indonesia case study. In doing analysis, Joseph Nye?s soft power concept is comprehensively employed in this research to answer research question and to put the test of hipothesis.By analyzing America?s public diplomacy in soft power framework, this research proves that this program is purposed to solve the spread of terrorism in Indonesia through three main source of soft power, namely culture, politics value, and foreign policy."

"Penelitian ini berusaha menjawab penyebab kegagalan aksi diplomasi koersi Republik Rakyat Tiongkok terhadap Korea Selatan pasca keputusan Korea Selatan untuk menggelar sistem pertahanan udara THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) yang dianggap mengancam keamanan nasional Tiongkok. Pihak pemerintah Tiongkok menggelar aksi retaliasi berupa sanksi informal dalam bentuk boikot tidak langsung terhadap berbagai aspek ekonomi Korea Selatan seperti pariwisata, usaha perdagangan, produk produk dan budaya Korea Selatan / Hallyu. Diplomasi koersi yang Tiongkok lakukan menggunakan strategi Try and See dan Gradual Turning of the Screw pada awal 2016 hingga 2017 agar pemerintah Korea Selatan menarik kembali sistem pertahanan THAAD tersebut. Dengan menerapkan teori efektifitas diplomasi koersi serta metode kualitatif, penelitian ini menemukan jawaban bahwa tidak berhasilnya aksi diplomasi koersi yang dijalankan Tiongkok pada periode 2016-2017 diakibatkan dari tidak terpenuhinya variabel efektifitas diplomasi koersi yakni legitimasi tujuan dan permintaan, kredibilitas ancaman, reputasi aktor, asimetri motivasi, serta insentif yang ada.

---

This study seeks analyze the causes of the failure of the People's Republic of China's coercive diplomacy against South Korea after South Korea's decision to deploy the THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) air defense system which is considered a threat to China's national security. The Chinese government held a retaliation act in the form of informal sanctions of various aspects of the South Korean economy such as tourism, trade businesses, products and South Korean Hallyu culture. China's coercive diplomacy uses the Try and See and Gradual Turning of the Screw strategies in early 2016 to 2017 to get the South Korean government to withdraw the THAAD defense system. By using the theory of the coercive diplomacy effectiveness and qualitative methods, this study finds the answer that the failed coercive diplomacy attempt carried out by China in the 2016-2017 period resulted from the unfulfilled variables of the coercive diplomacy effectiveness, namely the legitimacy of goals and demands, credibility of threats, actor reputation, asymmetry of motivation, as well the incentives."

"Tesis ini membahas diplomasi lingkungan AS dalam Konvensi Perubahan Iklim pada periode 1992-2002 yang terbagi atas periode sampai dengan terbentuknya Protokol Kyoto dan paska Protokol Kyoto, dengan memfokuskan pada diplomasi lingkungan yang dijalankan AS pada periode tersebut dan bagaimana AS mengatasi berbagai permasalahan perubahan iklim global. Dalam perkembangannya terdapat banyak faktor yang mempengaruhi diplomasi lingkungan AS yang dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Tesis ini memiliki relevansi yang sangat erat dengan ilmu hubungan internasional, mengingat unit yang dianalisa tidak hanya negara (dalam hal ini AS dan negara berkembang), tetapi juga aktor non negara (NGO dan kelompok industri). Selain itu tesis ini juga memperlihatkan tarik menarik kepentingan yang terjadi antara negara maju dan negara berkembang dalam memandang masalah lingkungan tersebut serta diplomasi AS dalam pembuatan protokol Kyoto sebagai implementasi dari United Nation Framework Convention on Climate Change yang menjadi payung perjanjian perubahan ikiim global. Tesis ini sangat menarik bagi penulis karena yang dianalisa adalah diplomasi lingkungan AS sebagai negara besar di dunia terhadap isu lingkungan yang merupakan agenda baru yang mengemuka dalam hubungan internasional setelah berakhirnya Perang Dingin.Pembahasan permasalahan ini dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan berbagai kerangka pemikiran. Dengan menggunakan berbagai pemikiran yang ada seperti pemikiran Donald E. Nuechterlein akan dijadikan sebagai rujukan mengenai kepentingan nasional, pemikiran Coloumbis mengenai tujuan dari politik luar negeri, teori yang dikemukakan oleh Rosseau mengenai variabel yang mempengaruhi formulasi politik luar negeri, teori Kegley dan Wittkopf mengenai komponen kebijakan luar negeri, pemikiran Robert L Paarlberg mengenai tipe kebijakan luar negeri AS di bidang lingkungan, pemikiran Diamond dan Donald mengenai multi-track diplomacy, pemikiran Suskind dan Thomas mengenai peran non-state actor, penulis mencoba membahas permasalahan tersebut.Hasil dari penulisan ini yang merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang dikemukakan, ditemukan bahwa diplomasi lingkungan AS dalam menghadapi perubahan iklim dalam dua babakan periode mengalami perubahan signifikan yaitu dari tips kebijakan committed ke arah convenient. Selain itu ditemukan banyak faktor yang mempengaruhi diplomasi lingkungan AS, namun dapat diidentifikasi bahwa dari kesemua faktor tersebut, terdapat 4 faktor yang paling banyak memberikan pengaruh/tekanan yaitu kepentingan nasional AS, peranan, tekanan dari pihak industri dan isi dari Protokol Kyoto itu sendiri. Keempat faktor tersebut dalam perkembangannya juga mempengaruhi ketidakmauan AS untuk memenuhi komitmennya dalam mengurangi emisi pada tingkat seperti yang telah ditetapkan dalam Protokol Kyoto. Sedangkan peran yang dimainkan AS dalam tiap perundingan perubahan iklim bergerak dari lead country menuju veto country."

"[ABSTRAKMeskipun fakta memperlihatkan bahwa pertukaran people-to-people dalamhubungan antar-selat yang terus meningkat secara signifikan nyatanya tidak jugamengakhiri kebuntuan politik diantara Cina dan Taiwan. Diplomasi koersif Cinadalam kebijakan antar-selat digunakan sebagai alat diplomasi Cina untukmemaksa Taiwan menerima prinsip one-China dan melakukan reunifikasimelalui formula one country, two systems. Dalam prakteknya, diplomasi koersifyang dilakukan Cina tidak selalu mengalami kesuksesan. Tesis ini membahaskegagalan diplomasi koersif Cina terhadap Taiwan pada periode pemerintahanLee Teng-hui (1995-2000) melalui analisa studi kasus komparasi yangdifokuskan pada kegagalan diplomasi koersif Cina pada kasus krisis antar-selat1995-96 dan keberhasilan penggunaan diplomasi koersif Cina terhadap Taiwanpada masa pemerintahan Chen Shui-bian pada kasus reformasi pro-kemerdekaan2003-04.

---

ABSTRACTDespite the fact showed that people-to-people exchanges on Cross-strait relationimproved significantly it doesn?t easily end the political stalemate between China(PRC) and Taiwan (ROC). PRC?s coercive diplomacy on Cross-strait relationpolicy used as a diplomatic tool to coerce Taiwan to accept the one-Chinaprinciple and agree to unify with China through one country, two systemsformula. In practice, China?s use of coercive diplomacy not always experiencinga full success. This Thesis discuss about the failure of PRC?s coercive diplomacytowards Taiwan on Lee Teng-hui administration period (1995-2000) through ananalysis of comparative case study that focused on the failure of PRC?s coercivediplomacy towards Taiwan in Cross-strait Crisis 1995-96 and the success ofPRC?s coercive diplomacy towards Taiwan on Chen Shui-bian administration inpro-independence reform 2003-04.;Despite the fact showed that people-to-people exchanges on Cross-strait relationimproved significantly it doesn?t easily end the political stalemate between China(PRC) and Taiwan (ROC). PRC?s coercive diplomacy on Cross-strait relationpolicy used as a diplomatic tool to coerce Taiwan to accept the one-Chinaprinciple and agree to unify with China through one country, two systemsformula. In practice, China?s use of coercive diplomacy not always experiencinga full success. This Thesis discuss about the failure of PRC?s coercive diplomacytowards Taiwan on Lee Teng-hui administration period (1995-2000) through ananalysis of comparative case study that focused on the failure of PRC?s coercivediplomacy towards Taiwan in Cross-strait Crisis 1995-96 and the success ofPRC?s coercive diplomacy towards Taiwan on Chen Shui-bian administration inpro-independence reform 2003-04.;Despite the fact showed that people-to-people exchanges on Cross-strait relationimproved significantly it doesn?t easily end the political stalemate between China(PRC) and Taiwan (ROC). PRC?s coercive diplomacy on Cross-strait relationpolicy used as a diplomatic tool to coerce Taiwan to accept the one-Chinaprinciple and agree to unify with China through one country, two systemsformula. In practice, China?s use of coercive diplomacy not always experiencinga full success. This Thesis discuss about the failure of PRC?s coercive diplomacytowards Taiwan on Lee Teng-hui administration period (1995-2000) through ananalysis of comparative case study that focused on the failure of PRC?s coercivediplomacy towards Taiwan in Cross-strait Crisis 1995-96 and the success ofPRC?s coercive diplomacy towards Taiwan on Chen Shui-bian administration inpro-independence reform 2003-04., Despite the fact showed that people-to-people exchanges on Cross-strait relationimproved significantly it doesn’t easily end the political stalemate between China(PRC) and Taiwan (ROC). PRC’s coercive diplomacy on Cross-strait relationpolicy used as a diplomatic tool to coerce Taiwan to accept the one-Chinaprinciple and agree to unify with China through one country, two systemsformula. In practice, China’s use of coercive diplomacy not always experiencinga full success. This Thesis discuss about the failure of PRC’s coercive diplomacytowards Taiwan on Lee Teng-hui administration period (1995-2000) through ananalysis of comparative case study that focused on the failure of PRC’s coercivediplomacy towards Taiwan in Cross-strait Crisis 1995-96 and the success ofPRC’s coercive diplomacy towards Taiwan on Chen Shui-bian administration inpro-independence reform 2003-04.]"

"Tesis ini membahas kegagalan diplomasi Indonesia mencegah internasionalisasi Papua di Inggrisperiode 2008 & 2013. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif eksplanatif. Sedangkan hasil penelitiannya menyimpulkan diplomasi pemerintah Indonesia lewat kebijakannya terkesan tidak serius untuk menangani isu Papua. Kemudian peran dan pengaruh dari Operasi Papua Merdeka (OPM) semakin meningkat dalam menggalang dukungan di kancah internasional. Olehnya itu, perlu adanya pemetaan kembali masalah Papua secara baik dan pelibatan aktor-aktor lain dalam pelaksanaan diplomasi Indonesia

---

This Thesis discusses the failure of Indonesian diplomacy to prevent internationalization of Papua in the UK from 2008 and 2013. The method used is qualitative explanative. While the research results conclude diplomacy Indonesia government through its policy does not seem serious to deal with the issue of Papua. Then the role and influence of Operations Free Papua (OPM) is increasing in garnering support in the international arena. By him, the needs for mapping back problems as well Papua and the involvement of others actors in the implementation of Indonesia`s diplomacyInternationalization Papua, Indonesia`s Diplomacy, Operation of Free Papua (OPM)."