Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada tahun 2020, kondisi perekonomian dunia mengalami gejolak yang besar dengan terjadinya wabah penyakit Covid-19. Pemerintah menerapkan berbagai macam kebijakan seperti penguncian, persyaratan karantina, pembatasan perjalanan, dan penutupan perbatasan dan berdampak besar terhadap perekonomian di Indonesia. Sekitar 88 persen perusahaan di Indonesia merasakan dampak pandemi Covid-19 dan mengalami kerugian operasional perusahaan. Perubahaan kondisi yang signifikan akibat pandemi Covid-19 secara langsung mempengaruhi harga atau laba dari perusahaan sehingga muncul berbagai macam isu dalam melakukan analisis kesebandingan Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pandemi Covid-19 dan menganalisis posisi regulasi transfer pricing terhadap penentuan analisis kesebandingan dalam penyusunan dokumen penentuan harga transfer selama pandemi Covid-19 di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dimana dalam pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 menyebabkan berbagai macam perubahan terhadap perusahaan dan mempengaruhi seluruh faktor kesebandingan. Meskipun sebagian besar perusahaan mengalami kerugian di Indonesia, namun tidak semua industri mengalami penurunan dalam performanya. Dalam melakukan analisis kesebandingan, isu yang muncul berkaitan dengan analisis faktor kesebandingan, ketersediaan data pembanding eksternal, kesulitan dalam mengidentifikasi potensi pembanding, dan melakukan penyesuaian kesebandingan. Isu-isu tersebut harus diteliti dan dianalisis mendalam untuk menunjukkan bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan keadaan dan memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa saat ini belum diberlakukan regulasi khusus terkait analisis kesebandingan dan tetap merujuk ke regulasi umum. Pemerintah diharapkan dapat memberikan kejelasan dan kepastian hukum serta bagi Wajib Pajak yang beroperasi di sektor industri yang paling terdampak pandemi Covid-19, diharapkan dapat mengumpulkan infromasi dan analisis mendalam pada seluruh langkah analisis kesebandingan untuk membuktikan hasil pengujian kewajaran dan kondisi dari perusahaan ini.

---

In 2020, the world's economic conditions experienced great turmoil with the outbreak of the Covid-19 disease. The government implemented various policies such as lockdowns, quarantine requirements, travel restrictions, and border closures and had a major impact on the economy in Indonesia. Around 88 percent of companies in Indonesia felt the impact of the Covid-19 pandemic and experienced company operational losses. Significant changes in conditions due to the Covid-19 pandemic directly affect the price or profit of the company so that various issues arise in conducting a comparability analysis. This study aims to analyze the impact of the Covid-19 pandemic and analyze the position of transfer pricing regulations on the determination of comparability analysis in the preparation of transfer pricing documents during the Covid-19 pandemic in Indonesia. The research was conducted using a qualitative approach with a descriptive type of research where data collection was carried out by in-depth interviews and literature studies. The results showed that the Covid-19 pandemic caused various changes to the company and affected all comparability factors. Although most companies suffer losses in Indonesia, not all industries experience a decline in performance. In conducting comparability analysis, issues that arise relate to comparability factor analysis, availability of external comparative data, difficulties in identifying potential comparators, and making comparability adjustments. These issues must be researched and analyzed in depth to show that the transactions carried out are in accordance with the circumstances and meet the Arm’s Length Principles. This study also explains that currently there is no specific regulation regarding comparability analysis and still refers to the general regulation. The government is expected to provide clarity and legal certainty and for taxpayers operating in the industrial sector most affected by the Covid-19 pandemic, it is hoped that they can collect in-depth information and analysis on all steps of the comparability analysis to prove the results of the arm’s length principle of the company."

"Pada masa pandemi Covid-19, perusahaan multinasioanal yang terkena dampak pandemi Covid-19 melakukan comparability adjustment untuk meningkatkan kesebandingan. Namun, dalam praktiknya penerapan comparability adjustment banyak menimbulkan sengketa pajak karena ketiadaan regulasi dalam negeri yang mengatur serta menjelaskan penerapan comparability adjustment, sehingga seringkali terjadi perbedaan pemahaman antara DJP dengan Wajib Pajak. Salah satu kasus sengketa mengenai comparability adjustment yang terjadi adalah kasus PT X pada tahun pajak 2020. Dalam pembuatan TP Doc tahun 2020, PT X menggunakan dua metode yang berbeda antara metode untuk mekakukan analisis TP dengan metode untuk melakukan comparability adjustment. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penerapan konsep comparability adjustment di Indonesia serta menganalisis kesesuaian penerapan comparability adjustment yang dilakukan oleh PT X dengan konsep comparability adjustment yang diterapkan di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data dengan studi literatur dan studi lapangan (wawancara). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Secara garis besar, konsep comparability adjustment yang dianut oleh Indonesia sama dengan konsep comparability adjustment yang berlaku secara internasional dan dapat dilakukan sepanjang tidak terdapat material difference dan perbedaan tersebut dapat disesuaikan. Comparability adjustment dapat diterima oleh DJP apabila Wajib Pajak dapat menjelaskan secara rinci poin-poin penyesuaian, data yang akurat, dan perhitungan yang andal. Dalam hal ini, Langkah PT X untuk mengombinasikan dua metode sudah sesuai dengan konsep comparability adjustment yang diterapkan oleh Indonesia dan tidak mengindikasikan bahwa PT X mengubah metode analisis dari TNMM ke CPM. Selain itu, penyesuaian biaya langsung yang dilakukan oleh PT X juga dinilai sudah tepat sesuai dengan konsep akuntansi cost matching against revenue.

---

During the Covid-19 pandemic, multinational companies that were impacted by the pandemic implemented comparability adjustments to improve comparability. However, in practice, the application of comparability adjustments often led to tax disputes due to the absence of domestic regulations that regulate and explain the application of comparability adjustments, resulting in differences in understanding between the tax authority and taxpayers. One tax dispute case regarding comparability adjustments occurred with PT X in the 2020 tax year. The purpose of this study is to analyze the implementation of the concept of comparability adjustments in Indonesia and to analyze the suitability of the comparability adjustments made by PT X with the concept of comparability adjustments as applied in Indonesia. The research was conducted using a qualitative approach and data collection techniques through literature studies and field interviews. The results indicate that, in general, the concept of comparability adjustments applied in Indonesia is the same as the concept of comparability adjustments applied internationally and can be carried out as long as there are no material differences and the differences can be adjusted. Comparability adjustments can be accepted by the tax authority if taxpayers can explain in detail the adjustment points, accurate data, and reliable calculations. In this case, PT X's step to combine two methods is in accordance with the concept of comparability adjustments applied in Indonesia and does not indicate that PT X has changed the analysis method from TNMM to CPM. In addition, the direct cost adjustment made by PT X is also considered appropriate according to the concept of cost matching against revenue accounting."

"Tesis ini meneliti ketentuan analisa kesebandingan pada ketentuan perpajakan transfer pricing di Indonesia dengan membandingka n ketentuan analisa kesebandingan di Indonesia dengan ketentuan Amerika Serikat dan India serta rekomendasi OECD, Penelitian juga menganalisa kesesuaian regulasi terkait analisa kesebandingan di Indonesia dengan asas-asas perpajakan (four maxims) serta kesesuaian ketentuan analisa kesebandingan antara Peraturan Direktur Jenderal Pajak (PER-43/PJ/2010) dengan ketentuan pelaksanaan pemeriksaan (S-153/PJ.04/2010). Penelitian berbentuk dekriptif kualitatif melalui studi literatur dan wawancara dengan nara sumber dari pihak fiskus. Hasil penelitian menunjukan bahwa aspek-aspek di dalam ketentuan analisa kesebandingan (faktor-faktor, data pembanding, kewajiban, dokumentasi, sanksi) pada ketentuan perpajakan di Indonesia sudah mengikuti perkembangan dari best practice internasional walaupun belum terdapat ketentuan pelaksanaan yang rinci. Ditinjau dari kriteria safe harbour yang ada, ketentuan perpajakan terkait yaitu PER-43/PJ/2010 belum dapat mengakomodasi asas keadilan, kemudahan serta ekonomi baik bagi fiskus maupun wajib pajak. Adapun untuk asas kepastian hukum sendiri, masih belum terakomodasi secara mutlak karena belum terdapat ketentuan pelaksanaanyang rinci dari analisa kesebandingan. Dengan belum tersedianya Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur ketentuan dokumentasi terkait transaksi hubungan istimewa menjadi hambatan dalam memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak dalam melakukan kewajiban dokumentasi analisa kesebandingan sesuai PER-43/PJ/2010. Ketentuan PER-43/PJ/2010 telah sejalan S-153/PJ04/2010 di dalam aspek yang tercakup dalam kewajiban pelaksanaan analisa kesebandingan dan faktor analisa kesebandingan namun terdapat perbedaan dimana pada S-153/PJ/2010 terdapat permintaan data tertentu kepada wajib pajak dimana hal tersebut tidak diwajibkan pada PER-43/PJ/2010.

---

Purposes of this research are to conduct analysis of Indonesia tax regulations regarding comparability analysis in transfer pricing by comparing Indonesia regulations with relevant regulations in United States of America, India and OECD recommendation; to analyze relevant tax regulation related to comparability analysis with taxation principle (“four maxims”); and to analyze whether Director General Of Tax Regulation (PER-43/PJ/2010) is align with Directorate General of Tax Letter for Transaction Arm’s Length Examination (S-153/PJ.04/2010). This study is using descriptive qualitative method, which conducted by literature study and interview to obtain the primary information. The analysis results provide that the relevant aspects (comparability factor, period and data comparable, tax payer liability, documentation, and penalty) in comparability analysis regulations have follow with which regulated in international best practice. Refer to safe harbour provision in PER-43/PJ/2010, research conclude that PER-43/PJ/2010 is not accommodate principle of equity among tax payers who have affiliated transaction; ease of administration principle; and economics principle for fiscal authority and tax payers. Further, compliance of principle of certainty, is not completely accommodated, since procedural regulation of comparability analysis not issued yet, and furthermore, absence of Minister of Finance Regulation that regulated documentation related to affiliated transactions is a of constraint in provide certainty of law for tax payers in doing tax compliance to conduct comparability analysis and prepare its documentation refer to PER-43/PJ/2010. Research provide other results that Per-43/PJ/2010 is in line with S-153/PJ/2010 in liability scope to conduct comparability analysis and comparability factors. Research found a difference of tax payers liability which in S-153/PJ/2010 required tax payers to provide certain data which in PER-43/PJ/2010 this is not included in tax payers liabilities provision."

"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pembanding tahun jamak dalam Metode Laba Bersih Transaksional (TNMM) pada dokumentansi penetapan harga transfer yang dilakukan oleh PT A untuk tahun pajak 2020 ketika berlangsungnya pandemi COVID-19, di mana kondisi penggunaan data pembanding pada masa sebelum terjadinya pandemi COVID-19 tersebut dianggap tidak sebanding dengan kondisi yang terjadi pada masa pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melakukan analisis kesebandingan dengan menggunakan pembanding tahun jamak pada metode TNMM yang dilakukan oleh PT A pada tahun 2020, data pembanding yang digunakan adalah dengan pembanding tahun jamak telah sesuai untuk meningkatkan keandalan sebagaimana tercantum dalam peraturan OECD TP guidelines 2017, guidance 2020, dan PER-22/PJ/2013. Hal tersebut dikarenakan penggunaan pembanding dengan tahun jamak dapat meminimalisir adanya fluktuatif yang terjadi pada tahun 2020 dengan cara memperpanjang masa waktu pembanding.

---

This thesis aims to analyze the application of multi-year comparisons in the Transactional Net Margin Method (TNMM) on transfer pricing documentation carried out by PT A for the 2020 fiscal year during the COVID-19 pandemic, where the conditions for using comparison data were in the period prior to the COVID-19 pandemic. -19 is considered disproportionate to the conditions that occurred during the COVID-19 pandemic. This research uses a qualitative approach with field studies and literature studies. The results of this study indicate that in conducting a comparability analysis using the multi-year comparison of the TNMM method conducted by PT A in 2020, the comparative data used is the multi-year comparison, which is appropriate to improve reliability as stated in the OECD TP guidelines 2017, guidance 2020, and PER-22/PJ/2013. This is because the use of comparisons with multiple years can minimize the fluctuations that occur in 2020 by extending the period of comparison."

"Indonesia telah mengadopsi Aksi BEPS Nomor 13 menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 yang berlaku sejak 30 Desember 2016. Kewajiban pembuatan TP Doc sesuai PMK-213/2016 untuk Wajib Pajak yang hanya memiliki transaksi afiliasi domestik di Indonesia belum sepenuhnya memenuhi kelaziman internasional. Wajib Pajak yang melakukan transaksi afiliasi domestik dengan tidak adanya perbedaan tarif, tetap diwajibkan untuk membuat TP Doc sesuai PMK-213/2016. Pemberlakuan threshold kewajiban pembuatan TP Doc dalam PMK-213 dengan batasan nominal tertentu, tidak memilah dengan jelas terhadap Wajib Pajak yang melakukan transaksi afiliasi domestik yang sesungguhnya tidak memiliki risiko dan/atau memiliki risiko. Selain itu, pelaksanaan kewajiban TP Doc di Indonesia memiliki kelebihan dan kekurangan Kelebihan pembuatan TP Doc dapat membantu Wajib Pajak sebagai bahan argumentasi dalam rangka pembuktian dan untuk mempertahankan kewajaran dan/atau kelaziman usaha (Arm’s Length Principle). Sedangkan, pelaksanaan pembuatan TP Doc memiliki beberapa kekurangan. Pertama, pembuatan TP Doc akan menambah cost compliance Wajib Pajak. Kedua, mekanisme corresponding adjustment yang belum sepenuhnya diterapkan dalam pemeriksaan pajak, dapat menimbulkan double tax secara ekonomi, sehingga merugikan Wajib Pajak yang hanya memiliki transaksi domestik.

---

Indonesia has adopted BEPS Action Number 13 into Regulation of the Minister of Finance Number 213/PMK.03/2016 which has been in effect since December 30, 2016. The obligation to make a TP Doc according to PMK-213/2016 for taxpayers who only has domestik related party transactions in Indonesia has not fully complied with international norms. Taxpayers who carry out domestik affiliated transactions with no difference in tariffs are still required to make a TP Doc in accordance with PMK-213/2016. The application of the mandatory threshold for making TP Doc in PMK-213 with a certain nominal limit does not clearly distinguish Taxpayers who carry out domestik affiliated transactions which actually have no risk and/or have risk. Other than that, application of the TP Doc obligation in Indonesia has advantages and disadvantages, especially for taxpayers who only have domestik related party transactions. The advantages of making a TP Doc can help taxpayers as argumentation material in the context of proof and to maintain Arm's Length Principle. Meanwhile, the implementation of making TP Doc has several shortcomings. First, the creation of a TP Doc will increase taxpayer compliance costs. Second, the corresponding adjustmentt mechanism, which has not been fully implemented in tax audits, can lead to double taxation economically, thus harming taxpayers who only have domestik transactions."

"Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sengketa penyesuaian kesebandingan antara PT XYZ dengan DJP. PT XYZ sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang otomotif di Indonesia, melakukan penyesuaian kesebandingan dalam upayanya membuktikan kewajaran harga transfer yang dilakukan pada tahun 2018. Upaya ini ditolak dan menjadi sengketa pajak antara PT XYZ dan DJP. Penelitian ini bertujuan untuk melihat perbedaan material yang terjadi pada PT XYZ dan perusahaan pembanding, serta penyesuaian kesebandingan atas biaya tetap yang disengketakan. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil analisis menunjukan bahwa perbedaan material yang dilakukan oleh PT XYZ telah sesuai dengan best practice dengan melihat pada faktor kesebandingannya. Penelitian ini juga menjelaskan penyesuaian kesebandingan di Indonesia, upaya penyesuaian kesebandingan PT XYZ yang dinilai telah memenuhi kaidah yang ada, serta menjawab poin pemeriksaan dan hal yang disengketakan oleh DJP, khususnya terkait substansi biaya tetap dan perlakuan dari perusahaan pembanding. Penelitian ini memberikan saran secara yaitu membuat peraturan yang lebih dapat menjelaskan penerapan penyesuaian kesebandingan, serta menyarankan kepada PT XYZ untuk mempertimbangkan keterbukaan informasi dalam upaya meyakinkan majelis hakim dalam pengadilan pajak.

---

This study was conducted to analyze the proportional adjustment dispute between PT XYZ and Indonesia Tax Office (1TO). PT XYZ as one of the companies engaged in the automotive sector in Indonesia, made a comparability adjustment to prove the arm’s length of transfer pricing in 2018. This effort was rejected and became a tax dispute between PT XYZ and ITO. This study aims to see the material differences that occur in PT XYZ and the comparison company, as well as the dispute of comparability adjustment on fixed costs. This research was conducted using a qualitative approach with data collection using field studies and literature studies. The results of the analysis show that the material differences made by PT XYZ are in accordance with best practice by looking at PT XYZ comparability factor. This study also explains the comparability adjustment in Indonesia, the comparability adjustment on fixed cost in PT XYZ which is considered to have complied with the existing rules, as well as answering the argument and disputed matters by the ITO, especially regarding the substance of fixed costs and the condition from the comparable company. This study provides advice, namely making regulations that can better explain the application of proportional adjustment, and suggesting PT XYZ to consider information disclosure in an effort to convince the judges in the tax court."

"Skripsi ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan dokumentasi transfer pricing berdasarkan ketentuan terbaru di Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.03/2016 dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi pihak Wajib Pajak dan pihak pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini ditentukan oleh dua hal yaitu isi kebijakan dan lingkungan implementasi yang jika dilihat dari keduanya belum secara keseluruhan terpenuhi sehingga terdapat masalah-masalah yang timbul dalam pengimplementasiannya. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Wajib Pajak dan pemerintah antara lain adalah keterbatasan sumber daya, kurangnya kepastian hukum hingga tingginya biaya-biaya yang dikeluarkan.

---

This thesis aims to analyze the implementation of the latest transfer pricing documentation policy in Indonesia as stipulated in Regulation of the Minister of Finance No. 213/PMK.03/2016 and the problems faced by the Taxpayer and the government in implementing the policy. The research method used in this study is qualitative method with data collection technique through literature study and field study. This research indicates that the implementation of this policy is determined by two things which are content of the policy and context of implementation which if seen from both has not been fully fulfilled, resulting problems arise in the implementation. The problems faced by both Taxpayer and government includes limited human resources, the lack of legal certainty also the high cost incurred"

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan kondisi antara perusahaan tested-party (PT A) yang sudah terdampak pandemi Covid-19 dengan perusahaan pembanding independen yang belum terdampak pandemi Covid-19 dan atas perbedaan ini perlu dilakukannya penyesuaian kesebandingan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penyesuaian kesebandingan dengan pendekatan Break Even Point (BEP) yang dilakukan oleh PT A sebagai perusahaan multinasional yang terdampak pandemi Covid-19 pada Tahun Pajak 2020 yang ditinjau dari asas kewajaran dan kelaziman usaha. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini, bahwa pada Tahun Pajak 2020 setelah dilakukan penyesuaian kesebandingan dengan pendekatan BEP yang ditinjau dari Asas Kewajaran dan Kelaziman Usaha menunjukkan hasil yang wajar atau arm’s length. Secara spesifik, Net Cost Plus (NCP) PT A Tahun Pajak 2020 secara aktual adalah -19,51% yang disebabkan oleh rendahnya permintaan barang akibat pandemi Covid-19 dan setelah dilakukan penyesuaian kesebandingan dengan pendekatan BEP, NCP PT A yang telah disesuaikan menjadi 3,03% atau berada di dalam rentang interkuartil perusahaan pembanding eksternal untuk tahun pajak 2016-2018, yaitu sebesar 1,78% sampai dengan 3,74%, dengan median sebesar 2,41%. Penyesuaian Kesebandingan dengan pendekatan BEP ini masih belum lazim untuk ditemui, ditemukan dua pendekatan lain yang lebih lazim untuk digunakan berdasarkan rekomendasi dari OECD, yaitu dengan Penggunaan Internal Comparable dan Capacity Adjustment. Dilakukan simulasi pengujian kewajaran dan kelaziman usaha atas kedua pendekatan yang direkomendasikan oleh OECD dengan hasil yang wajar atau arm’s length.

---

This research is motivated by differences in conditions between tested-party company (PT A) that has been affected by the Covid-19 pandemic and independent comparison companies that have not been affected by the Covid-19 pandemic and for this difference it is necessary to make comparability adjustments. The purpose of this study is to analyze comparability adjustments with the Break Even Point (BEP) approach carried out by PT A as a multinational company affected by the Covid-19 pandemic in the Fiscal Year 2020 (FY 2020) in terms of the Arm’s Length Principle (ALP). This study used a qualitative approach with in-depth interviews and literature study. The results of this study, that in the FY 2020 after adjusting the comparability with the BEP approach in terms ALP, it shows arm’s length results. Specifically, the actual Net Cost Plus (NCP) of PT A for the FY 2020 was -19.51% due to the low demand for goods due to the Covid-19 pandemic and after making a comparability adjustment with the BEP approach, the NCP of PT A which has been adjusted to 3.03% or within the interquartile range of external comparison companies for the FY 2016-2018, namely from 1.78% to 3.74%, with a median of 2.41%. Comparability Adjustment with the BEP approach is still not common to find, two other approaches are found that are more common to use based on recommendations from the OECD, namely the Use of Internal Comparable and Capacity Adjustment. A simulation of the ALP with the two approaches recommended by the OECD was carried out with arm's length results."

"Pandemi COVID-19 memiliki dampak yang buruk terhadap ketenagakerjaan di Indonesia. Masalah pengangguran di Indonesia menjadi salah satu perhatian publik dalam dua tahun ini. Pada Agustus 2020, yaitu sebesar 9,8 juta orang dan Agustus 2021, yaitu sebesar 9,1 juta orang. Dengan adanya kondisi tersebut, pemerintah perlu melakukan pembenahan terhadap masalah tingkat pengangguran yang ada saat ini. Melihat kondisi tersebut, pemerintah perlu melakukan perbaikan terkait masalah pengangguran saat ini. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana opini masyarakat mengenai upaya pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran selama pandemi COVID-19 di Indonesia. Analisis sentimen dilakukan terhadap opini masyarakat dengan menggunakan media sosial Twitter sebagai sumber data. Untuk mengukur kinerja model digunakan tiga algoritma yaitu Naïve Bayes, Decision Tree, dan Random Forest. Hasil pada penelitian ini adalah terdapat label positif yang memiliki 1710 sentimen, dan untuk label negatif yang memiliki 1553 sentimen. Untuk algoritma terbaik yang dihasilkan pada penelitian ini adalah Random Forest, yaitu dengan nilai akurasi sebesar 79%. Penelitian ini juga menghasilkan 15 fitur yang berpengaruh terhadap topik penelitian. Untuk fitur berpengaruh dengan bobot positif tertinggi adalah ‘abai’. Sedangkan untuk fitur berpengaruh dengan bobot negatif tertinggi adalah ‘materai’.

---

The COVID-19 pandemic has had a negative impact on employment in Indonesia. The problem of unemployment in Indonesia has become one of the public's concerns in the past two years. In August 2020, which was 9.8 million people and August 2021, which was 9.1 million people. Given these conditions, the government needs to make improvements to the problem of the current unemployment rate. Seeing these conditions, the government needs to make improvements related to the current unemployment problem. The main purpose of this research is to find out how the public opinion regarding the government's efforts in overcoming the unemployment problem during the COVID-19 pandemic in Indonesia. Sentiment analysis was carried out on public opinion using Twitter as a data source. To measure the performance of the model, three algorithms are used, namely Nave Bayes, Decision Tree, and Random Forest. The results of this study are positive labels that have 1710 sentiments, and negative labels that have 1553 sentiments. The best algorithm produced in this study is Random Forest, with an accuracy value of 79%. This research also produces 15 features that influence the research topic. For the influential feature with the highest positive weight is 'ignore'. Meanwhile, the influential feature with the highest negative weight is 'stamp'."

"Penelitian ini membahas mengenai perhitungan penyesuaian modal kerja pada proses analisis kesebandingan dalam metode transfer pricing transactional net margin method yang dilakukan oleh PT PQR dengan tujuan untuk menghilangkan perbedaan keadaan perusahaan pada khususnya modal kerja yang ditemukan di antara PT PQR dan perusahaan pembanding. PT PQR menggunakan penyesuaian modal kerja atas dasar rekomendasi dari OECD Transfer Pricing Guidelines. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan penyesuaian modal kerja dalam analisis kesebandingan yang dilakukan PT PQR dapat memberikan dampak positif bagi perhitungan tingkat kewajaran dan kelaziman usahanya. Selain itu, dalam sudut pandang peraturan perpajakan Indonesia, penggunaan working capital adjustment yang dilakukan oleh PT PQR dapat diterima. Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah Indonesia membuat panduan mengenai transfer pricing sesuai dengan kebutuhan dan keadaan di Indonesia. OECD Transfer Pricing Guidelines juga dapat dituliskan dalam peraturan yang berlaku sebagai panduan transfer pricing yang digunakan di Indonesia agar penggunaannya dapat dijadikan dasar hukum.

---

This research focused on working capital adjustment calculation on comparability analysis process in transfer pricing method transactional net margin method by PT PQR in purpose to eliminate the company?s circumtances difference especially working capital were found between PT PQR and comparable companies. PT PQR used this adjustment based on recommendation in OECD Transfer Pricing Guidelines. The research used a qualitative approach with descriptive design. Data collection was done through literature studies, and in-depth interviews. The results of the research shows that the implementation of working capital adjustment in transfer pricing comparability analysis by PT PQR can provide a positive impact on the calculation of arm?s length principle. In addition, in the view of Indonesia tax regulation , the use of working capital adjustment done by PT PQR acceptable. Suggestion can be given from this research in Indonesia make transfer pricing guidelines in accordance with the needs and circumtances in Indonesia. OECD Transfer Pricing Guidelines can also be written in the applicable regulation as transfer pricing guidelines used in Indonesia so the user can be used as a legal basis."