Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Latar Belakang: Kasus kejahatan susila perkosaan pada korban hidup masih sangat tinggi. Pembuktian yang sulit pada kasus perkosaan karena minimnya bukti dan tidak adanya saksi. Sehingga pengumpulan bukti sangat penting untuk membuat terang suatu perkara. Salah satunya adalah Visum et Repertum, dimana penyidik akan meminta bantuan ahli yakni dokter spesialis Forensik dan Medikolegal atau dokter dalam memeriksa korban ataupun pelaku serta membuatkan laporan hasil pemeriksaan tersebut. Berdasarkan fenomena tersebut, perlu dilakukan upaya untuk menggali informasi tentang kebutuhan para penegak hukum dalam hal ini penyidik, terhadap hasil Visum et Repertum kasus forensik klinik perkosaan.Tujuan: Untuk mengetahui kebutuhan penyidik terhadap Visum et Repertum kasus perkosaan, sehingga Visum et Repertum kasus perkosaan pada korban hidup dapat memenuhi kebutuhan penyidik serta meningkatkan nilai Visum et Repertum sebagai alat bukti yang dapat membantu menyelesaikan kasus perkosaan.Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif fenomenologi yang berupa in-depth interview untuk mengeksplorasi pendapat, persepsi, dan kebutuhan penyidik terhadap Visum et Repertum kasus perkosaan.Hasil: Terdapat tiga tema utama terkait kebutuhan penyidik yaitu, kebutuhan secara teknis, kebutuhan terkait isi Visum et Repertum, dan kebutuhan terkait berita acara pemeriksaan ahli. Secara teknis terdapat kebutuhan koordinasi, kecepatan, biaya, dan kebutuhan terkait resume medis. Terkait isi Visum et Repertum pada masing-masing bagian yakni bagian pendahuluan, anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, konsultasi, dan kesimpulan. Kebutuhan terkait berita acara pemeriksaan ahli yakni pembuktian, pendapat, serta administrasi.Kesimpulan: Kebutuhan penyidik terhadap Visum et Repertum kasus perkosaan korban hidup dimulai dari awal penyidik merujuk kasus ke rumah sakit hingga hasil Visum et Repertum, dimana isi Visum et Repertum serta pendapat dokter terkait kasus tersebut sangat penting untuk membuat terang suatu perkara.

---

Background: The incidence of sexual violence rates are quite high. Lack of evidences and absence of witnesses are some of the challenges found in investigation of those cases. Therefore, collection of evidences is crucial in order to prove the case. One of valid evidences is Visum et Repertum, of which investigators seek experts, either Forensic and Medicolegal Specialist or general practitioner, regarding examination of victims or perpetrators and result report of the examinations that has been carried out. According to this phenomenon, a profound information on subjects needed by the investigators from the Visum et Repertum, must be collectec.

Aims: The aim of this article is to understand subjects needed by the investigators from Visum et Repertum of sexual violence cases. Therefore, Visum et Repertum in sexual violence cases will be more valuable as valid evidences.

Method: This study uses a qualitative phenomenological method in the form of in-depth interviews to explore the opinions, perceptions, and needs of investigators on the Visum et Repertum of rape cases.

Result: There are three main themes related to the needs of investigators, technical needs, needs related to the contents of Visum et Repertum, and needs related to the police investigation report. Technically there are coordination, celerity, cost, and technical related to medical resume. Related to the contents of Visum et Repertum in each section, preliminary, anamnesis, physical examination, laboratory examination, consultation, and conclusion. Needs related to the police examination report are proof, opinion, and administration.

Conclusion: The need of Investigators in Visum et Repertum of Sexual Violence starts from the beginning of the investigators, refer the case to the hospital until the results of Visum et Repertum, where the contents of the Visum et Repertum and the opinion of the expert related to the case are very important to make a case clear."

"Pendahuluan: Polisi adalah petugas yang bertugas melindungi dan menangani kasus kekerasan. Polisi dapat dibantu oleh psikiater dalam menangani kasus kekerasan. Meski sudah ada kerjasama antara departemen psikiatri forensik dan kepolisian yang diatur dalam undang-undang, namun belum diketahui bagaimana tingkat pengetahuan kepolisian di Indonesia mengenai peran psikiater dan peran VERP dalam penanganannya. kasus kekerasan. Metode: Penelitian ini menggunakan desain analitik quasi-experimental design dengan metode pretest-posttest pada sampel peneliti, yaitu untuk mengukur tingkat pengetahuan sebelum dan sesudah pendidikan. Uji analisis bivariat dilakukan dengan menggunakan SPSS 20, menggunakan uji utama menggunakan uji Wilcoxon. Hasil: Analisis dengan uji Wilcoxon menunjukkan adanya peningkatan tingkat pengetahuan polisi sebelum (7(0-22)) dan setelah pendidikan (9(0-22)) (p=0,001). Terdapat korelasi negatif yang sangat lemah (p=0,048 r= -0,251) antara skor pengetahuan pretest pada usia dan lama bekerja. Kesimpulan: Ditemukan hubungan yang signifikan dalam pendidikan kepada polisi tentang peran psikiater dan peran VERP."

"On forensic anthropology legal aspects of its implementation for human identification in Indonesia"

"Setiap orang yang telah terbukti melakukan tindak pidana dalam peradilan pidana harus dipidana. Pada pelaku tindak pidana yang diduga menderita sakit jiwa dapat dimintakan untuk dibuat suatu surat keterangan dari ahli jiwa mengenai keadaan jiwa orang tersebut yang disebut juga dengan Visum et Repertum Psychiatricum (VeRP). VeRP dapat diminta pada tahap penyidikan (Pasal 120 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Penjelasan Pasal 186 KUHAP), tahap penuntutan (Penjelasan Pasal 186 KUHAP),dan pemeriksaan di sidang pengadilan (Pasal 180 KUHAP). VeRP menyentuh sekaligus dua sisi alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHAP yaitu alat bukti keterangan ahli dan alat bukti surat. Apabila berdasarkan VeRP orang tersebut terbukti sakit jiwa, maka berdasarkan pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) orang tersebut tidak boleh dihukum karena terdapat faktor-faktor pemaaf pada orang tersebut, yaitu jiwa yang cacat pada pertumbuhan atau jiwa yang terganggu karena penyakit yang mengakibatkan orang tersebut tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatannya. Tetapi Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) hanya memfokuskan pada hasil diagnosis mengenai sakit jiwa, bukan pada kemampuan bertanggung jawab dari orang tersebut. Begitu pula halnya dengan model VeRP yang ada sekarang ini yang hanya memfokuskan pada diagnosis, sama sekali tidak menyebut-nyebut mengenai kemampuan bertanggung jawab, dan model VeRP tersebut juga hanya terbatas untuk kasus pidana dimana yang diminta untuk diperiksa (terperiksa) adalah pelaku tindak pidana."