Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak pembangunan tol khusus tol Trans Jawa terhadap perubahan lahan pertanian dan lahan terbangun. Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan difference-in-defference untuk melihat dampak sebelum dan sesudah adanya pembangunan jalan tol. Penelitian ini menggunakan batas administrasi kabupaten / kota sebagai unit analisis serta 92 kabupaten atau kota yang menjadi fokus dari penelitian ini. Pemilihan kabupaten / kota ini berdasarkan pada kabupaten / kota yang dilewati tol serta yang berdampingan dengan kabupaten / kota yang dilewati tol. Hasil dari pengolahan data serta analisis menunjukkan bahwa ada pengurangan luas lahan pertanian sebanyak 24% dan penambahan luas lahan terbangun sebanyak 7% jika dibandingkan dengan kabupaten / kota yang tidak dilewati tol. Jika dilihat dari segi kebijakan, pembangunan tol Trans Jawa dapat dikatakan berdampak buruk terhadap sektor pertanian. Hal ini tidak sesuai dengan cita – cita presiden Joko Widodo yang menginginkan pembangunan dari pelosok negeri serta distribusi barang termasuk hasil pertanian semakin cepat guna menyejahterakan masyarakat yang di dalamnya termasuk para petani.  

---

This study aims to see the impact of the special toll road construction of the Trans Java toll road on changes in agricultural land and built-up land. The data processing and analysis in this study uses a difference-in-difference approach to see the impact before and after the construction of the toll road. This study uses district/city administrative boundaries as the unit of analysis and 92 districts or cities that are the focus of this research. The selection of regencies/cities is based on the regencies/cities through which the toll road passes as well as those adjacent to the regencies/cities through which the toll road passes. The results of data processing and analysis show that there is a reduction in the area of ​​agricultural land by 24% and an increase in the area of ​​built-up land by 7% when compared to districts/cities that are not passed by toll roads. From a policy perspective, the construction of the Trans Java toll road can be said to have a negative impact on the agricultural sector. This is not in accordance with the ideals of President Joko Widodo who wants development from remote parts of the country and the distribution of goods including agricultural products to be faster in order to improve the welfare of the community, including farmers."

"Pemerintah Indonesia melalui Proyek Strategis Nasional sedang melakukan perecepatan pembangunan guna menangani kemacetan di Kota Bekasi akibat mobilitas tinggi penduduk yang bekerja di Jakarta. Fokus penelitian pada ruas jalan tol antara Gerbang Tol Marga Jaya dan Jakasampurna, wilayah administrasi Kota Bekasi. Penelitian ini mendesak dengan menyediakan landasan pengetahuan kuat untuk pengembangan kebijakan pembangunan berkelanjutan dan perencanaan wilayah adaptif. Metode analisis spasial-temporal menggunakan data seri waktu citra satelit Worldview 2 (2013) dan Maxar (2023) dengan overlay GIS, serta analisis regresi linier sederhana terkait variabel jarak terhadap ruas jalan tol dan gerbang tol. Hasil menunjukkan perubahan distribusi penggunaan lahan signifikan pada 2013 dan 2023, terutama konversi lahan non terbangun menjadi terbangun di pusat kota, pinggiran kota, dan sekeliling CBD. Pembangunan jalan tol memengaruhi konversi lahan di pinggiran kota dengan variabel jarak terhadap ruas jalan tol dan gerbang tol. Penelitian ini memberikan dasar untuk kebijakan dan perencanaan wilayah berkelanjutan di masa depan, menyoroti dampak signifikan Pembangunan Jalan Tol Becakayu terhadap perubahan penggunaan lahan.

---

The Indonesian government, through the National Strategic Project, is accelerating development to address congestion in Bekasi City due to the high mobility of residents working in Jakarta. The research focuses on the toll road section between Marga Jaya Toll Gate and Jakasampurna, within the administrative region of Bekasi. This study is urgent in providing a strong knowledge foundation for sustainable development policy and adaptive spatial planning. The spatial-temporal analysis method utilizes time-series data from Worldview 2 (2013) and Maxar (2023) satellite images with GIS overlay, along with simple linear regression analysis related to variables such as distance to the toll road and toll gate. The results indicate significant changes in land use distribution in 2013 and 2023, particularly the conversion of non-built-up areas into developed ones in the city center, suburbs, and around the CBD. The construction of the toll road influences land conversion in the suburbs based on the distance variables to the toll road and toll gate. This research forms the basis for future sustainable development policies and spatial planning, highlighting the significant impact of the Becakayu Toll Road Development on land use changes."

"Pembangunan jalan bebas hambatan atau jalan tol pada suatu wilayah dipandang dapat mendorong peningkatan pertumbuhan perekonomian nasional. Pembangunan jalan tol tersebut juga mendorong pertumbuhan perekonomian di wilayah sekitar yang dilalui oleh jalan tol. Dengan menggunakan metode standart difference-in-difference (DiD), penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) terhadap 3494 desa atau kelurahan dalam periode waktu 2006 hingga 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata setelah adanya JTTS terjadi tren peningkatan jumlah minimarket di desa atau kelurahan yang dilalui JTTS lebih tinggi sebesar 0.30 jika dibandingkan yang tidak dilalui JTTS. Hal ini memperlihatkan bahwa salah satu proyek strategis Pemerintah Indonesia yaitu pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS), yang secara khusus ditujukan untuk meningkatkan pembangunan kawasan di Pulau Sumatra, diharapkan dapat mendukung pertumbuhan perekonomian nasional.

---

The construction of toll road in an area can promote national economic growth. It stimulates economic growth in the surrounding areas traversed by the toll road as well. Applying the standard difference-in-difference (DiD) method, this study aims to analyze the effect of the Trans Sumatra Toll Road or JTTS on the 3494 villages that were traversed  in 2006 to 2019. The results of this study indicate that there was an average increasing in the number of minimarkets by 0.30 to village that are passed through by toll road compared to those that are not passed by toll road. It can be seen that one of the strategic projects of the Government of Indonesia is the construction of the Trans Sumatra Toll Road or JTTS, which is specifically aimed at increasing regional development of Sumatra, which is expected to support national economic growth."

"ABSTRAKRencana pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera mengalami permasalahan dalam hal kesenjangan pendanaan. Skema land lease diajukan dalam penelitian sebagai model pendanaan alternatif. Penelitian difokuskan pada pengembangan kebijakan land lease pada proyek jalan tol. Penelitian terdiri dari tiga research question. Pengumpulan data dilakukan dengan in-depth interview yang dilakukan dua tahap. Metode analisis data yang digunakan untuk dalam penelitian ini adalah Social Network Analysis SNA dan Soft System Methodology SSM . Hasil penelitian menyimpulkan bahwa diperlukan pembentukan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pendanaan land lease, dan didukung dengan transformasi fungsi dan kelembagaan Lembaga Manajemen Aset Negara LMAN dalam fungsi mengelola pendanaan land lease.

---

ABSTRACTThe development of Trans Sumatera Toll Road is experiencing problems with the financial gap. The land lease scheme was proposed in the study as an alternative funding model. The study focused on land lease policy development on toll road projects. The study consisted of three research questions. The data was collected by in depth interview conducted in two stages. Data analysis methods used for this research are Social Network Analysis SNA and Soft System Methodology SSM . The result of the research concludes that it is necessary to establish a Government Regulation PP governing land lease funding, and supported by transformation of function and institutional of State Asset Management Institution LMAN in the function of managing land lease funding."

"ABSTRAKSalah satu aktifitas prekonstruksi jalan tol yang sangat penting adalah Right of Way RoW acquisition atau pembebasan lahan. Keterlambatan dalam melakukan hal tersebut dapat menimbulkan delays dan conflicts proyek. Salah satu faktor yang menghambat kegiatan ini adalah adanya keterbatasan dana proyek sehingga dibutuhkan adanya suatu pembiayaan baru yang dapat menyediakan dana secara khusus untuk pembebasan lahan ini, yaitu skema pembiayaan Land Lease. Implementasi Land Lease di Indonesia belum pernah dilakukan sehingga dibutuhkan suatu kelembagaan yang efektif dan efesien agar mendukung keberhasilan proyek. Pengembangan model kelembagaan ini dilakukan dengan metode Multi Criteria Decision Analysis untuk memilih 1 dari beberapa model kelembagaan yang paling baik. Hasil penelitian didapatkan bahwa alternative model 1 kelembagaan merupakan model yang terpilih dengan tambahan 1 faktor pengaruh kelembagaan

---

ABSTRACTOne of the activities of motorway prekonstruksi that is very important is the Right of Way ROW acquisition or land acquisition. Delaying in doing so can cause project delays and conflicts. One of the faktors that hinder this activity is the lack of funds so the project needed a new financing that can provide special funds for land acquisition, namely the Land Lease financing schemes. Implementation of the Land Lease in Indonesia has not done so it takes effective and efficient institutions in order to support the success of the project. Development of institutional model is done by using a multi Criteria Decision Analysis to select one of several institutional models best."

"Berdasarkan data RPJMN tahun 2015-2019, realisasi pembangunan infrastruktur jalan tol di Indonesia mengalami keterlambatan sebesar 49% atau sepanjang 904 km dari rencana total. Salah satu penyebab keterlambatan adalah akibat dari faktor kelembagaan. Studi kasus pada penelitian ini adalah Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi serta melakukan pengembangan fungsi kelembagaan pada Pembangunan JTTS berdasarkan risiko yang paling dominan. Analisis risiko dilakukan berdasarkan fungsi, peran, tugas, dan tanggung jawab dari setiap stakeholder yang dilakukan pada Tahap Pendanaan, Tahap Perencanaan Teknik, dan Tahap Pelaksanaan Konstruksi. Penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data melalui survei kuesioner, selanjutnya diolah menggunakan metode statistik yaitu uji homogenitas, uji kecukupan data, uji validitas, dan uji reliabilitas, serta dilanjutkan dengan penilaian risiko menggunakan matriks risiko. Hasil dari analisis didapatkan 28 risiko yang paling dominan dari 20 stakeholder yang ada pada JTTS. Pengembangan fungsi kelembagaan dilakukan dengan merubah sistem pendanaan yang semula menggunakan pendanaan perusahaan (corporate finance) menjadi pendanaan proyek (project finance). Sehingga, dalam melaksanakan Pembangunan JTTS digunakan pendanaan yang didapatkan dari sponsor/investor. Sedangkan, anggaran Pemerintah dapat lebih difokuskan untuk membiayai pembebasan lahan.

---

Based on the 2015-2019 RPJMN data, the realization of toll road infrastructure development in Indonesia experienced a delay of 49% or 904 km of the total plan. One of the causes of delays is the result of institutional factors. The case study in this research is the construction of the Trans Sumatra Toll Road (JTTS). The purpose of this study is to evaluate and develop institutional functions in JTTS development based on the most dominant risk. Risk analysis is carried out based on the functions, roles, duties, and responsibilities of each stakeholder which is carried out at the Funding Stage, Technical Planning Stage, and Construction Implementation Stage. This research was conducted by collecting data through a questionnaire survey, then processed using statistical methods, namely homogeneity test, data adequacy test, validity test, and reliability test, and continued with risk assessment using a risk matrix. The results of the analysis are 28 of the most dominant risks of the 20 stakeholders in JTTS. The development of institutional functions is carried out by changing the funding system which originally used corporate finance to become project finance. Thus, in carrying out the JTTS development, funding obtained from sponsors/investors is used. Meanwhile, the Government's budget can be more focused on financing the land acquisition."

"Kesenjangan hukum terjadi pada saat pembangunan Jalan Tol Bawen–Yogyakarta, diketahui bahwa dalam pembangunan Jalan Tol Bawen-Yogyakarta terdapat tanah sultan ground yang termasuk rencana pembangunan Jalan Tol Bawen–Yogyakarta. Negara Indonesia menginginkan tanah sultan ground dapat berpindah hak kepemilikannya, yang semula berada pada wilayah Yogyakarta menjadi milik Negara Indonesia. Dalam hal ini, Negara Indonesia berlandaskan pada Pasal 5 Undang-undang Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan umum. Pasal tersebut berisikan kewajiban bagi pihak yang berhak atas tanah yang akan digunakan dalam pengadaan tanah bagi kepentingan umum untuk melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan pengadaan tanah bagi kepentingan umum dengan pemberian ganti rugi. Sementara, sultan ground merupakan sebuah keistimewaan yang diberikan oleh Negara kepada wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta mendapatkan hak keistimewaan, terdapat pada Pasal 6 Undang-undang Keistimewaan Yogyakarta yang berisikan kewenangan keistimewaan mencakup kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang. Dalam kewenangan istimewa mengenai pertanahan, wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kepemilikan terhadap Sultan Ground. Sehingga pihak Yogyakarta tidak berkenan untuk memindahkan hak kepemilikan Sultan Ground kepada negara dalam rangka untuk melindungi kearifan lokal Yogyakarta. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan terjadinya kesenjangan hukum dalam rangka pembangunan Jalan Tol Bawen–Yogyakarta serta mengenai penyelesaian masalah berkaitan dengan kendala normatif dalam kesenjangan hukum yang terjadi dalam rangka pembangunan Jalan Tol Bawen–Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian doktrinal. Penelitian ini bertujuan menganalisis mengenai kesenjangan hukum yang terjadi dalam pembangunan Jalan Tol Bawen–Yogyakarta, dan menganalisis penyelesaian masalah terkait dengan kendala normatif dalam kesenjangan hukum yang terjadi dalam pembangunan Jalan Tol Bawen–Yogyakarta. Dalam pengadaan tanah pembangunan Jalan Tol Bawen-Yogyakarta, ditemukan kesenjangan hukum antara Negara dengan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Alternatif penyelesaian permasalahan yang dapat dilakukan dalam kasus kesenjangan hukum ini adalah penggunaan sistem sewa menyewa atau penggunaan sistem bagi hasil.

---

Legal gaps occurred during the construction of the Bawen-Yogyakarta Toll Road. It was known that during the construction of the Bawen-Yogyakarta Toll Road there was sultan ground land which included the Bawen-Yogyakarta Toll Road construction plan. The Indonesian state wants the sultan's ground land to be able to transfer its ownership rights, which were originally in the Yogyakarta region, to become the property of the State of Indonesia. In this case, the State of Indonesia is based on Article 5 of Law Number 02 of 2012 concerning Land Acquisition for Development for the Public Interest. The article contains obligations for parties entitled to land to be used in the acquisition of land for public use with compensation. Meanwhile, sultan ground is a privilege granted by the State to the territory of the Special Region of Yogyakarta based on Law Number 13 of 2012 concerning the Privileges of the Special Region of Yogyakarta. Yogyakarta gets privileges, contained in Article 6 of the Yogyakarta Special Law, which includes special authority covering culture, land, and spatial planning. In the special authority regarding land, the territory of the Special Region of Yogyakarta has ownership of the Sultan Ground. So that Yogyakarta is not willing to transfer the ownership rights of Sultan Ground to the state in order to protect Yogyakarta's local wisdom. The problems to be discussed in this study are related to the occurrence of legal gaps in the framework of the construction of the Bawen-Yogyakarta Toll Road and regarding the resolution of problems related to normative constraints in the legal gaps that occur in the context of the construction of the Bawen-Yogyakarta Toll Road. The research method used in this study is doctrinal research method. This study aims to analyze the legal gap that occurs in the construction of the Bawen-Yogyakarta Toll Road and analyze the resolution of problems related to normative constraints in the legal gap that occurs in the construction of the Bawen-Yogyakarta Toll Road. In the acquisition of land for the construction of the Bawen-Yogyakarta Toll Road, a legal gap was found between the State and the Special Region of Yogyakarta. An alternative solution that can be made in the case of this legal gap is the use of a lease system or the use of a profit-sharing system. Keywords: Legal gaps, Land acquisition, and Development in the public interest."

"ABSTRAKBiaya investasi yang tinggi untuk proyek infrastruktur termasuk jalan tol membuat pemerintah mencari skema pendanaan baru dengan tidak membebankan seluruh anggaran pembangunan jalan dari APBN. Oleh karena itu, diperlukan alternatif skema pendanaan untuk mendanai dan mengembangkan jalan tol di Indonesia terutama pada Jalan Tol Trans Sumatera JTTS . Terdapat skema pendanaan baru untuk dapat menjawab permasalahan tersebut, yaitu skema pendanaan Deep Discount Bond DDB dapat diimplementasikan di Indonesia, dan berpotensi positif bagi pembangunan jalan tol di Indonesia. Skema pendanaan baru dapat menimbulkan permasalahan baru, namun untuk memastikan skema tersebut dapat diterapkan, model kelembagaan diperlukan untuk mengatur keterlibatan para stakeholder. Penelitian ini memiliki tiga tujuan, yaitu mengidentifikasi stakeholder yang terlibat dalam skema pendanaan DDB; mengidentifikasi faktor kesuksesan model kelembagaan DDB; dan menentukan model kelembagaan pendanaan DDB untuk JTTS. Dalam metodologi penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan in-depth interview dengan tiga tahapan, dan dianalisis dengan menggunakan Relative Importance Index dan Analisa Multi Kriteria. Hasilnya, sepuluh stakeholder telah diidentifikasi berserta perannya, didapatkan sepuluh faktor kesuksesan kelembagaan dan diperoleh model kelembagaan untuk dapat mengimplementasikan skema pendanaan DDB untuk JTTS.

---

ABSTRACTHigh investment for infrastructure projects including toll road makes government seek new funding scheme without charging the entire budget of road construction from the State Budget. Therefore, an alternative funding scheme is needed to attract investors to fund and to develop toll road in Indonesia especially at Trans Sumatera Toll Road TSTR . There is new funding to answer that problem, the Deep Discount Bond DDB funding scheme can be implemented in Indonesia, and potentially positive for development of toll road in Indonesia. New funding scheme can address new issue, but to ensure the scheme can be implemented, institutional model is needed to regulate the involvement of the stakeholders. This research has three aims i.e. identify the stakeholders involved in providing DDB funding schemes identify the success factors for DDB institutional model and determine appropriate institutional model for DDB funding scheme for TSTR. In this research methodology, collection data with in depth interview with three phase and analyzed with Relative Importance Index and Multi Criteria Analysis. For the result, ten stakeholders have identified with their roles, ten institutional success factors and obtained institutional funding model to implement DDB for TSTR."

"Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) merupakan salah satu proyek infrastruktur strategis nasional yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan kawasan di Pulau Sumatra yang diharapkan dapat mendukung pertumbuhan perekonomian nasional. JTTS terdiri dari 24 ruas dengan panjang 2.704 km yang menghubungkan titik paling utara Pulau Sumatra yang ada di Banda Aceh dengan titik paling selatan di Bakauheni, Provinsi Lampung. Kehadiran JTTS diharapkan menimbulkan dampak fiskal bagi pemerintahan berupa kenaikan penerimaan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan pembangunan JTTS terhadap penerimaan pajak pusat dan pajak daerah. Penelitian ini menggunakan data penerimaan pajak daerah Pemerintah Kota/Kabupaten dan pajak pusat pda Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Pulau Sumatra dalam kurun waktu 2014 - 2020. Penelitian ini menggunakan metode Difference in Difference with multi time periods. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan positif antara pembangunan JTTS dengan penerimaan pajak pusat dan pajak daerah.

---

.The Trans Sumatra Toll Road (JTTS) is one of the national strategic infrastructure projects that aims to increase regional development on Sumatra which is expected to support national economic growth. The JTTS consists of 24 segments with a length of 2,704 km that connects the northernmost point of Sumatra in Banda Aceh and the southernmost point in Bakauheni, Lampung Province. The presence of JTTS is expected to be a fiscal impact for the government in the form of tax revenue. This study aims to analyze the relationship of JTTS to central and local tax revenues. This study uses data on local tax revenues from the City/Regency Government and the central tax office of the Tax Service Office (KPP) on Sumatra in the period 2014 to 2020. This study uses the Difference in Difference method with multi time periods. The results showed that there was a positive relationship between JTTS and central and local tax revenues."

"Tingginya mobilitas di Kota Depok diperlukan perkembangan infrastruktur jalan salah satunya dengan pembangunan infrastruktur jalan tol. Tertulis dalam Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, terdapat 4 proyekpembangunan jalan tol yang berlokasi di Kota Depok salah satunya adalah Jalan Tol Depok-Antasari. Kehadiran jalan tol Depok-Antasari dapat mengurangi kemacetan di Kota Depok terutama di Jalan Raya Cinere dan Jalan Raya Margonda. Hal ini akibat banyak pengendara mengalihkan rute jalannya dengan memanfaatkan jalan tol Depok-Antasari melalui pintu tol Sawangan dan pintu tol Krukut. Selain itu, dengan hadirnya pintu tol akan merubah pada fungsi bangunandi sekitar area pintu tol. Perubahan fungsi bangunan juga akan berdampak pada perubahan kondisi masyarakatnya. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui pola spasial perubahan fungsi bangunan serta keterkaitan perubahanfungsi bangunan dengan perubahan kondisi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis spasial dan deskriptif statistik untuk mengetahui pola perubahan fungsi bangunan berdasarkan fungsi jalan serta hubungan antaraperubahan fungsi bangunan dan kondisi masyarakat. Hasil penelitian menujukkan bahwa secara spasial baik di sekitar pintu tol Sawangan dan pintu tol Krukut bahwa semakin jauh jarak dari pintu tol maka perubahan fungsi bangunan menjadikomersial akibat pembangunan jalan tol semakin berkurang. Perubahan fungsi bangunan di pintu tol Krukut baik di jalan lokal maupun kolektor didominasi dengan perubahan fungsi bangunan hunian menjadi hunian dan komersial sertakomersial menjadi komersial. Hal ini akibat di sekitar wilayah pintu tol Sawangan merupakan kawasan komersial serta kawasan permukiman. Sedangkan, di pintu tol Krukut perubahan fungsi bangunan yang didominasi adalah perubahan fungsibangunan hunian menjadi hunian dan komersial. Hal ini akibat kawasan sekitar pintu tol Krukut merupakan kawasan permukiman. Pada pintu tol Sawangan semakin jauh jarak dari pintu tol memiliki perubahan masyarakat cenderung tinggisedangkan di pintu tol Krukut baik pada radius 500 meter dan 1000 meter memiliki tingkat perubahan masyarakat yang tinggi.

---

The high mobility in Depok City requires infrastructure development One way is by developing toll road infrastructure. Written in Acceleration of Implementation of National Strategic Projects, there are 4 projects One of the construction of toll roads located in Depok City is Jalan Depok-Antasari toll road. The presence of the Depok-Antasari toll road can reduce

congestion in Depok City, especially on Jalan Raya Cinere and Jalan Raya Margonda. This is due to many motorists diverting their route by take advantage of the Depok-Antasari toll road through the Sawangan toll gate and the toll gate Krukut. In addition, the presence of the toll gate will change the function of the building around the toll gate area. Changes in the function of the building will also have an impact on changes in the condition of the people. This research aims to know the spatial pattern of changes in building function and the interrelationships of changes

function of the building with changes in community conditions. Research methods that used is spatial analysis and descriptive statistics to determine patterns

changes in building function based on road function and the relationship between changes in the function of buildings and conditions of society. The research results show

that spatially both around the Sawangan toll gate and the Krukut toll gate that the farther the distance from the toll gate, the change in the function of the building becomes

commercially due to the construction of toll roads is decreasing. Function changes buildings at the Krukut toll gate both on local and collector roads are dominated

by changing the function of residential buildings to residential and commercial as well commercial to commercial. This is due to the vicinity of the Sawangan toll gate area

It is a commercial area and a residential area. Meanwhile, at the door Krukut toll road changes in the function of buildings that are dominated are changes in function

residential buildings to residential and commercial. This is due to the surrounding area Krukut toll gate is a residential area. At the Sawangan toll gate the farther the distance from the toll gate, the higher the change in society while at the Krukut toll gate both at a radius of 500 meters and 1000 meters has a high level of social change."