Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana hubungan antara berbagai jenis korupsi yaitu state capture, grand corruption, dan petty corruption dengan PMA dan PMDN di Indonesia. Menggunakan metode ordinary least square, penelitian ini menganalisis data putusan korupsi dari Mahkamah Agung yang terjadi pada 509 kabupaten/kota dengan tempus tahun 2015 s.d. 2019. Hasilnya menunjukkan bahwa korupsi dengan jenis petty corruption dan grand corruption berkorelasi positif dan signifikan dengan PMA, sedangkan untuk PMDN hanya grand corruption yang memiliki korelasi yang positif dan signifikan. Korelasi grand corruption dengan PMA terlihat lebih kuat apabila dibandingkan dengan petty corruption, sedangkan state capture corruption tidak berhubungan signifikan baik dengan PMA maupun PMDN. Hal ini menunjukkan pertumbuhan investasi di Indonesia diiringi dengan meningkatnya korupsi terutama korupsi dengan skala besar yaitu grand corruption.

---

This study aims to see how various types of corruption, namely state capture, grand corruption, and petty corrupton in correlation with foreign direct investment and domestic investment in Indonesia. Using ordinary least square methode, this study analyses data on corruption court decisions that occurred in 509 regencies during 2015 to 2019. The results show that grand corruption and petty corruption are positively and significantly correlated with foreign direct investment, while for domestic investment only grand corruption has positive and significant correlation. Compared to petty corruption, grand corruption has a stronger correlation with investment especially Foreign Direct Investment, while state capture corruption is not significantly correlated to either foreign direct investment or domestic investment. This indicates that investment growth in Indonesia is accompanied by an increase in the number of corruptions, especially large-scale corruption such as grand corruption."

"ABSTRAKBesarnya belanja pemerintah di bidang pengadaan barang/jasa, terutama sektor belanja modal menyebabkan pengadaan barang/jasa pemerintah rentan untuk terjadinya korupsi. Pemerintah di banyak negara termasuk Indonesia mengadopsi dan menerapkan Electronic Procurement (e-Procurement) untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta mengurangi angka kasus korupsi pengadaan. Pemerintah Indonesia menerapkan e-Procurement sejak 2008, akan tetapi penelitian terkait hal tersebut masih terbatas. Penelitian ini menguji sejauh mana efektivitas pelaksanaan e-Procurement mengurangi jumlah kasus korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia. Dengan menggunakan model regresi negative binomial, penelitian ini menganalisis data panel kasus korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dari tahun 2005 hingga 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa provinsi-provinsi dengan rasio belanja modal yang tinggi lebih rentan terjadi korupsi pengadaan dan penerapan e-Procurement berdampak dalam mengurangi angka kasus korupsi pengadaan di provinsi-provinsi tersebut. Meskipun penerapan e-Procurement berdampak terhadap penurunan jumlah kasus korupsi, tetapi e-Procurement butuh perbaikan dan peningkatan yang berarti serta perlunya membangun pendekatan kolaboratif dengan pihak-pihak terkait.

---

ABSTRACTThe huge spending on public procurement, mainly on capital expenditure makes it is vulnerable to corruption. Many governments have adopted Electronic Procurement (e-Procurement) to increase transparency, improve accountability, and reduce corruption with variable success. Government of Indonesia adopted e-Procurement in 2008, however limited research exist on the impact of e-Procurement in reducing corruption. This study attempts to assess the extent to which e-Procurement implementation in Indonesia reduced corruption cases in public procurement. By using negative binomial regression model, this research analyzes panel data on procurement corruption cases handled by the Indonesian Corruption Eradication Commission from 2005 to 2018. The findings suggest that provinces with high capital expenditure ratio, are more vulnerable to corruption and implementation of e-Procurement was impactful on reducing the number of procurement corruption cases in such provinces. Although e-Procurement was impactful on diminishing corruption, but it requires a decent revamp and improvement of e-Procurement and also a collaborative approach with the key stakeholders."

"Penanganan kasus korupsi di Indonesia seringkali melibatkan akuntanforensik yang berperan dalam melakukan penghitungan kerugian negara. Padabeberapa tahun terakhir, marak terjadi vonis bebas dan lepas terhadap terdakwa korupsi. Hakim menilai tidak terjadi kerugian negara, sementara akuntan forensik berkeyakinan telah terjadi kerugian negara. Di samping itu, terdapat banyak perkara korupsi dimana penetapan besaran kerugian negaranya tidak menggunakan hasil PKN akuntan forensik. Kondisi tersebut mengisyaratkan hasil PKN akuntan forensik belum sepenuhnya akurat, sehingga belum memenuhi unsur nyata dan pasti di mata hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis dokumendan wawancara kepada praktisi akuntan forensik, ahli konstruksi, jaksa fungsional, pakar akuntansi forensik, dan mantan hakim tindak pidana korupsi. Penelitian dilakukan menggunakan kerangka Segitiga Akuntansi Forensik sebagai kriteria ideal diterimanya hasil PKN di muka persidangan. Hasil penelitian menunjukkan terdapat dua faktor penyebab hasil PKN ditolak hakim, yaitu : (1) tidak ditemukannya niat jahat(mens rea) pada terdakwa, dan (2) hasil ahli teknis yang mendasari PKN ditolak hakim. Adapun lima faktor penyebab nilai PKN tidak digunakan dalam penetapan kerugian negara yaitu : (1) pengembalian ke kas negara/daerah, (2) pembayaran uang titipan perkara ke aparat penegak hukum, (3) dana yang telah dikeluarkan dalam pelaksanaan kegiatan, (4) lingkup kerugian terbatas pada terdakwa, dan (5) hasil ahli teknis tidakakurat. Hasil penelitian diharapkan mampu berkontribusi pada peningkatan kualitas PKN, sehingga menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara korupsi dan menetapkan besaran kerugian negara.

---

Corruption case handling in Indonesia often involves forensic accountants who play a role in calculating state losses. There have been many acquittal and released sentences of corruption defendants in the last few years. The judge considered no state losses, while the forensic accountant considered there had been losses. In

addition, there are many corruption cases where the determination of the number of state losses does not use PKN results numbers. This condition implies that PKN result numbers are not yet entirely accurate, so they do not meet the real and definite elements in the eyes of the law.

This study uses a qualitative approach through document analysis and

interviews with forensic accountants, construction experts, functional prosecutors, forensic accounting experts, and former judges for corruption. The study used the Forensic Accounting Triangle as the ideal criteria for accepting PKN results in court.

The results showed that two factors caused the judge's rejection of the results of the PKN, namely: (1) no malicious intent (mens rea), and (2) the result of the technical expert that underlies the audit conclusion rejected by the judge. Five factors caused the PKN result numbers not to be used in determining state losses, namely: (1) returns to the state/regional treasury, (2) payment of case deposits to law enforcement officials, (3) funds that have been spent in carrying out activities, (4) the scope of the loss is limited to the defendant, and (5) the result of the technical expert not accurate. The research results are expected to improve the PKN's quality to become a judge's consideration in deciding corruption cases and determining the number of state losses."

"Di era Orde Baru korupsi terbukti berperan sebagai pelumas di Indonesia sebagai salah satu negara terkorup di dunia. Indonesia mengalami desentralisasi dan demokratisasi masif (big-bang) paska kejatuhan orde baru. Meskipun secara umum dinilai posifit, episode ini membawa dampak ikutan: regulasi yang koresif. Studi ini menggunakan data firm-level berskala besar yakni Suvey Industri Besar Sedang (IBS) dikombinasikan dengan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di level provinsi selama periode 2009-2015. Studi menemukan korupsi menghambat pertumbuhan output perusahaan manufaktur Indonesia sebesar 9.8% dan pertumbuhan produktivitas sebesar 12.6%. Hasil ini menunjukkan efek pelumas korupsi kini telah berkurang. Lebih jauh, studi juga menemukan bahwa perusahaan yang berlokasi di provinsi dengan kualitas demokrasi lebih baik cenderung mengalami efek buruk korupsi yang lebih ringan. Dengan kata lain, dua perusahaan yang membayar nilai suap yang sama dapat memperoleh efek yang berbeda tergantung di mana mereka berlokasi.

---

During the Soeharto Era corruption was considered to grease the wheels of growth in Indonesia, a country once considered to be the most corrupt country in the world. Indonesia experiences big-bang decentralization and democratization after Soeharto Era abruptly ended. While vastly celebrated, those episodes have their unintended consequence: coercive regulation. This study employs extensive firm-level Industri Besar Sedang (IBS) data combined with Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) at provincial level spanning from 2009-2015 and found that bribery hampered Indonesian firm output and productivity growth by 9.8% and 12.6%, respectively. This alarming result suggests that Indonesia is in dire needs to step up the fight against corruption and that the greasing effect has now diminished. Interestingly, this study also found that firms located in a province with a better democracy index may experience less damaging effects of corruption. In other words, two firms paying the same value of bribe may obtain different effects depending on where they are located. "

"ABSTRAKKorupsi merupakan isu permasalahan yang terjadi di setiap negara dan dianggap dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan data panel untuk mengetahui pengaruh dari tingkat korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi dengan studi kasus negara anggota OKI dan non OKI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi mampu mengurangi pertumbuhan ekonomi. Untuk negara anggota OKI korupsi tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sedangkan untuk negara anggota non OKI, korupsi berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu pemberantasan korupsi perlu ditingkatkan sebagai usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi baik di negara anggota OKI dan negara anggota non OKI.

---

ABSTRACT

Corruption is an issue that occurs in every country and is considered to be able to influence economic growth. This study uses panel data to determine the effect of the level of corruption on economic growth with case studies of OIC and non-OIC member countries. The results showed that corruption was able to reduce economic growth. For OIC member countries corruption did not significantly affect economic growth. Whereas for non-OIC member countries, corruption significantly influences economic growth. Therefore, the eradication of corruption needs to be increased as an effort to increase economic growth in both OIC countries and non-OIC countries."

"Korupsi adalah salah satu permasalahan utama di negara berkembang, terutama korupsi dalam pengadaan barang jasa. Penelitian ini membahas korelasi audit belanja dan perilaku korupsi pengadaan barang jasa pada pemerintah daerah di Indonesia. Penelitian dilakukan dalam konteks peran Badan Pemeriksa Keuangan Indonesia (BPK RI), yang secara acak melakukan audit tujuan tertentu, audit belanja. Penelitian ini menemukan bahwa audit belanja yang dilakukan pada periode sebelumnya berkorelasi terhadap perubahan perilaku korupsi pengadaan barang jasa pada pemerintah daerah. Pemerintah daerah akan mengurangi perilaku korupsi sebagai implikasi dari perubahan pandangan dan rekalkulasi expected cost korupsi berdasarkan pengalamannya diaudit.

---

Corruption is one of the main problems in developing countries, especially corruption in the public procurement. This paper examines the correlation government expenditure audit and local government corruption behavior. We do so in the context of Supreme Audit Board of Indonesia (BPK RI) authority, which randomly does special purpose audit on government expenditure. This study found that the government expenditure audit carried out in the previous period correlated with changes in local government corruption behavior. Local governments will reduce corruption behavior as an implication of changing views and calculating expected cost corruption based on their experience of being audited."

"Perubahan organisasi merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari, dan dapat menjadi salah satu faktor yang membantu perusahaan mempertahankan bisnisnya. Dalam pengimplementasian program perubahan, diperlukan peran anggota perusahaan, salah satunya adalah komitmen karyawan terhadap perubahan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah keterbukaan terhadap pengalaman memiliki peran mediasi dalam hubungan antara kepemimpinan perubahan dan komitmen afektif terhadap perubahan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan metode korelasional dan multiple regression. Partisipan dari penelitian ini adalah karyawan generasi langgas yang bekerja di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam mengukur variabel keterbukaan terhadap pengalaman, peneliti menggunakan Openness to Experience Inventory. Variabel kepemimpinan perubahan diukur dengan Skala Kepemimpinan Perubahan, sementara variabel komitmen afektif terhadap perubahan dengan Skala Komitmen Afektif terhadap Perubahan. Hasil analisis menunjukkan bahwa keterbukaan terhadap pengalaman memediasi secara parsial hubungan antara kepemimpinan perubahan dan komitmen afektif terhadap pengalaman. Hal ini membuat pelatihan kepemimpinan, dan program lokakarya menjadi salah satu hal yang penting dilakukan.

---

Organizational change is something that cannot be avoided, and instead, can be one of those factors that helps a company maintain its business. In implementing the change program, the role of company members is needed, one of which is the employee's commitment to change. The main objective of this study is to determine whether openness to experience has a mediating role in the impact of change leadership towards affective commitment to change. This research is a quantitative study that uses correlational and multiple regression methods. Participants in this study were employees from millenial generation who are currently working in state-owned companies. In measuring the openness to experience variable, researcher used the Openness to Experience Inventory. The change leadership variable is measured by the Change Leadership Scale, while the Affective Commitment to Change variable is measured by the Affective Commitment Scale for Change. The results of the analysis show that openness to experience partially mediates the relationship between change leadership and affective commitment to experience. This makes leadership training and workshop programs one of the most important things to do"

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk memperlihatkan peran fun at work dan social suppot terhadap organizational citizenship behavior pegawai pada Telkom Regional II. Penelitian ini juga menunjukkan variabel work engagement yang memediasi hubungan antar variabel tersebut. Total responden dalam penelitian ini berjumlah 348 orang. Responden dalam penelitian ini adalah pegawai tetap pada Telkom Regional II. Penelitian ini akan menggunakan SEM-Lisrel sebagai metode analisis data. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi untuk mengetahui langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan organizational citizenship behavior pada setiap pegawai di perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat efek mediasi work engagement antara fun at work dan social support dengan organizational citizenship behavior.

---

ABSTRACTThe objective of this research is to examine the influence of fun at work and social support on OCB of employees in Telkom Regional II, mediated by work engagement. Data of 348 respondents were collected using an online survey and analyzed usig SEM-Lisrel. The result showed that fun at work and social support was found to have direct and positive effect on OCB through work engagement. These findings provide information about managerial practices at state-owned enterprises to improve performance of the company by increasing the supporting factors in each variables."

"Fertilitas menjadi sorotan hingga saat ini meskipun trennya terus menurun namun masih belum mencapai target. Keinginan memiliki anak lagi (menambah anak) adalah hal yangberkaitan langsung dengan fertilitas yang perlu dikendalikan. Penelitian ini bertujuanuntuk mengetahui faktor sosio-ekonomi dan demografi yang berhubungan dengankeinginan memiliki anak lagi pada wanita usia subur di Indonesia tahun 2017. Penelitianini merupakan jenis penelitian kuantitatif analitik dengan desain potong lintang. Sampelpenelitian adalah wanita usia subur usia 15-49 tahun yang memiliki satu anak atau lebihberdasarkan data SDKI 2017. Analisis yang digunakan adalah analisis univariabel,bivariabel dan multivariabel dengan regresi logistik berganda. Hasil penelitian inimenunjukkan bahwa 39,9 persen wanita ingin memiliki anak lagi. Variabel yangberhubungan adalah variabel umur OR 0,17 (95% CI 0,16 – 0,18), jumlah anak hidup OR0,2 (95% CI 0,19 – 0,22), tingkat pendidikan OR 1,76 (95% CI 1,57 – 1,98), statusekonomi rendah OR 0,79 (95% CI 0,70 – 0,89), ekonomi menengah OR 0,80 (95% CI0,71 – 0,91), ekonomi atas OR 0,74 (95% CI 0,65 – 0,84), ekonomi teratas OR 0,63 (95%CI 0,55 – 0,72), serta variabel wilayah tempat tinggal OR 0,11 (95% CI 1,00 – 1,20).Dalam penelitian ini, proporsi wanita WUS yang telah memiliki anak namun masih inginmenambah anak masih tinggi, sehingga perlu dilakukan sosialisasi tentang kesehatanreproduksi dan kesehatan ibu dan alat kontrasepsi agar wanita WUS dapat membatasikelahiran,

---

Fertility has been in the spotlight, although the trend continues to decline, it has not yet

reached the target. The desire to have more children is a matter directly related to fertility

which needs to be controlled. The research objectives to determine the socio-economic

and demographic factors associated with the desire to have more children in women of

childbearing age in Indonesia in 2017. This research is a type of quantitative analytic

study with a cross-sectional design. The research sample was women of childbearing age

aged 15-49 years who had one or more children based on the 2017 IDHS data. The

analysis used was univariable, bivariable and multivariable analysis with multiple logistic

regression. The results of this study indicate that 39.9 percent of women wish to have

more children. The variables that were related were the variable age OR 0.17 (95% CI

0.16 - 0.18), the number of children alive OR 0.2 (95% CI 0.19 - 0.22), education level

OR 1.76 ( 95% CI 1.57 - 1.98), low economic status OR 0.79 (95% CI 0.70 - 0.89),

medium economic OR 0.80 (95% CI 0.71 - 0.91) , the top economy OR 0.74 (95% CI

0.65 - 0.84), the top economy OR 0.63 (95% CI 0.55 - 0.72), and the area of residence

variable OR 0.11 (95 % CI 1.00 - 1.20). In this study, the proportion of WUS women who

have had children but still want to have more children is still high, so it is necessary to do

socialization about reproductive health and maternal health and contraceptives so that

WUS women can limit births"

"Fokus kajian penelitian ini adalah membahas tentang transformasi orang dengan schizophrenia dari sembuh ke pulih melalui kemampuan pengendalian diri. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus.Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kemampuan pengendalian diri yang dikuasai oleh orang dengan schizophrenia dapat menghantarkannya mencapai pemulihan diri yang diperoleh melalui latihan mengelola pikiran, perasaan, dan tindakannya. Perubahan yang dicapai orang dengan schizophrenia setelah pulih meliputi perubahan cara pandang terhadap schizophrenia, rasa nyaman hidup bersama schizophrenia, kemampuan mengelola perilaku, memiliki empati, mampu beraktivitas, memiliki pengetahuan tentang gangguannya. Orang dengan schizophrenia memiliki strateginya masing-masing untuk mengembangkan kemampuan pengendalian diri sebagai cara mempertahankan pemulihan jangka panjangnya.

---

The main fokus of this research is discusses the transformation of people with schizophrenia from heal to recovery through sself-control abilities. This research is qualitative research with a case study approach.The results of this study prove that self-control abilities of person with schizophrenia can help him achieve self-recovery through managing his thought, feeling, and behavior. Some changes achieved by people with schizophrneia after recovery include changes in perspective on schizophrenia, feeling confortable living with schizophrenia, able to manage behavior, having emphaty, being able to activity in his commnity, having knowledge of schizophrenia. People with schizophrenia have different strategies to develop their self-control ability as a way to maintain their long-term recovery."