Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Setiap negara memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan akan hunian yang berkualitas bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam bentuk pelaksanaan program perumahan terjangkau. Meskipun program-program perumahan terjangkau marak diadakan di berbagai negara, terdapat beragam permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Di Indonesia sendiri, pembiayaan perumahan terjangkau dengan berbagai program bantuan pembiayaan yang ada tergolong belum terjangkau, terutama bagi MBR. Makalah ini menganalisis faktor-faktor utama penyelenggaraan perumahan guna merancang Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan Program Perumahan Terjangkau sebagai upaya untuk meningkatkan penyediaan perumahan dan aksesibilitas pembiayaan perumahan bagi MBR. Pada makalah ini, faktor-faktor utama penyelenggaraan perumahan dianalisis menggunakan Interpretive Structural Modeling (ISM) untuk menentukan hubungan timbal balik antara faktor-faktor tersebut. Hasil analisis tersebut pun menjadi masukan terhadap Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan Program Perumahan Terjangkau untuk meningkatkan penyediaan perumahan dan aksesibilitas pembiayaan perumahan bagi MBR yang dirancang menggunakan pendekatan Manajemen Pemangku Kepentingan.

---

Every country has a responsibility to meet the need for quality housing for low-income earners by implementing affordable housing programs. Although affordable housing programs are widely implemented in various countries, there are various problems faced within the implementation. In Indonesia, affordable housing finance with various existing financing assistance programs is classified as unaffordable, especially for low-income earners. This paper analyzes the main factors that are most influential towards affordable housing program problems in order to design an Affordable Housing Program Stakeholder Engagement Plan as an effort to improve housing provision and accessibility of housing finance for low-income earners. In this paper, the main factors of housing management are analyzed using Interpretive Structural Modeling (ISM) to determine the interrelationships between these factors. The results of the analysis also become input for the Stakeholder Engagement Plan for the Affordable Housing Program to improve housing provision and the accessibility of housing finance for low-income households, which is designed using a Stakeholder Management approach."

"Pertumbuhan penduduk di daerah perkotaan akibat adanya migrasi dan juga pertambahan populasi adalah hal yang tidak bisa dihindari. Hal tersebut menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan antara kebutuhan akan hunian dengan persediaan rumah yang ada. Disamping itu timbulnya permukiman kumuh di perkotaan akibat urbanisasi menjadi masalah bagi kota. Ternyata masalah akan penyediaan perumahan dan penataan kawasan permukiman ini dialami oleh masyarakat berpenghasilan rendah yang jumlahnya 46,7 dari warga Jakarta. Kelompok ini adalah golongan yang perlu dibantu oleh pemerintah dalam rangka memenuhi keterbatasan kemampuan mereka dalam memiliki hunian. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyusun program penyediaan perumahan dan penataan kawasan permukiman berdasarkan kebijakan perumahan dan permukiman yang mengarah kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas implementasi kebijakan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penyediaan perumahan dan penataan kawasan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan yang telah dijabarkan dalam rencana pembangunan perumahan dan penataan kawasan permukiman untuk masyarakat berpenghasilan rendah sudah memadai akan tetapi masih mengalami kendala dalam implementasi kebijakannya.

---

Population growth in urban areas due to migration and population growth is inevitable. This causes an imbalance between the need for occupancy with existing home supplies. Besides, the emergence of slum settlements in urban areas due to urbanization becomes a problem for the city. It turns out the problem will be the provision of housing and structuring of this settlement area experienced by low income people who amount to 46,7 of the citizens of Jakarta. This group is a group that needs to be assisted by the government in order to meet the limitations of their ability in having a dwelling. The Provincial Government of DKI Jakarta has developed a program of housing provision and structuring of settlement areas based on housing and settlement policies that lead to low income communities.

This descriptive qualitative research aims to analyze the effectiveness of policy implementation from DKI Jakarta Provincial Government in providing housing and settlement arrangement for low income people. The policies outlined in the housing development plan and settlement arrangements for low income communities are adequate but still face obstacles in the implementation of their policies."

"Dalam mencapai keberhasilan proyek konstruksi, diperlukan manajemen yang efektif terhadap harapan dan kepentingan para stakeholder yang terlibat dalam proyek tersebut salah satunya melalui rencana keterlibatan stakeholder (Stakeholder Engagement Plan/SEP). Namun, beberapa proyek konstruksi tidak memiliki stakeholder engagement plan karena mereka tidak memiliki pedoman terkait dokumen tersebut. Maka, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan dokumen stakeholder engagement plan dengan mengidentifikasi stakeholder yang terlibat, tingkat keterlibatan setiap stakeholder, hingga mengembangkan stakeholder engagement plan pada proyek konstruksi perumahan cluster. Penelitian ini berfokus pada satu proyek konstruksi perumahan cluster, dengan pembahasan yang terbatas pada pengembangan stakeholder engagement plan untuk proyek tersebut. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi studi literatur, survei kuesioner, dan validasi responden terkait stakeholder pada proyek konstruksi perumahan cluster. Metode analisis data yang digunakan di antaranya triangulasi, analisis delphi, statistik deskriptif, dan analisis konten. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah terdapat 15 stakeholder yang teridentifikasi pada proyek konstruksi perumahan cluster dengan 6 stakeholder tergolong ke dalam kategori player – manage closely, 3 stakeholder merupakan subject – keep informed, 1 stakeholder adalah context setter – keep satisfied, dan 5 stakeholder pada kategori crowds – monitor; serta pengembangan stakeholder engagement plan berisikan informasi yang disampaikan, media komunikasi, jangka waktu pemberian informasi, hingga frekuensi pemberian informasi kepada setiap stakeholder dalam proyek tersebut.

---

In achieving the success of a construction project, effective management of the expectations and interests of the stakeholders involved in the project is required, one of which is through a stakeholder engagement plan (SEP). However, several construction projects do not have a stakeholder engagement plan because they do not have guidelines regarding the document. Thus, this study aims to produce a stakeholder engagement plan document by identifying the stakeholders involved, the level of involvement of each stakeholder, to develop a stakeholder engagement plan for cluster housing construction projects. This study focuses on one cluster housing construction project, with limited discussion on developing a stakeholder engagement plan for that project. The methods applied in this study include literature studies, questionnaire surveys, and validation of respondents regarding stakeholders in cluster housing construction projects. Data analysis methods used include triangulation, Delphi analysis, descriptive statistics, and content analysis. The results obtained from this study are that there are 15 identified stakeholders in the cluster housing construction project with 6 stakeholders belonging to the player category - manage closely, 3 stakeholders are subjects - keep informed, 1 stakeholder is a context setter - keep satisfied, and 5 stakeholders are category crowds – monitors; as well as the development of a stakeholder engagement plan containing the information conveyed, the media of communication, the period for providing information, and the frequency of providing information to each stakeholder in the projects."

"Implementasi program perumahan sederhana yang terjangkau adalah upaya yang lazim oleh pemerintah Indonesia untuk menghasilkan perumahan yang terjangkau, yang dapat dibeli oleh keluarga yang berpenghasilan 30% hingga 80% dari pendapatan median komunitas menurut program perumahan federal Amerika Serikat ((Chatfield, Melissa, & Warnock) , 2000) dikutip dalam (Salama & Alshuwaikhat, 2006)). Namun, aspek keberlanjutan perumahan sering diabaikan. Keterjangkauan dalam perumahan umumnya dipertimbangkan melalui biaya konstruksi saja, yang sama tidak tepat secara mendalam. Keterjangkauan perumahan harus dipertimbangkan melalui desain, lokasi, kondisi, lingkungan, akses transportasi, dll. Pendekatan keterjangkauan perumahan ini secara tidak langsung berkaitan dengan keberlanjutan perumahan, di mana sebuah konsep yang menguntungkan keseluruhan biaya perumahan dalam kinerja jangka panjangnya. Sehubungan dengan pernyataan ini, konstruksi perumahan harus direkayasa agar terjangkau tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan. Rekayasa yang tepat untuk metode konstruksi perumahan dapat diimplementasikan untuk mencapai keterjangkauan perumahan tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan.

---

Simple affordable housing program implementations are prevalent attempts by Indonesian government to produce affordable housing, which can be purchased by families earning 30% to 80% of the community median income according to The United States federal housing programs ( (Chatfield, Melissa, & Warnock, 2000) cited in (Salama & Alshuwaikhat, 2006)). However, the sustainability aspect of housing is often overlooked. Affordability in housing is generally considered through the construction cost which is utterly not the case. Affordability of housing is should be considered through the design, location, condition, neighborhood, transportation access, etc. These housing affordability approaches are indirectly related to housing sustainability, in which a concept that benefits the overall housing cost within its long-term performance. With respect to this statement, housing construction should be engineered to be affordable without ignoring the aspect of sustainability. The proper engineering for the construction method of the housing can be implemented in order to achieve housing affordability without ignoring sustainability aspect. "

"Perumahan adalah hal yang penting bagi masyarakat, karena berkaitan dengan kesejahteraan dan keamanan. Sayangnya, perumahan yang terjangkau tidak mudah diakses oleh publik, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Pemerintah pusat telah meluncurkan Program Satu Juta Rumah pada tahun 2016 untuk kelompok berpenghasilan rendah. Masalah perumahan adalah urusan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersama pengembang yang akan membantu mereka menyediakan rumah. Fokus penelitian menjelaskan tentang perumahan publik bekerja pada satu juta perumahan di kota Depok. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivis dari dimensi implementasi kebijakan dari Malcolm Goggins, et.al (1990), yang terdiri dari bentuk dan isi kebijakan, kemampuan antar organisasi, dan kondisi yang mempengaruhi kebijakan. Dari ketiga dimensi tersebut, di analisis dengan wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyediaan perumahan pada program Satu Juta Rumah di kota Depok masih memiliki beberapa masalah, seperti: tidak ada peraturan khusus untuk mengatur program, kinerja yang buruk antar organisasi, dan hubungan antar organisasi, ekonomi dan politik.

---

Housing is an important thing to the people, because it is related to daily life, welfare and security. Unfortunately, affordable housing cannot be easily accessed by public, especially low-income groups. The central government has been launched One-Million housing program in 2016 for low-income groups.

Housing issues are concurrent affair between central government and local government alongside the developer that will help them to provide houses. The focus of research explains about how public housing works on one-million housing in Depok City.

The research used a post-positivist approach from the dimensions of Malcolm Goggins, et.al policy implementation (1990), which are the content and form of policy, abilities of inter-organizations, and the conditions that affects the policy. From the three dimensions, the research analyzed with in-depth interview and study literature.

The result of research shows that the housing provision on one-million housing program in Depok City still have some problems, such as: there is no specific regulations to regulate the program, bad performance by the organizations, and the relations of inter-organizations, economics and politics."

"Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi semua kalangan di perkotaan merupakan tantangan bagi pengambil kebijakan. Adanya keterbatasan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar rumah khususnya golongan Masyarakat Berpenghasilan Rendah MBR , maka dibutuhkan peran pemerintah berupa penyediaan perumahan bersubsidi. Salahsatu upaya pemerintah dalam meningkatkan akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau yaitu berupa Kredit Kepemilikan Rumah KPR Sejahtera Tapak dengan menggunakan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan FLPP. Namun pemanfaatan perumahan bersubsidi ini dinilai belum optimal, masih banyak rumah yang belum dihuni. Pertumbuhan perumahan bersubsidi ini pun berkembang ke wilayah pinggiran karena tingginya harga lahan di pusat kota. Demikian pula kecamatan Bojonggede yang pertumbuhannya tidak terlepas dari perkembangan wilayah Jabodetabek memiliki angka rumah kosong tertinggi di wilayah perkotaan Cibinong Raya. Fenomena kekosongan tersebut ironisnya terjadi ditengah maraknya pembangunan perumahan yang sedang berlangsung. Tujuan penelitian ini menganalisa faktor penyebab terjadinya kekosongan rumah pada perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah MBR . Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan grounded theory dalam jangka waktu penelitian bulan Maret- Juni 2018. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dan penelusuran literatur. Tahapan analisa berupa proses coding, kategorisasi, dan penyusunan tematik sehingga menghasilkan grounded theory. Proses mengkosongkan rumah di Kecamatan Bojonggede dimulai dari persepsi pemilik mengenai perumahan, motivasi membeli rumah dan motivasi mengkosongkan rumah. Hasil penelitian faktor penyebab rumah kosong di Kecamatan Bojonggede yaitu adanya kebutuhan sosial domestik dan aspek budaya pemilik.

---

The provision of decent and affordable housing for all urban communities is a challenge for policymakers. The existence of limited ability to meet the basic needs of houses, particularly for the Low Income Communities, the government's role is needed in the form of provision of subsidized housing. One of the government's efforts in increasing the access to a decent and affordable housing is in the form of Sejahtera Tapak Home Ownership Loan Kredit Kepemilikan Rumah KPR by utilizing the Housing Loan Liquidity Facility Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan FLPP . However, the utilization of this subsidized housing is considered not optimal, there are still many houses that have not been occupied. The expansion of the subsidized housing is also developing to the suburban area because of the high price of land in the city center. Similarly, Bojonggede District whose development cannot be separated from the development of Jabodetabek Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi area has the highest number of vacant houses in Cibinong urban area. The phenomenon of these vacant properties is ironic in the midst of the ongoing housing development.

Therefore, this study aims to analyze the factors that cause the vacant houses in Low Income Communities housing. This research used qualitative method with grounded theory approach in the period of research from March to June 2018. Data collection was done through field observation, in depth interview, and literature review. Moreover, the steps of the analysis conducted were coding process, categorization, and thematic arrangement to establish the grounded theory. The process of vacating the houses in Bojonggede District starts from the owner's perception of housing, the motivation to buy the house, and the motivation to vacant the house. The result of this research that the phenomenon of vacant houses in Bojonggede District is influenced by the social domestic needs and cultural aspects of the owners. "

"Incremental housing merupakan metode pembangunan rumah di mana hunian yang dibangun tidak harus jadi dalam satu tahap pembangunan. Metode membangun hunian yang incremental banyak diaplikasikan pada perumahan masyarakat berpenghasilan rendah. Proses inkremental mengijinkan pemilik rumah untuk menambah dan memperbaiki kualitas rumah hanya ketika keadaan finansial dan sumber daya lainnya memadai untuk dilakukannya proses inkremental. Dengan dilakukannya proses incremental tersebut, kualitas suatu hunian tentunya diharapkan akan terus meningkat. Peningkatan kualitas ini membuat suatu hunian dapat mengalami pergeseran status formalitas. Suatu rumah yang awalnya masih bersifat informal dapat menjadi formal. Di dalam suatu hunian, manusia yang tinggal di dalamnya tentunya melakukan berbagai macam aktivitas. Aktivitas-aktivitas inilah yang akan mendorong terjadinya kebutuhan space untuk memfasilitasi aktivitas tersebut. Penulisan ini melihat kelompok-kelompok aktivitas mana yang mendorong terjadinya proses inkremental pada rumah masyarakat berpenghasilan rendah, dan bagaimana proses inkremental ini menggeser suatu hunian dalam tingkat formalitasnya.

---

Incremental housing is a method of house-building where the house that is built does not have to be finished in one stage of development. The method of building incremental housing is widely applied to low-income housing. The incremental process allows homeowners to add and improve the quality of their homes only when financial circumstances and other resources are adequate for the incremental process to take place. By carrying out this incremental process, the quality of a dwelling is certainly expected to gradually increase. This quality improvement makes a dwelling experience a shift in formality status. A house that was originally still informal can become formal. In a dwelling, humans who live in it certainly perform various kinds of activities. These activities will encourage the need for space to facilitate these activities. This paper looks at which activity groups encourage the incremental process in the low-income houses, and how this incremental process shifts a residence in its level of formality."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian implementasi program kebijakan rumah subsidi tapak dengan tujuan kebijakan serta mengetahui efektivitas implementasi kebijakan program rumah subsidi di Villa Kencana Cikarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian postpositivis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan program rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah telah sesuai dengan tujuan kebijakan, dan implementasi kebijakan program rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah telah berjalan efektif walaupun masih ditemukan beberapa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan penghuni di Perumahan Villa Kencana Cikarang.

---

This study aims to determine the suitability of the implementation of the home subsidy policy program program with the policy objectives and to know the effectiveness of the implementation of subsidized house program policies in Villa Kencana Cikarang. This study used postpositivis research methods. The results of this study conclude that the implementation of the subsidized home program policy for low income people has been in line with the policy objectives, and the implementation of the subsidized house program policy for low income communities has been effective even though there are still someviolations committed by residentsin Villa Kencana Cikarang Housing."

"Kita semua tahu bahwa tempat tinggal adalah salah satu dari kebutuhan manusia yang paling mendasar. Dari zaman dahulu, manusia berusaha untuk melakukan sesuatu agar kebutuhan akan tempat tinggal ini terpenuhi. Mereka mulai dengan menggunakan gua-gua alam sampai dengan memanfaatkan bahan-bahan yang tersedia disekeliling mereka. Waktu terus berjalan dan manusia tetap melakukan hal-hal tersebut dengan cara yang tentu saja lebih modem.Semua manusia memerlukan tempat tinggal. Tidak ada pengecualian. Baik yang tinggal di kota-kota besar, sampai yang tinggal di tempat-tempat terpencil. Karena pentingnya masalah ini, masalah ini pun diangkat di dunia internasional sebagai masalah bersama yang harus ditangani secara bersama-sama pula.Namun, walaupun tempat tinggal adalah kebutuhan yang penting bagi manusia, pada kenyataannya banyak yang belum memilikinya. Hal ini mungkin disebabkan oleh ketidak mampuan mereka untuk membuat atau membeli sebuah tempat tinggal. Akhirnya mereka banyak menempati tempat-tempat yang tidak layak untuk dihuni.Rumah Sederhana merupakan sebuah rancangan tempat tinggal yang ditujukan bagi mereka yang tergolong tidak mampu atau miskin. Dengan adanya rumah ini diharapkan masyarakat yang berpenghasilan rendah dapat memperoleh kesempatan untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak. Mereka tidak perlu lagi tinggal ditempat- tempat kumuh."

"ABSTRAKANALISIS MANAJEMEN SISTEM INFORMASI PADA PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH RASKIN DI KABUPATEN WONOGIRI PROVINSI JAWA TENGAH Tesis ini membahas tentang manajemen sistem informasi pada Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Raskin di Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah. Program Raskin memiliki target 6T, yaitu Tepat Sasaran, Tepat Harga, Tepat Jumlah, Tepat Mutu, Tepat Waktu, dan Tepat Administrasi. Untuk mencapai target Tepat Sasaran, diperlukan data sasaran Program Raskin yang akurat dan update. Sampai dengan tahun 2015 data PPLS 2011 masih digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Program Raskin. Manajemen sistem infromasi yang baik dapat mendukung pemutakhiran data Program Raskin, salah satunya adalah melalui manajemen data. Manajemen data meliputi kegiatan administrasi sampai dengan kegiatan teknis dalam menangani data. Elemen pendukung meliputi sumber daya manusia serta sarana dan prasarana, sangat diperlukan untuk dalam kegiatan manajemen data, sehingga data yang dihasilkan lebih berkualitas. Metode penelitian menggunakan pendekatan Post-Positivisme, dengan menggunakan acuan teori Data Management dalam menganalisis data hasil dari wawancara. Penelitian ini diawali dengan teori manajemen sistem informasi, kemudian dalam pengumpulan data berdasarkan teori yang digunakan untuk menganalisis, yaitu teori data management meliputi proses data management, elemen-elemen data managements, dan kualitas data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen sistem infromasi pada pelaksanaan Program raskin di Kabupaten Wonogiri masih belum optimal. Rencana manajemen data Program Raskin terkendala pada dana atau anggaran, sehingga pemenuhan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan manajemen data masih belum terpenuhi. Manajemen data dalam Program Raskin salah satunya adalah untuk pemutakhiran data sasaran RTS-PM. Secara prosedur, sudah diatur dalam Pedoman Umum Raskin dan Juknis Raskin, namun secara sistem belum terbangun dan belum terintegrasi.

---

ABSTRACTANALYSIS MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM IN RICE SUBSIDY PROGRAM FOR LOW INCOME HOUSEHOLD RASKIN IN WONOGIRI, CENTRAL JAVA The focus of this study is management information systems at the Rice Subsidy Program for Low Income Household Raskin in Wonogiri Regency, Central Java. Raskin has 6 targets, i.e Right Target, Right Price, Right Quantity, Right Quality, Right Time, and Right Administration. To achieve the target Right Target, the necessary target data Raskin must be accurate and updated. Until 2015, data PPLS 2011 is still used as a reference in the implementation of Raskin. Management system information can support data updating Raskin, one of which is through data management. Data management includes administrative activities to the technical activities in handling data. Supporting elements include human resources and infrastructure, is needed for the data management activities, so that the data produced higher quality. The research method uses the approach of Post Positivism, by referring to the theory of Data Management in analyzing the data results of interview. This study begins with the theory of management information systems, and data collection is based on the theory used to analyze, the theory of data management includes the process of data management, data elements management, and data quality. The results showed that the implementation of the management system information on Raskin Program in Wonogiri still not optimal. Data management plan Raskin constrained in funding or budget, so that the fulfillment facilities and infrastructure to support the data management remain unaddressed. Data management in Raskin one of which is to update the target data RTS PM. Procedurally, it is set in the general guidelines and technical guidelines for Raskin implementation, but the system has not been built, yet has a database, and has not been integrated. Key words Raskin, Data Management, Data Quality, Wonogiri "