Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Fasilitasi perdagangan merupakan faktor penting bagi negara-negara di dunia dalam efisiensi perdagangan. Penelitian ini menganalisis dampak fasilitasi perdagangan dan faktor-faktor yang memengaruhi kinerja ekspor terhadap industri pengolahan makanan Indonesia ke kawasan RCEP. Sektor industri pengolahan Indonesia merupakan sektor penyumbang terbesar ekspor Indonesia dan kawasan RCEP merupakan negara tujuan utamanya. Namun, trend pertumbuhan ekspor industri pengolahan makanan Indonesia ke kawasan RCEP dari tahun 2012 sampai 2019 cenderung menurun. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder periode 2012 – 2019 dengan pendekatan gravity model data panel. Variabel fasilitasi perdagangan yang menjadi interest variable yaitu kualitas infrastruktur transportasi, penyerapan teknologi informasi dan komunikasi (ICT), hambatan prosedur bea cukai, (BOCP) dan kualitas lingkungan bisnis negara RCEP. Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel fasilitasi perdagangan yang sangat memengaruhi nilai ekspor industri pengolahan makanan Indonesia ke kawasan RCEP adalah persentase penyerapan teknologi dan komunikasi (ICT) negara RCEP dan kualitas lingkungan bisnis negara RCEP. Negara RCEP yang memiliki persentase penyerapan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) terbesar yaitu Korea Selatan dan Selandia baru memiliki lingkungan bisnis yang terbaik. Selain itu, variabel ekonomi yang memengaruhi nilai ekspor industri pengolahan makanan Indonesia ke kawasan RCEP adalah jarak ekonomi Indonesia dengan negara RCEP dan jumlah populasi negara RCEP.

---

Trade facilitation is an important factor for countries in the world in trade efficiency. This study aims to analyze the impact of trade facilitation to export performance on the export value of Indonesia’s food industry to the RCEP countries. Indonesia's manufacturing sector is the largest contributor to Indonesia's exports and the RCEP countries is the main destination. However, the export growth trend of Indonesia's food industry to the RCEP countries from 2012 to 2019 tends to decrease. The data used in this study is secondary data for the period of 2012 – 2019 with a gravity model panel data approach. Trade facilitation variables that become interest variables are the quality of transportation infrastructure, the absorption of information and communication technology (ICT), the burden of customs procedure (BOCP) and the quality of business environment of RCEP countries. The result of the model shows that the trade facilitation variables significantly affecting the export value of Indonesia’s food industry are the percentage of technology and communication absorption (ICT) of the RCEP countries and the quality business environment of the RCEP countries. The RCEP countries that has the largest percentage of information and communication technology (ICT) absorption is South Korea, while New Zealand has the best business environment. Besides that, the economic variables that affect the export value of Indonesia's food industry to the RCEP countries are the economic distance between Indonesia and RCEP countries and the total population of the RCEP countries"

"Tesis ini membahas mengenai Implementasi Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Pada Ekspor Perdagangan Rumput Laut Dan Ganggang Di Indonesia, kemudian penelitian ini juga bersifat yuridis normatif. Selanjutnya, penulisan ini juga didapati bahwa hasilnya ialah Ekspor Perdagangan Rumput Laut dan Ganggang di Indonesia setelah Indonesia meratifikasi RCEP dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2022 Tentang Pengesahan Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement “RCEP” (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional) meningkat karena manfaat dari RCEP itu sendiri ialah dengan memberikan suatu keuntungan yang nyata bagi negara-negara RCEP melalui peningkatan akses pasar, fasilitasi perdagangan yang lebih koheren dan menggagas adanya peraturan-peraturan yang saling menguntungkan yang selanjutnya dapat diharapkan untuk mampu memberikan suatu kepastian dan keseragaman dari aturan perdagangan serta dapat meningkatkan ekspor barang terutama dalam rumput laut dan juga ganggang yang memiliki berbagai manfaat untuk bahan pangan, kosmetik, obat-obatan dan rumput laut dan ganggang juga merupakan komoditi yang unggul di dalam perdagangan dunia terutama ekspor dari indonesia terhadap negara-negara ASEAN dan mitra RCEP, peluang bagi Indonesia dalam memanfaatkan RCEP ini ialah dengan memudahkan bagi suatu negara anggotanya untuk mendapatkan suatu bahan baku industri yang lebih efesien serta dalam hal ini liberalisasi perdagangan barang dalam lingkup ASEAN juga akan menjamin adanya kelancaran suatu arus barang untuk pasokan bahan baku maupun bahan jadi di kawasan ASEAN karena hambatan tarif dan non tarif sudah tidak ada. Dalam hal ini akses pasar pada RCEP mengenai ekspor perdagangan Rumput laut dan ganggang ialah RCEP dapat bertambah peluang dan kesempatan pada akses pasar produk-produk Indonesia, maka akan bertambah peluang dan kesempatan akses pasar produk-produk Indonesia salah satu negara di Asia yaitu Tiongkok merupakan negara paling banyak menerima ekspor Rumput laut dan ganggang dari Indonesia.

---

This thesis discusses the Implementation of the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) on the Export Trade of Seaweed and Algae in Indonesia, then this research is also normative juridical in nature. Furthermore, this writing also found that the result was that the Export Trade of Seaweed and Algae in Indonesia after Indonesia ratified the RCEP in Law Number 24 of 2022 Concerning Ratification of the Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement "RCEP" (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement) increased due to the benefits of RCEP itself is to provide a real advantage for RCEP countries through increasing market access, facilitating trade that is more coherent and initiating mutually beneficial regulations which can then be expected to be able to provide certainty and uniformity of trade rules and can increase exports of goods, especially in seaweed and algae which have various benefits for food, cosmetics, medicines and seaweed and algae are also superior commodities in world trade, especially exports from Indonesia to ASEAN countries and RCEP partners, the opportunity for Indonesia to take advantage of this RCEP is to make it easier for a member country to obtain a more efficient industrial raw material and in this case the liberalization of trade in goods within the scope of ASEAN will also ensure a smooth flow of goods for the supply of raw materials and finished materials in the region ASEAN because tariff and non- tariff barriers no longer exist. In this case, market access to RCEP regarding the export trade of seaweed and algae is that RCEP can increase opportunities and opportunities for market access for Indonesian products, so there will be increased opportunities and opportunities for market access for Indonesian products, one of the countries in Asia, namely China is a country Indonesia receives the most exports of seaweed and algae."

"Tesis ini membahas kewenangan dalam hal impor produk hortikultura terutama bawang putih antara Departemen Pertanian dan Departemen Perdagangan. Namun, kewenangan ini menjadi tumpang tindih karena penghapusan Pasal 6 dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 38 tahun 2017 yang menyebabkan impor produk hortikultura dapat dilakukan tanpa pertimbangan panen periode dan penghapusan Pasal 12 ayat (1) dalam Peraturan Menteri Keuangan Menteri Perdagangan No. 30 tahun 2017 yang menyebabkan dihapusnya Importir Umum. Tesis ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada hukum positif yang mengatur otoritas Departemen Pertanian dan Departemen Perdagangan dalam masalah mengimpor bawang putih dan wawancara untuk mengkonfirmasi data. Masalah utama tesis ini adalah wewenang Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan dalam mengatur impor bawang putih, dampak dari penghapusan Jenderal Importir dan pemenuhan kebutuhan bawang putih karena Importir Umum dihapus. Hasil dari penelitian ini adalah penghapusan Pasal 6 Peraturan Menteri Pertanian No. 38 tahun 2017 dan penghapusan Pasal 12 ayat (1) dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30 Tahun 2017 menyebabkan tumpang tindih wewenang antara Departemen Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Apalagi dampak penghapusan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan No. 30 tahun 2017, Pengimpor Umum tidak dapat menjalankan usaha impor bawang putih. Pemenuhan kebutuhan impor bawang putih produk masih dapat dilakukan oleh perusahaan yang memiliki Importir Produsen dan BUMN. BUMN yang ingin mengimpor bawang putih harus berkewajiban mengembangkan penanaman bawang putih dan ada kebutuhan untuk memantau kewajiban mengembangkan bawang putih sehingga swasembada bawang putih dapat diwujudkan.

---

This thesis discusses authority in terms of imports of horticultural products especially garlic between the Department of Agriculture and the Department of Commerce. However, this authority is overlapping due to the abolition of Article 6 of Minister of Agriculture Regulation No. 38 of 2017 which causes the import of horticultural products can be carried out without consideration of the harvest period and the elimination of Article 12 paragraph (1) in the Minister of Finance Regulation No. Minister of Trade No. 30 of 2017 which caused the elimination of General Importers. This thesis is a normative legal research that focuses on positive laws governing the authority of the Department of Agriculture and the Department of Commerce on the issue of importing garlic and interviews to confirm data. The main problem of this thesis is the authority of the Ministry of Agriculture and the Ministry of Trade in regulating the import of garlic, the impact of the elimination of the General Importer and the fulfillment of the needs of garlic because the General Importer is removed. The result of this research is the abolition of Article 6 of Minister of Agriculture Regulation No. 38 of 2017 and the abolition of Article 12 paragraph (1) in Regulation of the Minister of Trade No. 30 of 2017 causes overlapping authority between the Ministry of Agriculture and the Ministry of Trade. Moreover, the impact of eliminating Article 12 paragraph (1) Minister of Trade Regulation No. 30 of 2017, General Importers cannot operate a garlic import business. Meeting the needs of imported garlic products can still be done by companies that have Producer Importers and SOEs. BUMN that wants to import garlic must be obliged to develop garlic planting and there is a need to monitor the obligation to develop garlic so that garlic self-sufficiency can be realized."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas menggenai faktor-faktor Halal Awarenesss, Persepsi Pribadi dan Sosial, Pemasaran Halal, Sertifikat Halal, Kepercayaan Religius, Pengetahuan yang mempengaruhi intensi pembelian produk Halal pada rentang usia 17 hingga 30 tahun. Metode penelitian ini menggunakan teknik kuantitatif dengan alat ukur kuisioner. Hasil data primer diolah menggunakan metode SEM-PLS. Temuan hasil dari penelitian menunjukan Faktor-faktor yang ada mempengaruhi intensi pembelian sebesar 72,6 persen. Dari enam variabel yang ada tiga variabel tidak signifikan mempengaruhi intensi pembelian.

---

ABSTRACTThis study discusses the factors Halal Awarenesss, Personal and Social Perceptions, Halal Marketing, Halal Certificates, Religious Faith, Knowledge that affect the intention of purchasing Halal products at the age of 17 to 30 years. This research method using quantitative technique with questionnaire measuring instrument. The result of primary data is processed using SEM PLS method. Findings of research results 3 factors are significantly affecting intention to purchase halal product."

"Kontribusi subsektor industri makanan, minuman, dan tembakau merupakan penyumbang terbesar Produk Domestik Bruto (PDB) sektor industri pengolahan non-migas Indonesia yaitu sebesar 36,27%. Industri ini mampu menyereap 29,9% tenaga kerja sektor industri. Industri tersebut pada umumnya merupakan industri berskala mikro dan kecil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalsis variabel-variabel yang mempengaruhi pendapatan usaha industri makanan bukan jasa (non-makloon) skala mikro dan kecil. Data yang digunakan bersumber dari Survei Tahunan Industri Mikro dan Kecil (IMK) tahun 2013 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Metode analisis yang digunakan adalah regresi robust karena data menunjukkan terjadinya nilai pencilan (outlier). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel jumlah pengeluaran, jumlah tenaga kerja, dan jumlah modal berpengaruh terhadap pendapatan usaha industri makanan non-makloon skala mikro dan kecil. Pengeluaran untuk material memiliki nilai elastisitas lebih besar dibandingkan jumlah tenaga kerja dan jumlah modal. Usaha industri makanan non-makloon skala mikro dan kecil, sebaiknya lebih fokus pada peningkatan bahan baku dan bahan-bahan lainnya yang digunakan untuk keperluan produksi jika ingin meningkatkan pendapatan."

"Tesis ini berusaha melihat pengaruh opini publik terhadap dalam proses perumusan kebijakan luar negeri Indonesia. Tesis ini berusaha menjawab pertanyaan bagaimana pro-kontra RCEP di dalam negeri mempengaruhi keputusan Indonesia menyepakati RCEP walaupun terdapat protes dari Kelompok Masyarakat Sipil. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan metode pengumpulan dokumen berupa yang melaui desk study dan juga wawancara. menyepakati RCEP. Hasil Penelitian ini menyebutkan bahwa opini publik yang terbentuk di masyarakat justru didominasi positif. Walaupun demikian opini publik bukan satu-satunya yang membentuk kebijakan luar negeri Indonesia. Hal ini juga dipengaruhi sistem masyarakat sipil yang lemah. Hal ini didukung dengan sistem politik yang terpusat dan juga jejaring yang kuat antar elit politik dan juga bisnis dalam konteks pembuatan kebijakan bergabungnya Indonesia di dalam RCEP.

---

This thesis aims to see the influence of Indonesian public opinion in Indonesian foreign policy making. This thesis attempts to answer the question how various domestic opinions about RCEP affect Indonesia position to involve in RCEP. This research based on qualitative method by collecting documents by doing desk study and interviews. The results of this study finds that public opinion towards RCEP is dominantly positive. This caused by weak civil society system. This is supported by a centralized political system and also strong relationship between domestic business and political elites in the context of policy making for Indonesia's agreeing the RCEP."