Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemberdayaan komunitas pada umumnya dilakukan oleh Lembaga Non Profit yang beroperasi dengan dukungan pihak sponsor dalam pengimplementasian program untuk memberdayakan para penerima manfaat. PJI merupakan salah satu Lembaga Non Profit yang beroperasi di Indonesia dengan tujuan memfasilitasi proses pembelajaran dan pelatihan melalui pendidikan kewirausahaan, kesiapan kerja, dan literasi keuangan tanpa mencari keuntungan dalam pelaksanaannya. Proses pemberdayaan komunitas di PJI melibatkan para pekerja yang disebut sebagai officer, penerima manfaat yang disebut sebagai beneficiaries, dan perwakilan sponsor. Nilai yang ingin dikembangkan oleh PJI dan sponsor dalam pemberdayaan komunitas adalah memunculkan kemandirian dan keberlanjutan bagi para penerima manfaat, sebaliknya penerima manfaat tidak memiliki kewajiban untuk berkontribusi terhadap PJI dan sponsor setelah program berakhir. Pada dasarnya, aktor-aktor yang terlibat di PJI memiliki pengetahuan yang berbeda sehingga berdampak pada kepemilikan nilai setiap aktor. Perbedaan nilai yang dimiliki oleh aktor yang terlibat dalam program PJI menunjukkan tidak adanya nilai yang universal. Makalah ilmiah ini akan membahas refleksi diri melalui pengalaman saya dalam memperoleh pengetahuan dan menunjukkan perbedaan nilai yang menghasilkan pertemuan budaya dalam interaksi saya dengan tiga aktor PJI. Metode yang digunakan dalam makalah ilmiah ini adalah autoetnografi yang didasarkan pada refleksi diri dan pembelajaran sehingga data yang diperoleh sepenuhnya berasal dari pengalaman magang saya di PJI. Melalui pengalaman menjalani magang sebagai program officer intern di PJI, saya menyatakan bahwa perbedaan nilai dan pengetahuan antar aktor mencerminkan sebuah pertemuan budaya yang mempengaruhi proses bekerja, pergantian peran, dan hubungan sosial aktor-aktor yang terlibat dalam program PJI.

---

Community development is generally held by non-profit institutions with the support of sponsors in implementing programs to empower beneficiaries. PJI is one of the non-profit institutions operating in Indonesia to facilitate learning and training through entrepreneurship education, job readiness, and financial literacy without seeking profit in their implementation. The community development process at PJI includes workers who are referred to as officers, beneficiaries, and sponsor representatives. The value that PJI and sponsors want to develop in community development is to build independence and sustainability for the beneficiaries. On the other hand, beneficiaries have no obligation to contribute to PJI and sponsors after the program ends. The actors involved in PJI have different knowledge so it has an impact on the ownership value of each actor. The different values of the actors involved in the PJI program show that there is no universal value. This paper will discuss self-reflection through my experiences in gaining knowledge and pointing out the differences in values that resulted in a cultural encounter in my interactions with the three PJI actors. The method used in this paper is autoethnography which is based on self-reflection and learning, and the data obtained are entirely derived from my internship experience at PJI. Through the experience of undergoing an internship as a program officer intern at PJI, I state that the differences in values and knowledge between actors reflect a cultural encounter that affects the work process, role change, and social relations of the actors involved in the PJI program."

"Makalah ini membahas efektifitas kebijakan moneter nonkonvensional terhadap pasar keuangan yang meliputi nilai tukar dan return indeks saham di Indonesia dan Malaysia pada pandemi Covid-19. Kebijakan moneter nonkonvensional diproksi dengan menggunakan announcement yang dikeluarkan oleh bank sentral Indonesia dan Malaysia dan dijadikan benchmark untuk mengestimasi perubahan yield curve sebagai respon terhadap announcement kebijakan moneter nonkonvensional. Kemudian, efektivitas kebijakan moneter nonkonvensional terhadap nilai tukar dan return indeks saham diestimasi dengan menggunakan sign and zero restriction VAR. Hasilnya, kebijakan moneter nonkonvensional efektif terhadap nilai tukar di Indonesia dan Malaysia, namun tidak efektif terhadap return indeks saham di kedua negara tersebut.

---

This paper discusses the effectiveness of unconventional monetary policy (UMP) on financial markets, includes the exchange rate and stock index returns in Indonesia and Malaysia during the Covid-19 pandemic. Using announcements issued by the central banks of Indonesia and Malaysia as a benchmark for yield curve changes in response to UMP, the effectiveness of UMP on exchange rates and stock index returns is estimated using the sign and zero restriction VAR. As a result, UMP is effective on exchange rates in Indonesia and Malaysia, but it is not effective on stock index returns in those two countries."

"Penelitian ini ingin menjawab pertanyaan tentang bagaimana hubungan antara vertical fiscal imbalance dan local taxing power? Apakah ketika vertical fiscal imbalance mengalami penurunan akan menyebabkan local taxing power mengalami kenaikan? atau sebaliknya. Kemudian seberapa besar magnitude dari perubahan vertical fiscal imbalance ini terhadap local taxing power di level kabupaten dan kota, baik yang merupakan daerah induk maupun daerah otonom baru. Dengan menggunakan model fixed effect, hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat berkurang, baik kabupaten maupun kota di daerah otonom baru cenderung menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan kabupaten/kota di daerah induk.

---

This study wants to answer the question of how is the relationship between vertical fiscal imbalance and local taxing power? Will a decrease in the vertical fiscal imbalance cause local taxing power to increase? or vice versa. Then how big is the magnitude of this change in the vertical fiscal imbalance to local taxing power at the district and city levels, both as parent regions and new autonomous regions. Using the fixed effect model, the results show that when dependence on central government transfers decreases, both districts and cities in new autonomous regions tend to show better performance than districts/cities in the parent region."

"Tesis ini bertujuan untuk mengetahui jalur mekanisme transmisi kebijakan moneter yang dominan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan inflasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan Vecfor Error Correcrion Model (VECM) yang terdixi atas tiga alat estimasi yaitu (I) hubungan antar variabel, (2) impuls respon, dan (3) varian dekomposisi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa jalur suku bunga pendekatan cost of capira/, jalur harga aset via inveslasi, dan jalur kredit bank untuk konsumsi Iebih dominan dalam mcntransmisikan suku bunga SBI terhadap pertumbuhan ekonomi dan inflasi."

"Tanaman kubis yang merupakan salah satu tanaman hortikultura yang penting, umumnya memerlukan pemeliharaan yang intensif. Berbagai jenis oganisme pengganggu tumbuhan (OPT) menyerang tanaman kubis sehingga sering kali menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar. Kehilangan hasil panen sayuran akibat serangan organisme penganggu tumbuhan dapat mencapai 30-100%. Bahkan pada tingkat serangan OPT yang rendah pun dapat mengurangi kualitas produk sayuran sehingga mengakibatkan menurunnya harga jual (Sastrosiswojo, 1992a). Hal inilah yang mendorong petani untuk menggunakan pestisida. Pada umumnya penggunaan pestisida pada tanaman kubis sangat intensif. Keadaan tersebut menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya dampak negatif penggunaan pestisida terhadap unsur-unsur lingkungan yang ada pada ekosistem pertanian. Penggunaan pestisida yang tidak bijaksana dapat mengakibatkan penurunan populasi musuh alami harus dan serargga berguna lainnya, serta makhluk bukan sasaran (Oka, 1995). Akibatnya apabila keadaan lingkungan mendukung, dapat terjadi ledakan populasi hama karena terjadinya resurgensi hama. Demikian juga residu pestisida di lingkungan dapat terbawa oleh gerakan air dan udara sehingga residu pestisida dapat berada di berbagai unsur Iingkungan di permukaan bumi (Untung, 1992). Hal ini dapat mengakibatkan penurunan keragaman jenis (diversitas species) dalam ekosistem pertanian tersebut yang mempengaruhi kestabilan ekosistem. Pada umumnya masyarakat telah memahami, bahwa pestisida merupakan bahan berbahaya yang dapat menimbulkan pengaruh negatif terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Namun demikian, sesungguhnya pestisida juga dapat memberikan manfaat. Oleh karena itu pestisida digunakan dalam pembangunan di berbagai sektor termasuk sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultira. Untuk menghindari pengaruh buruk terhadap manusia dan lingkungan perlu diupayakan agar penggunaan pestisida dilakukan dengan tepat dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman dinyatakan bahwa penggunaan pestisida merupakan alternatif terakhir, sesuai dengan konsep PHT. Apabila terpaksa menggunakan pestisida maka harus dilakukan dengan bijaksana, artinya :1. Pestisida yang digunakan telah terdaftar dan diizinkan oleh Menteri Pertanian (Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1973).2. Memenuhi kriteria 5 tepat, yaitu tepat dosis, tepat waktu, alat, dan cara aplikasi, tepat mutu, tepat jenis, tepat komoditas dan tepat sasaran (Daryanto, 1999). Hal ini sangat dipengaruhi oleh pengetahuan, sikap dan tindakan petani dalam penggunaan pestisida serta pengawasan dari pihak pemerintah yang bertanggung jawab langsung terhadap pelaksanaan peraturan penggunaan pestisida tersebut.Masalah dalam penelitian ini diidentifikasikan sebagai berikut :1. Apakah pengetahuan, sikap dan tindakan petani alumni SLPHT kubis terhadap pestisida lebih baik daripada petani Non-SLPHT kubis?2. Apakah pengetahuan, sikap dan tindakan terhadap pestisida mempengaruhi petani alumni SLPHT kubis dan Non-SLPHT kubis dalam mematuhi peraturan penggunaan pestisida?3. Apakah petani alumni SLPHT kubis lebih mematuhi peraturan penggunaan pestisida daripada petani Non-SLPHT kubis?Penelitian ini bertujuan untuk:1. Mengetahui bagaimanakah pengetahuan, sikap dan tindakan petani alumni SLPHT kubis dan petani Non-SLPHT kubis terhadap pestisida.2. Mengetahui apakah pengetahuan, sikap dan tindakan terhadap pestisida mempengaruhi petani alumni SLPHT kubis dan petani Non-SLPHT kubis dalam mematuhi peraturan penggunaan pestisida.3. Mengetahui bagaimanakah kepatuhan petani alumni SLPHT kubis dan petani Non-SLPHT kubis terhadap peraturan penggunaan pestisida.Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis penelitian ini adalah :1. Pengetahuan, sikap dan tindakan petani alumni SLPHT kubis terhadap pestisida lebih balk daripada petani Non-SLPHT kubis.2. Pengetahuan, sikap dan tindakan terhadap pestisida mempengaruhi petani alumni SLPHT kubis dan petani Non﷓ SLPHT kubis dalam mematuhi peraturan penggunaan pestisida,3. Petani alumni SLPHT kubis Iebih mematuhi peraturan penggunaan pestisida daripada petani yang belum pernah dilatih dalam SPLHT kubis.Penelitian ini dilaksanakanan dengan metode survei yaitu mewawancarai petani kubis yang terpilih sebagai sampel untuk memperoleh data primer. Teknik pengambilan sampel yang digunal:an adalah purposive, samplng : sampel dengan sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang pernah mengikuti Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) dan yang tidak pernah mengikuti SLPHT. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Bandung dan Garut mulai bulan Oktober sampai Desember 2000. Wilayah penelitian ini meliputi Kecamatan Lembang, Pangalengan, Cikajang dan Cisurupan. Dipilih dua sampel desa dari tiap kecamatan, dan pada tiap desa terdiri atas petani alumni SLPHT kubis dan Non-SLPHT kubis. Ditentukan 10 petani alumni SLPHT kubis dan 10 petani Non-SLPHT kubis pada tiap desa sampel. Jumlah responden di delapan desa sampel tersebut ialah 160 petani yang terdiri atas 80 petani alumni SLPHT kubis dan 80 petani Non-SLPHT kubis.Hasil penelitian penting yang dapat disimpulkan adalah:1. Pengetahuan dan sikap petani responden SLPHT kubis terhadap pestisida lebih baik daripada petani responden Non-SLPHT kubis di Kabupaten Bandung dan Garut.a. Di Kabupaten Bandung, 72,5% jumlah petani responden alumni SLPHT kubis dan 45% jumlah petani responden Non-SLPHT kubis memiliki pengetahuan tinggi dan sedang terhadap pestisida.b.Di Kabupaten Garut, 62,5% jumlah petani responden alumni SLPHT kubis dan 32,5% jumlah petani responden Non SLPHT Kubis memiliki pengetahuan tinggi terhadap pestisida.c. Di Kabupaten Bandung, 82,5% jumlah petani responden alumni SLPHT kubis dan 25% jumlah petani Non-SLPHT kubis memiliki tingkat sikap tinggi (baik) dan sedang terhadap pestisida.d. Di Kabupaten Garut, 60% jumlah petani responden alumni SLPHT kubis dan 7,5% jumlah petani responden Non SLPHT kubis memiliki tingkat sikap tinggi (baik) dan sedang terhadap pestisida.2. Di Kabupaten Bandung dan Garut hanya tindakan petani responden alumni SLPHT kubis dan Non-SLPHT kubis terhadap pestisida yang mempengaruhi mereka dalam mematuhi peraturan penggunaan pestisida.a. Di Kabupaten Bandung dan Garut pengetahuan dan sikap petani responden alumni SLPHT kubis dan Non SLPHT kubis terhadap pestisida tidak mempengaruhi mereka dalam mematuhi peraturan penggunaan pestisida.3. Petani responden alumni SLPHT kubis di Kabupaten Garut lebih mematuhi peraturan penggunaan pestisida daripada petani responden SLPHT kubis di Kabupaten Bandung.a. Di Kabupaten Bandung hanya 7,5% jumlah petani responden alumni SLPHT kubis dan 6,3% jumlah petani responden Non-SLPHT kubis yang menggunakan pestisida sesuai dengan peraturan penggunaan pestisida.b. Di Kabupaten Garut, 52,5% jumlah petani responden alumni SLPHT kubis dan tidak ada (0%) petani responden Non-SLPHT kubis yang menggunakan pestisida sesuai dengan peraturan penggunaan pestisida.

---

Cabbage is an important vegetables crop, which needs intensification, including cultivation patterns, use of resistant varieties and intensive protection. Many harmful organisms attack cabbages that may cause great financial loss. The crop loss due to pests and diseases on major vegetable crops ranging from 30% to totally loss. Even the low pest attack can reduce vegetable yield and its quality, and reduce the price of vegetables (Sastrosiswojo, 1992a). This is the main reason why the farmers use pesticides as the commonly control measure. Generally, the use of pesticides by the cabbage farmer is very intensive. Since pesticides are used inappropriately, the population of natural enemies and other beneficial insects is reducing (Oka, 1995). Pesticide residues in the environment can be transported by water and air movements (Untung, 1992). This will effect and decrease diversity of species in agricultural ecosystem which will effect ecosystem stability.

Pesticides are harmful (toxic) materials that may cause negative impact to human health and environment. However, proper use of pesticides may contribute advantageous in the development of agricultural sector, especially on food and vegetable crops.

To avoid negative effects on man (human) and environment, the use of pesticides should be done as stated in the pesticide regulation. In Act Number 12, 1992 about Plant Cultivation Systems, it is stated that the use of pesticides should be the last alternative in line with the Integrated Pest Management (IPM) concept. The important considerations to use of pesticides are as follows:

1. The pesticides have been registered and permitted for their use by the Minister of Agriculture (stated in Government Regulation Number 7, 1973).

2. Based on five criteria, i.e. proper in dose, proper in time, and in tools for its application, good quality, good type, right commodity and target of pest or diseases (Daryanto, 1999). Proper use of pesticides is very much affected by knowledge, attitude, and practice (skill) of the farmers and government institution responsible for the implementation of pesticide regulation.

The problems of this study are as follows :

1. What is knowledge, attitude, and practice by the graduated farmers from IPM FFS on cabbage are better than Non-IPM FFS against the use of pesticides?

2. What the use of pesticides by the graduated farmers from IPM FFS and Non-IPM FFS farmers are affected by their knowledge, attitude, and practice?

3. What the graduated from IPM FFS on cabbage follow the pesticide regulation better than Non-IPM FFS farmers?

The objectives of this study are as follows:

1. To know whether knowledge, attitude, and practice of pesticides by the graduated farmers (alumni of) IPM, Farmers Field School (IPM FFS) are better than Non-FFS farmers.

2. To know whether the use of pesticides the graduated by farmers from IPM FFS on cabbage and Non-IPM FFS are affected by their knowledge, attitude, and practice.

3. To know whether the graduated farmers from IPM FFS on cabbage follow the pesticide regulation better than Non-IPM FFS farmers.

The hypothesis of this study are as follows:

1. Knowledge, attitude, and practice by the graduated farmers from IPM FFS on cabbage are better than Non-IPM FFS against the use of pesticides.

2. The use of pesticides by the graduated farmers from IPM FFS and Non-IPM FFS farmers are affected by their knowledge, attitude, and practice.

3. The graduated from IPM FFS on cabbage follow the pesticide regulation better than Non-IPM FFS farmers.

The gathering of data for the study was done by field surveys. Selected areas were surveyed throng the following techniques : (1) structure surveyed questioners, (2) interview of key informants, i.e. sampled farmers representing the alumni of IPM FFS and Non-IPM FFS on cabbage. The selected areas were sub districts of Lembang and Pangalengan (Bandung district or regency), Cikajang and Cisurupan sub districts (Garut district). The field surveys were conducted from October to December 2000. Two villages were selected from each sub districts. Purposive sampling was used to selected 10 farmers from the alumni of IPM FFS and 10 farmers from Non-IPM FFS on cabbage in each selected village. The number of respondents (sample farmers) in eight sampled village were 160 farmers, namely 80 graduated farmers from IPM FFS on cabbage and 80 Non-IPM FFS farmers.

The important results of this study were as follows:

1. Knowledge, attitude, and practice against the use of pesticide by the graduated farmers from IPM FFS on cabbage were higher or better than Non-IPM FFS farmers.

a. In Bandung, 72,5% out of the number of farmers graduated from IPM FFSs on cabbages and 45% Out of number of farmers from Non-IPM FFS showed high and moderately high levels of knowledge in using pesticides.

b. In Garut district, 62,5% out of the number of farmers graduated from IPM FFSs cabbage and 32,5% out of number of farmers from Non-IPM FFS showed high and moderately levels of knowledge in using pesticides.

c. In Bandung district, 82,5% out of the number of farmers from IPM FFS on cabbage and 25% out the number of farmers from Non-IPM FFS indicated high and moderately high levels of attitude against the use of pesticides.

d. In Garut district, 60% out of number of farmers from graduated from 1PM FFSs cabbages and 7,5% out of number of farmers from Non-IPM FFS cabbages indicated high and moderately high levels of attitude against the use of pesticide.

2. In Bandung and Garut district, only practice of farmers in using pesticides affected graduated farmers from 1PM FFS and Non IPM FFS farmers in the implementation of pesticides regulation on the use of pesticide.

a. In Bandung and Garut district, the obedience of farmers graduated from cabbage IPM FFS and Non-IPM FFS farmers to follow the pesticide in regulation on the use of pesticides were not affected by their knowledge and attitude.

3. The graduated farmers from cabbage IPM FFS in Garut district followed the pesticide regulation better than the alumni of cabbage IPM FFS in Bandung district.

a. In Bandung district, only 7,5% out of the number of farmers graduated from cabbage IPM FFS and 6,3% out of number of farmers from Non-IPM FFS obeyed the pesticide regulation on the use of pesticide.

b. In Garut district, 52,5% out of the number of farmers graduated from cabbage IPM FFS and no farmers from Non-IPM FFS obeyed the pesticide regulation on the use of pesticides."

"Rezim fiskal merupakan salah satu faktor terpenting yang harus dipertimbangakan dalam melakukan keputusan investasi dalam industri minyak dan gas bumi. Besaran nilai royalti, cost recovery, bagi hasil untuk kontraktor, domestic market obligation, investment credit, First Tranche Petroleum, dan tarif pajak memiliki efek yang cukup signifikan dalam keputusan investasi. Fokus dalam penelitian ini adalah membandingkan rezim fiskal PSC di Indonesia dan PSC di Malaysia. Untuk menganalisa kelebihan dan kekurangan dari tiap rezim fiskal, maka digunakan data yang sama untuk menganalisa keekonomian dari rezim fiskal yang berbeda. Informasi dalam penelitian ini berguna bagi pemerintah terutama ketika pemerintah ingin membandingkan tingkat efektifitas dari rezim fiskal yang ada, terutama dengan rezim fiskal Malaysia. Hal yang paling penting adalah untuk bahan pertimbangan dalam mengatasi situasi saat ini, dimana cost recovery semakin meningkat namun produksi minyak dalam negeri semakin menurun. Kesimpulan dari karya akhir ini, Pemerintah sebaiknya mengontrol cost recovery yang ada baik melalui kebijakan pemerintah maupun dengan mengubah kebijakan dalam rezim fiskal menjadi lebih progresif dan fleksibel.

---

Fiscal Regimes is one of the most important factors to be considered for investment decisions in oil and gas industry. Royalty rate, cost recovery, contractor share, domestic market obligation, investment credit, first tranche petroleum and tax rate have a significant effect on the investment decisions.

The focus of this study to compares the fiscal regimes PSC in Indonesia, and PSC in Malaysia. In order to analyze the advantages and disadvantages of each fiscal regime, the economic analysis of the same fields with the applications of those different fiscal regimes.

The information of this paper is useful for the governments when they want to assess their fiscal regime competitiveness compared to other fiscal regime especially Malaysia. The most important is to handle the current situations in Indonesia which are the cost recoveries are increasing but the productions and oil price are getting decrease.

Conclusion Indonesia should control the cost recovery either by government's policy or by their fiscal regime."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak desentralisasi fiskal terhadap komposisi belanja pemerintah daerah dengan menggunakan unbalance panel data belanja pemerintah kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2011-2015 dan Quasi-Maximum Likelihood Estimator QMLE. Derajat desentralisasi fiskal diukur dari rasio belanja pemerintah daerah terhadap total belanja pemerintah Indonesia. Peningkatan desentralisasi fiskal terbukti berpengaruh signifikan terhadap peningkatan komposisi belanja modal. Selain itu, peningkatan desentralisasi fiskal juga berpengaruh signifikan terhadap peningkatan komposisi belanja modal infrastruktur tradisional. Sebaliknya, desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap penurunan komposisi belanja modal infrastruktur modal SDM yang disebabkan turunnya komposisi belanja modal urusan pendidikan dan kesehatan. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memberikan prioritas pada belanja modal yang berdampak langsung terhadap perekonomian.

---

This research aims to analyze the impact of fiscal decentralization on the composition of regional government spending by using unbalanced panel data set of Indonesian municipalities over the period 2011 2015 and Quasi Maximum Likelihood Estimator QMLE . The degree of fiscal decentralization is measured as the ratio of regional government spending to Indonesian government spending. The paper shows that fiscal decentralization positively and significantly, influences the share of capital spending. In addition, fiscal decentralization positively and significantly, influences the share of capital spending for infrastructure. In contrast, fiscal decentralization negatively affects share of capital spending for human capital infrastructure due to the decrease in the share of capital spending on education and health. This shows that local governments give priority to capital spending that have a direct impact on the economy. "

"Selama ini studi tentang hubungan antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi pada umumnya dilakukan pada level antar Negara maupun antar provinsi. Dengan menggunakan data panel yang mencakup 497 kabupaten/kota di Indonesia pada kurun wakt 1993-2010, studi ini dimaksudkan untuk memberikan hasil empiris tentang hubungan diantara keduanya pada level kabupaten/kota. Studi ini didasarkan pada metode yang dilakukan oleh Mankiw, Romer, dan Weil (1992) serta Islam (1995) dengan menambahkan beberapa variable desentralisasi fiskal yang meliputi tingkat otonomi daerah dan variable dummy. Hasil analisis menggunakan estimator fixed effect menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu terdapat fenomena conditional convergence antar daerah di Indonesia. Walaupun demikian, hasil studi ini juga menunjukkan bahwa tingkat otonomi daerah berkorelasi negatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan hasil temuan tersebut, studi ini menyarankan kepada pemerintah, khususnya pemerintah daerah untuk dapat melakukan langkah-langkah antara lain menciptakan iklim investasi pada tingkat daerah, memperbaiki tingkat pembangunan sumber daya manusia, dan meningkatkan akuntabilitas dan pertanggungjawaban public pada level daerah.

---

Most of studies on the relationship between fiscal decentralization and economic growth had been conducted at cross-countries or provincial. Using panel data cover497 municipalities in Indonesia from 1993-2010, this study provides an empirical test on the impact of fiscal decentralization on economic growth at municipality level. This paper performs the method used by Mankiw, Romer, and Weil (1992) and Islam (1995) by adding some fiscal decentralization variables, such as degree of regional autonomy (DRA) and dummy variable. Our analysis using the fixed effect estimator finds that fiscal decentralization has positive impact on regional economic growth and there is conditional convergence among regions in Indonesia. However, we also find that degree of regional autonomy in Indonesia has negative impact on economic growth. These finding suggest that governments, especially local governments have to attract investment into regional level, improve the level of human development at regional level, and enhance the responsibility and accountability process of local governments."

"Banyaknya gizi buruk merupakan ancaman yang serius yang akan berdampak pada kualitas somber daya manusia Indonesia di masa mendatang. Kejadian ini merupakan dampak dari krisis ekonomi berkepanjangan yang terjadi sejak bulan Juli tahun 1997. Sektor Kesehatan yaitu Dinas Kesehatan sebagai pengelola program gizi ingin menurunkan jumlah gizi buruk yang ada di kota Cirebon.Pada era Otonomi Daerah Dinas Kesehatan mengharapkan agar semua pihak yang terkait untuk mendukung dan berperan bagaimana caranya mengatasi hal tersebut. Jadi bentuk dukungan dalam wujud realisasi anggaran untuk pembangunan somber daya manusia seperti program gizi agar mendapat porsi yang optimal dan realistis.Bentuk dukungan juga diharapkan dari Suprasistem (Pemerintah Daerah, Bappeda, Komisi E DPRD) serta Infrasistem yaitu Puskesmas untuk berperan dalam membantu Dinas Kesehatan mendapatkan porsi anggarannya dari DAU sehingga status gizi balita Kota Cirebon meningkat. Juga peran yang bagaimana dari Dinas Kesehatan sendiri agar jumlah anggaran untuk program gizi terealisasi secara optimal.Penelitian ini merupakan studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari wawancara mendalam, pencarian data yang terdokumentasi dan observasi yang mencakup 20 orang informan adalah merupakan kelompok Suprasistem dan Infrasistem Kota Cirebon, yang merupakan pejabat struktural di instansi yang terkait dan terlibat dalam program perbaikan dan peningkatan status gizi balita. Dari hasil penelitian dapat diketahui mekanisme alur anggaran baik sebelum maupun pada era Otonomi Daerah. Juga dapat diketahui peran dari masing-masing sektor baik, dari Suprasistem maupun Infrasistem dalam mendukung Program Perbaikan dan Peningkatan Status Gizi Kota Cierbon. Ternyata dari elemen yang dianalisis sebagian besar sudah mendukung Program Gizi, tetapi masih perlu peningkatan dukungan dan kerjasama yang terkoordinir baik antara Suprasistem dan Infrasistem, dan masih perlu peningkatan yang efektif dari Dinas Kesehatan dalam mensosiatisasi dan mengadvokasi Program Perbaikan dan Peningkatan Status Gizi balita, melalui pertemuan secara berkala maupun dalam pertemuan-pertemuan informal, sehingga koordinasi antar sektor yang terkait mencapai hasil yang optimal dan efektif. Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah bidang kesehatan masih ditemukan kendala terutama dalam jumlah alokasi anggaran untuk sekctor kesehatan khususnya Program Perbaikan Gizi. Tetapi dengan saran-saran dari Suprasistem maupun Infrasistem maim persoalan gizi buruk dapat diatasi dengan meningkatkan keterbukaan antar sekior terkait dalam pembuatan perencanaan program pembangunan di era Otonomi Daerah, kewenangan Daerah Propinsi, Kabupaten I Kota sebagai wilayah administrasi bidang kesehatan di mana salah satunya adalah Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi.

---

The large number of malnutrition is a serious threat that will affect the quality of human resources in the future. This event arises as the effect of monetary crisis that ,happen for along time since July 1997.Health sector is that local health official who manages the nutrition program has a desire to decrease the number of malnutrition in Cirebon City.At decentralization era Local Health Official expects all the interrelated sectors to support and will take hold of role to think how to solve this problem. So, the support is in the form of real budget for the development of human resources such as nutrition program would get optimum proportion and realty. That support is also expected from the Suprasystem (Local Government, Agency for Regional Development, E Commission of The House of Representatives at Regional) and infrasystem is that Community Health Center to take part to in assist The Local Health Official to get it's budget from General Allocation Budget, so the nutrition state of children under five in Cirebon City would be increased. So, what kind of role The Local Health Official to get the Optimum budget for nutrition program? This observation is a case study using quality approach. Data was got from in-depth interview, documentation data, and observation involves 20 informants including Suprasystem and Infrasystem group in Cirebon City, who are in the Structural staffs in related instances and take part to the improvement of nutrition for children under five.From the result of the observation will be know the mechanism of channel budget before and after decentralization era. It can also be blown the role of each sector, Suprasystem and Infrasystem in supporting the rehabilitation and the improvement of nutrition for children under five in Cirebon. The fact is that from the important component analyzed, almost the most part has supported the process, but they still need improvement of supporting and good cooperation between Suprasystem and Infrasystem. Moreover, The Local Health Official has to be more active to socialize the program through formal and informal meeting and to facilitate the coordination between the interrelated sectors to get effective result. In the practice of decentralization especially in the case of Health, it still found obstacles specially the allocation of the budget for the Local Health Official mainly for the nutrition rehabilitation program. But according to the advice of Suprasystem and Infrasystem, the problem of malnutrition can be solved by increasing the opening between the interrelated sectors in making the planning for the development program in accordance to the rule related to the decentralization and the wisdom of each Province, Region 1 City as the administration area in the case of health in which one of them is that Nutrition and Food Cautious System."